MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei, tanggal 10 Agustus 2022, Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PN Tub yang dimintakan banding, kecuali sekedar amar putusan tentang penjatuhan pidana denda sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1) Menyatakan Terdakwa Harizon als Son Bin Ahmad Maidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSYANDI alias ERU bin SUHERDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Sangger Bin Ali Amran tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK

.; Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atauoperasi produksi; dan /atau; 200220 20 c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK; (Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi);Perlu kami garis bawahi, tidak ada keharusan bagi Bupati untuk memberikanperingatan tertulis terlebin dahulu kepada pemegang IUP sebagai suatu sanksiadministrasi karena secara tegas dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba,

ditambahkan kata dan/atauyang diletakkan di belakang rinciankedua dari rincian terakhir. ; Pedoman dalam angka 264 dan angka 90 Lampiran Il UU 12/2011 tersebutsejalan dengan Pasal151 UU Minerba yang meletakkan kata dan/atau dibelakang rincian kedua dari rincian akhir sebagai berikut:Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:d. peringatan tertulis; = e. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atauoperasiproduksi; dan/atau; noon nnnnf. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK

Bintangdelapan Wahana Group telahmelaksankan amanah UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 (1) UU No. 4tahun 2009 tentang Minerba dan Pasal 93 PP Nomor: 23 tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yangberbunyi:1 Pemegang IUP OP dan IUPK OP mineral wajib melakukan pengolahan danpemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baiksecara langsung maupun kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP danTUPK lainnya.Bahwa TERGUGAT II Intervensi adalah

tersebut;

Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatanoperasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah denganpemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.f.

Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:Hak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) huruf y Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentangPerizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (PermenESDM No. 34/2017), sangat jelas diatur bahwa pemegang IUP wajib:menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Terlinat jelas bahwa walaupun Penggugat

Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:Halaman 143 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMDHak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.Selain itu, Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf y Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentangPerizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (PermenESDM No. 34/2017), sangat jelas diatur bahwa pemegang IUP wajib:menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albet Arizona alias Aloi bin Pendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK

, IPR, SIPB, pemegang izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan; pemegang izin Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pemegang izin penjualan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Pertambangan Mineraldan Batubara), yang pada Pasal 4 UndangUndang tersebut menetapkan :(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukanmerupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuksebesarbesar kesejahteraan rakyat.(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintahdaerah.Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangandilaksanakan dalam bentuk perizinan (IUP, IPR, dan IUPK

) yang diberikankepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.Terkait hak kepemilikan pemegang izin pertambangan atas komoditastambang (bahan galian), Pasal 92 UU Pertambangan Mineral dan Batubaramenetapkan:Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineralikutannya, atau batubara yang telah dirpoduksi apabila telah memenuhiiuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.Dengan demikian, hak kepemilikan atas komoditas tambang (termasukbatubara) hanya dapat diberikan

:a kepada pemegang IUP atau IUPK; danb setelah membayar iuran eksplorasi atau iuran produksiBahwa, berdasarkan faktafakta yang disampaikan dalam Gugatannya,PENGGUGAT adalah badan usaha yang bergerak di bidang perkebunankaret dan bukan badan usaha yang bergerak di bidang tambang, sehinggadengan sendirinya PENGGUGAT tidak mungkin melakukan kegiatan usahapertambangan (batubara) apalagi membayar iuran eksplorasi atau iuranproduksi, yang dengan kata lain, tidak ada sedikitpun hak PENGGUGATatas komoditas

IUPK;b. IUPJL;c. IUPHHkK;d. IUPHHBk;e. IPHHK; danf. IPHHBK.hal tersebut sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutandan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor02/Pid.SUS/2020.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 120 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,berakhirnya IUP karena dikembalikan, dicabut atau habis masa berlaku dandalam hal jangka waktu ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dantidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatanatau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP danIUPK berakhir.

Pemohon sudah beritikad baik untuk memenuhi syaratsyarat, garagara penambahan syarat itu permohonan jangka waktuhabis itu merugikan warga negara sebagai pemohon izin; Bahwa pertama kali pengaturan jangka waktu permohonan izin ini ada diPP Nomor 23 Tahun 2010 di Pasal 45 diatur bahwa permohonanperpanjangan IUP atau IUPK untuk operasi produksi itu paling cepat 2tahun dan paling lama 6 bulan sejak terhitung I!

Menyatakan Terdakwa MATIUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana"MINERBA " Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPRatau IUPK sebagaimana dimaksud dalam PsI87, Psl 40 ayat (3), Psl 48, Psl67 ayat (1), Psl 74 ayat (1) atau ayat (5) tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertamaPasal 158 Undangundang Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara.2.

Perkara:PDM148/PALU/Euh.2/07/2016 tertanggal 22 Juli 2016, dengan dakwaansebagai berikut:Pertama:Bahwa ia Terdakwa MATIUS pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016sekitar jam 19.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulanMei tahun 2016 bertempat di BIN Palupi Blok No 3 Kel.Palupi,Kec.PaluSelatan,Kota Palu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Palu telah melakukan usaha penambangantanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

02 Nopember 2012 pukul 15.00 Wit setidak tidaknya pada waktu waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di kawasan hutanlindung Taman Nasional Aketajawe Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tepatnya disekitar Kilometer 46 di Desa Martanajaya Kecamatan Maba Tengah KabupatenHalmahera Timur setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak dan berwenang memeriksa danmegadili perkara ini telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK

Manggarai Barat atau setidakidaknyapadatemp attertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yangberwenang mengadili perkara ini, telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: == won anna an = a=Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Antawi als Tawi dihubungi oleh Sdr. Jafar untuk datang keLabuan Bajo dengan maksud melakukan penambangan emas, kemudian terdakwa 1. Antawi alsTawi diperkenalkan kepada H.

1. Menyatakan terdakwa ERWIN LIM telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
2. Menghukum terdakwa ERWIN LIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, serta pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

15.01/VIII/2016 dan IUP Operasi Produksitelah di cabut dan berubah dari Pemegang ljinnya Lama atas nama MAIMUNmenjadi Pemegang jin Baru atas nama SUHANIK ISPAHANI (Tergugat 1)sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur NomorP2T/138/15.02/X1I/2018 tentang Perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi atas nama SUNANIK ISPAHANI;b) Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Pasal 93 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUP danIUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK

dari Pemegang ljinnya Lama atas nama MAIMUNmenjadi Pemegang jin Baru atas nama SUHANIK ISPAHANI (Tergugat 1)sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur NomorP2T/138/15.02/X1I/2018 tentang Perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi atas nama SUNANIK ISPAHANI;Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pblb) Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Pasal 93 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUP danIUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK

Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:Pemberian Pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;Pendidikan dan pelatihan;Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpenyelengggaraan usaha pertambangan dibidang Mineral dan batu bara;Pasal 13 ayat (2): Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannyamelakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yangdilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK

KIDECOJAYA AGUNG Km.11 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paseratau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTanah Grogot,merintangi atau) menggangu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPC yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaiamana dimaksud dalam pasal136 ayat (2) (Penyelesaian hak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuaidengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK),yang dilakukan para terdakwa diantaranya

Pada IDI pada bagian memutuskan babkedua disebutkan Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukankegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan danpemurnian dalam WIUP sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; wn Menimbang, bahwa dalam permohonan rekomendasi yang disampaikan kepadaTermohon, telah dilampirkan pula kelengkapan dokumen diantaranya : salinan SK IUPOP/ IUPK OP/IUP OPK/ IPR/ PKP2B/kk