Ditemukan 236967 data
SRI RAHMAWATI
70 — 3
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Ridho Jayadi tidak cakap serta tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum sehingga diperlukan untuk ditaruh dibawah Pengampuan;
- Menetapkan menurut Hukum kepada Sri Rahmawati sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum, mewakili kepentingan hukum Ridho Jayadi;
- Membebankan biaya permohonan
SUNARNO
124 — 39
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa SUKIMAN tidak cakap/ un bevoegheid serta tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum sehingga diperlukan untuk ditaruh dibawah Pengampuan;
- Menetapkan menurut Hukum kepada SUNARTO sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang berupa menandatangani
akta-akta jual beli, menanda tangani akta-akta perjanjian yang pada pokoknya berguna bagi kepentingan mewakili kepentingan hukum SUKIMAN;
- Menetapkan menurut Hukum kepada SUNARTO sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili SUKIMAN, yang berupa menandatangani akta-akta jual beli, menanda tangani akta-akta perjanjian jual beli terhadap Sebidang Tanah Pertanian yang tercatat dalam Sertipikat
4 — 0
Menimbang, bahwa menurut hukum dalam bidang perdata inisiatif perkara adalah ada dan sepenuhnya tergantung kepada pihak beperkara oleh karena itu Penggugat mencabut gugatannya, sehingga permohonan pencabutan oleh Penggugat dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan dan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya
121 — 58
Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugatmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya ke PengadilanAgama Kajen tersebut dapat dibenarkan karena Penggugat sebagai isteri memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan ketentuanpasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 73UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan
49 — 17
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh
Wagiyem. DKK
65 — 32
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa ROHMAD PURNOMO alias RAHMAT PURNOMO tidak cakap serta tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum sehingga diperlukan untuk ditaruh dibawah Pengampuan;
- Menetapkan menurut Hukum kepada PONIJO sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum, mewakili dalam persidangan-persidangan, menandatangani
Didi Suhendar
Tergugat:
PT Roxy Prameswari
250 — 289
strong>DALAM KONPENSI
DALAM PROVISI:
- Menolak Provisi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikan pekerjaan terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat
dibenarkan secara hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat membatalkan Surat Keputusan nomor 032/RP-VIII/HRD/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;
- Menghukum Tergugat dengan memerintahkan
ERNA HAYATI
30 — 30
-------------------------------------------------------------------------------
- Menetapkan menurut Hukum kepada PEMOHON sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang berupa menandatangani akta-akta jual beli Sertifikat Hak Milik No.1321 atas nama Sudarsono;----------------------------------------------------------------------------------------
- Membebankan
Terbanding/Terdakwa : RIKO ARIZKI Alias RIKO bin ALFARED
97 — 53
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 9 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-kebaratan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding nya tidak dapat dibenarkan dan harus di kesampingkan.
1834 — 1650 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, kasasiPununtut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo.Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakanTerdakwa Luana Wiriawati terbukti secara sah dan meyakinkan
Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada MajelisHakim Kasasi yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidakterbukti bersalah dalam dakwaan primair dan susidair dan oleh karena itumembebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukungoleh faktafakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yangbersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwasehingga permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Terdakwadinyatakan ditolak;
79 — 7
Sri Hariyono melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dapat dibenarkan oleh hukum;3. Menyatakan secara hukum Risalah Lelang Nomor : 610/ 2016 tanggal 3-8-2016 yang menetapkan Pelawan I dalam Rekonvensi sebagai peserta lelang / pembeli dengan penawaran harga tertinggi atas tanah dan bangunan dengan sertipikat HM No. 1187 A.n. Sri Hariyono adalah sah;4.
Sri Hariyono menjadi milikTerlawan merupakan perbuatan hukum yang dapat dibenarkan sertadilindungi oleh hukum.Terlawan membeli tanah dan bangunan dengan sertipikat HM No. 1187a.n. Sri Hariyono melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta dilindungi oleh undangundang sebagaimana diaturPasal 200 ayat 1 HIR, yang menyatakan penjualan barang yang disita dimuka umum dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang.4.
Sri Hariyonomelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta dapat dibenarkan dalam hukum.Menyatakan secara hukum Risalah Lelang Nomor : 610/ 2016 tanggal 382016 yang menetapkan Pelawan dalam rekonpensi sebagai pesertalelang/ pembeli dengan penawaran harga tertinggi atas tanah danbangunan dengan sertipikat HM No. 1187 A.n. Sri Hariyono adalah sah.Menyatakan secara hukum perbuatan hukum Pelawan dalam rekonpensimembalik nama sertifikat HM No. 1187 menjadi A.n.
Sri Hariyono menjadi milikTerlawan merupakan perbuatan hukum yang dapat dibenarkan sertadilindungi oleh hukum.Terlawan membeli tanah dan bangunan dengan sertipikat HM No. 1187a.n. Sri Hariyono melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta dilindungi oleh undangundang sebagaimana diaturPasal 200 ayat 1 HIR, yang menyatakan penjualan barang yang disita dimuka umum dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang.3.
Sri Hariyonomelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta dapat dibenarkan oleh hukum;Menyatakan secara hukum Risalah Lelang Nomor : 610/ 2016 tanggal 382016 yang menetapkan Pelawan dalam Rekonvensi sebagai pesertalelang / pembeli dengan penawaran harga tertinggi atas tanah danbangunan dengan sertipikat HM No. 1187 A.n. Sri Hariyono adalah sah;Menyatakan secara hukum perbuatan hukum Pelawan dalamRekonvensi membalik nama sertifikat HM No. 1187 menjadi A.n.
0 — 0
sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap karena tidak ditemukan pada alamat yang ditentukan dalam permohonan;
Menimbang,bahwa terkait dengan alamat Tergugatyang tidak jelas dan sebelum Tergugatmengajukan jawaban, Penggugatmengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;
Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat
dibenarkan sepanjang Tergugatbelum menyampaikan jawaban.
54 — 10
Menyatakan demi hukum bahwa pembagian bidang tanah bekas areal penggembalaan kerbau (areal bekas Parjalangan) Dusun Saran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun oleh Para Penggugat sebagai warga penduduk Dusun Saran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun adalah sah dan dapat dibenarkan ;7.
menyurat menyangkut bidangtanah bekas areal penggembalaan kerbau ( areal bekas Parjalangan ) DusunSaran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun yang dimiliki olehTergugat maupun pihak lain adalah batal dan tidak sah ;9 Menyatakan demi hukum bahwa pembagian bidang tanah bekas arealpenggembalaan kerbau (areal bekas Parjalangan) Dusun Saran Ganjang DesaMariah Dolok Kabupaten Simalungun oleh Penggugat atau warga pendudukDusun Saran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun adalah sahdan dapat
dibenarkan ;10 Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan dan pengusahaan masingmasingPenggugat atau warga penduduk Dusun Saran Ganjang atas bidang tanah bekasareal penggembalaan kerbau (areal bekas Parjalangan) Dusun Saran GanjangDesa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun dengan bagian masing masingadalah sah berdasar dan beralasan ;11 Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkaraini;Atau:Apabila Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili Perkara iniberpendapat
8 — 1
Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat dapat dibenarkan dan diterimaadanya.
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di muka, majelis memandang permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya
407 — 588
Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28 Maret 2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31 Oktober 1998 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Dati Wurmata milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 6.
bahwa terhadap hal itu majelis hakim berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 84K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pat.G/2017/PNAmbdengan kaidah hukum Wal/aupun tidak semua ahli wans turut menggugat,tidaklah menjadi batalnya atau tidak sahnya surat gugatan dan YurisprudensiMARI No. 516K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dengan kaidah hukumPertimbangan bahve gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahlivaris yang menggugat, tidak dapat
dibenarkan, karena menurut YurisprudensiMahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat; Menimbang, bahwa selain itu sesuai bukti P7 berupa surat kuasa yangdibuat tanggal 10 Januari 2014, ternyata bahwa Leonora Hunila adamemberikan kuasa kepada Barbalina Hunila untuk mengurus hakhak keduabelah pihak terkait kepemilikan dusun dati sesuai putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmajelis hakim berpendapat jawaban
562 — 614 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, ... [Selengkapnya]
UNO, SE ;Bahwa kami berpendapat pertimbanganpertimbangan Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut adalah tidakdapat dibenarkan ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kiranya telah jelas HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya.Menimbang bahwa terhadap' alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat
dibenarkan karenaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa dan Terdakwa Il tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair telah salah dalam menerapkan peraturanhukum, yaitu hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :Hal. 89 dari 104 hal.
dan Tahun2011 dan melakukan pembayaranpembayaran tersebut masih beradadalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalamjabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa II dalam jabatannyaselaku Bendahara Pengeluaran, maka apa yang dilakukan Terdakwa danTerdakwa II atau perbuatanperbuatan sebagaimana diuraikan di atas belumdapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti,adalah pertimbangan yang tidak dapat
dibenarkan karena unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawanhukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yangbersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.
Supiyati
Tergugat:
Basis Dg. Nai
86 — 36
Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi milik Penggugat oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan/dapat dikesampingkan;
- Menyatakan Tergugat sama sekali tidak memiliki hak/tidak berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakukang, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, saat ini Jl.
Terbanding/Tergugat I : Faozatulo Zega Alias Ama Gamawa
Terbanding/Tergugat II : Nurulia Hulu Alias Ina Gamawa
Terbanding/Tergugat III : Adisa Zega
Terbanding/Turut Tergugat : Buala Gea
41 — 27
dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 09 Maret 2022,memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugatserta kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II dan II sertaTurutTergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;
Bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat
dibenarkan, karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut bersifat pengulangan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : PANJI MOHAMAD HALIL Alias HALIL
99 — 30
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya tidak dapat
dibenarkan karena pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidana kepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannya pada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenai penahanan anak yang dimulai sejak tanggal 06 November 2020dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yang sah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan dalam
Donggala dalam menjatuhkanpidananya tidak mempertimbangkan penahanan anak yang telah dijalanisejak 06 Oktober 2020 dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupunHakim, dan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga putusantersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidakmenimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebutdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalammemorinya tidak dapat
dibenarkan karena pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidanakepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannyapada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenaipenahanan anak yang dimulai sejak tanggal O06 November 2020 daripenahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yangsah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan dalam perkara
ELON GIEFEN SOHILAIT
Tergugat:
1.ABRAHAM HELAHA
2.YOHANIS KAYA
83 — 33
- Menyatakan jual beli dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/terletaknya didalam Tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal atau cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
.Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpada posita gugatan Penggugat point 10 diatas, maka Tergugat dan Tergugat II tidakberhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah Dusun dati Wosu yangdidalamnya terdapat tanah objek sengketa oleh karena tanah dati Wosu danobjek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat.12.Bahwa surat Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat IIyang diperoleh dari tergugat (objek sengketa) adalah tidak dapat
dibenarkan karenaperbuatan hukum Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut terdapat/ letaknya didalamtanah Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demihukum atau cacat hukum dan tidak mempunyal kekuatan berlaku dan mengikat secarahukum.13.Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh tergugat II yangdidasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka kepemilikanTergugat Il maupun sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya harusdinyatakan
Jika Penggugat adalah anak adat Negeri/Desa Tawiriberarti Pengugat dapat dibenarkan oleh Hukum Adat setempat dengan demikian dalilSubjektif pewaris Penggugat tentang MARTINUS SOHILAIT adalah tidak samaHalaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Padt.G/2020/PN.Ambdengan identitas MARTINUS SOHILAIT yakni moyang Tergugat yang asli sebagaiAnak Adat Nnegeri Tawiri.8.