• • Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
  • Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 19 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri:
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama

• Tnk. adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A;2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A untuk memeriksa kembali pokok perkara ini.III. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/ Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

  ditentukan Undangundang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding makapermohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, padapokoknya Penggugat/Pembanding menyatakan sangat berkeberatan terhadap PengadilanAgama yang tidak peka terhadap masalah kewenangan, dan tidak mempertimbangkan denganbaik, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, merupakan kewenangan

  Pengadilan Agama lain bukan kewenangan PengadilanAgama Tanjungkarang;Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan memori banding dari Tergugat/Pembandingdan pendapat Pengadilan Agama sendiri yang menyatakan dirinya tidak mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, Pengadilan Tinggi AgamaBandar Lampung berdasarkan alasan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sendiri yangakan diuraikan di bawah ini, menyatakan tidak sependapat dengan pendapat PengadilanAgama Tanjungkarang tersebut

  Barang tidak bergerak (tanah) yang menjadi obyek gugatan itu terletak,sekalipun pihak Tergugat diketahui tempat tinggalnya.e Bahwa, ex Pasal 142 RBg ayat (5) merupakan lex spesialisbagi daerah luar Jawa dan Madura begitu juga ditegaskanoleh Pasal 99 ayat (8) Rv, maka berdasarkan pertimbangantersebut Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IAberwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara yang diajukan olehPara Penggugat/Para Pembanding adalah merupakan kewenangan

  Pengadilan Agama TanjungKarang Kelas IA sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut yang menyatakantidak berwenang harus dibatalkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perdata selain masalahperkawinan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung beralasan untuk membebankansemua biaya perkara ini kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/ParaTergugat secara tanggung renteng;Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan dalam perkara ini:MENGADILI:I.

  Menyatakan, perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang terdaftar diPengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A dengan Nomor: 009/Pdt.G/2012/PA.Tnk. adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A;2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A untukmemeriksa kembali pokok perkara ini.Il.

• yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

• Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0398/Pdt.G/ 2016/PA.GM. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan, perkara yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 12 Agustus 2016 diputus tanggal 30 Maret 2017 adalah bukan merupakan kewenangan

   Pengadilan Agama Giri Menang;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini untuk tingkat pertama sebesar 1.266.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

• Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.

  Menyatakan, perkara yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar diPengadilan Agama Giri Menang Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.GM.tanggal 12 Agustus 2016 diputus tanggal 30 Maret 2017 adalahbukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;2.

• Menyatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 13 Januari 2014 dengan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Ska adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta;2 Memerintahkan Pengadilan Agama Surakarta untuk membuka kembali persidangan perkara ini, memeriksa serta mengadili dengan menjatuhkan putusan sekali lagi tentang pokok perkara;3.

• Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang Pembagian gaji dan tunjangan Tergugat Rekonpensi pasca perceraian, bukan kewenangan Pengadilan Agama;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyyah (lampau) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah);5.

  Memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPonorogo supaya mengirimkan salinanpenetapan ikrar talak perkara ini kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor urusan AgamaKecamatan Ponorogo,Kabupaten Ponorogo;DALAM REKONPENSI:0.1.Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensitentang Pembagian gaji dan tunjangan Tergugat Rekonpensipasca perceraian, bukan kewenangan Pengadilan Agama;Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkahmadhiyyah (lampau) kepada Penggugat

• Menyatakan perkara penyerahan dokumen bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;DALAM REKONPENSI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;2. Menghukum TERMOHON Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.500.000-, (empat juta lima ratus ribu rupiah);3. Menghukum TERMOHON Rekonpensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000-, (enam juta rupiah);4.

• Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang Pembagian gaji dan tunjangan Tergugat Rekonpensi pasca perceraian, bukan kewenangan Pengadilan Agama;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyyah (lampau) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah);5.

• Menyatakan perkara yang diajukan Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pokok Perkara : 1. Menetapkan Sebuah bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran 7 X 24 meter = 168 meter persegi terletak di atas tanah milik Tergugat I/Terbanding adalah harta bersama Penggugat/Pembanding (Kahnan) dengan Tergugat I/Terbanding ( Nurjanah).2.

  perkara ini adalah harta bersama denganobyek sebuah bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran 7 meter X24 meter = 168 meter, berdiri di atas tanah milik Tergugat I/Terbanding.Oleh karena pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut adalahsengketa harta bersama sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 10UndangUndang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubahkedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalahtermasuk kewenangan

  Pengadilan Agama untuk memeriksa danmemutusnya.

• Menyatakan gugatan terhadap utang Tergugat Rekonvensi/Pembanding, bukan kewenangan Pengadilan Agama;Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

• yang dimohonkan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang menangani perkara ini secara absolut, karena menjadi kewenangan

   Pengadilan Agama Makassar;

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

• PERTIMBANGAN HUKUM

  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya

• PERTIMBANGAN HUKUM

  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya

• Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]

• Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.

• Dalamhal putusan Pengadilan Agama menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karenabukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusantersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: Menyatakan PengadilanAgama ... [Selengkapnya]

• Dalamhal putusan Pengadilan Agama menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karenabukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusantersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: Menyatakan PengadilanAgama berwenang dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa kembali perkaratersebut, bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebutmerupakan putusan sela atau putusan akhir?

• Galli binti Tjoke alias Galli binti Coke bukan kewenanngan Pengadilan Agama melainkan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 12 Oktober 2021 bahwa perkara iniadalah kewenangan Pengadilan Agama dengan pertimbangan bahwa hibah yangdiminta pembatalannya oleh Penggugat adalah pembatalan hibah yang dilakukanoleh pihakpihak yang beragama Islam, baik pihak penghibah kepada penerimahibah maupun pihak

  Penggugat terhadap para Tergugat dan Turut Tergugatsemuanya beragama Islam, sebagaimana maksud Pasal 49 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006perubahan ke dua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanyaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim TingkatPertama bahwa perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Agama untukmembatalkan Akta Hibah yang dibuat oleh Camat selaku

  Pejabat Pembuat AktaTanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kewenangan untukmembatalkan Akta Hibah adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama,kewenangan Pengadilan Agama hanya berwenang menyatakan bahwa akta hibahyang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Hibah tidakberkekuatan hukum sepanjang hibah tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuanhukum yang berlaku;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang kaburnya gugatanpara Penggugat karena batasbatas obyek sengketa mengenai

• Bahwa tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan (transgression)Pengadilan Agama Nganjuk merasa tidak berwenang mengadili padahalpermohonan/perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjukmerasa tidak berwenang mengadili dalam perkara a quo, yakni PermohonanHal. 3 dari 8 hal. Put.

  Tahun 1997 TentangPenyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990, maka telah jelas dannyata menyangkut akta cerai adalah kewenangan Pengadilan Agama in casuPengadilan Agama Nganjuk;Oleh karena itu, sebagai solusi, Pemohon sangat memohon Mahkamah Agungmembatalkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dandapatnya mengadili sendiri dan membuat penetapan

  Pengadilan Agama Nganjuk;Bahwa dikarenakan perkara in casu berkaitan dengan kepentingan pihak lain,dalam hal ini perubahan nama atas mantan istri Pemohon dan perubahan alamat sertapekerjaan Pemohon, maka perkara a quo tidak dapat diajukan secara voluntair,melainkan harus dengan cara contentiosa, karena boleh jadi mantan isteri Pemohonkeberatan namanya dilakukan perubahan;Bahwa, oleh karena perkara a quo diajukan secara voluntair, makapermohonan Pemohon tentang Perubahan Data Pada Akta Cerai harus

• karena masih ada beberapa ahli waris yang belumdiikutsertakan menjadi pihak dalam perkara ini;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjukpada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalilpermohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan kewenangan

  Pengadilan Agama dalam memeriksa danmengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranyaadalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49huruf (bo) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yangHal. 3 dari 5 Hal.

  No.186/Pat.P/2019/PA.Padlgdimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan ataspermohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh paraPemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pandeglang untukmemeriksa dan mengadilinya.Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakanmencabut permohonannya, maka permohonan para Pemohon untukmencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanyapermohonan

• No.372/Pdt.P/2019/PA.TgrsMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalilpermohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa danmengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kKewarisan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranyaadalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana

  penjelasan pasal 49huruf ( b ) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yangdimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan ataspermohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh paraPemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untukmemeriksa dan mengadilinya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi muka, maka permohonan para Pemohon untuk mencabutpermohonannya

• Penetapan No.629/Padt.P/2020/PA.SmdBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagalbagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalilpermohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebihn dahulumempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam

  memeriksa danmengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranyaadalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49huruf ( b ) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yangdimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan ataspermohonan seseorang tentang

  penentuan siapa yang menjadi ahli waris,oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh paraPemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakanmencabut perkaranya karena untuk memperbaiki surat permohonan yangkurang pihak ahli waris.

• PwlMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalilpermohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa danmengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranyaadalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal

  49huruf ( b ) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yangdimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan ataspermohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh paraPemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Polewali untukmemeriksa dan mengadilinya.Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam persidangan telahbermohon mencabut perkaranya.Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon