No.1041 K/Pid/2017.sejak tahun 20042014 (Pasal 113 UndangUndang Nomor 40 tahun2007);h) Tidak melaksanakan hasil RUPS tanggal 8 September 2014 dengancara menolak untuk memberikan data dan informasi kepada auditoryang ditunjuk dalam rangka audit terhadap perusahaan;i) Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP)dan pidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) yang sedang dalam prosespenyidikan oleh Kepolisian Daerah NTB berdasarkan Laporan Kepolisiantanggal 2 Juli 2014;j) .Memberhentikan secara

Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) danpidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) yang sedang dalam prosespenyidikan oleh Kepolisian Daerah NTB berdasarkan Laporan Kepolisiantanggal 2 Juli 2014;j. Memberhentikan secara tidak hormat saudari Nadine Marie Mc. Queensebagai direktur PT. Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Hal.7 dari 26 hal. Put.

Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP)dan pidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) yang sedang dalam prosespenyidikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Laporan Kepolisian tanggal 2 Juli 2014;j. Memberhentikan secara tidak hormat saudari Nadine Marie Mc. Queensebagai direktur PT.

Aat Ahmad Izzudin selakupengelola rental mobil PAKE TREE yang diberikepercayaanoleh para pemilik unit mobil yang disewakan (yangkena peristiwa pidana dan berhak melakukan penuntutan14secara hukum), tidak menuntut secara hukum karena unit mobilsudah kembali dalam kekuasaan saksi sebelum adanya laporanke Polisi Militer (Pomdam V/Brw);/ Bahwa......Bahwa dengan adanya perkara pidana tentang penggelapan(Pasal 372 KUHP) tersebut, Terdakwa kini Pembanding secarafakta hukum hanyalah sebagai korban, karena

Susilo dalam KUHP pada Bab VII(memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkarakejahatan, yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan).Delik penggelapan (Pasal 372 KUHP), delik pencurian (Pasal362 KUHP) dan delik penipuan (pasal 378 KUHP) merupakanperkara pidana/kejahatan terhadap harta benda, maka yangdipandang orang/saksi yang secara langsung measa dirugikanakibat tindak pidana tersebut, yaitu saksi pemilik angsungbarangbarang yang digelapkan, dicuri atau ditipu dansebagainya itu;Bahwa delik

penggelapan (Pasal 372 KUHP), delik pencurian(Pasal 362 KUHP) dan delik penipuan (pasal 378 KUHP)merupakan delik aduan yang senantiasa disebutkan siapakahyang berhak mengajukan pengaduan, ialah orangorang yangkena perkara pidana itu, begitu juga yang berhak untukmelakukan penuntutan secara hukum terhadap perkara pidanaitu;Berkaitan dengan perkara pidana dan dakwaan Pasal 372KUHP tentang penggelapan yang didakwakan kepada sayasemula Terdakwa kini Pembanding, berdasarkan fakta hukumyang terjadi di

(Pasal 372 KUHP);Dimana penjatuhan pidana yang disertai pemidanaan /penahanan tersebut hanya berdasarkan bukti foto copy yangtercantum nama serta tendatangan Terdakwa, tidakmemperhatikan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan ataupun keterangan para saksi yang dibacakanOditur di persidangan;73.Bahwa selain bukti Fotocopy Form Order sewa menyewa mobil,surat pernyataan pengakuan hutang dan jaminan, dan barangjaminan berupa mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1449 PA yangtelah digadaikan oleh

Agnes WidyaMaharani, Oditur Militer selaku Penuntut Umum tidak pernahmenyertakan/menunjukkan STNK/BPKB mobil yang menurutOditur telah saya gadaikan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer IIl12 Surabayaberdasarkan pertimbangannya dalam Petikan Putusan Nomor74K/PM.III12/AD/III/2013 Tanggal 12 September 2013 padapokoknya perkara tersebut adalah utang piutang denganjaminan; dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindakpidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan atas petikanputusan tersebut Terdakwa kini

Indonesia,Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012,Nomor : KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 Tentang PelaksanaanPenerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (RestorativeJustice);Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringandan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan apabila dalam perkara pencurian(Pasal 362 KUHP), penggelapan

(Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378KUHP), penipuan oleh penjual (Pasal 383 KUHP), pengrusakan (Pasal 406KUHP), atau penadahan (Pasal 480 KUHP) nilai barang atau uang yangmenjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perkaraperkara tersebutharuslah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu secara berturutturutsebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373KUHP), penipuan ringan (Pasal

Tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III18Ambon Nomor 125K/PM.IIl18/AD/X1/2017tanggal 19 Desember 2017 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan.Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsurtindak pidana dalam pasal 372 KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkanbahwa ia benarbenar mengerti atas Surat Dakwaan yangdidakwakan kepadanya.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telahmelakukan

Tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)berdasarkan Putusan Pengadilan Militer IlII18Ambon Nomor 125K/PM.IIl18/AD/X1/201 7tanggal 19 Desember 2017 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan.Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakuikesalahannya serta menyesal atas perbuatannya.Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobilkepada Saksi1 sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua jutaempat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2021 dantelah mengembalikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada

Tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III18Ambon Nomor 124K/PM.IlIl18/AD/X1/2017tanggal 19 Desember 2017 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan.Bahwa benar Terdakwa telah membayar uang sewamobil kepada Saksi1 sejumlah Rp.2.400.000,00 (duajuta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2021dan telah mengembalikan uang sejumlahRp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepadaSaksi2 pada tanggal 25 Mei 2021 dari pinjamansejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh

Tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III18Ambon Nomor 124K/PM.IIl18/AD/X1/2017tanggal 19 Desember 2017 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan.Bahwa sesuai dengan uraian faktafakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengansengaja dan secara melawan hukum yaitu dengan caramengaku bahwa mobil Toyota Avanza G warna hitam NopolDE 1338 AN dengan 1 (satu) lembar STNK Nomor07556342 a.n. Sdri.

Tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)berdasarkan Putusan Pengadilan Militer IlII18Ambon Nomor 125K/PM.IIl18/AD/X1/201 7tanggal 19 Desember 2017 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan.Terdakwa telah diperiksa dan diadili dalam perkaratindak pidana Tidak hadir Tanpa ljin (THTI) (Pasal 86Ke1 KUHPM) dan telah diputus oleh Pengadilan MiliterIIl18 Ambon berdasarkan Putusan Pengadilan MiliterIIl18 Ambon Nomor 34K/PM.III18/AD/V/2021 tanggal25 Mei 2021 dengan Pidana Pokok penjara selama 9(sembilan

Tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)berdasarkan Putusan Pengadilan Militer IIl18 AmbonNomor 125K/PM.IIl18/AD/XI/2017 tanggal 19 Desember2017 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.13.

Castaway Life (pasal 52 ayat (2) UU No. 40tahun 2007).Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 15/PID/2017/PT.MTR9)Tidak dapat memberikan pertanggung jawaban tentang pembayaranupah karyawan atau hakhak komisaris yang tidak pernah diberikansejak tahun 20042014 (pasal 113 UU No. 40 tahun 2007).Tidak melaksanakan hasil RUPS tanggal 8 september 2014 dengancara menolak untuk memberikan data dan informasi kepada auditoryang ditunjuk dalam rangka audit terhadap perusahaan.Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan

(pasal 372 KUHP)dan pidana pemalsuan (pasal 263 KUHP) yang sedang dalam prosespenyidikan oleh Kepolisian Daerah NTB berdasarkan LaporanKepolisian tanggal 2 Juli 2014.Memberhentikan secara tidak hormat saudari NADINE MARIEMC.QUEEN sebagai Direktur PT.

Castaway Life (pasal 52 ayat (2) UU No. 40tahun 2007).g) Tidak dapat memberikan pertanggung jawaban tentang pembayaranupah karyawan atau hakhak komisaris yang tidak pernah diberikansejak tahun 20042014 (pasal 113 UU No. 40 tahun 2007).h) Tidak melaksanakan hasil RUPS tanggal 8 september 2014 dengancara menolak untuk memberikan data dan informasi kepada auditoryang ditunjuk dalam rangka audit terhadap perusahaan.i) Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan (pasal 372 KUHP)dan pidana pemalsuan

berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal;2) Tergugat sering marahmarah dan berkata kasar kepada Penggugat;3) Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 terjadi puncak perselisihan danpertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisahrumah dikarenakan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan KelasHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr10.11.12.13.IIA Bekasi, Jalan Pahlawan No. 1, Bulak Kapal, Kota Bekasi akibat tindakpidana penggelapan

(Pasal 372 KUHP), dengan hukuman penjara 3 tahun;Bahwa sampai saat ini sudah pisah rumah 1 tahun 2 bulan lamanya dansampai saat ini sudah tidak ada hubungan baik dan sudah tidak memberinafkah lahir maupun batin lagi kepada Penggugat;Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dansudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugatbeserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil.

MULTICON telah diatur dalam perjanjiansewa menyewa, sehingga apabila ada keterlambatan pembayaranPBB, maka seharusnya diberlakukan hukum keperdataan/perjanjian(wanprestasi) dan bukan diterapbkan hukum pidana serta bukanmerupakan perbuatan penggelapan Pasal 372 KUHP sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum.6.

Timur ;Bahwa seandainya benar (quod non) saksi korban Amir Hamzah pemilikblok mesin traktor jonder tersebut, kepada Pemohon kasasi tidak dapatdikenakan penggelapan (pasal 372 KUHP) karena di dalam diriTerdakwa/Pemohon kasasi tidak dijumpai adanya niat atau feitatau unsur sengaja melakukan penggelapan karena tindakan Terdakwa/Pemohon kasasi yang menyerahkan blok mesin tersebut kepada PolsekMedan Timur adalah tindakan yang benar dan menurut hukum, ataudalam perkara ini apakah kepada Polsek Medan Timur

Bahwa yang harus dan seharusnyadipertimbangkan Majelis Hakim pada tingkat pertama danbanding yang dikuatkan Hakim Kasasi adalah perkaratindak pidana yang diadakan kepada Terdakwa (PemohonPeninjauan Kembali) adalah penggelapan (Pasal 372 KUHP)bukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak tepatapabila dipertimbangkan tentang tidak sesualperuntukannya atau tentang penyalah gunaan wewenangdalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas alasan alasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan

Kondisi demikian ternyata lepas dari pertimbangan hukum MajelisHakim, bilamana Majelis Hakim memperhatikan dan melihat titik beratmengenai kemitraan antara terdakwa dengan saksi Benny dalamkerangka memenuhi adanya permintaan pihak AAU mengenaipemasangan AC beserta perlengkapannya, maka Majelis Hakim tidakakan keliru dalam menentukan putusannya, bilamana dicermati lebihdalam unsur pokok delik penggelapan (Pasal 372 KUHP) terletak padabarang dalam hal ini barang tersebut senilai Rp.45.208.000,, danternyata

BahkanPENGGUGAT telah melaporkan secara Pidana TERGUGAT1/Penjual dengan pasal penggelapan, pasal 372 KUHP denganadanya PUTUSAN PIDANA Reg no. 3/Pid.B/2019/PN.Smn.tertanggal 27 Maret 2019. Bahwa Tergugat 1 telah dijatuhi Pidanasatu tahun delapan bulan dan saat ini telah menjalani bebasbersyarat;10.

Namun dengan itikat tidak baik TERGUGAT Rekonpensisebagai PEMBELI telah melaporkan PENGGUGAT Rekonpensi 1secara Pidana dengan pasal penggelapan, pasal 372 KUHP denganadanya PUTUSAN PIDANA Reg no. 3/Pid.B/2019/PN.Smn.tertanggal 27 Maret 2019. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi1/TERGUGAT Rekonpensi 1 telah dijatuhi Pidana satu tahundelapan bulan dan saat ini telan menjalani bebas bersyarat;8.

tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai Pasal 1 dalamKUHAP huruf g ;Hakim tidak melihat bahwa pasal dakwaan Jaksa pada Pasal 363 danPasal 372 jo 55;Terdakwa tidak dapat diadili, sebab Terdakwa hanya menjalankantugas dari kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHPayat 2;Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada putusannya yangbernomor : 1991/Pid.B/2009/PN.Tangerang yang menimbang bahwaTerdakwa telah terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuaitindak pidana Turut serta melakukan penggelapan

Pasal 372 KUHP joPasal 55 ayat (1) tidak beralasan dan terlalu subyektif ;Penyimpangan dalam proses banding Pengadilan Tinggi Banten :4.1.Panitera Pengadilan Tinggi Tangerang tidak mengirimkan salinanmemori banding kepada Terdakwa atau kuasa hukumnya yangberakibat kami tidak mengajukan Kontra Memori Banding atau AktaMemori Banding di Pengadilan Tinggi Banten.

1868 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaTergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada awalnya Penyidik Polrestabes Bandung telah melakukanPenahanan terhadap Tergugat II selaku Tersangka dalam perkara dugaanmelakukan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Penggelapan

(Pasal 372 KUHP) sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/2234/IX/2013/JBR/Polrestabes Bandung, tanggal 10 September 2013, atas nama PelaporTan Dedi:;.

Bahwa Tergugat II kemudian disidangkan sebagai Terdakwa di PengadilanNegeri Bandung atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan(Pasal 378) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP). Tergugat dan Tergugat IIjuga telah meminta pula dan menunjuk Para Penggugat untuk mendampingidan memberikan pembelaan hukum terhadap Tergugat II selaku Terdakwa diPengadilan Negeri Bandung sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor235/JPWSK/XII/2013, tertanggal 30 Desember 2013;.

Nomor : 67/Pid.B/2012/PNBNA pada Halaman ke 14 dan halaman ke15 mengenai Mengadili terhadapBarang bukti, tidak ada yang menunjukan suatu bukti tentang adanya jual beli ataubukti tertulis Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihaklain, bila objek tersebut telah dilakukan peralihan kepada pihak lain ;Sehingga atas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah salah dan kelirumenurut hukum dengan menyatakan Terdakwa telah melakukan peralihan haksehingga telah disalahkan mengenai Penggelapan

Pasal 372 KUHP ;Bahwa secara aturan hukum untuk dapat menerapkan Pasal 372 KUHP ini, makasecara aturan hukum harus dapat dibuktikan baik sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang lainnya, akan tetapi berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No.210 adalah masih status hukum milik Terdakwa/ Pemohon Kasasi bukan milikorang lain ;6 Bahwa kemudian Judex Facti dalam pertimbangan hukum dan putusan yangdiberikan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah telah salah dalammenerapkan hukum atau dalam menerapkan

Nomor 522 K/MIL/2017Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer Tinggill Jakarta telah mempertimbangkan tentang pembuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan faktafakta di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan OditurMiliter;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yangdijatunkan Judex Facti in casu dengan alasan pidana tersebut dipandangterlalu berat tidak mempertinbangkan keadaan pada diri Terdakwa tidakdapat

:Barang siapa;Dengan sengaja dan melawan hukum;Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Po nN >Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pertimbangan unsur daripasal tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang dipandang cukup sertameyakinkan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan

Pasal 372 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAPharuslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KeduaMenimbang, bahwa dari faktafakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini,Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistembalas dendam

atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkankarena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 28 November2013, No. 297/Pid/2013/PT.MKS yang memutuskan melepaskan Terdakwa dari tuntutanhukum dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 Oktober82013, No. 144/Pid.B/2013/PN.SKG yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukanperbuatan pidana penggelapan

(Pasal 372 KUHP);Bahwa Pengadilan Tinggi berdasar fakta hukum yang diperoleh di persidanganbahwa benar perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana dan harus dilepaskan darisegala tuntutan hukum, Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum dengan benar dancara mengadili perkara tersebut dengan benar sesuai hukum yang berlaku serta tidakmelampaui kewenangan yang berlaku;Bahwa perkara ini timbul dari perjanjian hutang piutang dengan Terdakwa telahbeberapa kali mengangsur hutang pokok dan bunga, bahwa karena

terjadi perceraian tahun 2006 s/d 2009 rumah itu di jual sendiritanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat dan uangnya tidak pernahdiberikan/dibagi kepada Penggugat;Bahwa dengan pernah terjadinya tindakan Tergugat menjual harta bersamaPenggugat/Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka apabilaTergugat juga melakukan hal sama terhadap mobil kepunyaan bersama(mobil Yaris), karena semua suratsurat/perlengkapan berada di tanganTergugat, maka Penggugat akan berusaha mempidanakan Tergugatdengan pasal penggelapan

, Pasal 372 KUHP ( Kitab UndangUndangHukum Pidana);Berdasarkan alasanalasan dan dalildalil di atas, Penggugat mohon agarpak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, akan memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :PRIMER :1.2.Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah/rumah yang terletak di jalan Kesuma Bhakti, gangLingkar Rt/Rw. 003/03, Kelurahan Campago lpuh, Kecamatan MandianginKoto Selayan Kota Bukittinggi, beserta seluruh isinya adalah harta

terjadi perceraian tahun 2006 s/d 2009 rumah itu di jual sendiritanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat dan uangnya tidak pernahdiberikan/dibagi kepada Penggugat;Bahwa dengan pernah terjadinya tindakan Tergugat menjual harta bersamaPenggugat/Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka apabilaTergugat juga melakukan hal sama terhadap mobil kepunyaan bersama(mobil Yaris), kKarena semua suratsurat/perlengkapan berada di tanganTergugat, maka Penggugat akan berusaha mempidanakan Tergugatdengan pasal penggelapan

, Pasal 372 KUHP ( Kitab UndangUndangHukum Pidana);Berdasarkan alasanalasan dan dalildalil di atas, Penggugat mohon agarpak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, akan memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :PRIMER :1.2.3.Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa tanah/rumah yang terletak di jalan Kesuma Bhakti, gangKota Bukittinggi, beserta seluruh isinya adalah harta bersama Penggugat/Tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan;Menyatakan