Ditemukan 651 data
8 — 2
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;1.3.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 120.000. (seratusdua puluh ribu rupiah);1.3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.350.000, (satu jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);4.
20 — 5
PenetapanPengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak, gunadijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus berbagaimacam kepentinganhukum; 9.Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuaidengan nomor peserta JAMKESMAS 0001999784979 yangdikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RepublikIndonesia ; Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Para Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi sebagaiberikut : 1.3.1
8 — 5
Pengadilan Agama KediriTelah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan pihak berperkara sertasaksi saksinya ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 25 Januari 2011 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan RegisterHal. 1 dari 10 hal.Put.No.54/Pdt.G/2011/PA.Kdr.Nomor54/Pdt.G/2011/hal sebagai berikut:1.3.1.Bahwa pada tanggalPA.Kdr,02 MaretTergugat melangsungkanoleh Pegawai Pencatatkecamatan Kota,telah mengemukakan hal2002
SHOIDAH
18 — 10
Foto Copy Setoran Awal BPIH atas nama Shoidah Bin Matdjen;diberi tanda bukti P 2;Foto Copy ljazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Shoidah, diberitanda bukti P 3;Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/25/X/1988 atas nama Saidah,diberi tanda bukti P 4;Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Subhi, diberi tandabukti P 5;Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama YullyChusnia Ulfa, diberi tanda bukti P 6;Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor:STPLK/671/III/YAN.1.3.1/2019/Polsek
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 14/B/PK/PJK/20081.3.1.4.1.5.Adapun kekurangan pembayaran pajak tersebut di atas terjadi karenapemeriksa pajak melakukan koreksi obyek PPh Pasal 4 (2) Final sewatanah dan/atau bangunan sebagai berikut :1.3.1. Koreksi obyek PPh Pasal 4 (2) Final sewa apartemen/dormitory1.3.2.sebesarUSD 140,277 dan prepayment sewa apartemen/dormitory sebesar USD 147,613.
Merujuk kepada lokasi yang dilakukan olehpemeriksa pajak pada point 1.3.1 dan 1.3.2 tersebut di atas, dan suratkeputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonankeberatan kami, maka hal yang menjadi pokok sengketa padapermohonan banding ini menurut kami adalah sebagai berikut :1.7.1.
47 — 11
Sakaria bin Ranja (wafat Januari 2008) selama hidupnya menikahdengan TERGUGAT (Tergugat IV), dan telah melahirkan anak:1.3.1. TERGUGAT (Tergugat 1)1.3.2. TERGUGAT (Tergugat II)1.3.3. TERGUGAT (Tergugat III)1.4. PENGGUGAT (Penggugat III)1.5. PENGGUGAT (Penggugat IV)1.6. TERGUGAT (Tergugat V).1.7. PENGGUGAT, Penggugat V.Dengan demikian XXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waristersebut di atas..
60 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan olehPemohon Kasasi sudah diterima yang dihubungkan dengan pelaksanaan pencairandana JHT;Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila PemohonKasasi memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untuk menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok PerkaraAlasan Kasasi KetigaJudex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya MogokKerja Berdasarkan Ketentuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danBerdasarkan Pasal 40 1.3.1
Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir";Maka sudah jelas berdasarkan peraturan diatas alasan mogok tidaklah sah karenabukan disebabkan gagalnya perundingan mengingat perundingan tersebut belumselesai karena belum mencapai 30 hari kerja berdasarkan Pasal 3 UU PHI di atas.Maka mogok yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi merupakan mogok liar;Bahwa mengingat mogok liar merupakan kesalahan yang dianggapberatberdasarkan Pasal 40 1.3.1
dengan jam 9, Para Termohon Kasasi melakukan slow down yaitu denganberhenti bekerja dan mengajak rekan kerja lainnya untuk bergabung denganmogok kerja tersebut;Dengan tetap mengacu pada bukti T17, maka hal tersebut membuktikan bahwaPara Termohon terbukti telah melakukan slow down dengan cara bekerja terlebihdahulu lalu meninggalkan pekerjaannya untuk mengajak rekan kerja lainnya untukmogok kerja yang mana hal tersebut merupakan pelanggara PKB Pasal 40.1.3butir 1.3.2 yang menyatakan sebagai berikut:"1.3.1
Haltersebut sesuai dengan Pasal 40.1.3 butir 1.3.4 yang menyatakan:"1.3.1. Melakukan tindakan membangkang:1.3.4. Pulang/meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari Pengusaha padahalsebelumnya Pekerja tersebut sudah hadir dan sudah bekerja";Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah salah melakukanpenerapan hukum yang terdapat pada PKB Pasal 40.1.3. butir 1.3.4.
Atas tersebut terbukti bahwa Para TermohonKasasi telah melanggar ketentuan Pasal 40 butir 1.3.5 PKB yang menyatakan:"1.3.1. Melakukan tindakan membangkang;1.3.5. Memikat dan/atau menghasut secara langsung atau tidak langsung temansekerja untuk melakukan halhal tersebut di atas dan/atau perbuatanperbuatan yang merugikan Perusahaan";Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah salah melakukanpenerapan hukum yang terdapat pada PKB Pasal 40.1.3. butir 1.3.5.
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 14/B/PK/PJK/20081.3.1.4.1.5.Adapun kekurangan pembayaran pajak tersebut di atas terjadi karenapemeriksa pajak melakukan koreksi obyek PPh Pasal 4 (2) Final sewatanah dan/atau bangunan sebagai berikut :1.3.1. Koreksi obyek PPh Pasal 4 (2) Final sewa apartemen/dormitory1.3.2.sebesarUSD 140,277 dan prepayment sewa apartemen/dormitory sebesar USD 147,613.
Merujuk kepada lokasi yang dilakukan olehpemeriksa pajak pada point 1.3.1 dan 1.3.2 tersebut di atas, dan suratkeputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonankeberatan kami, maka hal yang menjadi pokok sengketa padapermohonan banding ini menurut kami adalah sebagai berikut :1.7.1.
27 — 6
TERGUGAT 9 (Tergugat1.2, AMAQ JA meninggal padaeei) i eeeieieienaniansianiaee9) 5 n2eeseen eethaun 1970 dan isternya INAQ JA jugameninggal pada tahun 1965 dan tidak mempunyai anak (putung) ; 1.3.AMAQ MU, meninggal dunia pada tahun 1974 dan isterinya INAQ MU jugameninggal dunia tahun 1980, mempunyai orang anak yaitu : 1.3.1. TERGUGAT 10 (Tergugat 10 ) ; 1.4.
105 — 58
sesuai dengan prosedur/mekanisme yangberlaku dengan pengikatan jaminan menggunakan HAKTANGGUNGAN dimana dapat dipergunakan untuk pelunasanutang tertentu yang memberikan kedudukan kreditor yangdiutamakan maka TERLAWAN I KONVENSI/ PELAWAN REKONVENSI berhak menguasai objek sengketa danmelakukan pembinaan terhadap permohonan kredit PT.Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 106/Padt/2018/PT SMGWahana Sejahtera yang macet telah sesuai denganprosedur/mekanisme yang berlaku;1.2.13 Bahwa berdasarkan butir 1.3.1
REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah mengganti specimen pada rekening giro no.01039.01.30.0000059 tanpa sepengetahuan atau izin PELAWANKONVENSI/ TERLAWAN REKONVENSI, adalah tidak benar dantidak berdasar.1.3.1 Bahwa PT. Wahana Sejahtera membuka rekening girodengan nomor giro 001039.01.30.000005.9 pada tanggal 25Juli 2013, bukan atas nama pribadi pengurus PT. WahanaSejahtera, namun giro tersebut merupakan giro lembaga;1.3.2 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 PT.
Wahana Sejahtera untuk merubah nama dalamspecimen, adalah urusan internal antara para pengurus PT.Wahana Sejahtera) dengan PELAWAN KONVENSI/TERLAWAN REKONVENSI ;1.3.6 Bahwa sesuai dengan penjelasan poin 1.3.1 sampaidengan poin 1.3.5 di atas, maka jelaslah perbuatanTERLAWAN KONVENSI PELAWAN REKONVENSI yangtelah menyetujui perubahan nama dalam specimen ataspermohonan PT.
Wahana Sejahtera tanpa sepengetahuandan izin PELAWAN KONVENSI/ TERLAWAN REKONVENSIadalah bukan perbuatan melawan hukum, karena sudahmelalui prosedur dan peraturan yang berlaku;1.3.7 Bahwa berdasarkan butir 1.3.1 sampai dengan poin 1.3.5 diatas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secarahukum apabila TERLAWAN I KONVENSI/ PELAWAN REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agarGugatan Perlawanan PELAWAN KONVENSI/ TERLAWANREKONVENSI dinyatakan tidak dapat diterima NO (NietOntvenkelijkeverklaard
16 — 1
Pengadilan agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas' perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi saksidi muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 03 Mei 2011 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basungdengan Register Perkara Nomor: 228/Pdt.P/2011/PA.LB,tanggal 09 Mei 2011 telah mengajukan hal hal yang padapokoknya sebagai berikut:1.3.1
7 — 2
ImamBonjol No.47 Kota Blitar, sebagai PEMOHON ;MELAWANTERMOHON, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal diKabupaten Blitar, sebagai TERMOHON ; Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27Juli 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor :2389/Pdt.G/2015/PA.BL mengajukan halhal sebagai berikut :1.3.1
12 — 5
Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anakbernama :1.3.1. NAMA ANAK 1, Lahir di Jakarta tanggal 14 Februari 2005;3.2. NAMA ANAK 2, Lahir di Jakarta tanggal 01 Januari 2010;;. Bahwa sejak ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohondengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;.
8 — 0
Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang,selanjutnya disebut TERGUGAT,Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa bukti surat dan keterangansaksisaksi di depan sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedangnomor: 2733/Pdt.G/2015/PA.Smdg, tanggal 17 September 2015, yang padapokoknya sebagai berikut:1.3.1
10 — 5
Sebagai PEMOHON ;melawanTERMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal diDusun Keningaran Desa Bajang Kabupaten Blitar, sebagaiTERMOHON ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02Oktober 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor :3505/Pdt.G/2014/PA.BL mengajukan halhal sebagai berikut :1.3.1
148 — 150
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 2 Pebruari 2012 atas objek sengketa berupa: 1.3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berlantai 2 (dua) dengan identitas persil nomor 35 dengan NIB 2719 luas 52 M2 terletak di Jl.Banurejo B. Gg.
Ahmad Qomarulhuda (Penggugat 67);1.2.2.Moh.471.2.3.1.2.4.Dhohri(Penggugat63Hj.Khotijah(Penggugat621.2.5.Siti Halimah(almarhumah)tidak dikaruniIsmail(almarhum)semasa hidupsatuAulia Putriumur 15 (lima belas ) tahun491.2.1.1.2.2.)orang anak yeZainatun(Penggugat64Lailatul Qodri(Penggugat1.3.1.2.3.Iman Mawardi(almarhum)dimana semasahidupnyapernahmenikah denganMituah dandikaruniai 2 (dua)orang anak61Muhammad H(Penggugat60kandung yangmasingmasingbernama :1.3.1.Mohammad H(almarhum)dimana sema:tiga)orang
9 — 0
., tanggal 11 Mei 2015yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.3.1.BesBahwa Pemohon dan Termohon telah menikah padatanggal 07 Juni 1996 di hadapan Pejabat Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tulis I (Kandeman)Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 87/3/VI/1996 tertanggal 07 Juni1996;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohontinggal di rumah orang tua Termohon sesuai alamatTermohon di atas selama kurang lebih 12 tahun, hiduprukun dan telah berhubungan layaknya
81 — 12
MAIDAH, dari perkawinan tersebut telah mempunyaiketurunan 5 (lima ) orang anak yaitu bernama : 1.3.1 Xxx1.3.2 Xxx1.3.3 Xxx1.3.41.3.5 xxx1.4 xxx ( meninggal dunia tahun 1961 ), sewaktu hidupnya menikah denganNy. DASIYAH,Dari perkawinan tersebut telah mempunyai keturunan 1 ( satu ) oranganak yaitu bernama :1.4.1 xxxx ( Penggugat II )1.5 xxx ( meninggal dunia tahun 1957 ), sewaktu hidupnya menikah denganXXXX,Dari perkawinan tersebut telah mempunyai keturunan 1 ( satu ) orang1.5.1 xxx2.
198 — 137
A dari Rumah Sakit MK Cibabat.d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/III/2016, Nomor RekamMedia RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr. DH, Sp.OG (K) SIP. 445/4240-Dinkes/191-SIP-I-DSP/VI/2015 dari RSHS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
A dari Rumah Sakit MKCibabat. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/II/2016, Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani olehdr. DH, Sp.OG (K) SIP. 445/4240Dinkes/191SIPIDSP/VI /2015 dari RSHS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000. (sepuluh riburupiah).2.
A dari Rumah Sakit MK Cibabat.d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/I/2016, Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr.
A dari Rumah Sakit MK Cibabat dan 2(dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/III/2016, NomorRekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr.
A dari Rumah Sakit MKCibabat.d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/III/2016,Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr.
A dari Rumah Sakit MK Cibabat.d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/III/2016, Nomor RekamMedia RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr. DH, Sp.OG (K) SIP. 445/4240Dinkes/191SIPIDSP/VI/2015 dari RSHS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.
15 — 3
DIGC Cil13,Nr. 1.441 L.42 k1 (1.3.1 4.24e JO=11 44kf.4 ***Ail Lifill 1.444 c7:1....0 71Artinya "Sesungguhnya boleh bagi seorang istri memintakepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya denganterdapat kemadhorotan, dimana suami istri tersebutdi atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankankelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudahtidak dapat mendamaikan suami istri tersebut diatas, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talaksatu bain."