Ditemukan 335300 data
20 — 10
1.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
2.EKO YULIANTO, S.H., M.H.
3.ANDRI WINANTO, S.H
Terdakwa:
Hj. TRIS WAHYUNI, S.H Binti Abdul Chamid
378 — 159
23 — 15
tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;2 22220022 n2 one c ec cecenne eeeMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih bi Ihsan ( pisah dengan baik ), hal ini sesuai dengan Putusan MahkamahAgung Republik Indonessia Nomor 273/K/AG/1998
, tanggal 17 Maret 1998, yangmenyatakan : Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediamanbersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraianberdasar pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974,jo pasal 116 huruf ( f )Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) di Indonesia ;Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
77 — 0
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Bahwa permohonan ini untuk menguji Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2.
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Jakarta Pusatdan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggaPemohon berpotensi tidak dapat menikmati hasil eksekusi tersebut.17.Bahwa dari uraianuraian di atas, maka Pemohon jelas dirugikan hakkonstitusionalnya atas berlakunya Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.18.Bahwa sesuai dengan uraianuraian di atas, maka Pemohonberhakmengajukan
23.Bahwa frasabagi bank ini yang yang membuat Pasal 49 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini, menjadi tidak jelasmaknanya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
137 — 15
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Dengan paradigmatersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalanhukum, maka bukan para pencari keadilan yang disalahkanmelainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadaphukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansiserta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yangmengatur tentang kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenaiNasabah Penyimpan dan simpanannya sebagaimana termaktub dalamPasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998
, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.Bahwa mengingat perselisihan dalam pembagian harta bersama (gonogini) dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebuahperistiwa yang sering terjadi di masyarakat luas, yang sering berakhirdengan kerugian materiil yang dialami oleh salah satu pihak yangberselisih, hal yang mana kerugian tersebut telah dan atau dapat terjadikarena kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998
BuktiP5 :Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan;6. BuktiP6 :Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;137. BuktiP7 :Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;8. BuktiP8 :Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangPenyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia;9.
Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentangPerbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untukkepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkaraperceraian,1.2.
Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentangPerbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersamadalam perkara perceraian;2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3.
75 — 6
387 — 183
73 — 9
terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukPutusan Nomor 0220/Pdt.G/2014/PTA.SmgHalaman 5 dari 8 halamanmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih bi Insan , hal ini sesuai denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998
, tanggal17 Maret 1998, yang menyatakan: Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yangcukup sesuai alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (ff ), PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ) ;Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding jugasejalan
44 — 11
Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam buku Sertipikat hak milik Nomor: 2989 Desa Gabusan dengan surat ukur tanggal 10 Nopember 1998 Nomor: 8150/1998 yaitu RASIYEM adalah orang yang sama dengan orang yang bemama NARTI;3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama atas Sertipikat hak milik Nomor: 2989 Desa Gabusan dengan surat ukur tanggal 10 Nopember 1998, Nomor: 8150/1998 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;4.
pada tanggal29 Februari 2016 dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2016/PN Bla. yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah sawah seluas, 1.555 m2 yangterletak di Dukuh Ngembag Desa Gabusan Kec Jati Kab Blora dengan batasbatasSebelah Utara : tanah milik MangunSebelah Timur : tanah milik MardiSebelah Selatan : tanah milik SukiyemSebelah Barat : tanah milik KadamSebagaimana sertipikat hak milik no 2989 Desa gabusan dengan surat ukurtanggal 10111998 No 8150/1998
Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama atasSertipikat hak milik no 2989 Desa gabusan dengan surat ukur tanggal 10111998 No 8150/1998 di Kantor Pertanahan Kab Blora.4.
Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam buku Sertipikat hak milikNomor: 2989 Desa Gabusan dengan surat ukur tanggal 10 Nopember 1998Nomor: 8150/1998 yaitu RASIYEM adalah orang yang sama dengan orang yangbemama NARTI,3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama atasSertipikat hak milik Nomor: 2989 Desa Gabusan dengan surat ukur tanggal10 Nopember 1998, Nomor: 8150/1 998 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;4.
1.HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
2.ANNY ASYIATUN, S.H.
Terdakwa:
SUGIARTO Alias TOLIK Bin H. NUR SALIM
148 — 73
24 — 15
No.276 /Pdt.G/2012/PTA.SmgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam perkara aquo,majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan keluar yangpatut dilakukan dalam mengatasi kemelut rumah tangga, hal ini sesuai denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal17 Maret 1998, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
17 — 3
IDRIS BIN SAPUAN ;Pelawe ;17 tahun / 20 oktober 1998 ;Laki-laki.Indonesia.Sp.9 Kel.Bangun Jaya Kec.BTS Ulu Kab.Mura ;Islam.Pelajar
PUTUSANNo.154/Pid.An/2014/PN.LLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : IDRIS BIN SAPUAN ;Tempaf Lahir: Pelawe ;Umur/tgl lahir: 17 tahun / 20 oktober 1998 ;Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Alamat : Sp.9 Kel.Bangun Jaya Kec.BTS UluKab.Mura ;Agama : Islam.Pekerjaan
14 — 8
FAISAL Tempat /Tanggallahir : Bulukumba 5 Februari 1998 Pekerjaan : PelajarAlamat : Desa Anrihua Kecamatan Kindang , Kabupaten BulukumbaSelanjutnya disebut sebagai................................................................. Pemohon
13 — 2
Menetapkan perubahan nama Pemohon yang bernama SUYATNI lahir di Karanganyar tanggal 20 Maret 1999 menjadi SRI SUYATMI lahir di Karanganyar tanggal 16 Maret 1998 ;3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk segera mencatat perubahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil ;4.
SRI SUYATMI, Karanganyar, 16 Maret 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar beralamat di gandu Rt.11 Rw.05 Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
PENETAPANNomor : 190 /Pdt.P/2016/PN.KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang bersidang mengadili perkara perdatapermohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :SRI SUYATMI, Karanganyar, 16 Maret 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajarberalamat di gandu Rt.11 Rw.05 Desa Jatiwarno KecamatanJatipuro Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai PEMOHONPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
mengadili perkara permohonan ;Telah membaca berkas perkara ;Telah memeriksa buktibukti surat ;Telah mendengar keterangan saksi saksi ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Agustus2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 Agustus2016 dibawah Nomor Register : 190/ Pdt.P / 2016 / PN.Krg, yang pada pokoknya telahmengemukakan hal hal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon di lahirkan di Karanganyar pada tanggal 16Maret 1998
dari pasangan suami istri Bp Kartiman/MantoWiyono dan Ibu Sarti ;2 Bahwa Pemohon sejak kecil nama pemberian dari otrang tuaadalah SUYATNI yang lahir di Karanganyar tanggal 16Maret 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran ;Hal 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PN.Krg3 Bahwa karena kurang telitinya orang tua pemohon padawaktu mengurus Akta Kelahiran dan KK pemohon tanggaldan tahun pemohon tertulis 20 Maret 1999 yang benar adalahtanggal 16 Maret 1998 sesuai dengan Surat KeteranganKelahiran
;4 Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama,tanggal dan tahun Pemohon dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon yang semula SUYATNI lahir di Karanganyartanggal 20 Maret 1999 diganti menjadi SRI SUYATMI, lahirdi Karanganyar 16 Maret 1998 sesuai dengan SuratKeterangan Kelahiran Ijazah dan Kartu Pelajar Pemohon ;5 Bahwa pemohon telah datang ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyaruntuk mengurus penggantian nama, tanggal dan tahun lahirPemohon tersebut namun dijelaskan
;e Bahwa setelah pemohon masuk Sekolah Dasar (SD ) diganti olehgurunya menjadi Sri Suyatmi ;e Bahwa pemohon mengajukan permohonan penggantian nama danperubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam AktaKelahirannya ;e Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;e Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis Suyatni lahirpada tanggal 20 Maret 1999 seharusnya 16 Maret 1998 danmengganti nama Suyatni menjadi Sri Suyatmi yang sama denganTjazahnya ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut
19 — 12
Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukunkembali membina rumah tanggga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan sepasang suamiisteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalamsatu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
20 — 12
Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon danTermohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan sepasang suamiisteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalamsatu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.
17 — 8
Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatanPenggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebin dahulu mengetengahkanketentuan hukum tentang cerai gugat;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan sepasangsuamiisteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersamadalam satu kediaman
19 — 11
tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danpasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkaraa quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding untuk bercerai denganTergugat/Pembanding cukup beralasan, hal ini sesuai dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonessia Nomor 273/K/AG/1998
, tanggal 17Maret 1998, yang menyatakan : Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yangcukup sesuai alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf ( f ), PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) diINdOneSIa; nne nnn ne nen enn no rene nnn nnn nnn nana nana nananPutusan Nomor