Ditemukan 34 data
28 — 13
Bahwa pada penjajahan Jepang kakek Penggugat Intervensi pernahmenugaskan yang bernama Harirongga sebagai Tentra Djapang yang ditugaskan Kepala Koeria Tapian Naoeli Soetan Lamiadam Hutagalungsebagai kepala pengawas dan bangunan disekitar Tapian Naoeli tertanggal25 Maret 2603 (kalender Djepang) atau tanggal 25 Maret 1943 dan diketahuiKepala Kampung Pasar Onan Radja Soeke Hoetagaloeng;Bahwa oleh karena itu keberadan Tergugat Intervensi dengan dasar apauntuk melakukan gugatan dan hendak menguasai objek
70 — 44
Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat1). 2 (dua) lembar Foto Copy Salinan Kementrian DalamNegeri RI Yogyakarta Nomor : B.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950tentang Penyelesaian tanah2 yang dahulu diambil olehPemerintah Pendudukan Djepang.2). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan KepalaStaf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25Mei 1950.3). 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Provinsi NTT Nomor : 12/300/HPD/Kinag/69 tanggal 13 Djuni 1969.4). 2 (dua) lembar
waktu pembongkaran rumahkos tersebut Terdakwa akan menuntut secara hukum, dan setelah taududuk persoalannya kemudian Terdakwa berubah tidak akanmenuntut lagi dan sekarang Terdakwa akan menuntut kepada Saksi2(Sdr.Job Maxem Taebenu).Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepadaMajelis Hakim berupa :Suratsurat1.2 (dua) lembar Foto Copy Salinan Kementrian Dalam Negeri RIYogyakarta Nomor : B.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentangPenyelesaian tanah2 yang dahulu diambil oleh PemerintahPendudukan Djepang
78 — 191
Bukti P5Acte Van Eigendom, Van Prijgeving Peroeel Verponding 5766.Aan Land Djepang. (Dalam Bahasa Belanda). (Fotokopi sesuaidengan asli);Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia atas Acte VanEigendom, Van Prijgeving Peroeel Verponding 5766. Aan LandDjepang Tentang Akta Eigendom Nomor 17 atas nama AriaDjepang, oleh Penerjemah Resmi dan Dibawah SumpahTheresia Slamet.
hak atas tanah (yang menjadi objek sengketa).Tentang kepemilikan tersebut termasuk dalam lingkup Keperdataan danmerupakan Kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksadan memutusnya;Menimbang bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah menelitibuktibukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan dan mempunyainilai relevansi dengan tanah yang diterbitkan objek sengketa sebagai berikut:Bukti P1 : Acte Van Eigendom, Van Prijgeving Peroeel Verponding 5766.Aan Land Djepang
127 — 78
Intv. 3: Surat Edaran Mendagri Nomor : H.20/5/7/ Tanggal 9 Mei1950, Perihal : Penyelesaian Tentang TanahTanah yangdahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Djepang ;(fotocopy sesuai dengan fotocopy) gBukti T.II.Intv. 4: Surat Edaran Mendagri Nomor : Agr.40/25/3, tanggal 13 Mei1953, Perihal : Penyelesaian tanahtanah yang dahulu diambiloleh Pemerintah Pendudukan Djepang ; (fotocopy sesuaidengan fotocopy) ;Bukti T.I1.Intv. 5:Bukti T.II.Intv. 6:Bukti T.Il.Intv. 7:Bukti T.Il.Intv. 8:Bukti T.I1.Intv. 9
Terbanding/Tergugat I : PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
Terbanding/Tergugat II : General Manager PT. Angkasa Pura I Persero Cabang Bandara Syamsudin Noor
190 — 148
Bahwa kepemilikan objek tanah berdasarkan Surat Keterangan KepalaKampung Ulin tanggal 12 November 1955 atas nama ABDURAUP denganukuran tanah : Lebar 300 (Tiga Ratus) depa, Panjang 100 (Seratus) depayang terletak di Setrat Djepang, sungai Putjung, Kampung Ulin,bersebelahan lapangan terbang, Ketjamatan Bandjarbaru, Kewedanan Ulindan/atau sekarang berada di sekitar Sungai Ramania, Jalan Jepang,Samping Bandara Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,Provinsi Kalimantan Selatan, dimiliki, dikuasai
126 — 47
Penjelasan Umum UndangUndang No.1 tahun 1958 tentangPenghapusan Tanahtanah Partikelir, pada angka Romawi Il.Sedjarah usaha Pengambilan tanahtanah partikelir menjadi TanahNegara, dimana pada angka (5) disebutkan sebagai berikut :(5) Sesudah pendudukan Djepang, maka oleh PemerintahHindia Belanda usaha pembelian itu dimulai lagi.
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
RATNA JUWITA NASUTION
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasonal
125 — 18
melawan hukum kepada ahli waris Ny.Wikaja Binti Martodikeromo dan untuk mengelabuhi Majelis Hakim, Penggugatberdalil bahwa Penggugat memiliki tanah hak usaha EX Erfpacht masingmasing seluas 43, 74 H.A, dan 9. 2042 H.A verp No 68 dan 136 di nyatakandengan akte erfpacht tanggal 15 Oktober 1925 No. 19 dan tanggal 15November 1930 No. 19 dan tanggal 15 November 1930 No. 12 dengan namaSERI GOENO DAN SERI GOENO II yang ditinggalkan (nagelataen) olehAlmarhum A.F.F Reibel yang meninggal dimasa penduduk Djepang
Terbanding/Penggugat I : LIMBONG SIMBOLON
Terbanding/Penggugat II : LAMRIA BR.PANJAITAN
Terbanding/Penggugat III : RUDY SIMBOLON ALIAS PINTAR SIMBOLON
Terbanding/Penggugat IV : JASMEN PARNINGOTAN SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA PARSAORAN I
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS RITA DYAH WIDAWATY, SH.MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
Turut Terbanding/Tergugat II : ERITA BR. NAINGGOLAN
Turut Terbanding/Tergugat III : SELAMAT HOTMATUA
Turut Terbanding/Tergugat IV : ARNALDO P. MANIK
58 — 27
tare ugat;bahws sekira emerintah DJepang mening lks y efetal te RET ening duniaian,behut setelan itpa Dangours meningrel ania sPengmanga PAtkN terrugsy mirs, ketika man?
84 — 10
Desa RancabangoNo.5942004/Des105/2011 tanggal 20042011, telah diberi tanda TTII2.8;Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik), telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.Il2.9:Fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPermohonan Hak No.460/02/PTPPH/III/2011 tanggal 08032011,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.I2.10:Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Kepala Bagian Urusan PekerdjaanUmum Kabupaten Garut No.1177/6/P.U. perihal Tanah jang dibeli olehTentara Djepang
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
237 — 557
NikkelNegara Indonesia ke Djepang dalamkeuntungan bersih 6.
Nikkel bersih jang nantinja diperolehNegara Indonesia ke Djepang dalam kemudian, maka menurutkeuntungan bersih pendapat kami bahwa djumlahtersebut terlalu tinggi, tetapinantilah dilinat kKemudianapabila benar2 perhitunganhasil2 produksinja sudah positifmaka akan dipertimbangkandibawah dari 10%, tergantungdari penjesuaian keadaan perusahaan jang mengambil Halaman 102 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI 238.239.240.241.242. taksiran Jang dapat disetudjui kemudian Pertama perlu dipahami bahwa konteks keuntungan
52 — 28
RancabangoNo.5942004/Des105/2011 tanggal 20042011, telah diberi tandaTT.12.8;11.Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik), telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.II2.9;12.Fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPermohonan Hak No.460/02/PTPPH/III/2011 tanggal 08032011,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.II2.10;13.Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Kepala Bagian Urusan PekerdjaanUmum Kabupaten Garut No.1177/6/P.U. perihal Tanah jang dibeli olehTentara Djepang
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
35 — 30
Bahwa kemudian dengan itikad baik pada tanggal 13 Maret 1981 tanah yangtelah digarap dan tanami TERLAWAN VI tersebut didaftarkan padaHalaman 53 dari 97 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT SMRPemerintah setempat dibuatkan surat Tanda Kesaksian yang ditanda tanganioleh MOHD DJEPANG selaku Kepala Desa Sambaliung dan AHMADEFFENDI BA selaku Camat Sambaliung, di Kecamatan SambaliungKabupaten Berau. pada waktu itu Ssesuai ketentuan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24
112 — 137
Agr.40/25/13tanggal 13 Mei 1953, perihal Penjelasan tanahtanah yangdahulu diambil oleh Pemerintahan Pendudukan Djepang.41.Bukti T. XXXVII 41.d.k/P41.d.rKronologis Riwayat tanah, tertanggal O01 Januari 2015,ditandatangani oleh Drs. Herman Koto.42. Bukti T. XXXVII 42.d.k/P42.d.rBuku Register Padjak Tanah (Buku Letter C), Persil 108 S.Ill, letter C No. 970, Desa Soekaijadi, District Bodjonagara,Regentschap Bandung, Keresidenan Priangan, atas namaIdjah Wapi gengan tuas 425 da dan tuas 156 da.43.
394 — 235
Notarisdi Bekasi;Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU61495.AH.01.02.Tahun 2013, Tertanggal 26 November 2013Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Foto copy Surat Keterangan dari Panitia untukMenyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Bagian Penguasaantertanggal 01 Oktober 1953 (01101953);Foto copy Surat perjanjian Jual beli barangbarangpeninggalan orang Djepang di Pomala tanggal 17 April 1957;Foto copy Surat Panitya untuk menyelesaikan urusanPemulihan