Jakarta Propertindo) yangditugaskan di PT.JATP sejak Bulan September 2011 yang tidak disertakandalam manajemen PT.JATP lagi dan pengembalian tersebut sesuaidengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) KeputusanDireksi PT.Jakarta Propertindo Nomor : 09/JP/Kpis/II/2007 tanggal 30Maret 2007 ;3. Bahwa setelah dikembalikan sejak tanggal 26 Juli 2016 dan Tergugatditerima serta dinyatakan aktif kembali pada tanggal 1 Agustus 2016.

Lahir :Marihat Raja/O1 Juli 1974 ;Jenis Kelamin Lakilaki ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat Tinggal : Jalan Marihat Marsada Kecamatan DolokPanribuan Kabupaten Simalungun ;Agama KPIS TG psa erePekerjaan B@RUAN j~ nnn nn nn nnn nnn nnnPendidikan SMA (Tamat) ;n2n enn nnn en nemo nee. Nama Lengkap :UmurTempat/Tgl. Lahir :HERMANSYAH Alias HERMAN :38 Tahun ;Pematangsiantar/14 April 1975 ;Jenis Kelamin Lakilaki ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat Tinggal : Jalan Pematang Kel.

dirugikan karenakehilangan Jabatan dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru,yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan gaji/tunjangan.Untuk itu meruiuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARAHalaman 37 Putusan Nomor 47/G/2020/PTUN.PLGPENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukanGugatan pembatalan Objek Gugatan berupa :1.Keputusan Kepala Desa Gunung Tiga Nomor:141/14/UO/KPIS

Keputusan Kepala Desa Gunung Tiga Nornor:141/21/UO/KPIS/2002/2020 tanggal 19 Juli 2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa atas nama Hasanudin dari jabatansebagai Kepala Dusun IV (empat);.

Keputusan Kepala Desa Gunung Tiga Nomor:141/16/UO/KPIS/2002/2020 tanggal 19 Juli 2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa atas nama Pipin Adi Candra dariJabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan;Keputusan Kepala Desa Gunung Tiga Nomor:141/18/UO/KPTS/2002/2020 tanggal 19 Juli 2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa atas nama Juni Adisah dariJabatan sebagai Kepala Dusun (satu);Keputusan Kepala Desa Gunung Tiga Nomor:141/18/UO/KPTS/2002/2020 tanggal 19 Juli 2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa atas

.: 192/KptsI/1996tanggal 01 Mei 1996 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan dari HutanLindung menjadi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan kemudianditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Putusan Mentri Kehutanandan Perkebunan Nomor : 901/Kpis 11/1999 tentang Penetapan KawasanTaman Nasional Kerinci Sebelat yang terletak didaerah Tingkat SumateraBarat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 Ha.Sedangkan dipropinsi Bengkulu luas kawasan TNKS adalah seluas 345.591 Hayang

Foto copy Formulir Penunjukan Istri/Suami Nomor Pol : KPIs/24/X11/2000/DM tanggal 19 Desember 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, diberikode ( P.9) ;10.Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 0199.

BAT tersebut telah masuk lokasi TamanNasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang mana TNKS telah ditetapbkan denganPutusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 901/Kpis 1/1999 tanggal14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelatyang terletak di Daerah Tingkat Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan danBengkulu seluas 1.375.349.867 Ha dan luas Kawasan TNKS berada di PropinsiBengkulu yaitu seluas 345.591 ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaituKab.

Karya Dayun telah mengelola lahan perkebunan seluas 1.213,17(seriou dua ratus tiga belas koma tujuh belas ) hektar tersebut berada diataskawasan izin Pelepasan sebagaimana yang telah diberikan oleh MenteriKehutanan dengan Nomor 17 / Kpis / Il / 1998 yang ditandatangani padaTanggal 06 Januari 1998 dengan luas 13.532 ( tiga belas ribu lima ratus tigapuluh dua ) hektar kemudian dilanjutkan dengan izin lokasi yang diberikanoleh Bupati Siak kepada PT.

barangbukti yang terdaftar pada point pertama dan telah dipertiimbangkan oleh Majelis64Hakim pada periimbangan terhadap barang bukit dipoint pertama sehinggamenurut Majelis hakim terhadap Barang bukti ini tidak peru lagi diperimbangkan;Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Pembelaan / Pledoiyang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang moenielaskan bahwapada pokoknya mengenai ketentuan didalam point sembilan terhadap SuratKeputusan izin pelepasan dari Menteri kehutanan dengan nomor 17 / Kpis

P.32Surat Nomor: 000/ KPIS.3182/ 1995,Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kabupaten LampungSelatan Kalianda, Tanggal 30 Juni1995 kepada Tn. Windu DjasaKepartono;Foto copy dari foto copy. P.33Surat kepada Bapak Camat KepalaWilayah Kecamatan Padang CerminKabupaten Lampung Selatan,Tanggal 03 Juli 1995;Foto copy dari foto copy. P.34Surat Nomor: 000/0454/04/1995Pemerintah Kabupaten Dati IlLampung Selatan Camat PadangCermin, Tanggal 17 Juli 1995;Foto copy dari foto copy.

Foto copy dari foto copy,mengeluarkan surat Nomor : 000/KPIS.2122/1995. Perihal Informasi SertifikatHak milik No. 35/Pc didesa sidodadi kecamatan padang cermin lampungselatan. Ditujukan kepada sdr. Windu Djasa Kepartono, tertanggal surat 30 Juni1995. Pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan surat permohonansaudara tanggal 28 Juni 1995. Perihal mohon informasi Sertifikat Hak Milik No.35/PC Bersama ini kami beritahukan hal hal sebagai berikut :1.

Untuk jelasnya akta hibahtersebut kami lampirkan;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung SelatanKalianda, mengeluarkan surat Nomor : 000/KPIS.2122/1995. Perihal InformasiSertifikat Hak milik No. 35/Pc di Desa sidodadi,Kecamatan padang cermin,lampung selatan atas permintaan dari Windu Djasa Kepartono, bukti surattertanda P.31.

BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kraksaan tanggal 17 Maret 2017 register No. 49/2017/SK/Pat.G/PN KPIS. 0.0.0.0... occ eeeeeeeeessssesessssssesssssssesDISebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN :TOTOK SUPRIYADI, lakilaki, Agama Islam, WNI, Alamat di Semeru, KelurahanTriwung Lor, Kecamatan Kademangan RT.11/RW.01, Kota Probolinggo, PekerjaanSWwASA. 200. eee tees esstsssssesssseses ess DISebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah

2013 telah mengembalikanKartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan kepada Pengurus DPDPDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas dasar itulahTergugat (DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)melalui Surat Nomor : 227/ IN/ DPD15/111/2013 tertanggal 20 Maret2013 perihal usulan pencabutan keanggotaan partai mengusulkankepada DPP PDI Perjuangan untuk melakukan pencabutan terhadapkeanggotaan Penggugat dari PDI Perjuangan sebagaimana dituangkandalam Surat Keputusan Nomor 268/KPIS

Nomor : 453/ Kpis Il / 1999tanggal 17 Juni 1999 maupun dengan diktum KEEMPAT huruf (c) KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan R.I. Nomor : Nomor : 435 / Menhut Il /2009 tanggal 23 Juli 2009 ;Demikian pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama yang berpendapat bahwa Kehutanan R.I.

Kpis : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013, yaitu :a. Menetapkan visi, misi, strategi, sasaran serta kebijakan dan rencanakerja dan anggaran Dana Pensiun Pertamina;b. Menetapkan penempatan dana investasi dalam portofolio gunamengoptimalkan dana yang tersedia dan mengoptimalkan hasilpengembangan melalui pengelolaan dana yang dimiliki olen DanaPensiun;c. Menandatangani dokumen keuangan dan administrasi dalam rangkapenempatan investasi dan pengelolaan administrasid.

MaritaMakmur Jaya seluas 7.213 Hektar di Kecamatan Rupat dan RupatUtara Kabupaten Bengkalis, telan membuktikan Tergugat IlIntervensi mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah KabupatenBengkalis;Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor3047/KPIS/IUP/BPMP2T/VIII/2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan(IUP) PT, Marita Makmur Jaya telah membuktikan Tergugat IlIntervensi telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang PedomanPerizinan Usaha Perkebunan;Surat Menteri

Kpis 821.2 / 281 / BKPPDPP / +2009 tanggal30 Januari 2009 yang padanya melekat kewenangan sebagai KuasaPengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Bidang Sosial pada DinasSosial Tenaga Kerja Kota Padang Panjang yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Padang Panjang No. 41 Tahun 2009 tanggal 20 Pebruari2009, mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakananggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian

berkoordinasi dan adanyapetunjuk dari BPMPD Kabupaten PPU;Bahwa selain uang yang sudah dibayarkan untuk membayartanah sebesar Rp82.000.000,00 yang bersangkutan, Terdakwa jugamembayarkan pengeluaran untuk: Ongkos perintisan dan penebangan sebesar Rp. 6.000.000, Pembiayaan Tim Pembelian Tanah sebesar Rp. 4.000.000, Biaya lainlain Rp. 4.000.000, Sisanya masih ada di Bendahara Desa Binuang untuk membayarpajak;Bahwa PT. ltci Hutani Manunggal memiliki izin prinsip MenhutRepublik Indonesia Nomor 184 / Kpis

Pasal 1 ayat (1) Akta No.1 tertanggal 1 Mei 2009 tersebut di atas, maka diketahui bahwaPenggugat memiliki kewajiban untuk menanggung kekuranganBiaya OM yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.Bahwa pada tanggal 18 September 2013, Penggugat dan Tergugatmembentuk Tim Bersama, untuk melakukan evaluasi perhitunganBiaya OM, pembentukan Tim Bersama ini dituangkan melaluiKeputusan Bersama Jasa Marga dan Maligi No. 129/KPIS/2013 danNo. 274/MPIE/IX/13 tentang Pembentukan Tim Evaluasi PerhitunganKekurangan Biaya

O02 januari 2013 tentang penunjukanpejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/oembuat komitmen,pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadappermintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderalKPU menandatangani surat perintah membayar (SPM), bendaharapengeluaran dan staf pengelola keuangan sumber anggaran 076pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2013 dengan tugasberdasarkan Keputusan KPU nomor : 506/kpis

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 53/Kpis Il/1993 tanggal 8 Pebruari 1993;c. Atas pencabutan tersebut butir b, Penggugat kemudian melakukangugatan Tata Usaha Negara kepada Menteri Kehutanan di PengadilanTUN Jakarta dan tercatat dalam Reg. Nomor 120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 Oktober 1993;d.

tanggal 23 Agustus 2011.15) 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor :161979V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 Perihal pembayaranTahap Ill pekerjaan Penyelamatan Kerbau Betina Produktif melaluidana bantuan sosial dengan Kontrak Nomor:014/SPK/APBN06/VIIV2011 tanggal 23 Agustus 2011.16) DIPA Kementerian Pertanian TA.2011 Nomor:1477 /018/06.4.01/18/2011 pada Satker Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2011.17) 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 106/Kpis

tanggal 23 Agustus 2011.15) 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor :161979V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 Perihal pembayaranTahap Ill pekerjaan Penyelamatan Kerbau Betina Produktif melaluidana bantuan sosial dengan Kontrak Nomor:014/SPK/APBN06/VIIV2011 tanggal 23 Agustus 2011.16) DIPA Kementerian Pertanian TA.2011 Nomor:1477 /018/06.4.01/18/2011 pada Satker Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2011.17) 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 106/Kpis