Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agarmemperhatikan keadilan legalis dan keadilan moral bagi Terdakwa;Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang manaTerdakwa harus menghidupi seorang istri dan seorang anak;Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengkonsumsi minumankeras

Tentang Termohon tidak melakukan proses secara legalis,profesional dan prosedural berdasarkan peraturan kapolri nomor 14tahun 2012 tentang managemen penyidikan (hal. 14 huruf c).Hal ini Termohon tolak.

Objek sengketabersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansilain serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan tidak dicatat dan disahkanserta tidak dapat dipertrimbangkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat DanKawasan Pemukiman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Tergugat) yangdimohonkan oleh Penggugat, mengakibatkan terjadinya perubahan suasanahukum, dikarenakan Penggugat belum mempunyai legalis dan diakui sebagaiPengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dikaitkan dengan ketentuanPasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, juga telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 87 dimaksud,karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang termasuk dalam ruanglingkup urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai urusan yang bersifateksekutif, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat telah dirugikan, karenaPenggugat belum mempunyai legalis

dan abstrak;Bahwa seorang filsuf Amerika Serikat yang bernama John Rawlsyang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka padaabad ke 20 menyatakan bahwa keadilan merupakan kelebihan(virtue) pertama dari institusi social, sebagaimana halnyakebenaran pada sistem pemikiran.Terhadap yang dimaksud masyarakat yang berkeadilan adalahKeadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkankeadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptakehidupan yang harmonis.Keadilan Legal (lustitia Legalis

nyata sebagai akibat dijualnya tanah sawas dimaksud oleh ParaTerbanding ;Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,Bahwa menurut hukum seharusnya Judex Factie Tingkat mempertimbangkan secara lengkap semua fakta fakta yangmendahului, menyertai dan yang mengakibatkan timbulnya sesuatuperbuatan/peristiwa hukum ;Bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan maka jelas faktapersidangan Para Terbanding tidak dapat memperlihatkan bukti suratyang dapat mendukung terjadinya pembagian warisan sebagaimanaterurai dalam Legalis

TKABahwa dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka permasalahanpidana minimum khusus apakah hakim terkait secara mutlak dengan ancamanminimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasakeadailan terlalu berat?

pidana denda atas perbuatanmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan bukan Tanamanmelebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa menurut pembuat UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika jika pelaku melakukan perbuatan sebagaimanapasal 114 ayat (2) terhadap Narkotika Golongan bukan tanaman melebihi 5(lima) gram dapat dijatuhi pidana seumur hidup dan keadilan menurut UndangUndang tersebut merupakan keadilan Legalis

Dalam Musyawarah tersebut pada sesiPembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalamPraktik Bidang Pidana Khusus berkaitan denganpermasalahan pidana minimum khusus apakahHakim terikat secara mutlak dengan ancamanminimal (keadilan legalis) dalam penjatuhanputusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat?Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapidalam halhal yang bersifat eksepsional bisaditerapkan.

Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja NasionalMahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat LingkunganPeradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan PemecahanMasalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidanaminimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis)dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ?

Majelis Komisi KPPU telah melakukan kekhilafan/kekeliruan, tidakmenerapkan keadilan /egalis (iustitia legalis), keadilan berdasarkanundangundang (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi undangundang untuk kebaikan bersama.Berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, Para Pemohon Keberatanmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yangmemeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusansebagai berikut :1.

Selanjutnya,dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaranPengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia diPalembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukumdalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidanaminimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal(keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat?

Pertanahan KotaCimahi Nomor : 115.1/STAM/2010 tertanggal 25 Maret 2010;1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan KotaCimahi Nomor : 126.1/ST/V/2010 tertanggal 01 April 2010;1 (satu) eksemplar legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan KotaCimahi Nomor : 127.1/ST/V/2010 tertanggal 01 April 2010;1 (satu) eksemplar legalisir Surat Kepala Kelurahan Cibeureum Nomor :311/114/Kel.Cbrm tanggal 06 April 2010 perihal Daftar Nominatif PesertaPRONA Tahun 2010;1 (satu) eksemplar legalis

Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 195/332.100/1/2010tanggal 19 Januari 2010 Tentang Usulan Lokasi dan Jumlah Bidang KegiatanPembinaan Pengelolaan tata Laksana Pertanahan (PRONA);1 (satu) bundel legalis dokumendokumen pencairan dana dan keuangan KantorPertanahan Kota Cimahi berkenaan dengan Pertanggung Jawaban KegiatanPelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) TA. 2010;1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Sertifikasi TanahPRONA di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 untuk Kantor

Kantor Pertanahan Kota CimahiTahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;1 (satu) eksemplar ash Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor84/232.77//2010 tertanggal 20 Januari 2010 Perihal Usulan Lokasi danJumlah Bidang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan(PRONA) beserta lampirannya;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 217.1/20032.77/M0/2010 tanggal 25 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan lokasi danrencana Pelaksanaan Penyuluhan PRONA;1 (satu) lembar legalis

Kepala SekolahSMP Negeri 3 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.Foto copy legalisir Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah PertamaDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 565/C3/KP/2012 tanggal 13Maret 2012 tentang Penetapan SMP 3 Gunung Sugih sebagai penerima bantuanrehabilitasi ruang belajar tahap TV Tahun 2012.Foto copy legalisr Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) BantuanRehabilitasi Ruang Belajar SMPN 3 Gunung Sugih Nomor : 644.1/C3.3/KU/2012 tanggal 21 Maret 2012.Foto copy legalis

Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja NasionalMahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat LingkunganPeradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan PemecahanMasalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidanaHal 35 dari 44 hal PUT/104K/PM IIO8/AD/IV/2015minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis)dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ?

Foto copy legalis Berita Acara Rapat Perubahan Susunan Nama dan Jabatan Dewan Pengurus Pusat Badan Perjuangan Minyak dan Gas Natuna Periode 2010-2015, tgl 2 Juli 2012.b. Foto copy legalisir Surat Badan Perjuangan Migas Natuna Nomor: 036/BPMIGASNATUNA/II/2013, tgl 25 Februari 2013 perihal Perubahan SKT, kepada Yth Bapak Kepala BAKESBANG Politik dan Linmas Kab. Natunac. Foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 200/ORM.01.BT/P.1/POL.01/057/2013, tgl 27 Februari 2013.-d.

Foto copy legalis Berita Acara Rapat Perubahan SusunanNama dan Jabatan Dewan Pengurus Pusat Badan PerjuanganMinyak dan Gas Natuna Periode 20102015, tgl 2 Juli 2012.b. Foto copy legalisir Surat Badan Perjuangan Migas NatunaNomor: 036/BPMIGASNATUNA/IV2013, tgl 25 Februari 2013perihnal Perubahan SKT, kepada Yth Bapak KepalaBAKESBANG Politik dan Linmas Kab. Natunac. Foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor:200/ORM.01.BT/P.1/POL.01/057/2013, tgl 27 Februari 2013.d.

Foto copy legalis Berita Acara Rapat Perubahan Susunan Nama danJabatan Dewan Pengurus Pusat Badan Perjuangan Minyak dan GasNatuna Periode 20102015, tgl 2 Juli 2012.b. Foto copy legalisir Surat Badan Perjuangan Migas Natuna Nomor:036/BPMIGASNATUNA/I/2013, tgl 25 Februari 2013 perihalPerubahan SKT, kepada Yth Bapak Kepala BAKESBANG Politik danLinmas Kab. NatunaHalaman 224 Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2016/PN. TPGc.

Foto copy legalis Berita Acara Rapat Perubahan SusunanNama dan Jabatan Dewan Pengurus Pusat Badan PerjuanganMinyak dan Gas Natuna Periode 20102015, tgl 2 Juli 2012.b. Foto copy legalisir Surat Badan Perjuangan Migas NatunaNomor: 036/BPMIGASNATUNA/IV2013, tgl 25 Februari 2013perinal Perubahan SKT, kepada Yth Bapak KepalaBAKESBANG Politik dan Linmas Kab. Natunac.

3 Tahun 2003, yangmeminta para Hakim memperhatikan dengan sungguhsungguhpenanganan perkara yang antara lain perkaranarkotika.Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional MahkamahAgung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dariempat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembangtahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan MasalahHukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan denganpermasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikatsecara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis

Selanjutnya, dalam MusyawarahKerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dariempat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesiPembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitandengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak denganancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilanterlalu berat ?

Selanjutnya, dalam MusyawarahKerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dariempat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesiPembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitandengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak denganancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilanterlalu berat ?

Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja NasionalMahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat LingkunganPeradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan PemecahanMasalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidanaminimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis)dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ?

Sudjarno(Ahli Waris SUDARSIH binti BERMAWI) minta legalis 6(enam) bulan yangHalaman 62 dari 102 halaman, Putusan No. 40/G/2017/PTUNSRGlalu, tidak secara keseluruhan mengetahul hanya diantaranya Persil danalamat;Bahwa saksi tahu posisi tanah, sementara AJB tidak ada dari adanya Persil,ada Peta Rincik terbit Tahun 1970;Bahwa baru kali ini selama saksi bertugas mendengar nama Utang Suhandipunya tanah atau tinggal disana;Bahwa didalam penerbitan SHM saksi selalu dilibatkan, masuk sebagai TimNomor urut