Kimisi Pemilihan Umum KabupatenBulukumbaBertindak untuk dan atas nama : KOMISI PEMILIHANUMUM (KPU) Kabupaten Bulukumba, Provinsi SulawesiSelatan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo.10, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat KuasaNomor: 337/PY.01.1SU/7302/KPUKab/VII/2020,tanggal 9 Juli 2020, memberi kuasa kepada :Nama : Syamsul, SH.Alamat : Kampung Durian, Kelurahan Tanuntung,Kecamatan Herlang, KabupatenBulukumba ;Pekerjaan : Anggota Komisi Pemiihan

Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak memahamitahapan Pemiihan Umum ;Bahwa pemilihnan umum tahun 2019 memiliki beberapa tahapan,diantaranya tahapan kampanye, tahapan pemilinan dan penghtungansuara, tahapan penetapan calon terpilih ;Bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon adalahterkait Tahapan Pemilihan dan Penghitungan suara, Formulir C1 Planomemuat informasi hasil perolehan suara pemilihan umum yang dihitungpada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terbuka

Surat Komisi Pemiihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 005/ 1233/KPUPS/IX/2015, tanggal 14 September 2015, ditujukan kepada Pasangan Calon atas namaFernando Simanjuntak, SH H. Arsidi, SE dan Pasangan Calon Alosisus Sihite AnggiRhaditya beserta Ketua Panwas Kota Pematangsiantar, ( Bukti P18 ); 19.

Halaman 14 dari 36 Halaman.10.11.Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01 Tahun 2010. ( Bukti T4 ); Adalah Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, SekretariatKomisi Pemiihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilhan UmumKabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. ( Bukti T5 );Adalah Peraturan

Ismail sebagai anggotaBahwa dalam pilkades tersebut ada tahapantahapannya;Bahwa setiap tahapan pilkades Panitia Pemiihan Kepala Desamelaporkan kepada BPD;Bahwa Pada saat Panitia Pilkades melaporkan kepada BPD ada yanglisan dan ada yang tertulis;Bahwa pada saat penjaringan Kepala desa, ada pengumumannya;Bahwa Yang mendaftar ada 6 orang yaitu: 1. Iskandar 2. Andi Liu3. ZulkifliL. 4. Syulfiadi Senang 5. Ahmad dan 6.

Gorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019 dariPartai HANURA daerah pemiihan 2 Kab. Gorontalo Utara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena diperkenalkan oleh Sdri.JUMLIA GOBEL sekitar bulan Meijuni tahun 2018 dimana saat itu saksimeminta kepada Sdri. JUMLAI GOBEL sebagai Ketua Pengurus AnakCabang Partai PKB untuk mencari pigur calon Gander yang akandicalonkan sebagai Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dari partai PKBDapil 2 (Kec. AtinggolaKec.

GorontaloUtara Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai HANURA daerah pemiihan 2(Kec. AtinggolaKec. Gentuma Raya) Kab. Gorontalo Utara saksi menelponSdri. Jumlia Gobel untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah masukdalam DCT sedangkan la tidak mempunyai ijazah SMA dan Sdri. JumliaGobel katakan nanti la akan menelpon terdakwa untuk menanyakan ijazahapa yang la gunakan untuk menjadi Caleg. Dan menurut Sdri.

Bahwaberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 8 Tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilinan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 32ayat (1) menyatakan "setelah penghitungan selesai, Panitia Pemilihanmembuat, menandatangani bersama saksi dan membacakan Berita AcaraPemilihan di depan masyarkaat serta menyerahkan kepada BPD" selanjutnyaayat (3) menyatakan : "Ketua Panitia Pemiihan mengumumkan Calon KepalaDesa terpilih dan menyatakan sahnya pelaksanaan pemilinan Kepala Desa";Bahwa proses

diselenggarakan pada Pemilinan serentakberikutnya.Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menangani perkara penundaanPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena hanya ada 1 (satu) PasanganCalon (vide Putusan No. 100/PUUXIII/2015 halaman 42 dan 43) yangdalam pertimbanganya sebagai berikut :veveee Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, demi menjamin terpenuhinyahak konstitusional warga negara untuk dipilin dan memilih in casu dalamPemilihan Kepala Daerah, apakah secara konstitusional dimungkinkantetap dilakukan Pemiihan

karena masih ada pihak lain yang memiliki hubungan hukumdengan objek gugatan penggugat, yaitu Panitia Pemilihan TingkatHal. 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 46/G/2018/PTUN.Mdo.Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan TalaudNomor : 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana panitia aquoyang menetapkan hasil perolehan suara masingmasing calon setelahpenghitungan ulang karena ketidakkonsistenan Panitia Pemiihan

Setelah dilakukan pemeriksaan surat suara secara terbuka di depanumum terdapat surat suara yang secara keliru dianggap tidak sah olehPanitia Pemiihan Tingkat Desa dan setelah dicocokan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang telah disebutkan di atas, ternyataadalah surat suara sah dengan peraih suara terbanyak adalah Sdra.Pemberian Manaru. Ini adalah fakta hukum yang secara sengajadikaburkan oleh penggugat dan oleh karenanya gugatan penggugatberkualifikasi obscuurlibel ;II.

PartaiPatriot ,66812.Partal Kasih DemokrasiIndonesia ,/9913.Partai IndonesiaSejahtera 93314.Partai Serikat Indonesia ,508w Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian persyaratanadministrasi bakal pasangan calon pada Pemiihan Umum Bupati dan WakilBupati Pemilu Maluku Tengah 2012 terhadap Partai Politik yang mencalonkanPara Penggugat ternyata ada beberapa Partai Politik yang juga mencalonkanpasangan lain, sesuai tanda terima berkas pasangan calon Pemilihan Bupati /wakil Bupati Maluku Tengah

Bakal pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah yangtelah diusulkan oleh Partai Politik atau. gabungan partai politiksebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partaipolitik atau gabungan Partai Politik lainnya ; Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian administrasi bakal pasangancalon pada Pemiihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku TengahTahun 2012, Tergugat telah memberitahukan kepada Para Penggugat melaluisurat Tergugat Nomor : 06/KPUKab.029.433639

Pulau Mesah, dan bertemu dengan Sadr.AKBAR, AHMAD, HADIR, RIJAL, NASARUDIN, dan saudara HAKING, kemudian Terdakwamenyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) beserta setiker halaman 4 dari 39dan Terdakwa meminta kepada sdr AKBAR untuk membagikan stiker dan uang tersebutkepada AHMAD, HADIR, RIJAL, NASARUDIN, dan saudara HAKING, kemudian Terdakwaberkata Tolong kalian tusuk nomor 7 (tujuh), dengan maksud menyuruh saksi AKBAR danyang lainnya adalah agar nanti pada waktu Pemiihan

1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dibagikankepada orangorang yang berada di dalam rumah mertua saksi, saat itu selainmenyerahkan uang, Terdakwa juga menyerahkan stiker untuk dibagikan, dalam Stikertersebut ada gambar Partai PPP dan ada Foto AHMAD NUR juga, dan saat menyerahkanuang kepada saksi dan yang lainnya yang ada di rumah tersebut Terdakwa berkata Tolong kalian tusuk nomor 7 (tujuh), dengan maksud Terdakwa menyuruh saksi dan yanglainnya adalah agar nanti pada waktu Pemiihan

Saksipertama Penggugat bernama : Akhyar, S.E. dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan terkait proses pemilihanDesa Cilelang.Bahwa pemiihan kepala Desa Cilellang dilaksanakan tanggal 19 DesemberBahwa saksi lupa nama Ketua Panitia Pemilihan.

Dengan mengingatproses pemiihan pimpinan DPD tunduk pada rezim hukumUU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 dan Tata Tertib DPD,dan bukan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan);Diktum petitum yang dimohonkan sebagaimana tersebut di atasjelas menyiratkan suatu kehendak supaya Mahkamah Agung RIsebagai lembaga yudisial yang memegang kekuasaan di bidangkehakiman untuk mengintervensi DPD RI sebagai lembagapolitik yang

Bahwa walaupun menurut Pasal 8 ayat (2) PERMA No 1 Tahun2011 tentang Hak Uji Materiil kKetentuan Peraturan DPD RI No 1Tahun 2017 tentang Tata Tertib masih hidup dan berlaku,namun untuk kesempurnaan dasar hukum pemiihan, kemudianSidang Paripurna lanjutan tersebut mengusulkan agar pemilihandiulang berdasarkan Peraturan Tata Tertib No 3 Tahun 2017tentang Tata Tertib. Proses pun berjalan sesuai tahapan yangdiatur dalam peraturan tata Tertib yang baru.

Peringkat V berkoarkoar di pasar kalau Penggugat pasti gugur.Karena dia dipegang (titipan) Wakil Bupati Bantaeng Dalil tersebut adalah dalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukumdikatakan demikian karena Wakil Bupati Bantaeng selalu netral atau tidakpernah ada yang beliau dukung, hal ini terobukti bahwa saat ini pemilihan KepalaDesa Borong Loe telah selesai dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 danjika sekiranya benar Wakil Bupati Bantaeng mendukung Calon yang bernamaRabaleng, maka dalam pemiihan

pernah ada yang beliau dukungdalam Pilkades Borong Loe, hal ini sesuai yang Tergugat Il Intervensi alamipada saat proses Pilkades Borong Loe berlangsung mulai dari proses penyaringan sampai pelaksanaan pemilinan Pilkades dan terbukti bahwa saat iniHalaman 17 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor: 111/G/2019/PTUN.Mks.pemilinan Kepala Desa Borong Loe telah selesai dilaksanakan pada tanggal16 Oktober 2019 dan jika sekiranya benar Wakil Bupati Bantaeng mendukungCalon yang bernama RABALENG, maka dalam pemiihan

MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sub BagianUmum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi PapuaBarat menjadi Kepala Sekretaris Badan Pengawasann Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris JendralBadan Pengawasan Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 0967 /BAWASLU / SJ / KP.04.01 / IX / 2016, tanggal 15 September 2016,tentang Pemberhentian sdr.

Pengawasan Pemilihan UmumRepublik Indonesia.4 (empat) Lembar lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris JendralBadan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 932 KEP Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, tentang pengangkatan sdr.MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sub Bagian Umum danKepegawaian pada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Papua Baratmenjadi Kepala Sekretaris Badan Pengawasann Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral BadanPengawasan Pemiihan

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Objek Sengketa (Surat KeputusanPanitia Pemiihan Kepala Desa, Nomor : 014/PAN/X/2019, Tertanggal 03Oktober 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak DipilihDesa Gayam Kec. Gayam); 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinyamemasukkan nama penggugat (Miftahol Arifin) sebagai calon kepala desayang berhak dipilin serta mencoret nama dan/atau tidak memasukkan namaH. Asari, S.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan TataUsaha Negara, menyatakan bahwa : Sengketa Proses Pemiihan Umumadalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihanumum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggotaDPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, atau bakal PasanganCalon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi

sedangkan gugatan Penggugat perkaraa quo terkait dengan Penetapan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun2019, Daerah Pemilihan Bangka Selatan 1 (Satu), Kabupaten BangkaSelatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Partai Politik GERINDRA,Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUNPGPNama Calon Terpilin Iskandar, S.H, hal tersebut menunjukkan bahwagugatan Penggugat merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan,bukan merupakan Sengketa Proses Pemiihan

Bawaslu tidakberwenang memperoses permohonan keberatan Penggugat, sehinggapermohonan tersebut tidak dapat diregister, seharusnya permohonankeberatan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KabupatenBangka Selatan (in casu Tergugat);21.Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Penggugat kepadaBawaslu Kabupaten Bangka Selatan atas diterbitkannya objek sengketa aquo, karena Penggugat menganggap sengekta tersebut merupakanHalaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUNPGPSengketa Proses Pemiihan

pada tanggal 21 Januari 2013 telah melakukan perubahan terhadapSurat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor:01/Pilbub/Kpts/KPUKab025.433299/1/2013 bertanggal 19 Oktober 2012(BuktiP.1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Sinjai Nomor: 01/ Pilbub/Kpts/KPUKab025.433299/1/2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemiihan UmumNomor: 01/Pilbub/Kpts/KPUKab02 5.433299/ X/2012 Tentang Bupati danWakil Bupati Sinjat Tahun 2013 Tahapan, Program

berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara yang diajukan dalam gugatanIN ; === == $2222 non nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa alasan pelaksanaan obyek sengketa aquo, untuk ditunda, menurutPARA PENGGUGAT berhubung oleh karena obyek sengketa aquo mengidappelanggaran serius yang dapat berakibat masif terhadap pelaksanaan PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang berimplikasi hukumterhadap kemungkinan akan dilaksanakannnya Pemiihan

Boyolali hanya 3 (tiga) orang yakni tersebut pada No 3jawaban KonpensiBahwa terhadap dalih gugatan Penggugat pada Posita 6 dan Posita 8benar pada tanggal 20 April 2013 diadakan pemiihan Kepala DesaTarubatang Kec. Selo, Kab. Boyolali, dari hasil pemilinan saudaraPurwanto sebagai bakal calon Kades memperoleh 835 suara,sedangkan Penggugat/Jatmiko tidak memperoleh suara karena bukansebagai peserta bakal calon kades Desa TarubatangBahwa terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Tarubatang Kec. Selo,Kab.

Buang telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ** Pemiihan Umum YangDilakukan Secara Bersama Sama .;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci,Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin, Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als.Yun dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang dengan pidana penjaramasing masing selama : 4.

Buang telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemiihan Umum YangDilakukan Secara Bersama Sama .;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . Kasim Nakul Als. Bapak Caci,Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin, Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als.Yun dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang dengan pidana penjaramasing masing selama : 4.

Bapa Lem telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemiihan Umum Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama .; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.; 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.; 4.