2015; dan 24Agustus 2015 dengan sumber titik api berasal dari areal HutanProduksi (diluar areal perkebunan Penggugat, yang dikarenakantiupan angin yang kencang disertai asap yang sangat pekatmembawa daundaun yang masih terbakar ke udara sehingga apimassuk ke areal perkebunan Penggugat tepatnya di Divisi D12, D13,D14, E13, E15 dan F15 yang mengakibatkan terjadinya kebakaranpada bagian areal perkebunan milik Penggugat tersebut;Bahwa dari uraian kronologis peristiwa di dalam Berita AcaraPengawasan Penaatan

Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTB.9)Berdasarkan hasil Pengawasan Penaatan LingkunganHidup yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut padaangka 4), dilakukan analisis. Atas dasar hasil analisistersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananmenerbitkan Keputusan Nomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 TentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahkepada PT.

(Fotokopisesuai dengan asli);Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56Tahun 2002, tanggal 16 Agustus 2002, Tentang PedomanUmum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup BagiPejabat Pengawas Lingkungan. (Fotokopi dari fotokopi);Surat VP HR & GAL PT. Kaswari Unggul kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : 142/KU/VP/GAL/V/2016, tanggal 31 Mei 2016,Perihal : Permohonan kembali Pernyataan Keberatan atasHalaman 54 dari 77 halaman.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Penugasan dari Sekretaris Jenderal, SekretariatJenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanankepada Para Pejabat di Lingkungan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukanpengawasan terhadap penaatan penanggug jawab PT.Kaswari Unggul Nomor : 227/SekjenRoum/2015, tanggal23 September 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Perintah Tugas dari Plh.

T 13.Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan PROPER20092010 PT Chevron Pacific Indonesia Sumatera LightNorth;14. T 14.Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan PROPER20092010 PT Chevron Pacific Indonesia Sumatera LightSouth;15. T 15.Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan PROPER20102011 PT Chevron Pacific Indonesia Sumatera LightNorth;Hal. 32 dari 104 hal. Put.

Nomor: 27 K/Pid.Sus/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.25.T 16.Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penaatan PROPER20102011 PT Chevron Pacific Indonesia Sumatera LightSouth;T 17.Jurnal hasil penelitian berjudul BioremediationMethodology of Oil Wastes in CPI Sumatran Operations,yang dibuat oleh Robert O. Bess, Dasmaji, Dafris Nasrun,M.

Ekonomi Universitas SetiaBudi Mandiri di Medan, riwayat pendidikan non formal Ahli yaitu tahun1984 mengikuti kursus pengukuran Perpetaan di Bogor, tahun 2011mengikuti kursus GIS di Medan, riwayat pekerjaan/jabatan Ahli adalahtahun 1991 diangkat menjadi CPNS di BPKH Wilayah Medan sebagaistaf, tahun 2016 Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di badanLingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir sebagai staf, pada bulanApril 2018 sampai saat ini, Ahli diangkat menjadi Kepala Bidang,Bidang Penataan, Penaatan

, Peningkatan Kapasitas Dinas LingkunganHidup Kabupaten Toba Samosir;Bahwa kualifikasi keahlian Ahli adalah di bidang kehutanan secarakhusus di bidang perpetaan namun karena saat ini Ahli menjabatsebagai kepala bidang, Bidang Penataan, Penaatan, PeningkatanKapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir, makatupoksi Ahli saat ini adalah sesuai dengan jabatan Ahli saat ini;Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli sebagai kepala bidang, BidangPenataan, Penaatan, Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan

berdasarkan datadata yang telah dihimpun berikut inididapatkan fakta bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahandi areal izin TERGUGAT Il, yaitu:a.Peta Hasil Pengukuran Lahan Bekas Terbakar padaIUPHHKHA PT Putraduta Indah Wood dan PT PesonaBelantara Persada di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh,Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang diterbitkanberdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Jambi Nomor : 6480/SPT/Dishut3.2/X/2019 tanggal22 Oktober 2019 (Bukti P18a);Data Bidang Penaatan

Kerugian Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;Bled.6.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.6.1.6.Bahwa berdasarkan Data Bidang Penaatan LH DinasLingkungan Hidup Provinsi Jambi, kegiatan TERGUGAT telahmenimbulkan kebakaran di areal izinnya seluas 18.212 ha(Bukti P18b) yang mengakibatkan rusaknya lahan gambut diareal izinnya;Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan fotofoto yang diambildari lahan bekas terbakar di areal izin TERGUGAT menunjukkan hilangnya keanekaragaman hayati dan rusaknyaekosistem gambut yang merupakan

bentuk kerugian akibatkebakaran (Bukti P28a);Bahwa berdasarkan Data Bidang Penaatan LH DinasLingkungan Hidup Provinsi Jambi, kegiatan TERGUGAT telahmenimbulkan kebakaran di areal izinnya seluas 16.327 ha(Bukti P18b) yang mengakibatkan rusaknya lahan gambut diareal izinnya;Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan fotofoto yang diambildari lahan bekas terbakar di areal izin TERGUGAT menunjukkan hilangnya keanekaragaman hayati dan rusaknyaekosistem gambut yang merupakan bentuk kerugian akibatkebakaran

.- Asli 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PT. Daya Pratama Lestari tanggal 11 Juni 2012.- Asli 2 (dua) lembar sertifikat Hasil Pengujian Nomor: 00776.12 00957.- Asli 4 (empat) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUFRAN tanggal 17 September 2012.- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PT.

FAJAR MENTAYA ABADI;e Bahwa benar saat ini saksi sebagal PNS dan menjabat sebagal KepalaBadan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2011 sampaisekarang;e Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala BadanLingkungan Hidup Prov Kalteng globalnya adalah Menangani yang berkaitan denganlingkungan Hidup di Prov Kalteng dan membawahi 4 (empat) bidang dan 1 (satu)sekertariat yaitu:a, Bidang 1 membawahi ases informasi dan kemltraan,b, Bidang 2 membawahi penaatan hukum dan AMDAL,c,

Draft SK Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak LingkunganHiduppada (satu) eksemplar yang di beri cap koordinasi kemudian di parafsetiap lembarnyaoleh Kasubbid AMDAL dan Perangkat ManajemenLingkungan, Kabid Penaatan Hukum dan AMDAL serta kepaia BLHsedangkan untuk nota dinas akan diparaf oleh Kasubbid AMDAL danPerangkat Manajemen Lingkungan, Kabid Penaatan Hukum dan AMDALuntuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepaia BLH selaku Ketua Komisi;Draft SK Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan

dalam beritaacara rapat Komisi Penilai AMDAL, maka sekretariat Komisi PenilaiAMDAL akan membuat Draft SK Gubernur tentang Kelayakan LingkunganHidup sebanyak 4 (empat) eksemplar dan pada (satu) eksemplar akan diberi cap koordinasi sedangkan 3 (tiga) eksemolar tidak diberi cao koordinasi.Untuk oenaaiuan ke Gubernur maka SK;Draft SK Kelayakan Lingkungan Hiduppada (satu) eksemplar yang di bericap koordinasi kemudian di paraf setiap lembarnya oleh Kasubbid AMDALdan Perangkat Manajemen Lingkungan, Kabid Penaatan

Garut Nomor : 660.1/ 947/ DLHKP/ 2015 tanggal 18 Juni2015 tentang Penaatan Hukum Lingkungan;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor : 005/ 1000/ DLHKP/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal Undangan Penataan Wisata KawasanDarajat; dan1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Masterplan danDesain Rinci Kawasan Wisata Darajat Pass;Tetap terlampir dalam berkas perkara;(53).1 (Satu) buah sampel pipa berukuran diameter 2,5 inch;Dikembalikan kepada Terdakwa H.

Garut Nomor : 660.1/ 947/ DLHKP/ 2015 tanggal 18 Juni2015 tentang Penaatan Hukum Lingkungan;(51). 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor : 005/ 1000/ DLHKP/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal Undangan Penataan WisataKawasan Darajat; dan(52). 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Masterplan danDesain Rinci Kawasan Wisata Darajat Pass;Dan barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwaberupa:(1).

Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan PasalPasalyang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negaranegara akankewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungiHAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja kerasbagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalamkaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa,sesuai dengan DUHAM, citacita umat manusia untuk menikmatikebebasan sipil dan politik

EXPRAVET NASUBA ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannyamendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding telah mentaati dan memenuhike9 (Sembilan) poin sanksi administratif dari Walikota Medan berdasarkanBerita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif danWalikota Medan telah memberikan apresiasi terhadap hal tersebut melaluisuratnya sehingga Penggugat/Pembanding menyurati Tergugat II/TerbandingIl untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (Semacam policeline) serta membuka

plank, dan penutupan saluran air limbah di tempat usahaPenggugat/Pembanding adalah pelaksanaan kewenangannya berdasarkanketentuan Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan didasarkan padapengawasan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwaPenggugat/Pembanding tidak menaati sanksi administratif yang dijatuhkanoleh Walikota Medan ;Menimbang, bahwa kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam BuktiP15 dan P16 yang merupakan Hasil Pengawasan Dan Penaatan

setelahdilakukan pengecekan air cukup jernih dan tidak payau, sedangkan sumurlainnya dianggap oleh Tim Gakkum sebagai kubangan bekas galian yangterdapatkan untuk air dengan kondisi cukup bersih;Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 telah dilakukan pengawasan penataanlingkungan hidup oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan (BPPHLHkK) Wilayah Sulawesi Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup KabupatenJeneponto telah melakukan Pengawasan Penaatan

tentangPendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala BPMPT dalamPenyelenggaraan Perizinan tanggal 10 Juni 2013;Fotokopi Peraturan Bupati Garut Nomor: 8 Tahun 2016 tentangPenghentian Sementara Penerbitan Perizinan di Kawasan Wisata Darajattanggal 21 Maret 2016;Fotokopi Peraturan Bupati Garut Nomor: 19 Tahun 2016 tentangPenataan Kawasan Wisata Darajat tanggal 04 Agustus 2016;1 (satu) lembar Fotokopi Surat Edaran/Himbauan Dinas LingkunganHidup Kabupaten Garut Nomor: 660.1/947/DLHKP/2015 tanggal 18 Juni2015 tentang Penaatan

Sedangkan laporanlaporan hasilpengawasan penaatan lingkungan hidup dan dokumen AMDAL yangditerbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten KepulauanMeranti tidak ada menyatakan bahwa PT. NSP adalah perusahaan penghasillimbah B3 dan tidak ada menyatakan bahwa PT. NSP telah melakukankegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut tanpa izin.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.

PTNational Sago Prima Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riautertanggal 1 Maret 2012 yang merujuk pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan yang berlaku saat penyusunan dokumenAMDAL;Bahwa benar NSP melaporkan pelaksanaan RKL dan RPL kepadaBadan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti persemester setiap 6 (enam) bulan secara berkala;63e Bahwa benar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten KepulauanMeranti telah melakukan pengawasan Penaatan

AMDAL/UKLUPLterhadap pabrik produksi pengolahan tual sagu menjadi tepung saguNSP pada tanggal 4 Nopember 2013 sebagaimana dimaksud dalamLaporan Hasil Pengawasan tertanggal 4 Nopember 2013 yangdilampirkan pada surat Badan Lingkungan Hidup (BLH) KabupatenKepulauan Meranti No. 660.1/BLH/X1/2013/1615 perihal Laporan HasilPengawasan 2013 tertanggal 19 Nopember 2013;e Bahwa benar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten KepulauanMeranti telah melakukan pengawasan Penaatan Lingkungan Hidupdan AMDAL/UKLUPL

luasan yang terbakar adalah seluas 129,18 Ha (Seratus duapuluh sembilan koma delapan belas hektar) serta mengakibatkan sebanyakHal. 70 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKIkurang lebih 16.900 (enam belas ribu sembilan ratus) batang pohon sawitdengan usia 1112 tahun musnah terbakar.19.Bahwa, setelah peristiwa kebakaran sebagaimana tersebut di atasselesai, pada tanggal 5 Oktober 2018 petugas dari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambimelakukan pengawasan penaatan

lingkungan hidup terhadap lokasikebakaran Tergugat di Kebun Divisi Il dan kemudian hasilnya dibuat BeritaAcara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tertanggal 5 Oktober 2015yang ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan dan Tergugat (BeritaAcara Tanggal 5 Oktober 2015), dimana pokoknya menyebutkan bahwa:telah terjadi kebakaran di kawasan Hutan Produksi atau sumber api berasaldari Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Desa Catur RahayuKecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berbatasandengan

(b) Bahwa Penggugat tidak memiliki Kewenangan untuk menerbitkanSK 4551 tersebut, khususnya yang terkait dengan penjatuhan sanksiadministratif paksaan Pemerintah kepada Tergugat dalam melakukanpengawasan terhadap penaatan UndangUndang Lingkungan Hidupkarena kewenangan tersebut telah didelegasikan kepada PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Dan Penaatan LingkunganHidup, Tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat dan telah diakui pula olehTerbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa,kebakaran yang terjadi Kebun Divisi Il milik Pembanding/Dahulu TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena adanya rembetan apidari kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi (HP) yang menjadi tanggungjawab dari Terbanding/Dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangberbatasan dengan Lokasi

Dimana dalam BeritaAcara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, Tanggal 5 Oktober 2015disebutkan bahwa PT. Kasuari Unggu! menerima resiko akibat kebakaranareal kelapa sawit yang berusia 11 sampai dengan 12 tahun seluas + 130 ha,..., Sselanjutnya pada bagian hasil evaluasi terhadap rekapitulasi kejadiankebakaran lahan yang terjadi di areal HGU PT. Kasuari Unggul dsisebutkanhal yang berbeda bahwa .....dari peristiwa kebakaran yang terjadi PT.

PERMENLHK No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara PengukuranMuka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambutc. PP 71 Tahun 2014 Dengan PP 57 Tahun 2016 TentangPerubahan atas PP No.71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Ekosistem Gambutd.

Memasang peralatan monitor untukmengganti GWL pada titik penaatan;h. Menyiapkan pembangunan sumurbor di daerah yang rawankebakaran;i. Melakukan kegiatan penanamanjenis vegetasi tertentu yang disetujuiuntuk pemulihan;j. Melakukan verifikasi tanamansesuai persyaratan untuk memintabantuan pemufihan sesuai rencanadan peraturan perundanganundangan.k.

lahan seluas 190 H yang terbakar pada tangal 15 Agustus 2019,adalah lahan masyarakat dalam wilayah izin usaha Tergugat, yangsepenuhnya dikuasai masyarakat, dan belum ada ikatan perjanjiandengan Tergugat.Bahwa sebaliknya dalam dalil gugatan Penggugat Juga Telah MengakuiKebakaran Lahan Berada di Luar Area Blok Tanam Tergugat Dan AreaTersebut Tidak Dikuasai Tergugat hal tersebut dapat dilihat berdasarkanBerita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Dokumen Rencana PemulihanEkosistem Gambut, Penentuan Titik Penaatan

Utr.51.52.53.34.dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,dan sampai saat ini lahan milik Tergugat tidak ada yang terbakar ;Bahwa berdasarkan Rapat antara Penggugat dan Tergugat, yangtertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Dokumen RencanaPemulihnan Ekosistem Gambut, Penentuan Titik Penaatan Tinggi MukaAir Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukuran Tinggi Muka AirTanah Otomatis (Data Logger), Dan Titik Stasiun Pemantauan CurahHujan PT. Asia Palem Lestari No.

S.958/PPSA/PSA/GKM.0/7/2019, tanggal 9 Juli 2019 Perihal PenyampaianKeputusan Menteri LHK, yang telah diberi tanda bukti T25;Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK5969/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 26 Juni 2019, yangdiberi tanda bukti T.26;Fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Dokumen RencanaPemulihan Ekosistem Gambut, Penentuan Titik Penaatan Tinggi Muka AirTanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukuran Tinggi Muka Air TanahOtomatis (Data Logger), Dan Titik

TJIMINDI SUBUR;

Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1127/PPSA/PP/GKM.0/7/2019, tanggal 24 Juli 2019;

TJIMINDI SUBUR;

Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1127/PPSA/PP/GKM.0/7/2019, tanggal 24 Juli 2019;

TJIMINDISUBUR kepada Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia dengan Nomor Surat 660/3772DLHKtanggal 25 Oktober 2018.Bahwa terhadap Surat dari kami Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Bandung 660/3772DLHK tanggal 25 Oktober 2018 bahwa DirektoratPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I sudahmenindaklanjuti dengan cara melakukan pengawasan penaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan PT.

Gubernur untuk kapal ukuran diatas 10(sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) Grosston dan Bupati/Walikotadengan ukuran samapi dengan 10 (sepuluh) Grosston sesuai denganpasal 14 Per Men Kelautan Perikanan RI nomor : Per.30/Men/2012tentang usaha perikanan tangkap di WPPNRI ketikan merekan sudahmemiliki surat ijin tersebut (SIUP,SIPI/SIKPI dan Skat VMS (diatas 30GT) dapat mengajukan permohonan operasi penangkapan ikan untukdapat diterbitkan SLO apabila dinyatakan laik operasi olen PengawasPerikanan bidang Penaatan

Katon Karya; Formulir Permohonan Informasi Ruang yang ditandatangani oleh YudhiPrasetyo;Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN GskBeriata Acara Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hiduptanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan HidupKabupaten Gresik;Blangko Permohonan SPPL;Tanda Terima Berkas dari Yudhi Prasetyo kepada Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Kabupaten Gresik;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan saksisaksi yang

Bab Il bagian B.1. menentukan:Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaanlingkungan hidup (termasuk penaatan dan penegakan hukum)harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (peoplesempowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakatmempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan;Ketentuan tersebut bermakna sama dengan ketentuan tentang hakmasyarakat untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya dalamperencanaan tata ruang (termasuk rencana perubahannya)sebagaimana ditentukan

Salinan berita acara pengawasan penaatan perizinan lingkungan hidup balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 2 Desember 2017

1 Dokumen

10.

Salinan Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 20 Juli 2018

1 Dokumen

12.

Salinan Berita Acara Pengambilan foto/video tanggal 20 Juli 2018

1 Dokumen

13.

Salinan Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 27 Maret 2019

1 Dokumen

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;