Bahwa tergugat mengambil uang kepada Penggugat sejumlah seratusdua juta dua ratus ribuh rupiah (Rp.102.200.000,), sebagaimana yangterdapat dalam Surat Perjajanjian Kerja Sama terdapat Pada pasal 1,dengan rincian sebagai berikut, ( vide bukti P2 foto copy terlampir)a.Bahwa Sadr. Aidil Fitri ( tergugat A.1), mengambil uang kepada. H.Abdul Azizi.

Bahwa oleh karena antara orang tua Para Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap orang tua Para Tergugat karenasudah menjual tanah milik orang tua Para Tergugat kepada pihak laindan guna menghindari upaya hukum dari orang tua Para Tergugat, makaorang tua Para Pengguat merayu orang tua Para Tergugat untukmembeli tanah milik orang tua Para Tergugat secara kredit/cicilansehingga timbullah Surat Perjajanjian Tanggal 25 Maret 1987terhadap tanah yang terletak di Gampong Alur Dua dahulu

Bahwa, gugatan Penggugat adalah Ne Bis Idem, dengan uraian sebagaiberikut :bahwa, hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugattelah diproses dan diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap, dengan uraian sebagai berikut :1.1: Akta Perjajanjian Pengakuan hutang tanggal 24 Juni 1993, dengan hutangpokok Rp.80.000.000, telah diproses dan diputus oleh Pengadilan NegeriJember Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 2005 yang salahsatu. amarnya : Menghukum Tergugat

Bahwa Para Penggugat tidak pantas mengajukan gugatankepada Tergugat karena Para Penggugat tidak memenuhikewajibannya sebagaimana mestinya dalam Perjajanjian Kredityang telah menjadi Undangundang bagi para pihak sesuaidengan pasal 1338 KUHPerdata diatas ;Dengan demikian berdasarkan uraianuraian diatas,sangat beralasan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untukMenolak gugatan Para Penggugat ;Hal 14 Putusan No. 235/PDT/2021/PT.DKI1.

dihubungkan dengan transaksijual beli antaraPenggugat dengan Tergugat maka telah ternyata bahwa transaksi jual beliantara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa telah memenuhipasal 1320 KUH Perdata tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1321 KUHPerdata mensyaratkan : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan(dwaling), atau diperolehnya dengan paksaan (dwang) atau penipuan (bedrog) danPasal 1322 KUHPerdata menyebutkan : Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjajanjian

./08/2008, tanggal 28 Agustus 2008 ;31.32.33.Bahwa namun demikian ternyata Tergugat mengirimkan suratpemutusan perjajanjian sewa menyewa kepada Penggugat yaituSurat Nomor : 0106/SBA/DRT.12.3/07/2010 tanggal 30 Juli 2010dengan alasan Penggugat telah wanprestasi yang mendasarkankepada Pasal 17 huruf b yang pada pokoknya menyatakan jikaPenggugat tidak membayar uang sewa, maka Tergugat berhakuntuk memutuskan perjanjian sewa menyewa secara sepihak ;Bahwa Penggugat mengakui untuk tagihan sewa terakir,

yaitu banyak nasabah tetapi Tergugat tidak menyediakan Tenagakerja secara khusus sebagai team penagih sehingga alasan Tergugatyang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan dasarkarena Penggugat melanggar SOP dengan katagori kesalahanberat tidak terbukti ;Menimbang ..........000 6161Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak terbuktimelanggar Pasal 98 huruf e Perjanjian Kerja Bersama yaitu setiappegawai diwajibkan mentaati SOP Perusahaan dan semuadan tidak terbuktiPenggugat melanggar Pasal 99 Perjajanjian

Angkasa Pura Il dan kemudian Tergugat IImerubah status PKWT Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Harian Lepas(PKHL) adalah perbuatan atau upaya untuk menghilangkan kewajibanTergugat mengangkat Penggugat dari Pekerja dengan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) menjadi Pekerja dengan Perjajanjian Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau dengan kata lain sebagai karyawan tetap diperusahaan Tergugat latau Upaya/ modus para Tergugat untukmenghilangkan kewajiban untuk membayar hak normative kepadaPenggugat.10.Bahwa

Diretur Kerjasama),kemudian kami kaji terhadap naskah perjanjian tersebut apakahsesuai kaedah yang berlaku atau belum, kemudian kami serahkanHalaman 75 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.ke BLLH (Badan Legislasi dan Layanan Hukum), selanjutnyaBLLH akan melakukan reviu terkait dengan naskah kerjasama.kemudian jika sudah disetujui aka ada dua dokumen yang keluaryaitu. surat pendelegasian dari Rektor kepada pejabat yangmenandatangani dan Naskah Final Kerjasama;bahwa yang boleh menandatangi perjajanjian

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undangundang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974 Bab VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat(1) menyatakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadiharta bersama, juncto Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian,harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing, juncto Pasal 97Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan laindalam perjajanjian perkawinan;6.

Halimun No. 1 Setiabudi, Jakarta Selatandengan Surat Perjanjian No. 17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015selanjutnya disebut Perjanjian;Bahwa besar nilai pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Bank Indonesai di Jl.Halimun No. 1 Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai Surat Perjanjian No.17/42/DLP/GPL tanggal 30 Nopember 2015 adalah Rp. 3.894.575, (TigaMilyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus TujuhPuluh Lima Rupiah);Bahwa berdasarkan Surat Perjajanjian, Penggugat telah menyerahkanJaminan Uang

Tergugat sangat lamban dalam mengeluarkan persetujuanperubahan perjajanjian .

Adapun pada faktanya dalam PerjanjianPinjam Meminjam No. 003/Perj/PMU/ABPPC/2013 beserta seluruhperubahan atau Amandemen Perjajanjian, yang menandatanganisebagai wakil dari TERGUGAT adalah TERGUGAT Il, dalamkapasitasnya sebagai Direktur Utama, beserta TERGUGAT Ill, dalamkapasitasnya sebagai Komisaris Utama.Hal. 30 dari 63 hal. Putusan No.680/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

Koriester Textile Indonesia tanggal 08 Agustus 2016;

muncul' kredit kedua yang berbeda sejumlahRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kedua perjanjian kreditditandatangani oleh Saksi Noor Anwar dan istrinya dengan jaminankredit yang sama, terhadap hal tersebut menurut Ahli tidka menyalahiaturan, karena berarti ada penyelesaian pada kredit pertama danperjanjian pada kredit pertama telah berakhir dan muncul perjanjiankredit kedua, yang dalam hubungan keperdataan disebut dengannovasi objektif, artinya terhadap obyek jaminan yang sama terdapatdua perjajanjian

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 19/PDT/2019/PT.DPS. yangdiajukan sendiri oleh Para Pemohon Intervensi berbeda dengan GugatanPerkara Nomor 103/Pdt.G/2019/PN.Srp. sebagaimana gugatan yangdiajukan oleh Termohon Intervensi I/Penggugat Konvensi dalamgugatannya tersebut yang menjadi obyek perkara adalah perbuatanwanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Intervensi II/TergugatKonvensi atas perjanjiannya dengan Termohon Intervensi I/Penggugatselaku Subyek Hukum atas perjajanjian jual beli sebagaimana

dijadikan plasma dengan meminjam dana dari perusahaanuntuk membelilahan di luar HGU;Bahwa dalam kerjasama tersebut tugas Koperasi PermadatSejahtera adalah mengurus legalitas lanan yang dijadikan plasmakemudian mencari lahan karena perusahaan PT Wilmar Grouptidak ada lahan;Bahwa kerjasama antara PT Wilmar Group dengan KoperasiPermadat Sejahtera dituangkan dalam Akta Notaris di depanNotaris Tri Dartahena;Bahwa kewajiban perusahaan adalah menyiapkan dana untukmencari lahan tersebut;Bahwa sesuai dengan perjajanjian

RINI RIYANTI SAPITRI periode bulan 01 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022;