Gigigeraham ketiga belum tumbuha Gigi rahang bawah : Gigi geligi belum lengkap, gigigeraham ketiga belum tumbuh Langitlangit mulut : tidak ditemukan lukaluka, tidak adakelainanHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Ptkh. Dagu : tidak ditemukan lukaluka, tidak ada kelainan. Leher : tidak ditemukan lukaluka, tidak ada kelainan. Dada : Kedua payudara tampak membesar, puting susu danlingkaran puting susu tampak lebih gelap dari kulit sekitarnya.

Hal 9 dari Hal 20 Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2018/PN PtkH. TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA(UITVOERBAARR BIJ VOORRAD)23.

rumahrumah dan aktivitas lain;Bahwa Menteri bisa saja merubah kawasan menjadi bukan kawasan dengan jelasberdasarkan usulanusulan dari daerah seperti Gubernur, Bupati, Camat dansebagainya, Menteri akan membuat Tim untuk itu, Tim dari Pusat apabila usulan itudari Kabupaten dulu diterima oleh Provinsi dan Kementerian Kehutanan makaterjadilah Team Terpadu, surat dari Kepala Dinas Kehutanan pada PS Tanggal 20Desember 2013 yang membuat gambar peta hasil PS tersebut dari Kepala Balaiditerbitkanlah hasil PTKH

;Bahwa bukti P.24 melalui surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatankepada BPKH Wilayah II Palembang surat No: 522.862/139II/Hut, Tanggal 08Januari 2014 titik koordinat mengecek lapangan untuk di Peta sebagai berikut :PTKH seluruh titik koordinat masih dalam peta hutan produksi, peta hasil batas tidakdilakukan hutan produksi, kesimpulan semua titik koordinat sebagai berikut lihatP.26, semua titik koordinat ada pada peta kawasan hutan dulu diterbitkan olehmenteri Pertanian tanggal 27 Desember

Bahwa terhadap prosedur penyelesaian penguasaan tanah dikawasan hutan (PTKH) akan dilakukan oleh Tim Inver PTKH dibentuk oleh Gubernur sebagaimana ketentuan dalam Bab VBerdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat tepat dan harus ditolak.Dalil Penggugat dalam memori gugatan angka 29 halaman 12 saldengan angka 36 halaman 15, yang pada intinya menguraikan sedetail bahwa Tergugat melakukan tindakan yang dikategoPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana cdalam Pasal 1365 KUH

buah matakalung berbentuk bola, sepasang anting anting warna putin dansepasang anting anting berbentuk pita warna putih;e. 1 (Satu) kantong berisi 4 (empat) buah gelang bola bola dan 1 (satu)buah kalung bola bola;f. 1 (Satu) kantong berisi 1 (Satu) buah gelang permata, 1 (Satu) buahgelang rantai, 1 (Satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung rantai;g. 1 (Satu) kantong berisi 1 (Satu) buah gelang warna putih dan 1 (satu)buah kalung warna putih;Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Ptkh

PTKh. Sertifikat Hak Milik No. 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur,Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat,tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor ; 356/Jagur/2009tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 M2 atas namaLATIFAH.i.

LP17.097.99.20.05.0237.K1 (satu) kantong/ plastik klip transparan kosong1 (satu) buah tas merk adidas warna orange1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam merah berikut kartusim Nomor : 0853480020001 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam lis merah berikutkartu simHalaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN Ptkh. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type SMB109E warna hitam berikutkartu simnya.i. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4864 1562j.

2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;Pasal 53 Ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaranmengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesualdengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besaratau kurang dari yang tertera dalam DPA;Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PT PTKh

Dewata Motor.Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTKH. Barang bukti yang disita dari PT. Tigaraksa Satria :1.2.Fotocopy Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 Nomor :001/FINAL/PTK/VII/2010;Perjanjian Sewa Menyewa005/KTR/BLD/VI/10 ;Dikembalikan kepada PT. Tigaraksa Satria.. Barang bukti yang disita dari PT.

Abdul Majid (anak perempuan kandung) ;Hal 8 dari 46 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN PtkH. Ahmad Bin H. Abdul Majid (anak lakilaki kandung) ;Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (anak lakilaki kandung) ;Maria Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung/Penggugat ) ;Abdul Malik Bin H. Abdul Majid (anak lakilaki kKandung/Tergugat ) ;Anwar Bin H. Abdul Majid (anak lakilaki kandung/Penggugat Il) ;09 2 9z Shopia Als Piyon Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung)Nursiyah Als Siyot Binti H.

Hal 20 dari 50 hal putusan Nomor 7/PID,SUSTPK/2018/PT PTKH. Abang Tambul Husin membentuk Panitia Pengadaan Tanah PemdaKab. Kapuas Hulu dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas HuluNomor : 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2006 dengan susunansebagai berikut :1.Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia yaitu saksi Drs. H.ABANG TAMBUL HUSIN;.

295.378.000,e Sisa Kewajiban Pinjaman : Rp 209.102.026,e Sehingga masih terdapat sisa kewajiban pinjaman yang harusdiselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp209.102.026,Bahwa perhitungan Terbanding I/Tergugat tentang jumlah pinjamanPembanding/Penggugat per tanggal 17 Januari 2020 tersebut adalah sahdan mengikat secara hukum bagi Pembanding/Penggugat, karena dihitungoleh Terbanding I/Tergugat berdasarkan perjanjian, dimana diatur dendaHalaman 50 dari 60 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT PTKh

Adapun isi pertimbangan ini berikut amarputusan telah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 24 ayat 1sampai dengan 4 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yangmengatur bahwa1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian PenguasaanTanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator BidangPerekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dantembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan danrekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana

Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian PenguasaanTanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator BidangHalaman. 162 dari 178 Putusan Nomor 2 / Pat /2019/PT DPSPerekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dantembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan danrekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (2) hurufd..

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/I/2019/BKPP

Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dlama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju,

Dokumen Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tanggal: 08-01-2019

1. Dokumen Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH

telah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 24 ayat 1sampai dengan 4 Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yang mengaturbahwa1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian PenguasaanTanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator BidangPerekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusankepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7Halaman 150 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS(tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari TimInver PTKH

telahHalaman 183 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPSbertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 yang mengatur bahwa :1)2)3)4)Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanahdalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomianselaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver PTKH

penelitian dan rekomendasi tim terpadusebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusanPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atauseluruh Kawasan Hutan yang diusulkan;7 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang PenyelesaianPenguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan:Pasal 18:(1) Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasipenguasaantanah dalam kawasan hutan, Gubernur membentuk TimInventarisasi dan Verilikasi Penguasaan Tanah dalam KawasanHutan yang selanjutnya disebutTim Inver PTKH

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/I/2019/BKPP

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/I/2019/BKPP

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/I/2019/BKPP

Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000.000, (dua milyar enamratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PTKh. Tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 2.700.000.000, (dua juta tujuh ratusjura rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;i. Tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta.Bahwa setelah uang milik CU.