Mlsnidar;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat IIyaitu TVI1 tentang tanda terima tertanggal 14 Agustus 2001, dan TVI2tentang Akta Pembagian Hak Bersama No.25/APHB/AH.III/2001 tetanggal 10Maret 2001, serta saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi Hj.

., yang diberi tandabukti P.11 ;Foto copy Surat Pernyataan atas nama KOMANG NOVIANA PUTRA dan WAYAN SUPARAMARTHA, yang diberi tanda bukti P.12 ;Foto Copy Perjanjian Sewa menyewa antara NI MADE ARIANI dengan MADESARBA, diberi tanda bukti P.13;Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3318, diberi tanda bukti P.14;Foto Copy Salinan Akta Pembagian Hak Waris Bersama Nomor 11/2017, diberitanda bukti P.15;Foto Copy Surat Keterangan akta pembagian hak bersama (APHB) Nomor12/KM/VII/2018, diberi tanda bukti

sebagaimana sudahdiungkapkan pada asas pembuktian bahwa pihak yang menuntut hak dibebankanuntuk membuktikan.Bahwa setelah dilakukan transaksi jualbeli sebagaimana tersebut di atas,selanjutnya dibangun rumah di atas tanah tersebut dan sampai dengan rumahditempati pada tanggal 12 Desember 2012 tidak ada satupun dari Para Penggugatyang keberatan ataupun menegur, bahkan untuk mempercepat proses pemecahansertifikat, Para Penggugat melakukan pemecahan sertifikat denganmenggunakan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

PRAterjadi perubahan status kepemilikan yang semula dari Lalu parnahadi, Lalu parnahadi,Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni menjadi atas nama 1 orang ahliwaris bernama LALU HAFNI berdasarkan APHB (Pembagian Hak Bersama)No.57/2020 yang dibuat di hadapan PPAT/ Notaris Munawwarah, S.H, MKn tertanggal01September 2020;Menimbang, bahwa pemecahan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 1179adalah berasal dari bekas hak milik No. 767 atas nama baiq Citrawati dengan tanahseluas 2.210 M2 yang selanjutnya

berdasarkan APHB dari Lalu parnahadi, LaluSurmarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni selanjutnya dibaliknama dan dimutasikepemilikan kedalam kekuasaan hak milik Lalu Hafni;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang tidak dibantah kebenrannyamaka terbukti menurut hukum bahwa tanah seluas 946 M2 yang menunjuk pada bidangtanah sengketa 3.2 didasari oleh adanya penguasaan LALU HAFNI berdasarkan APHBdari dari Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni yang dibuatdi hadapan PPAT

yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.2didasari oleh adanya penguasaan LALU HAFNI berdasarkan APHB dari dari Laluparnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni yang dibuat di hadapanPPAT/ Notaris Munawwarah, S.H, MKn tertanggal 01 September 2020.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka3(tiga) poin 6 halaman 4 gugatan Penggugat, sejujurnya Penggugat tahuasal muasal dan sejarah dari tanah yang dimiliki Tergugat bahwa Tanah danbangunan seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) terletak di ALAMATobjek sengketa dimaksud adalah harta bawaan dari pemberian orang tuanTergugat yang asal haknya Akta Pemberian harta Bersama (APHB) No.berasal dari Sertifikat atas nama NAMA dengan luas tanah 84,20 M2(delapan puluh empat koma 20

Supeno NINING SUPARNI, sehingga balik nama SHM No. 762menjadi atas nama Para Penggugat adalah cacat hukum, tidak legal dan tidaksesuai prosedur, sesuai peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu harusdengan Akta Pembagian Waris atau Akta Hak Bersama (APHB) yang dibuatoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana disebutkan dalam pasal42 ayat (4) PP 24 / 1997 sebagaimana telah diuraikan dalam DUPLIK Tergugat (terlampir dalam berkas) sebagai berikut:Jika penerima warisan lebih dari satu orang

Putusan nomor 1982/Pdt.G/2015/PA.Tbn.Perumahan adalah peralihan hak ke atas nama Tergugat Rekopensiadalah melalui APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) dari atas nama (ayah Tergugat Rekopensi), namun faktanya bahwa pada saat itu antaraPenggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi yang akan membelirumah dengan cara mencicil, akan tetapi oleh orang tua TergugatRekopensi (/ pensiunan ABRI) disuruh untuk menggunakan fasilitasAsabri yang dimiliki oleh ayah Tergugat Rekopensi.

AMRU BINTI HARI SULAKSONOadalah Wali yang sah dan diberikan kuasa penuh bagi adik kandung Pemohon yang bernamaARASH ADNAN KAUTSARBINHARI SULAKSONO, lahir di Depok tanggal 17 Oktober 2012yang masih di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan Hukum;

4.MenetapkanPemohon berhaksebagai wali dan diberikan kuasa penuhkhusus untukmewakili prosesAkta Pembagian Hak Bersama(APHB

) danmenandatanganiAkta Pembagian Hak Bersama(APHB)di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Kulon Progo dandiBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progoatas 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut :

a.Hak Milik Nomor : 04782/Giripeni

Surat Ukur tanggal: 18 Oktober 2013

Surat Ukur Nomor: 01877/Giripeni/2013

Luas

Halhal yang harus diperhatikan terkait pemberian SKB PPh ataspenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karenawarisan:(b) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan terkaitAkta Pembagian Hak Bersama (APHB) ;1) Pembagian hak bersama atas harta warisan berdasarkan APHBmenjadi hak individu masingmasing ahli waris termasuk dalampengertian pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karenawarisan, sepanjang hak bersama tersebut dibagi kepada seluruh ahliwaris (pemegang

Kesepakatan manadituangkan dalam AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) Nomor38/2015 tanggal 17/02/2015 yang dibuat oleh Hendrik Jaury, SH selakuPPAT di Makassar;Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKSBahwa ZONNY TUNGGGELENG telah meninggal dunia pada tanggal 20Februari 2015 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7371KM02032015003yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMakassar ;Bahwa Alm.

Menyatakan Pemohon selaku Ibu kandung dari anak bernama: Ririn Ditha Noviani (lahir pada tanggal 18-11-2006 umur 16 tahun 9 bulan) yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum baik proses Pembagian Hak Bersama dan atau membuat, menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan proses di BPN setempat atas tanah:

1).

Notaris RINA HARINDYAH, S.H;Bahwa yang melakukan pendaftaran permohonan tersebut di KantorPertanahan Kabupaten Buleleng adalah GEDE PUTRA ADNYANAsesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 Desember 2015Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN SgrBahwa setelah sertifikat tersebut selesai dilakukan balik nama kemudian GEDE PUTRA ADNYANA mengambil sertifikat tersebut di KantorPertanahan Kabupaten Buleleng dan dibawa ke Kantor Notaris RINAHARINDYAH S.H. untuk diperoses Akta Pembagian Hak Bersama(APHB

enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), berdasarkanSertifikat hak Milik No. 1524 tertanggal 29 Desember 2009, dengan hanya suratpernyataan adalah sesuatu hal yang sangat kacau dan sepihak dalam hukum(hanya mengikat kepada para pihak dimaksud);Bahwa sebagaimana yang telah diatur kedudukannya dalam PeraturanPemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997),Dasar balik nama berkaitan dengan Harta Warisan yaitu harus dengan AktaPembagian Waris atau Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

penerapan hukumacara dan klaim bersifat sepihak karena tidak terpenuhi unsur sah dan publisitasatas perbuatan hukumnya, serta tidak mengikat kepada pihak ketiga lainnyadalam implementasinya;Bahwa menurut Terlawan II, dalam hal Balik Nama Sertifikat berkaitan denganHarta Warisan telah diatur kedudukannya dalam Peraturan Pemerintah No 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), Dasar balik namaberkaitan dengan Harta Warisan yaitu harus dengan Akta Pembagian Waris atauAkta Pembagian Hak Bersama (APHB

Foto copi Akta Pembagian Bersama Nomor:15/APHB/B.AI2004, tanggal 15Januari 2004, yang dibuat dihadapan Yulheri Alius, SH Notaris PPAT diPadang Pariaman, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnyadan telah diberi cap pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T4.4. Foto copi Surat Penugasan dari Departemen Kesehatan RepbulikIndonesia No.

Entin Hartuti kepada tergugat II pada saat itu pula tergugat Ilmenanyakan kepada (Pit) Kepala Desa Neglasari tentang sertifikat tersebutdan beliau menjawab sertifikat tersebut tidak sesuai dengan APHB yangdiajukan yang luasnya 112 m*.

objek tersebutdibebaskan dari segala bentuk tanggungan /jaminan, lalu barulah dapatdialinkan langsung dengan cara hibah; Bahwa dalam pembagian suatu Harta peninggalan milik bersama,haruslah mendapat izin dari semua ahli waris, kecuali dalam hal suatuAkta Keterangan Waris sudah dilakukan pemisahan pembagian hartawaris yang harus melewati tahapantahapan sebagai berikut yaitu SuratKeterangan Waris (SKW) , Pemisahan Pembagian Harta Bersama(P2HP) , dan dilanjutkan dengan Akta Pembagian Harta Bersama(APHB

ARID berdasarkan AktaPembagian Hak Bersama Nomor 16/APHB/KPK/XI/2011 tanggal 25 November 2011yang dibuat oleh SUARLING TANDJING, SH PPAT Wilayah Kecamatan Poso Kota,terhadap bukti P.6 tersebut pengadilan menilai merupakan akta otentik yang nilaipembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa sebidangtanah seluas 815 M?

dan kemudiandimunculkan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) dari notaris,sehingga semuanya dijelaskan/diuraikan dalam akta a quo;Pasal 35, UU No. 4 tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta benda yangdiperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.Berdasarkan Yurisprudensi Perdata Mahkamah Agung, No.

Bahwa kemudian ada Pencatatan Pembagian Hak Bersamaatas nama JARIM berdasarkan Akta Pembagian Hak BersamaNo. 125/APHB/IV/2015, Tgl. 02042015 yang dibuat oleh RonieBudiyanto Utomo, S.H., MKn selaku PPAT;j. Kemudian ada pengecekan sertipikat, telah diperiksa dansesuai dengan daftar pada Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;k. Kemudian ada pengecekan sertipikat kembali, telahdiperiksa dan sesuai dengan daftar pada Kantor PertanahanKabupaten Banyumas;I.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut untuk melakukan proses jual beli, mengajukan roya, menyewakan serta menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) atas 6 (enam) bidang tanah/bagunan serta satuan rumah susun yang merupakan hak warisan dari almarhumah Nyonya Widyawati sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7561, Luas 180 M2, NIB: 12.01.18.02.02489