Ditemukan 4036 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 33 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg.
Tanggal 14 Agustus 2012 — WAWAN MERDIAWAN AGUSMAN, SE Bin SUJAYA SABDI
76 — 43
  • Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa telah melanggar SOP ; Kenapa Terdakwa lakukan melangar SOP ? Terdakwa melanggar prosedur SOP karena ketidak keberdayaanTerdakkwa dalam hal menangani kredit macat yang memang dilapangansangat sulit di atas ada LSM ada Ormas pihak ke tiga beking bekingansedangkan disatu siai keterbatasan SDM ;Apakah terdakwa menerima keuntngan pribadi ?
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
115 — 33
  • Semua keputusanitu bukan hanya dari kantor pusat.Bahwa apabila syaratsyarat SKKP disimpangi maka minta persetujuankepada yang memutus, selama tidak melangar SE itu sifatnya administratif.Bahwa dalam hal pemotongan sumber pengembalian, masalah SKKP itulancar terakhir sudah tidak membayar sejak terjadinya kasus ini.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 18-09-2013 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.G/2013/PN-TB
Tanggal 29 Oktober 2014 — Perdata : Penggugat : 1.Drs.H. HAMONANGAN SIAHAAN Tergugat : 1. PT.INTI PALM SUMATERA 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA. 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA Qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN 5.PT. KRISTAL KENCANA ABADI 6. YUSNAH KOSIM, SH
87 — 28
  • Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat , Tergugat Ill,Tergugat Ill dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara merupakanperbuatan yang bertentangan atau melangar hukum;6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 51/HGU/PBN RV/2010 tertanggal 24 AgustusHalaman 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PNTB2010 atas nama Tergugat yang diterbitkan Tergugat Il, tidakmempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Objek Perkara;.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 03-06-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-11-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 14/PDT.G/2014/PN.LLG
Tanggal 14 Oktober 2014 — Penggugat:
PT. LONDON SUMATERA Tbk
Tergugat:
Husin ( Husin H. M. Yahya. M )
82 — 8
  • , termasuk Tergugat , yang mengandung arti bahwa Pengugat mempunyai kewajiban menguasahakan sendirisecara langsung atas lahan yang sudah diberikan hak usahanya kepada Pengugat dan hal tersebut menjadi terhalang karena perbuatan Tergugat
  • Bahwa sangat bertentangan d3engan hukum jika Tergugat merasa memiliki Hak Milik atas alasan yang mencapai luasan sam[ai dengan155 Ha, karena hal tersebut telah melangar ketentuan sebagaiman diatur dalam Pasal 2 perpu No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
206 — 127
  • Para Pemohon Keberatan terbukti melangar Pasal 24 UndangUndang Nomor 5 Tahun 19991. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalildalilyang diungkapkan Pemohon Keberatan sampai denganHalaman 541 dari 572 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.SusKPPU/2015/PNJxKt. Utr Pemohon Keberatan XXI terkait tidak terbuktinya unsur Pasal24 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999;.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
170 — 514
  • tidaktercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.Hal ini diatur pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.Pemilik Tanah yang berhak adalah pemegang hak atas tanah, dan/atau pemilik bangunan,dan/atau pemilik tanaman, dan/atau pemilik benda lain yang berkaitan dengan tanah(diatur pada asal 1 angka 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007).Setiap orang dinyatakan sebagai pemilik yang berhak apabila bukti kepemilikan tanah,bangunan, tanaman diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
890 — 721
  • Pasal 14 kewenangan menetapkametoda pemilinan (pelelangan atau PL) adalah kewenangan PanitiaPengadaan (ULP);Bahwa tidak dibenarlan jika proses pelelangan pembangunan dermagasabang tahun 2006 s.d 2011 tidak dilaksanakan namun administrasilelangnya tetap dibuat dengan tujuan untuk memenuhi administrasi dariKepres Nomor 80 tahun 2003 dan tahapantahapan dalam prosespengadaan tidak dilaksanakan sesuail yang seharusnya dan dokumenadministrasi pengadaan hanya dibuat untuk tujuan formalitas karena halini melangar
    PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.655diketahui oleh PPK karena hal ini melangar seluruh ketentuan dalamKeppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 prosespengadaan harus diproses sesui tahapan yang telah ditetapkan dalamKeppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa Jika PPK membuat telaah staf tentang Metode Pelelangan yangisinya antara lain menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan fisikdermaga dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsungsehingga menjadi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
1873 — 3764
  • Untuk mencegah ne bis in idemPasal 75 meminta penyidik agar menggabungkan, jangan di split, apabila displit dapat melangar hukum acara dengan prinsip cepat dan berbiayaringan, seharusnya diajukan dan diperiksa bersamaan.
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 01-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 2577/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 1
  • rumah tanggadengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwakurang sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugattanpa alasan yang jelas, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkanPenggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidakpula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagiPenggugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua)tahun, oleh karenanya Tergugat telah melangar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
110 — 22
  • potongan dana bantuan BLMPRR Susulan, maka kekayaan saksi sebagai Pengurus KSMP Jetis 3, Fasrum danKepala Desa Jambu Kidul, setelah menerima potongan dana bantuan BLMP RRSusulan menjadi bertambah ;Bahwa dengan bertambahnya kekayaan saksi sebagai Pengurus KSMP Jetis 3,Fasrum dan Kepala Desa Jambu Kidul, setelah menerima potongan dana bantuanBLMP RR Susulan, maka bertambahnya kekayaan saksi sebagai Pengurus KSMP Jetis 3, Fasrum dan Kepala Desa Jambu Kidul dari uang potongan BLMP RRSusulan itu karena melangar
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
258 — 271
  • BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANGmenyampaikan kepada saksi Bahwa KITI ini ibu FARRADIBHAYUSUF, S.H suruh buat transaksi dan ini sedikit melangar SOP ,kemudian saksi menanyakan kembali ke Pimpinan PT. BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG,transaksi apa pak* dan dijawab oleh Pimpinan PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 170
  • BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANGmenyampaikan kepada saksi Bahwa KITI ini ibu FARRADIBHAYUSUF, S.H suruh buat transaksi dan ini sedikit melangar SOP ,kemudian saksi menanyakan kembali ke Pimpinan PT. BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG,transaksi apa pak* dan dijawab oleh Pimpinan PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
216 — 154
  • BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANGmenyampaikan kepada saksi Bahwa KITI ini ibu FARRADIBHAYUSUF, S.H suruh buat transaksi dan ini sedikit melangar SOP ,kemudian saksi menanyakan kembali ke Pimpinan PT. BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG,transaksi apa pak* dan dijawab oleh Pimpinan PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
249 — 148
  • BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANGmenyampaikan kepada saksi Bahwa KITI ini ibu FARRADIBHAYUSUF, S.H suruh buat transaksi dan ini sedikit melangar SOP ,kemudian saksi menanyakan kembali ke Pimpinan PT. BNI CabangPembantu Tual yaitu Terdakwa KRISTIANTUS RUMAHLEWANG,transaksi apa pak* dan dijawab oleh Pimpinan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
550 — 559 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilanterbitan Sinar Grafika, Cetakan kelima 2007, pada halaman 803,menjelaskan bahwa:"Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalampetitum, nyatanyata melangar asas ultra petitum, oleh karena itu harusdibatalkan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
459 — 242

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif Kesatu Alternatif Pertama melangar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan