Ditemukan 4333 data
143 — 103
atau Justice must be run even thought the world pherises(keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIAT JUSTITIA RUATCAELUM atau Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps (keadilanharus ditegakkan meskipun langit runtuh);Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapatpakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :1.
1.TOMY SUPRIONO
2.YUNIZAR
3.ROBERT ANTONY SIREGAR
4.EDI SUCIPTO
5.JAMIN
6.HUDIONO ANDRIWEDA
7.MUHAMMAD RAPI
8.DONI HENDRA
9.KOTIB
10.DENI ELFIA
11.MURZI JENITA
12.TOGI SIMBOLON
Tergugat:
12.PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
13.WALIKOTA BATAM
14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
217 — 106
CSR kepada yayasan dan Lembaga Sosial lainnya, denganmensyaratkan Persetujuan Warga atas PEMBANGUNAN TRANSMISI150 KV, BATU BESAR NONGSA untuk penyerahan dana CSRtersebut; Kerugian dari segi psikologis, dengan adanya ProyekPEMBANGUNAN TRANSMISI 150 KV, BATU BESAR NONGSAtelahmenimbulkan rasa tidak aman bagi para Para Penggugat dankeluarganya, setidaktidaknya seperti:e Kekhawatiran kabel jaringan akan putus seketika;e Kekhawatiran akan tersambar petir;e Kekhawatiran pondasi tower akan terganggu dan runtuh
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Kuei Chao Yeh
Tergugat:
1.PT Tanjung Benoa Indonesia
2.PT. Tanjung Benoa Indonesia / Holiday Inn Resort Benoa, Bali
177 — 103
kesalahan, kelalaian dan ketidak hatihatiansertakecerobohanTergugat, Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa kelalaian dan/atau kecerobohan Tergugat tersebut, membuktikanketidakmampuan Tergugat dalam memberikan serta menghadirkan rasa aman,nyaman dan perlindungan keselamatan jiwa bagi tamu dan/atau pelanggantermasuk Penggugat selaku konsumen atau pengguna jasa hotel Tergugat itusendiri.Bahwa perbuatan lalai dan ceroboh oleh Tergugat yang menyebabkankecelakaan dan penderitaan berat akibat roboh/runtuh
162 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasusHotel Hilton.Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi, jugaharus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, maka harusmembayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x Luas Tanah x NJOPkepada pemegang Hak Pengelolaan (Keputusan Gubernur KDKIJakarta No.122 2001):Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 % (dua puluhlima persen);Wasiat dikenakan sebesar 2,5 % (dua puluh lima persen);Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
(2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa = adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
73 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/201 73.5.4.Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh).Untuk itu hukum harus dilaksanakan apa adanya,walaupun apa yang tertulis dalam undangundangterasa kejam (/ex dura, sed tamen scripta undangundang itu kejam, namun memang demikianlahbunyinya).
105 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
waktu Pemerintah dapat mengambil alin dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasusHotel Hilton; Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi,juga harus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, makaharuS membayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x LuasTanah x NJOP kepada pemegang Hak Pengelolaan(Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 2001); Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 %; Wasiat dikenakan sebesar 2,5 %: Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah dapat mengambil alin dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasus HotelHilton;e Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi, jugaharus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, maka harusmembayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x Luas Tanah x NJOPkepada pemegang Hak Pengelolaan (Keputusan Gubernur KDKIJakarta Nomor 122 2001);e Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 %;e Wasiat dikenakan sebesar 2,5 %;e Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
64 — 48
posita gugatannya mengkaitkaitkan dalildalilgugatannya dengan sumber hukum tertinggi dari hierarki perundangundangan yaitu Undangundang Dasar 1945 dan dengan cerobohnyamenyelipkan Firman Alloh SWT seolaholah Penggugat adalah Pihakyang tertindas, PADAHAL FAKTA BERKATA LAIN, SEBALIKNYA ADAINDIKAS PENGGUGATLAH YANG MENINDAS DAN BERBUAT DHOLIMTERHADAP TERGUGAT II INTERVENSI.Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo sepakat dengan adagium walaupun esok duniaakan runtuh
201 — 216
Termohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinansebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenasendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMkK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 835 K/Pid.Sus/201 1Bahwa selain sebagai panitia lelang Saksi juga dipercaya sebagaipengelola teknis dan, benar ada beberapa item pekerjaan yang tidaksesuai dengan kontrak dan RAB diantaranya unluk kedalaman cor betonsemestinya sedalam 80 cm ternyata hanya digali sedalam 30 cm, tidakada dipasang cor beton stek dengan ring balok pada pelapis tebingsehingga pelapis tebing gampang runtuh dan dinding pelapis tebingtersebut mudah pecah/retak, pekerjaan atap tidak menggunakan sengmetal melainkan menggunakan
125 — 53
Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aequo Et Bono)Fiat justicia Ruat Coelum (sekalipun Langit Runtuh Hukum Tetapditegakkan)Putusan Perkara Perdata No. 147/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Hal. 53 dari 96Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XImengajukan Jawaban tertanggal 13 Juli 2011 yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah tanah +
HJ. SYARIFA BANU BINTI RAJAB ALI
Tergugat:
DRS. SABIR HUSEIN BIN AHMAD FIDAHUSEIN
238 — 243
atau Justice must be run even thought the world pherises(keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIAT JUSTITIA RUATCAELUM atau Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps (keadilanharus ditegakkan meskipun langit runtuh);Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapatpakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan tersendiri:Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan
162 — 102
Tim.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaituadik kandung.Bahwa saksi dengan terdakwa, taklim bareng, yang selanjutnya saksidan terdakwa mengikuti pelatihan militer gelombang Ill di Pegununganmalino Desa Malino.Bahwa pada tahun 2002 Saksi bergabung dengan Yayasan Ulil Albabdi Tanah Runtuh pimpinan ADNAN ARSAL Sampai tahun 2007, setelahbergabung dengan Yayasan Ulil Aloab tersebut, Saksi mengenal ustadYASIN yang merupakan ustad di yayasan tersebut, sekitar tahun 2007ustad YASIN
54 — 18
tempat tinggal saksi di DesaSimasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur terkena bencana alamberupa gempa bumiBahwa pada tahun 2010 Desa Sirnasari pernah mendapatkan bantuanrehabilitasi,Jatah hidup dan Family Kit untuk gempa dari PemerintahBahwa saksi mendapat bantuan rekonruksi dan rehabilitasi rumah saksiyang termasuk rusak berat adalah sebesar Rp. 7.500.000, yang seharusnyasaksi teruima dari Pemerintah adalah sebesar Rp. 15.000.000,;Bahwa yang termasuk rusak berat adalah 60 % rumah tersebut runtuh
1.IBIN BACHTIAR
2.ITEK BACHTIAR
3.LIMPA ITSIN BACHTIAR
4.LIN MANUHUTU
5.TIO DEWI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
833 — 788
dan TAHAP II, sehingga ketika belum sampai ke ranahTAHAP , maka Penuntut Umum belum bisa ditarik karena kewenangannyabaru riil disitu; Menurut Ahli, kalau kita konsisten terhadap konsep serangkaiaantindakan yang tadi Ahli katakan berurut dan hirarkis, ternyata kalau kitasudah sampai ke TAHAP Ill ternyata di TAHAP dan TAHAP II ada cacatformil, maka dari tahap 2 keatas seharusnya cacat formil, logika hukumformil seeprti itu seperti bsngunan, pondasi tidak boleh cacat, ketika cacatpondasinya maka runtuh
Terbanding/Tergugat : SOEPRANTIJO Bin SOEMOPRAWIRO
Terbanding/Tergugat : UMAR YUNUS Bin ABDUL KARIM
Terbanding/Tergugat : KUSNO Bin SURJOSUKARDJO
Terbanding/Tergugat : RACHIMAN Bin DHARMOSARIMIN
Terbanding/Tergugat : ROOHADI Bin S. WIRJODUDIRGO
Terbanding/Tergugat : OENTOENG SUWADJI Bin METROSEMITO
Terbanding/Tergugat : SUTEDJO Bin DJAELANI
Terbanding/Tergugat : SUTANTO Bin AMAUN
Terbanding/Tergugat : M.TOHIR Bin MADRANI
Terbanding/Tergugat : R. JATMAN Bin RJOKROTARUNO
Terbanding/Tergugat : NOOR ISMAN Bin MOES ISMAN
Terbanding/Tergugat : DOERYADI Bin SUKARDI
Terbanding/Tergugat : SUBAKIR Bin SASTRODIHARJO
Terbanding/Tergugat : SUDARMO NGALIM
Terbanding/Tergugat : SAMADIKUN Bin MANGUNDIRJO
Terbanding/Tergugat : SISWO SUTRISNO Bin KARSO DIHARJO
Terbanding/Tergugat : SURATDJO Bin PRAWIROSASTROJO
Terbanding/Terguga
151 — 85
Peta kadaster inidicap Kadastrale Bureau yaitu Kantor Kadaster (Bagian Pengukuran danPendaftaran Tanah) sehingga dari bukti data yang ada pada data arsipnegara adalah merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan;Bahwa menurut ensiklopedia bahwa kerajaan pasudan runtuh setelahditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579 sementara sebelumnyakedua pelabuhan utama di Kelapa dan Banten telah dikuasai oleh kerajaanDemak pada tahun 1527, Kelapa ditaklukkan oleh Fatahillah dan Bantenditaklukkan oleh