Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
143103
  • atau Justice must be run even thought the world pherises(keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIAT JUSTITIA RUATCAELUM atau Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps (keadilanharus ditegakkan meskipun langit runtuh);Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapatpakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :1.
Register : 27-08-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.TOMY SUPRIONO
2.YUNIZAR
3.ROBERT ANTONY SIREGAR
4.EDI SUCIPTO
5.JAMIN
6.HUDIONO ANDRIWEDA
7.MUHAMMAD RAPI
8.DONI HENDRA
9.KOTIB
10.DENI ELFIA
11.MURZI JENITA
12.TOGI SIMBOLON
Tergugat:
12.PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
13.WALIKOTA BATAM
14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
217106
  • CSR kepada yayasan dan Lembaga Sosial lainnya, denganmensyaratkan Persetujuan Warga atas PEMBANGUNAN TRANSMISI150 KV, BATU BESAR NONGSA untuk penyerahan dana CSRtersebut; Kerugian dari segi psikologis, dengan adanya ProyekPEMBANGUNAN TRANSMISI 150 KV, BATU BESAR NONGSAtelahmenimbulkan rasa tidak aman bagi para Para Penggugat dankeluarganya, setidaktidaknya seperti:e Kekhawatiran kabel jaringan akan putus seketika;e Kekhawatiran akan tersambar petir;e Kekhawatiran pondasi tower akan terganggu dan runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Register : 18-06-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Kuei Chao Yeh
Tergugat:
1.PT Tanjung Benoa Indonesia
2.PT. Tanjung Benoa Indonesia / Holiday Inn Resort Benoa, Bali
177103
  • kesalahan, kelalaian dan ketidak hatihatiansertakecerobohanTergugat, Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa kelalaian dan/atau kecerobohan Tergugat tersebut, membuktikanketidakmampuan Tergugat dalam memberikan serta menghadirkan rasa aman,nyaman dan perlindungan keselamatan jiwa bagi tamu dan/atau pelanggantermasuk Penggugat selaku konsumen atau pengguna jasa hotel Tergugat itusendiri.Bahwa perbuatan lalai dan ceroboh oleh Tergugat yang menyebabkankecelakaan dan penderitaan berat akibat roboh/runtuh
Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2318 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — JAP HOK LIEM DK VS PT DUTA PERTIWI, Tbk DKK
16251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasusHotel Hilton.Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi, jugaharus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, maka harusmembayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x Luas Tanah x NJOPkepada pemegang Hak Pengelolaan (Keputusan Gubernur KDKIJakarta No.122 2001):Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 % (dua puluhlima persen);Wasiat dikenakan sebesar 2,5 % (dua puluh lima persen);Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
Putus : 13-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA
7944 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa = adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
7355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/201 73.5.4.Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh).Untuk itu hukum harus dilaksanakan apa adanya,walaupun apa yang tertulis dalam undangundangterasa kejam (/ex dura, sed tamen scripta undangundang itu kejam, namun memang demikianlahbunyinya).
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tn. KAHAR WINARDI VS PT. DUTA PERTIWI Tbk, DKK
10543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • waktu Pemerintah dapat mengambil alin dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasusHotel Hilton; Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi,juga harus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, makaharuS membayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x LuasTanah x NJOP kepada pemegang Hak Pengelolaan(Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 2001); Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 %; Wasiat dikenakan sebesar 2,5 %: Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — MUKTAR WIDJAJA VS Tn. KAHAR WINARDI
7935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah dapat mengambil alin dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasus HotelHilton;e Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi, jugaharus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, maka harusmembayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x Luas Tanah x NJOPkepada pemegang Hak Pengelolaan (Keputusan Gubernur KDKIJakarta Nomor 122 2001);e Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 %;e Wasiat dikenakan sebesar 2,5 %;e Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
6448
  • posita gugatannya mengkaitkaitkan dalildalilgugatannya dengan sumber hukum tertinggi dari hierarki perundangundangan yaitu Undangundang Dasar 1945 dan dengan cerobohnyamenyelipkan Firman Alloh SWT seolaholah Penggugat adalah Pihakyang tertindas, PADAHAL FAKTA BERKATA LAIN, SEBALIKNYA ADAINDIKAS PENGGUGATLAH YANG MENINDAS DAN BERBUAT DHOLIMTERHADAP TERGUGAT II INTERVENSI.Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo sepakat dengan adagium walaupun esok duniaakan runtuh
Register : 21-10-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5446/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
201216
  • Termohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinansebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenasendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMkK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
5933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Putus : 26-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG ; Drs. Suhaidir, Mpd Bin H.M Su
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 835 K/Pid.Sus/201 1Bahwa selain sebagai panitia lelang Saksi juga dipercaya sebagaipengelola teknis dan, benar ada beberapa item pekerjaan yang tidaksesuai dengan kontrak dan RAB diantaranya unluk kedalaman cor betonsemestinya sedalam 80 cm ternyata hanya digali sedalam 30 cm, tidakada dipasang cor beton stek dengan ring balok pada pelapis tebingsehingga pelapis tebing gampang runtuh dan dinding pelapis tebingtersebut mudah pecah/retak, pekerjaan atap tidak menggunakan sengmetal melainkan menggunakan
Register : 24-02-2011 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 147/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 31 Oktober 2012 — - PARA AHLI WARIS ALMARHUM KOSIM KOSASIH ( KHOUW BOEN KIE) : LAKSAWATI LINDAJAYA, cs LAWAN - PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA, (TERGUGAT I) - 2. PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq SEKRETARIS KOTA JAKARTA TIMUR selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (TERGUGAT II) - PRAYITNO, (TERGUGAT III) - HARYONO (TERGUGAT IV) - AHLI WARIS RIDWAN ENDON ( MARDJUKI Cs ), TERGUGAT V - JEFRI FOO, (TERGUGAT VI) - NY SUYATMI ISTRI ALM. SUKIJONO (TERGUGAT VII) - Drs. SUJARWO( TERGUGAT VIII) - WINARTO, (TERGUGAT IX) - TONGCIT, (TERGUGAT X)) - 11. AKHTIMAN, (TERGUGAT XI
12553
  • Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aequo Et Bono)Fiat justicia Ruat Coelum (sekalipun Langit Runtuh Hukum Tetapditegakkan)Putusan Perkara Perdata No. 147/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Hal. 53 dari 96Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XImengajukan Jawaban tertanggal 13 Juli 2011 yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah tanah +
Register : 08-07-2019 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat:
HJ. SYARIFA BANU BINTI RAJAB ALI
Tergugat:
DRS. SABIR HUSEIN BIN AHMAD FIDAHUSEIN
238243
  • atau Justice must be run even thought the world pherises(keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIAT JUSTITIA RUATCAELUM atau Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps (keadilanharus ditegakkan meskipun langit runtuh);Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapatpakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan tersendiri:Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 487/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 31 Juli 2013 — JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO
162102
  • Tim.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaituadik kandung.Bahwa saksi dengan terdakwa, taklim bareng, yang selanjutnya saksidan terdakwa mengikuti pelatihan militer gelombang Ill di Pegununganmalino Desa Malino.Bahwa pada tahun 2002 Saksi bergabung dengan Yayasan Ulil Albabdi Tanah Runtuh pimpinan ADNAN ARSAL Sampai tahun 2007, setelahbergabung dengan Yayasan Ulil Aloab tersebut, Saksi mengenal ustadYASIN yang merupakan ustad di yayasan tersebut, sekitar tahun 2007ustad YASIN
Register : 29-04-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 15 Agustus 2011 — RIDHA WARDHAYA S.Pd BIN S.AMONGPRAJA
5418
  • tempat tinggal saksi di DesaSimasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur terkena bencana alamberupa gempa bumiBahwa pada tahun 2010 Desa Sirnasari pernah mendapatkan bantuanrehabilitasi,Jatah hidup dan Family Kit untuk gempa dari PemerintahBahwa saksi mendapat bantuan rekonruksi dan rehabilitasi rumah saksiyang termasuk rusak berat adalah sebesar Rp. 7.500.000, yang seharusnyasaksi teruima dari Pemerintah adalah sebesar Rp. 15.000.000,;Bahwa yang termasuk rusak berat adalah 60 % rumah tersebut runtuh
Register : 19-07-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 74/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Agustus 2021 — Pemohon:
1.IBIN BACHTIAR
2.ITEK BACHTIAR
3.LIMPA ITSIN BACHTIAR
4.LIN MANUHUTU
5.TIO DEWI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
833788
  • dan TAHAP II, sehingga ketika belum sampai ke ranahTAHAP , maka Penuntut Umum belum bisa ditarik karena kewenangannyabaru riil disitu; Menurut Ahli, kalau kita konsisten terhadap konsep serangkaiaantindakan yang tadi Ahli katakan berurut dan hirarkis, ternyata kalau kitasudah sampai ke TAHAP Ill ternyata di TAHAP dan TAHAP II ada cacatformil, maka dari tahap 2 keatas seharusnya cacat formil, logika hukumformil seeprti itu seperti bsngunan, pondasi tidak boleh cacat, ketika cacatpondasinya maka runtuh
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : IVONE FELECIA INTAN D.S Alias NYI RATU EPON IRMA FELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA Diwakili Oleh : Dian Hakiki Napitupulu, SH.
Terbanding/Tergugat : SOEPRANTIJO Bin SOEMOPRAWIRO
Terbanding/Tergugat : UMAR YUNUS Bin ABDUL KARIM
Terbanding/Tergugat : KUSNO Bin SURJOSUKARDJO
Terbanding/Tergugat : RACHIMAN Bin DHARMOSARIMIN
Terbanding/Tergugat : ROOHADI Bin S. WIRJODUDIRGO
Terbanding/Tergugat : OENTOENG SUWADJI Bin METROSEMITO
Terbanding/Tergugat : SUTEDJO Bin DJAELANI
Terbanding/Tergugat : SUTANTO Bin AMAUN
Terbanding/Tergugat : M.TOHIR Bin MADRANI
Terbanding/Tergugat : R. JATMAN Bin RJOKROTARUNO
Terbanding/Tergugat : NOOR ISMAN Bin MOES ISMAN
Terbanding/Tergugat : DOERYADI Bin SUKARDI
Terbanding/Tergugat : SUBAKIR Bin SASTRODIHARJO
Terbanding/Tergugat : SUDARMO NGALIM
Terbanding/Tergugat : SAMADIKUN Bin MANGUNDIRJO
Terbanding/Tergugat : SISWO SUTRISNO Bin KARSO DIHARJO
Terbanding/Tergugat : SURATDJO Bin PRAWIROSASTROJO
Terbanding/Terguga
15185
  • Peta kadaster inidicap Kadastrale Bureau yaitu Kantor Kadaster (Bagian Pengukuran danPendaftaran Tanah) sehingga dari bukti data yang ada pada data arsipnegara adalah merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan;Bahwa menurut ensiklopedia bahwa kerajaan pasudan runtuh setelahditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579 sementara sebelumnyakedua pelabuhan utama di Kelapa dan Banten telah dikuasai oleh kerajaanDemak pada tahun 1527, Kelapa ditaklukkan oleh Fatahillah dan Bantenditaklukkan oleh