Ditemukan 407 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : atau atur antar anuar ampur athur atamur atatur atauk atsur atauã atauy ataui ataun
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 14 Nopember 2016 — Drs. SIHABUDDIN CHALID, M.Pd. Bin (Alm) CHALID NOOR
109 — 41
  • pidana apabila memenuhiseluruh unsure pasal yang di dakwakan kepadanya atas kesalahan yangdilakukannya; Bahwa benar semua pihak yang terlibat dalam pengadan barang danjasa pemerintah harus mematuhi peraturan yang ada; Bahwa ahli tidak memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasapemerintah; Bahwa pada hakikatnya peraturan itu dibuat untuk dipedomani dandilaksanakan, sehingga tidak dibenarkan apabila ada pihakpihak yangterlibat dalam pengadan barang dan jasa pemerintah melanggar apayang sudah di ataur
Pengadilan PN BATAM
Putus : 13-06-2016 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BATAM Nomor 195/PDT.G/2015/PN Btm
Tanggal 13 Juni 2016 —
216 — 225
  • Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikadbaik",selain itu tentang itikad baik juga di ataur dalam Pasal 531 KUHPerdatadinyatakan sebagai berikut: Kedudukan itu beritikad baik, manakala siyang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan caramemperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yangterkandung dalamnya.Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;2. Cakap membuat suatu perjanjian;3.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
122 — 236
  • dengan perkara ini;Bahwa jawaban poin 9 (38) BAP: tidak menemui Terdakwa saat itu, karenaTerdakwa sudah diklarifikasi;Bahwa dalam menentukan kerugian negara bukan kepada orangnya, tetapi lebihmendasarkan pada datadata dokumendokumen yang ada;Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi atau klarifikasi ulang, karena sebagaiKPA menurut saksi sesuai aturannya harus ke pemerintah daerah setempat dankantor pertanahan;Bahwa pengertian untuk kepentingan umum di beberapa regulasi terkait memangkadang di ataur
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
338 — 55
  • bukan administrasi pemerintah, karena administrasipemerintah itu. dinamakan satuan kerja pemerintah daerah karnamemang di dalam undang undang pemerintah daerah tahun 2017tentang BUMD instansi pemerintah;Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 undangundang perbendaharaan negarakalau misalnya ada hubungan keperdataan yang bukan piutang itumengacu kepada hubungan keperdataan, tidak menjadi utusanperbendaharaan negara atau keuangan negara karna memang dalampasal tersebut piutang yang muncul dari keperdataan di ataur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
255 — 983 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 336 K/Pid.Sus/2014Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, kKepala Pemerintahan Daerahselaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dearah tidak pernahmengambil kebijakan tidak tertulis memerintahkan saksi Abdullah Sany,Indriansyah dan Nurhadi ( Bendahara pengeluaran Kepala Daerah ) dan atauR. Marwan Indra Saputra selaku kepala bagian Keuangan untuk mengambildan mencairkan uang kas Daerah.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
310 — 46
  • bukan administrasi pemerintah, karena administrasipemerintah itu. dinamakan satuan kerja pemerintah daerah karnamemang di dalam undang undang pemerintah daerah tahun 2017tentang BUMD instansi pemerintah;Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 undangundang perbendaharaan negarakalau misalnya ada hubungan keperdataan yang bukan piutang itumengacu kepada hubungan keperdataan, tidak menjadi utusanperbendaharaan negara atau keuangan negara karna memang dalampasal tersebut piutang yang muncul dari keperdataan di ataur
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
519 — 278
  • Pengurus yang harus di laporkankepada Pengawas tentang perubahan Arahan Investasis setelah itu saksisudah tidak mengikuti selaku Ketua Pengawas dan di ganti oleh Sdr.Hilman Hasyim;bahwa dana yang dikelola oleh Yayasan Bapelkes Krakatau Steel adalahdari PT Krakatau Steel, tetapi Saksi tidak tahu dari pos mana;Halaman 246 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgBahwa untuk melakukan investasi di luar Arahan Investasi haruslahdengan persetujuan dari Dewan Pengawas dan Dewan Pembina dan itudi ataur