Ditemukan 407 data
109 — 41
pidana apabila memenuhiseluruh unsure pasal yang di dakwakan kepadanya atas kesalahan yangdilakukannya; Bahwa benar semua pihak yang terlibat dalam pengadan barang danjasa pemerintah harus mematuhi peraturan yang ada; Bahwa ahli tidak memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasapemerintah; Bahwa pada hakikatnya peraturan itu dibuat untuk dipedomani dandilaksanakan, sehingga tidak dibenarkan apabila ada pihakpihak yangterlibat dalam pengadan barang dan jasa pemerintah melanggar apayang sudah di ataur
216 — 225
Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikadbaik",selain itu tentang itikad baik juga di ataur dalam Pasal 531 KUHPerdatadinyatakan sebagai berikut: Kedudukan itu beritikad baik, manakala siyang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan caramemperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yangterkandung dalamnya.Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;2. Cakap membuat suatu perjanjian;3.
122 — 236
dengan perkara ini;Bahwa jawaban poin 9 (38) BAP: tidak menemui Terdakwa saat itu, karenaTerdakwa sudah diklarifikasi;Bahwa dalam menentukan kerugian negara bukan kepada orangnya, tetapi lebihmendasarkan pada datadata dokumendokumen yang ada;Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi atau klarifikasi ulang, karena sebagaiKPA menurut saksi sesuai aturannya harus ke pemerintah daerah setempat dankantor pertanahan;Bahwa pengertian untuk kepentingan umum di beberapa regulasi terkait memangkadang di ataur
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
338 — 55
bukan administrasi pemerintah, karena administrasipemerintah itu. dinamakan satuan kerja pemerintah daerah karnamemang di dalam undang undang pemerintah daerah tahun 2017tentang BUMD instansi pemerintah;Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 undangundang perbendaharaan negarakalau misalnya ada hubungan keperdataan yang bukan piutang itumengacu kepada hubungan keperdataan, tidak menjadi utusanperbendaharaan negara atau keuangan negara karna memang dalampasal tersebut piutang yang muncul dari keperdataan di ataur
255 — 983 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 336 K/Pid.Sus/2014Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, kKepala Pemerintahan Daerahselaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dearah tidak pernahmengambil kebijakan tidak tertulis memerintahkan saksi Abdullah Sany,Indriansyah dan Nurhadi ( Bendahara pengeluaran Kepala Daerah ) dan atauR. Marwan Indra Saputra selaku kepala bagian Keuangan untuk mengambildan mencairkan uang kas Daerah.
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
310 — 46
bukan administrasi pemerintah, karena administrasipemerintah itu. dinamakan satuan kerja pemerintah daerah karnamemang di dalam undang undang pemerintah daerah tahun 2017tentang BUMD instansi pemerintah;Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 undangundang perbendaharaan negarakalau misalnya ada hubungan keperdataan yang bukan piutang itumengacu kepada hubungan keperdataan, tidak menjadi utusanperbendaharaan negara atau keuangan negara karna memang dalampasal tersebut piutang yang muncul dari keperdataan di ataur
519 — 278
Pengurus yang harus di laporkankepada Pengawas tentang perubahan Arahan Investasis setelah itu saksisudah tidak mengikuti selaku Ketua Pengawas dan di ganti oleh Sdr.Hilman Hasyim;bahwa dana yang dikelola oleh Yayasan Bapelkes Krakatau Steel adalahdari PT Krakatau Steel, tetapi Saksi tidak tahu dari pos mana;Halaman 246 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgBahwa untuk melakukan investasi di luar Arahan Investasi haruslahdengan persetujuan dari Dewan Pengawas dan Dewan Pembina dan itudi ataur