Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 64/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 1 April 2015 — BRAM IBRAHIM melawan 1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk di Jakarta Cq. Divisi Self. Employed Mass Market (SMEC) Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal, dkk
93 — 44
  • Hal inimenunjukan bahwa konsumen mempunyai etika baik dalammemenuhi kewajibannya serta sanggup membayar sisa PokokPinjaman yang terhutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk,Cabang TegalBahwa kemudian setelah beberapa waktu berjalan, PENGGUGATtidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT Il,dikarenakan krisis ekonomi yang bukan disebabkan karena faktormanajemen PENGGUGAT yang buruk, namun force majeur, yaituakibat dari kebijakan pemerintah mengenai naik turunnya harga BBM,sehingga mengakibatkan
Pengadilan PN PALOPO Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Plp
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
HILAL.S.WAHID, SH.,MM
Tergugat:
M. TAHIR LAMMING, S.Pd.,M.Si
77 — 23
  • Menimbang, bahwa wanprestasi atau pun yang disebut juga denganistilan breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakanprestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan olehperjanjian terhadap pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjianyang bersangkutan atau dengan kata lain suatu keadaan yang dikarenakankelalaian atau kealpaannya, pihak tertentu (debitur) tidak dapat memenuhiprestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalamkeadaan memaksa (Force
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 14-12-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 14 Desember 2015 — PT. BUKIT BAIDURI ENERGI Melawan SALEH
114 — 32
  • usaha.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan seluruh pertimbanganhukum diatas maka atas gugatan Penggugat berupa PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Majelismenyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan TergugatJberakhir berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaPage 29 of 38perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 781/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
EFNITA JULIANTI
Tergugat:
PT. ASTRA SEDAYU FINANCE
179 — 118
  • 10 (Sepuluh) Perjanjian Pembiayaanmenyatakan: Debitur (Tergugat Rekonvensi) berkewajibanmendahulukan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuktidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat danteratur pada waktunya, Ssesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan oleh Kreditur (Penggugat Rekonvensi), Debitur (TergugatRekonvensi) tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuktidak terbatas terhadap permasalahan keuangan, hilangnya barang,keadaan memaksa/force
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
ERLIN ERAWATI
Tergugat:
1.KPKNL Sidoarjo
2.PT. BANK MANDIRI Persero TBK. Business Banking Floor Sidoarjo
3.Iwan Wiraprastiyo
Turut Tergugat:
1.Lanny Kusumawati Hermono
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan
78 — 49
  • Keadaan memaksa ( Force Majeur );i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat Penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang .Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN SDA22.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK >< PT. FIRMAN KETAUN PERKASA
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • umum.3 Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (5) Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal06 September 2000 (halaman 86) disebutkan :Unless the context otherwise expressly requires, where reference is made in thisagreement to the laws or regulations of Indonesia such reference must be to thelaws and regulations of Indonesia generally applicable to coalmining companies inIndonesia in force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Tanah
Register : 05-12-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 758/PDT/2017 /PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
166 — 69
  • Prinsipprinsip hukum nyatakan NilConsensui Tam Constrarium Est Quam Vis Atque Metus = Nothing IsSo Opposed To Consent As Force and Fear. (Blacks Law Dictionary,halaman 943) dan Nihil Quod Est Inconveniens Est Liticum = Nothing IsInconvenient is Lawful (op,cit, halaman 943) yang perlu dan patutdiluruskan, sebab sangat merugikan Penggugat.Point 14.
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 11-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
MARIA REGINA UMI HARYANI
Tergugat:
KURNIA ISMANTO
95 — 30
  • Bahwa menurut doktrin yang berlaku prevalensi dalam hukum,Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalah asas hukumyang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikatbagi para pihak yang melakukan perjanjian Asas ini menjadi dasar hukumInternasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yangmenyatakan bahwa every treaty in force is binding upon the parties to itand must be performed by them in good faith (Setiap perjanjian mengikatpara pihak dan harus dilaksanakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 K/Pdt/2010
Tanggal 16 Januari 2012 — SALLY PADULI vs. PETRUS DEWI SATRIJO OETOMO
111 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangtelah dijaminkan untuk fasilitas kredit ini;Bahwa kemudian pada tahun 1998 Penggugat mulai kesulitanmelakukan pembayaran bunga yang dikarenakan terjadinya KRISIS MONETERyang berkepanjangan pada saat itu dan situasi politik yang tidak stabilmengakibatkan usaha yang dikelola Penggugat mengalami stagnasi, banyakperusahaan tidak melakukan expansi sehingga usaha Penggugat tidakmenghasilkan cash flow untuk beberapa waktu serta Penggugat tidak dapatmengembalikan hutang tepat waktu dalam keadaan ekonomi force
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
1.ZULYADIN BIN Alm MUSTAPA KAMAL Alias ALDA
2.TANGHOT BAKARA Bin alm DAFTAR BAKARA Alias FERDINAN
138 — 42
  • Selain itu ahli jugamenjadi Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force)sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara PERUSAHAAN UMUMPERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI), PT.PURA NUSAPERSADA; dan PT.
    KERTAS PADALARANG, tentang TIMIDENTIFIKASI KEASLIAN PITA CUKAI (TASK FORCE):> Nomor: SKEP1/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;> Nomor: 002/PDIR/PNP/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;> Nomor: 002/KPTS/PTKP/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;dimana dalam surat tersebut kami diberikan kewenangan untukmemberikan keterangan sebagai AHLI dalam proses pemeriksaan pitaCukai illegal;Bahwa yang dimaksud dengan pita Cukai merupakan bukti pelunasanCukai atas penjualan barang kena Cukai, pita Cukai dicetak sesual denganpesanan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
ACHMAD AUNURROFIK
Tergugat:
PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
77 — 15
  • Nomor 42/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby21(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekena/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).
    (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhiryang telah diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT BATAM SCRAF INDONESIA VS SOLIHIN
182 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dialami oleh Pemohon Kasasiselama 2 (dua) tahun berturutturut tersebut, maka seharusnyaperhitungan hakhak yang diterima oleh Termohon Kasasi adalah merujukkepada Pasal 164 Ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, yaitusebagai berikut:Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan (kutipan):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-07-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
CUCUN CUNAYAH Binti SUPARDI
215 — 61
  • TIGOR SINAMBELA;
  • Fotocopy Berita Acara Musyawarah Bencana Alam (Force Majeure) Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Dusun Cilodang tanggal 29 Januari 2020 (tanpa nomor) berikut daftar hadir dan dokumentasi;
  • Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Turap Jalan Lembah Cilodang dari sdra. NANA SUTISNA kepada RIO Dusun Cilodang sdri.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 39/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — POLTAK MARUDUT SITUMORANG VS PERUM PERIKANAN INDONESIA
64 — 39
  • semula TergugatI, Il(P21), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikantambahan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa penitipan uang tersebut dimaksudkan adalah menunjukkan iktikadbaik dari Pembanding semula Penggugat untuk membayar sewa, lahan dariPPS tersebut sesuai dengan yang di perjanjikan sesuai peraturan lama, akantetapi berdasarkan pasal 15 dari Perjanjian (Bukti P1) tersebut berbunyiPasal 16 : Peninjauan kembali terhadap isi perjanjian ini akan diadakan apabilaterjadi halhal yang force
    majeure (bencana alam, perubahan undangundang/Peratura/Ketentuan Pemerintah dan dalam keadan perang ataukekacauan wilayah yang sama sekali berada diluar kekuasaan salah satu pihakatau kedua belah pihak, sehingga dengan adanya ketentuan pasal ini sebagailex specialis telah mengesampingkan ketentuan pasal 1404 KUH Perdata yangmenjadi dalil dari Pembanding semula Penggugat tersebut;Bahwa apaapa yang diperjanjikan, adalah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuainya, dan pasalpasal yang ada
Pengadilan PN BARRU Pidana Umum
Register : 17-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN BARRU Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bar
Tanggal 12 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.
2.HUSNUN ARIF, SH
Terdakwa:
SAMSIR Alias ANCI Bin SAKKA
83 — 22
  • merk Multi Pro;

    - 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang panjang dan terdapat lapisan karet kombinasi merah, hitam dan garis serta bintang putih;

    - 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang pendek berlapis karet warna hitam kombinasi hijau;

    - 1 (satu) kunci Ring Pas 32 merek Wipro bertuliskan Chrome Vanadium, warna silver;

    - 1 (satu) kunci Ring Pas 22 merk ATA bertuliskan Drop Force

Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 28-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 130/Pid.B/2020/PN Stg
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
1.AMAT Bin MAHMUD Alm
2.ALIN Anak Dari ALANG
3.ALANG Anak Dari ALUNG Alm
55 — 8
  • ;

    • 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam list merah nomor rangka MHU31240JJ037733, nomor mesin: E3R86-00880,

    dikembalikan kepada Terdakwa II Alin anak dari Alang;

    6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-01-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. UJANG KUSMAYADI, DKK VS PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL
135 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • belumdibayar sejumlah Rp3.032.624.400,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta enamratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai dalam putusanhalaman 75, denda keterlambatan upah sebesar Rp1.531.475.322,00 (satumiliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tigaratus dua puluh dua rupiah), dan upah proses sampai putusan diucapkanyaitu tanggal 21 September 2016;Paragraf ke3,....Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerjatersebut adalah bukan karena keadaan memaksa (force
    ;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut, telah keliru dalam menerapkanhukum, Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:Hal. 87 dari 94 hal.Put.Nomor 1120 K/Pdt.SusPHI/2016(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhakatas uang
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN GARUT Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Grt
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. AYI KOSWARA
Tergugat:
1.YUSUF ABDUL LATIF. S.Ip
2.AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH
3.YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH
Turut Tergugat:
PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
144 — 26
  • hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat .Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
    hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I.Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus PHI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003
391 — 322
  • Tentang : Ketenagakerjaan
  • bersediamenerima pekerja/ouruh di perusahaannya, maka pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal156 ayat (4).Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
    (2) uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 476/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BAYU ASIH DS
Terdakwa:
KOMARUDIN bin ALI MAKSUM
239 — 56
  • Kertas Padalarang Nomor : SKEP1/I/2019,Nomor : 002/PDIR/PNP/I/2019 dan Nomor : 002/KPTS/PTKP/I/2019tanggal 2 Januari 2019 tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai(Task Force).Bahwa Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) berdasarkanSKB tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan keterangansebagai ahli dalam proses pemeriksaan pita cukai ilegal.Bahwa tugas Tim berdasarkan SKB tersebut antara lain :Membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangkaidentifiksi Keaslian pita cukai.Memeriksa