Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne maserre mannure
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 14-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — FACHRUDIN YASIN;
175 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ATMdan PT.ABM lebih disebabkan adanya force majeure;e. Dengan demikian persetujuan yang dilakukan ParaTerpidana/Pemohon PK dalam proses pemberian fasilitaskredit untuk refinancing porsi sustainable loan PT. ATM danPT. ABM telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yangdikeluarkan Bank Indonesia dan ketentuanketentuan internBank Mandiri, dan telah sesuai pula dengan praktek yangHal. 111 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012lazim berlaku di lingkungan perbankan nasional daninternasional;f.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 03-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 3 Februari 2016 — PT. Nusapro Telemedia Persada vs 1. VERA AREMA WATY 2. ADJI MOCHAMAD SULCHAN 3. PUJI MULYANI, 4. M. ZAENURY......DKK
71 — 65
  • Untukburuh demo Mojosari dan Mojokerto kota melakukan presensi danberkantor di depo Mojokerto kota; B Pendapat Buruh; 1Bahwa apabila perusahaan melakukan pengurangan atau efesiensiperusahaan harus memberikan hak buruh sesuai pasal 164 ayat ( 3)yaitu Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karenakeaadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum Perjudian
Putus : 02-03-2011 — Upload : 25-07-2014
Putusan PN SRAGEN Nomor 228/PID.B/2013/PN.SRG
Tanggal 2 Maret 2011 — SUGIMAN alias DOBLANG bin PAWIRODIKROMO
61 — 5
  • BANGUN SUTRISNO bin SUTOYO( Alm) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ; Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :0 22020222 22ee 9(sembilan) lembar kupon nomor judi togel dirampas untukdimusnahkan uang tunai sebesar Rp.201.000, ( dua ratus satu riburupiah) dirampas untukNEQAalra j $9 ooo nen enee 1 (satu) sepeda motor roda dua Yamaha Force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
ROESLY HAJERSA, selaku Direktur PT. TRI REKA DINAMIS
Tergugat:
1.PT. Wongjava Global Mandiri
2.Agung Priyambodo, S.E., M.M
3.PT. Jaya Hutama Raya
4.Ernigustin Adnan Burhani
359 — 128
  • Keputusan BadanArbitrase Nasional Indonesia tersebut akan bersifat final danmengikat para pihak yang berkepentingan, termasukkeputusan untuk mengalo kasikan biaya arbitrase tersebut,dan dapat dimasukan ke dalam pengadilan maupun yangmemiliki yurisdiksi; (Penebalan huruf dan garis bawah olehTergugat I);h.Bahwa berdasarkan angka 7 perjanjian dimaksud, menerangkanbahwa Penjual (Penggugat) maupun Pembeli (Tergugat I) tidakdapat memutuskan sepihak atas Perjanjian Jual Beli ini kecualiatas alasan force
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-02-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Ptk
Tanggal 20 Januari 2015 — NYONYA LI DJUNG ALIAS MARIYANTI M E L A W A N : 1.RUSTIADI 2.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk 3.PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Cq. DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) Unit Kapuas Besar 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) Pontianak 5.H. ZAKARIA
113 — 37
  • lelang;d Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan / sitaeksekusi / sita pidana, khusus lelang noneksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;ff Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan slidokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud pada pasal I8 ;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidakdilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 26-08-2016 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 625/PDT.BHT/2014/PN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2016 — HANKY SHINDO als HANKY SHINDO GUNAWAN Dkk melawan HERRY SANTOSO ALAMSYAH Dkk
47 — 2
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j Nilai Limit yang clicanturnkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapanNilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk.
Pengadilan PT BENGKULU
Register : 28-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 26/PDT/2018/PT BGL
Tanggal 6 Desember 2018 —
62 — 26
  • Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karenatermaktuo dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakanbahwa every treaty in force is binding upon the parties to it and must beperformed by them in good faith (setiap perjanjian mengikat para pihakdan harus dilaksanakan dengan itikad baik.4. Bahwa tindakan Tergugat yang menjual kembali dengan Tergugat Ilobjek dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08, tanggal 06 April 2009Hal. 8 dari 37 halaman, Pts. Perk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-09-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 10 September 2015 — Ir. DEDDY KHUDRI NASUTION VS PT ANGSANA AGRO ANDALAN
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak Penggugat sekiranya terjadi pemutusan hubungan kerja sesuaiketentuan Pasal 164 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan Pasal 156 Ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
Immanuel Bob Ramos Simatupang
Tergugat:
PT. Summit Oto Finance berkedudukan di Jakarta Cq. PT. Summit Oto Finance Cabang Medan dua
90 — 24
  • Oleh karena syarat Subjektif maupunsyarat objektif perjanjian telah terpenuhi, maka perjanjian bersamatersebut sah secara hukum sehingga memiliki kekuatan hukummengikat (the principle of biding force of contract) terhadap keduabelah pihak (Pasal 1338 KUHPerdata); Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dk pada angka 19 dan 20pada Gugatan Perselisihan Hubungan Industrian yang diajukan olehPenggugat dk, dimana dasar hukum Tergugat dk di dalammemutuskan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dk adalahberdasarkan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
HERU WIRANATA DAULAY
Tergugat:
YAYASAN SARI MUTIARA
102 — 9
  • Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1(Satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 270/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 26 Juli 2017 — DIDIK PRIYANTO (DIREKTUR PT.JAKA GENI UNGGUL PERSADA) >< PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG JAKARTA CAWANG CS
113 — 47
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur)/kahar;Halaman 30 dari 39 hal. Putusan No. 270/Padt/2017/PT.DKIJ. Nilat Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk
Tanggal 24 Juni 2021 — 1. IKAL als ONGEK, beralamat di Desa Batu Ampar Jl. H. Bujang Atim Gg. Kalsari Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;; sebagai …………………………………. Penggugat -1; 2. DEDI, beralamat di Jl. H. Bujang Atim Gg. Kalsari Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya; sebagai ……………………….……….... Penggugat- 2; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Drs. Frans Sisu Wuwur, SH, MA, Videlis Mustahir, SH, dan Sy. M. Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, SH., MH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Reclassering Indonesia; Beralamat Kantor: di Jalan Nawawi Hasan Nomor: 562 Jeruju Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/S.HI.1/BH-RI/I/2021 Tanggal 9 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai ........ PARA PENGGUGAT ; L a w a n PT. BINA SILVA NUSA (Perkebunan) yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Komplek Villa Ceria Lestari No.1 Kabupaten Kubu raya; yang diwakili oleh Ateng Surya Sanjaya selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso, SH, Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Adisucipto No. 309 kode pos 78124 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;
305 — 66
  • (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Chin Tee Kheng Diwakili Oleh : ROOS NELLY SH MH
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
  • Dharma Prisai Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian(Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (Governing Law) dari SuratPerjanjian tersebut berbunyi : This agreement shall be govemed by andcostrued in accordance with the laws in force in MALAYSIA from time to timeand the parties agree to submit to the jurisdiction of the courts of MALAYSIAand all courts of appeal thereform yang artinya kurang lebih adalahPerjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlakudi MALAYSIA dari waktu
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 483/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penggugat : GUNAWAN PRAYOGO
Terbanding/Tergugat I : PT BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
47 — 32
  • Dalam sistem Hukum EropaKontinental tidak menganut Asas Preseden atau The Binding Force ofPreceden. Asas Preseden ini dianut oleh sistem peradilan AngloSaxon (Common Law System);Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", halaman 113, menyatakan :"Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalamsistem hukum AngloSaxon atau common law system.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat: HARDI AHMAD Tergugat: PT. MAP SURVEILLANCES
120 — 55
  • ;Bahwa dengan maksud efesiensi perusahaan yang dilakukan olehTergugat melalui Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebutmaka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebutharus didasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangundangKetenagakerjaan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat ( 3 ) menjelaskan Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 ( dua ) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa ( force
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 15-08-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 —
89 — 24
  • Penyelesaian Perselisihan) yangtercantum didalam Perjanjian Kerjasama Usaha Pengolahan Hasil HutanKayu antara Tergugat dengan Penggugat yang disahkan Notaris PalangkaRaya ELLYS NATHALINA, S.H, M.H Nomor 2.295/L/EN/2013 tertanggal 06Maret 2013, namun dikarenakan Lokasi Industri Penggergajian Kayu(sawmill) atas nama Penggugat melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Juncto Peraturan PemerintahNomor 61 tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dimanakejadian ini termasuk Force
    Majeure, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat(1) khusus klausul perubahan Peraturan Pemerintah sehingga tidaklahtepat Tergugat dapat dikatakan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata ;Bahwa gugatan Penggugat pada poin 24 didalilkan oleh Tergugat sebagaiberikut : Legalitas yang dimiliki Penggugat tidak ada kaitannya denganpersetujuan dan atau Pengesahan RKT Tahun 2012, RKT Tahun 2013, danRKT Tahun 2014 atas nama Tergugat , karena persyaratan untukmendapatkan persetujuan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN
Register : 02-03-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 56/Pid.B/2016/PN Tbk
Tanggal 25 Mei 2016 —
52 — 36
  • Singapura;Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober2015 sekitar pukul 04.30 wib di perairan perbatasan IndonesiaSingapura atau pada posisi 019 0650U103 2300 T;Bahwa Saksi bertugas di Puskodal Guskamla Armabar dibagian Ur.Ploter II di Batam;Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.31wib, ILO (Indonesia Leason Officer) Singapura menerima laporandari MSTF (Maritime Security Task Force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 265/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : ENDANG SENDJAJA
Terbanding/Tergugat : Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
108 — 73
  • Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagaisuatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kKewajiban untukbertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegaraan;Lebih lanjut di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda,asas itikad baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsisebagaimana dijelaskan berikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEIERSDORF INDONESIA
89 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Beiersdorf AG memiliki penyertaan modal langsung padaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebesar 80% sehingga antara Beiersdorf AG dan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) memilikihubungan istimewa;Bahwa transaksi antara pihakpihak yang sifatnya independenatau bebas adalah transaksi antara pihakpihak yang tidakmemiliki hubungan istimewa dan dilakukan berdasarkankekuatan pasar (market force) yaitu berdasarkan permintaandan penawaran (supply and demand).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — PARTAP SINGH VS BUPATI PURWAKARTA
86 — 48
  • keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentiansebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ;c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : yang dimaksud dengan tindakan kahar (force