Ditemukan 4513 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : italak itsbah istilah islah itlay itlah ishlah itenas isilah itulah iitelah intelah ivtelah ielah
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
180 — 59
  • (Vide Bukti P3);55 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 pihak Mabes Polri Unit I Direktorat Kamtrannas sebagai Turut Tergugat Itelah melakukan penggerebekan terhadap kamar 296 Hotel Sultan atas dugaan adanya tindak pidana perjudian yangdilakukan oleh beberapa orang dan kemudian telah melakukan penahanan atas orangorang yang tertangkap tanganmelakukan tindakan perjudian didalam kamar tersebut;6 Bahwa atas dasar penggerebekan dan penahanan pada poin no. 5, pada tanggal 28 Oktober 2008 pihak TurutTergugat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 812/PID.B/2010/PN. SMDA
Tanggal 16 Februari 2011 — IR. H. FUADSYAH, M.Si
115 — 21
  • Inhutani Itelah melepaskan haknya terhadap areal yang masuk kawasanKBNK dan tidak menyatakan lagi sebagai aset atau kekayaanperusahaan (eks HPH PT. Inhutani I) ;Menimbang, bahwa keterangan saksi Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
422 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;e Bahwa dengan demikian, karena dalam putusannya itu hanyamempertimbangkan dakwaan Kesatu, tanpa memeriksa kembali dakwaanKedua baik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapannyahukumnya maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP putusan judex facti Tk. IIharus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoendegemotiveera);Bahwa judex facti Tk.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 7/PdtSus - Gugatan Lain-lain/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 11 Nopember 2015 — PT.BTMU - BRI FINANCE >< PT.Visindo Artaprinting, Dkk
338 — 115
  • segala akibat hukumnya dan memerintahkan TurutTergugatI untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesanterhadap harta pailit Tergugat I dalam pailif).Bahwa Turut TergugatI telah menerima dokumendokumen yangditagihkan (piutangpiutang ) disertai dengan surat bukti (invoice) atausalinannya dari Penggugat dan atas penyerahan tersebut, TurutTergugatI telah membuat tanda terima kepada Penggugat;30) 22222 nnonane nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enna Bahwa Turut Tergugat Itelah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-03-2010 — Putus : 29-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 29 September 2010 — -HJ. ANNI ROHANI Binti NURJALI -I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN -II. TONI WIJAYA
80 — 29
  • telah beralih kepada Hadi Surya Atmajayang ibuat di depan dan disaksikan oleh KepalaKantor Pertanahan,Majelis Hakim berpendapat dinilai dari aspek prosedurpenerbitannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketaberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1843 Tahun 2002tanggal 13 Februari 2002 luas 6. 998 M2 atas nama HadiSurya Atmaja, terletak di Jalan Syarifuddin Yoes,Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan KotaBalikpapan sesuai Surat ukur Nomor 105/Sepinggan/02tanggal 12 Februari 2002 =itelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1902 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. BINANGAN INTIADITYA GRAFISINDO, dkk. vs IR. H. SUDARYONO (Selaku Direktur Utama Non Aktif PT, BINANGUN INTIDITYA GRAFISINDO, dk. ;
79 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tuntutan gaji pokok dan tunjangan jabatan, tunjangankesehatan dan tunjangan perumahan sesungguhnya merupakan kewenangan absolutPengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;D Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut deviden, sesungguhnya devidenmana yang dituntut oleh Penggugat sementara uang yang ada di tubuh Tergugat Itelah
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Wanprestasi
Register : 28-01-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mme
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
KUNGRADUS TERISNO, (Dirut PT.TIGA PUTRA SEJATI MANDIRI)
Tergugat:
1.WEMPY LAY,S.ST.M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018
2.THOBIAS RESSIE,ST Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Satuan Kerja NVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019
3.Ir.SUHARTINI A.WELLO.M.SI Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2018
4.YUBLINA D.BUNGA,ST.,MT. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2019
200 — 79
  • masingmasing pihak tidak berada dalam pengampuan dan sudah dewasa serta sehatpikirannya, telah adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatuperjanjian, dimana objek tersebut adalah paket pelaksanaan PembangunanRumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) di KabupatenSikka Tahun Anggaran 2018dan yang terakhir telah memenuhi syarat adanyakausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan UndangUndang maupunasas kepatutan, dimana perjanjian yang dibuat antara Penggugat denganTergugat Itelah
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata Tanah
Putus : 15-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 11/Pdt.G/2014/PN-BKY
Tanggal 15 Desember 2014 — Perdata - PT. PATIWARE sebagai PENGGUGAT LAWAN - 1. DJONG SUMANTRI sebagai TERGUGAT - 2. PT. PATIWARE PERINTIS MAKMUR sebagai TERGUGAT I - 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG sebagai TURUT TERGUGAT II
139 — 382
  • Patiware, sedangkan menurut versi Tergugat bahwa jalan itu sudah lama adadan disebut Jalan Lasin;e Bahwa sepanjang sisi Timur dari tanah objek perkara diantara Blok H dan Blok Itelah ada jalan kebun yang sudah bisa dilintasi mobil atau truk yang dibuat oleh PT.Patiware, sedangkan menurut versi Tergugat bahwa jalan itu sudah lama ada dandisebut Jalan Simbong;e Bahwa sepanjang sisi Selatan dari tanah objek perkara diantara Blok H65 danBlok H71 sudah ada jalan kebun yang dibuat oleh PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-05-2014 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 246/Pdt.G/2014/PN.BDG.,.
Tanggal 18 Juni 2015 — Ny. SITI HADIJAH, dkk LAWAN ABDUL RAHMAN, SH, dkk
145 — 60
  • Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Isi Putusan No40PDTEKS2012/PUT/PN Bdg Jo No 84/PDT/2009/PT.Bdg Jo tentangEksekusi sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan DayangSumbi No 2 Bandung Lebak Siliwangi, kKecamatan Coblong KotaBandung dibeii tanda P 14;Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannyaTergugat Itelah mengajukan buktibukti surat yang telah diberi meteraisecukupnyasebagai berikut:1.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 12-04-2011 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 69/PDT.G/2010/PN.PTK
Tanggal 12 April 2011 — HAPSA A. THALIB Binti TALIBE’, DKK M E L A W A N SALAM, DKK
83 — 29
  • PENGGUGAT ITELAH MENINGGAL DUNIA PADA SAAT DILAKUKAN PERJANJIANJUAL BELI NOMOR 006/L56/K.2.B.B.
Pengadilan PN PALEMBANG
Upload : 14-12-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
64 — 27
  • Sentika Consulindo pada Kontrak yangdibuat Terdakwa II dan berdasarkan Kontrak tersebut Pendahuluan dokumen amdal telahdibuat oleh Terdakwa II dan Kerangka Acuan amdal, RPL, RKL serta Summarry amdaldibuat oleh Terdakwa I dengan cara meniru dokumen amdal Provinsi lain, dan Terdakwa Itelah pula memasukkan 9 (sembilan) nama ahli di dalam dokumen amdal pada hal ahlitersebut tidak dilibatkan, dan terhadap dokumen amdal tidak pula dibawa pada tim penilaikomisi amdal sehingga tidak ada surat izin lingkungan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 14-02-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Cbi
Tanggal 14 Februari 2017 — * Perdata - Ir. ABDUL WAHAB ASJARI X RAINOLD Bin RAINIR, Dkk
104 — 80
  • Itelah menjalankan kewajiban hukum PENGGUGAT REKONPENS! untukmengecek terlebih dahulu keabsahan dokumen kepemilkan hak garapTERGUGATI ke instansi terkait, termasuk ke Kantor Desa Bojongkoneng,yang mana atas pengecekan tersebut, PENGGUGAT REKONPENSImemperoleh fakta hukum bahwa TERGUGATI demi hukum memiliki hakgarap atas tanah garapan negara pada blok 27 Kp. Cikeas DesaBojongkoneng, seluas 7.969 M?
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 27-03-2013 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 289/PDT.G/2011/PN.MKS
Tanggal 27 Maret 2013 —
45 — 8
  • pinjam pakai oleh karena itu Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan olehPenggugat kepada Tergugat II adalah keliru dan salah alamat; Tergugat II memanfaatkanobjek sengketa sejak tahun 2005 hingga saat ini sehingga sangat tidak logis dan tidak rasionalpermintaan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II;Penggugat telahmengakui sendiri keberadaan Tergugat I pada objek sengketa sejak tahun 1968 sebagaimanadikemukakan dalam Posita Gugatan, jika pengakuan Penggugat itu benar berarti Tergugat Itelah
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 02-03-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN MALANG Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 23 Oktober 2017 — Penggugat:
Ruchan
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang
2.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
138 — 35
  • berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :171/G/2012/PTUN.SBY tanggal 5 Juni 2013, yang mana secara materiil dapat diketahuibahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, Nomor : KEP4199/WBC.11/KPP.MC.01/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Penetapan TarifPutusan Nomor : 50/Pdt.G/2017/PN.Mlg Halaman 101 dari 117 halamanCukai Hasil Tembakau atas nama PAKIS MAS, PR yang diterbitkan oleh TERGUGAT Itelah
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Psb
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
134 — 96
  • Calon Nasabah perusahaandengan Bank; dan10) informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabahlebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkanoleh ketentuan dan peraturan perundangundanganlainnya yang terkait.Bahwa kesesuaian kelengkapan administrasi dokumenTERGUGAT I, sudah cukup untuk dapat dijadikan pedoman bagiTURUT TERGUGAT IV untuk melakukan persetujuan kreditkarena telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/2012, maka demihukumpemberiankredit yang dilakukanoleh TURUTTERGUGAT IV kepada TERGUGAT Itelah
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2013 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Tdn
Tanggal 14 Agustus 2014 — NG ENG HO lawan 1. PT. TIMAH (PERSERO) Tbk 2. CV. KELUARGA MULYA MANDIRI 3. DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR 4. BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
168 — 102
  • semua peraturan perundangan yang berlakudalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara sadar mengetahui bahwa belum adapenyelesaian yang baik terkait dengan permasalahan tumpang tindih lahan antaraPenggugat dengan Tergugat I, akan tetapi pada tanggal 7 November 2011,Tergugat I kemudian tanpa alas hak telah melakukan perbuatan melawanhukum yakni dengan memasuki dan merusak perkebunan kelapa sawit milikPenggugat dengan cara mematok areal/lahan milik Penggugat dan Tergugat Itelah
    dengan permohonanpenambangan oleh Tergugat II (vide Bukti P55) tersebut padahal baik Tergugat Idan Tergugat II secara sadar mengetahui lahan tersebut telah direkomendasikankepada Penggugat dan terdapat tanaman kelapa sawit milik Penggugat yang masihdalam proses tumbuh maupun siap panen, maka telah terang dan jelas Tergugat Idan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan sengajamelanggar hak Penggugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka terang dan jelas bahwa Tergugat Itelah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2006 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 899 / Pid.B / 2006 / PN.Jkt.Ut.
Tanggal 10 Oktober 2006 — SUMANTRI dkk
206 — 80
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa Itelah mengajukan Eksepsi dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2006 yang dibacakan dalampersidangan hari Rabu tanggal 14 Juni 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Error In PersonaDalam Surat Dakwaan halaman 3 point 6 menjelaskan bahwa sebelum beras impor tiba,pihak importir menemui Pejabat pada Kantor Pusat Bea dan Cukai yaitu antara lain :AMUHAMAD ZEIN ( Kasudit Aneka Cukai saat itu) dan Sofyan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 22 April 2013 — SUGITO SAIDAN Bin SAIDAN dkk
73 — 24
  • WiratamaEngineering, Surat atau berkasberkas untuk pengajuan termijn 95% atas PekerjaanPembangunan Pasar Tradisional di Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, sertaSurat atau berkasberkas untuk pengajuan termijn 5% atas Pekerjaan PembangunanPasar Tradisional di Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya dan karena Terdakwa Itelah mempercayai penuh untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisionaldi Desa Rasau Jaya I sampai selesai kepada Terdakwa II maka bundel yang berisiberkasberkas tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
449 — 868 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 130 PK/Pid.Sus/2013d72diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2010 dan tidak lebih dari14 (empat belas) hari kemudian Kontra Memori K itelah diserahkanTermohon Kasasi/Pemohon PK pada tanggal 15 Maret 2010; Bahwa Judex Juris Majelis Hakim Kasasi dalam putusan kasasi aquo ternyatatidak memeriksaKontra Memori KasasidariTermohon Kasasi/Pemohon PK.Judex Juris mendasari putusanaguo hanya berdasarkan alasanalasan sepihakyang termuat dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum saja.
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
277 — 53
  • Surat perihal: Sanksi Katagori Merah, No Surat 1315/EP0600/2018S0,tanggal 04 Desember 2018;Surat tersebut diatas adalah upaya semenamena dan main hakim sendiritanpa mencari solusi yang terbaik dan tidak ada itikad tidak baik dariTERGUGAT I, dan TERGUGAT Itelah melakukan pemutusan sepihak danmenerapkan sanksi sepihak pula, ironisnya lagi TERGUGAT Itelahmengabaikan itikad baik dari PENGGUGAT yaitu:1).