Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secaraindividu, kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyaikategori kelompok berkembang atau siap sebelum dilakukanpenyaluran dana berkasberkas pinjaman harus dilampiridengan : Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulankelompok (proposal), Evaluasi kelengkapan dokumen olehUPK, hasil verifikasi, keputusan pendanaan yang ditandatangaioleh tim pendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKADdan dilaporkan kepada camat/PJOK, surat persetujuanpinjaman dan

Catatan Sipil, Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Cirebon Nomor : 2799/2009 tanggal 29 Juli 2009)untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam09.00 Wib saksi Viona Aurel Xaviere Binti Paulus sedang berada dikelaskemudian datang saksi Rattu Nadda Zafira Pramana Binti Roeslan yangmengatakan bahwa saksi Viona dan saksi Nadda dipanggil oleh Terdakwa(Guru PJOK

Foto copy peraturan OJK no. 1/PJOK.07/2013 tentang perlindungankonsumen sektor jasa keuangan, diberi tanda TIII4;5. Foto copy surat no. 001/kesanggupan membayar/X/2018 tanggal 20 oktober2018, diberi tanda TIII5 ;6. Foto copy surat no.

Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah diberitahu olehPemerintah Kabupaten Lamandau akan menerima Alokasi dana desa (ADD),kemudian terdakwa selaku Kepala Desa (berdasarkan Keputusan bupatiLamandau nomor: 140/64/PEM tanggal 01 Desember 2009 menjabatsebagai kepala desa Liku selama periode 2009 sampai 2015) melakukanKoordinasi Pemerintahan Desa dengan menunjuk saksi BONO Anak dariJANYAK sebagai bendaharawan Desa dan saksi JONI anak dari JUNGANsebagai Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Sentosa dibayar sebesar Rp14.880.000,00 (empat belas jutadelapan ratus delapan puluh ribu rupiah) Bahwa mekanisme pengeluaran uang yaitu saksi membuat Notapertimbangan di tujukan kepada kepala desa setelah itu Kadesmemberikan disposisi yang mana disposisi tersebut di tujukan kepadabendahara desa dan didalam disposisi tersebut menyatakan bahwa danatersebut dicairkan dan adanya paraf kades, setelah kwitansi NCR, danadanya kwitansi dari bendahara desa dan yang menandatangani dalamNCR adalah kades, PJOK

merkanisme pengeluaran uang ADD Terdakwa berperan dalammengeluarkan uang setiap uang akan dikeluarkan Terdakwa membuatdisposisi yang mana disposisi tersebut Terdakwa tulis sepakat dibayarkandan ada paraf atau tanda tangan Terdakwa.Bahwa Terdakwa membuat disposisi yang mana dalam disposisi tersebutbertuliskan sepakat dibayarkan dan ada paraf atau tanda tangan Terdakwapada lembaran Nota pertimbangan yang mana nota pertimbangan tersebutdibuat oleh seketaris desa atau penanggung jawab operasional kegiatan(PJOK

pengunaan alokasi dana desa kepada bupati, pengelolaan alokasidana desa, dan menjalankan pemerintahan desa;Menimbang, bahwa berawal pada sekitar tahun 2010 Desa LikuKecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengahakan menerima Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian Terdakwa selaku KepalaDesa melakukan Koordinasi Pemerintahan Desa dengan menunjuk saksi BONOAnak dari JANGAK sebagai Bendaharawan Desa dan Saksi JONI anak dariJUNGAN sebagai Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Ervan.Bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan denganmenghubungkan ketentuan pasal 29 Peraturan Otoritas JasaKeuangan (POJK) Nomor : 35/PJOK.05/2018 bahwa penarikankendaaan milik penggugat oleh tergugat tidak bertentangan denganhukum karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yangberlaku sehingga tindakan tergugat bukan merupakan perbuatanHalaman 18 dari 42 halaman Putusan NOMOR 50/PDT/2020/PT KDImelawan hukum, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yangsangat tidak mendasar dan

Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) dan Berita AcaraPenggunaan Dana (BAPD) yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa Sahabudin Belsigaway alias Udin selaku Ketua UPK Kecamatan, Terdakwall Amandus Ohoiwutun alias Nandy selaku Fasilitator Kecamatan, Terdakwalll Yosias Parinussa alias Yos selaku Fasilitator Teknik dan TesmanMoksenselaku wakil masyarakat/ketua Musyawarah Antar Desa (MAD)Kecamatan Aru Utara ;Bahwa Surat Pengusulan Pencairan Dana berserta lampirannya tersebutselanjutnya disampaikan oleh PJOK

Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) dan Berita AcaraPenggunaan Dana (BAPD) yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa Sahabudin Belsigaway alias Udin selaku Ketua UPK Kecamatan, Terdakwall Amandus Ohoiwutun alias Nandy selaku Fasilitator Kecamatan, Terdakwalll Yosias Parinussa alias Yos selaku Fasilitator Teknik dan Tesman Moksenselaku wakil masyarakat / ketua Musyawarah Antar Desa (MAD) KecamatanAru Utara.Bahwa Surat Pengusulan Pencairan Dana berserta lampirannya tersebutselanjutnya disampaikan oleh PJOK

PNPMMP), namun bertentangan dengan Uraian Tugasdan Fungsi yang tertera dalam Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :Huruf a :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Huruf c :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Huruf d : Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

tertera di Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :halaman 72 dari 109 halamanNomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJMHuruf a :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Huruf c :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Huruf d : Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

Hukum, namundalam posita gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka29 pada halaman 1 sampai dengan halaman 12, Penggugattidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum apaserta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telahdilanggar oleh Tergugat, Penggugat hanya menyebutkanketentuan isi dari Pasal 1865 Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun1998, Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014,Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK

adalah kabur (obscuur libel) yaituPenggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum, namun dalam posita Penggugat tidak mampumenguraikan perbuatan melawan hukum apa serta peraturanhukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggar olehTergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dariPasal 1365 Jo 1867 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UUNo.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998, Pasal 10Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014, Pasal 25 danPasal 29 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK

PNPMMP), namun bertentangan dengan Uraian Tugasdan Fungsi yang tertera dalam Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :Hurufa : Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP).Hurufd :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir keTingkat Kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh penerima/TPK dengan PjOK

yang tertera di Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :Huruf a : Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP).halaman 68 dari 101 halamanNomor : 14/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJMHurufd :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir keTingkat Kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh penerima/TPK dengan PjOK

Bank Mandiri atas nama RIFAN ADAM PRATAMA nomor rekening 156-00-1408191;

Nomor5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umumdan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 TentangPenerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sehingga Tergugat telahgagal dalam melindungi dana milik Penggugat yang ada pada Tergugat,dan karenanya perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengankewajiban Tergugat berdasarkan: Pasal 37 B ayat (1), Pasal 29 ayat (2)dan ayat (3) UU Perbankan, serta Pasal 30 ayat (1) huruf (a) dan (b) danOtoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pjok

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yangdisimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terusmenjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan masyarakatpadanya;Dan sebagai konsekuensi dari hubungan kepercayaan tersebut makaBank wajib untuk menjamin dana nasabah sebagaimana diatur dalamPasal 37 B ayat (1) JU PERBANKAN yang menyatakan :Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan padabank yang bersangkutan;Serta Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/PJOK

Tindakan Tergugat tersebutbertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan Pasal 27 yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuanganwajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo danminutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban konsumen secaraakurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai denganperjanjian dengan konsumen serta Ketentuan yang diatur dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Nurliani, PJOK (Alm) Hj. Andi Madiang,S.Sos, Fasilitator Kecamatan 2011 sdr. Muh. Ilyas dan 2012 sar.Masud, Fasilitator Teknik sdri. Hj. Mukarramah, Fasilitator Kabupatensdr. Rusli, Fasilitator Keuangan sdr. Arman Muhammadiyah,Fasilitator Teknik Kabupaten sdri.

Untukkegiatan fisik yang akan dilaksanakan dengan membuat proposalyang dilampiri RAB kegiatan, selanjutnya proposal diajukan di MADyang dibicarakan bersama PJOK, BKAD, dan UPK. Selanjutnyaproposal yang diajukan dibuatkan skala prioritas oleh karena tidaksemua Desa bisa mendapatkan dana PNPM mengingat dana PNPMtidak bisa mencukupi seluruh proposal dari desa kemudian hasil rapatMusyawarah Antar Desa (MAD) dibuatkan Surat Penetapan CamatHIm 39 Putusan Nomor 10 /Pid.Sus/Tpk/2016/PN.

JokoHartono atau telah tersebut dalam Pemeriksaan akan Pembentukan ProdukReksadana yang dilakukan sebagaimana oleh namanama yang telah tersebutdengan hasil Pemeriksaan telah bertentangan dengan Peraturan danPerundangundangan yang berlaku khususnya yaitu: Pasal 6 ayat (4), Peraturan OJK No.71/PJOK.05/2016, tanggal 28Desember 2016 Tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi danPerusahaan Re asuransi dengan ketentuan:a. Reksadana yang dilakukan melalui Penawaran Umum,b.

Joko Hartono atau teiah tersebut dalam Pemeriksaan akanPembentukan Produk Reksadana yang dilakukan sebagaimana olehnamanama yang teiah tersebut dengan hasil Pemeriksaan teiahbertentangan dengan Peraturan dan Perundangundangan yangberlaku khususnya yaitu : Pasal 6 ayat (4), Peraturan OJK No.71/PJOK.05/2016, tanggal 28Desember 2016 Tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi danPerusahaan Re asuransi dengan ketentuan,:a. Reksadana yang dilakukan melalui Penawaran Umum,b.

motivasi terhadap kelompokpeminjam yang terkendala kredit macet terkait program SimpanPinjam Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan KecamatanTombariri ;Bahwa setelah dibentuk Tim melakukan pengecekan ke desadesauntuk merekap kredit simpan pinjam yang macet ;Bahwa Tim menemukan ada beberapa kwitansi yang sudahmelakukan penyetoran kepada UPK ;Bahwa dari 18 desa ada 17 desa yang bermasalah ;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan selama 2 bulan ;Bahwa tim melakukan audit, tetapi selain itu yang melakukanaudit adalah PJOK

Tindakan Tergugat tersebutbertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan Pasal 27 yang menyebutkan Pelaku Usaha JasaKeuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentangposisi saldo dan minutasi simpanan, dana, aset, atau kewajibankonsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau saranasesual dengan perjanjian dengan konsumen serta Ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan

Hukum, namun dalam posita gugatannya dari angka1 sampai dengan angka 29 pada halaman 1 sampai dengan halaman 12,Penggugat tidak mampu menguraikan perobuatan melawan hukum apaserta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggar olehTergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal 1365Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 JoUU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK

adalah kabur (obscuur libel) yaitu Penggugattelah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalamposita Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukumapa serta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggaroleh Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal1365 Jo 1867 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun1992 Jo UU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV/2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK

Edwin Candra Koko (fotokopi) ;

Tugasdan tanggungjawab Camat sesuai butir 5.2.1.1 huruf g menyebutkanbahwa tugas dan tanggung jawab Camat adalah melayani urusanadministratif, antara lain: menandatangani surat penetapan tim verifikasi,usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), SuratPenetapan Camat (SPC), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan(SP2K) yang dibuat oleh ketua TPK dan Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PjOK).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal

Tugas dan tanggungjawab Camat sesuai butir5.2.1.1 huruf g menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Camatadalah melayani urusan administratif, antara lain: menandatanganisurat penetapan tim verifikasi, usulan kegiatan, Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC), dan SuratPernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua TPKdan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 UndangUndang

Tugas dan tanggungjawab Camatsesuai butir 5.2.1.1 huruf g menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawabCamat adalah melayani urusan administratif, antara lain: menandatangani suratpenetapan tim verifikasi, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC), dan Surat Pernyataan PenyelesaianKegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua TPK dan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PjOK).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18UndangUndang

Hermanus, di depan persidangan dan di bawah sumpah saksi menerangkan halhalVsyang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan berita acara, membenarkandan menandatangani berita acara tersebut;Bahwa saksi pegawai negeri sipil pada Kantor kecamatan belitang Hilir danmenjabat sebagai kepala Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa dan dalamkegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM MPd) adalah sebagai penanggungjawab Operasional kegiatan (PJOK

saksisaksi, alat bukti surat, keterangandan pendapat ahlli, keterangan terdakwa serta barang bukti, telah diperolehfaktafakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa : Pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2013 Kabupaten Marosmelakukan penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPMMP) di Desa Tompobulu;Halaman 61 dari 102 halaman perakara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks.Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ditunjuklah Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK

menetapkankelompok Penerima;Proses pengembalian/pembayaran dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) yaitu anggota kelompokmembayar angsuran pinjaman ke pengurus kelompok(ketua/oendahara/sekretaris, tergantung siapa yang ditunjuk/disepakati untukmenerima pengembalian) dengan membuat kuitansi pembayaran selama 10(sepuluh) bulan angsuran, selanjutnya pengurus menyetor ke bendaharaUPK dan oleh UPK dicatat dan selanjutnya di setorkan ke rekening SPP;Berdasarkan laporan PJOK

Hukum, namun dalam posita gugatannya dari angka1 sampai dengan angka 29 pada halaman 1 sampai dengan halaman 12,Penggugat tidak mampu menguraikan perobuatan melawan hukum apaserta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggar olehTergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal 1365Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 JoUU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK

adalah kabur (obscuur libel) yaitu Penggugattelah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalamposita Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukumapa serta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggaroleh Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal1365 Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun1992 Jo UU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV/2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK