Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-05-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2021/PTUN.TPI Tanggal 16 Agustus 2021 — PT. KIAT MAKMUR (Sebagai Penggugat)
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (Sebagai Tergugat)
PT. PERMATA INTI SELARAS (Intervensi)
303 — 248
303 — 248
TPI10.11.Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID19), dimana Covid19 secara hukumdikategorikan sebagai keadaanmemaksa (force majeure) yaitupenundaan kewajiban membangun yang sifatnya sementara, berlakusampai keadaan halangan pulih kembali;Oleh karena objek sengketa diterbitkan tanpa melalui adanya suratperingatan dan dilakukan pada saat bencana yang sifatnya overmachtmakaterbukti penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturanperundangundangan
Register : 25-07-2012 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI Tanggal 24 September 2013 — - SOFYAN, SKM (Terdakwa)
- HENDRY YULIANTO, SH.MH
120 — 24
120 — 24
Hal senada juga disampaikan oleh AhliJhon Andariasta Barus, SE di muka persidangan ini, yang menerangkan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 addendum dalam kontrak dimungkinkanapabila barang yang dimaksud sudah tidak berproduksi lagi, atau terjadinya suatukeadaan force majeure. Dalam kontrak lumpsum tidak diperkenankan adanyatambah kurang atas pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam kontrak,Hal89 dari 104 Pts. No.27/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.
Register : 11-05-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/G/20111/PHI.Smda Tanggal 20 September 2011 — 1. ANDREAS NANDUS
2. DANIEL HADI PURWANTO
3. HERMIN
lawan
PT. SURYA LANGGENG PERKASA
146 — 34
146 — 34
Sdr.Andreas Nandus Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) danSdr.Daniel Hadi Purwanto Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah), sedangkan Sdri.Hermin THR tahun 2010 sudah diberikan olehTergugat ;21.Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 164 :Ayat 3 : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Register : 15-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Sgm Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk.
Register : 26-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
358 — 301
358 — 301
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 hari kerja sejak pembayarantanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masa jaminanmaka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepada ahliwaris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Jangka waktu pembayaran tunaikeras adalah 14 hari kerja sejak pembayaran tanda unit jadi danapabila meninggal dunia pada masa jaminan maka seluruh hak dankewajiban akan dibicarakan kepada ahli waris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Mayjeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia..
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 (empat belas) hari kerja sejakpembayaran tanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masajaminan maka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepadaahli waris yang ditunjuk.Hal 93 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel6.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasi baikyang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihak dalamperjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata
Royal PremierInternasional, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian,ketentuan khusus kerjasama, force majeur, pengalihan hak dankewajiban serta penyelesaian perselisihan dan wanprestasi.Hal 111 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :649/1.1824.1/12 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 6, tanggal 12September 2011 di notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH PT.Royal Premier Internasional bergerak di bidang perdagangan
Register : 16-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Bjn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak istri, Karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya
Register : 14-10-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 28
128 — 28
Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa terlebin lagi Penggugat tidak melakukan pembayaran angsurantersebut kepada Tergugat terjadi bukan karena keadaan memaksa(overmacht atau force
Register : 30-06-2011 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN JEMBER Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.Jr Tanggal 1 Mei 2012 — LASMINAH,
Melawan
BAMBANG SUSILO, dkk
107 — 8
107 — 8
UU Nomor50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UUNomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dandikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor: 1398 K/Pdt/2009, tanggal 07 Juli 2010 (demiterciptanya kepastian hukum, walaupun systemperadilan di Indonesia tidak menganut asas thebinding force of precedent/ stare decisise), oleh karenapara pihak dalam perkara a quo beragama Islam dangugatan Penggugat dalam surat gugatannyadinyatakan secara tegas perihal : Gugatan tentangWaris, maka Pengadilan
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2013 Tanggal 18 Juli 2013 — I. PT.NINDYA KARYA (Persero), II. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq. MAJELIS ARBITER PEMERIKSA PERKARA dan PT. TRANFOCUS, diwakili MARIA CICILLIA PURWANTI bertindak dalam kapasitas selaku Direktur PT.TRANFOCUS
418 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
418 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari keterangan ahli yang telahdikutip oleh Termohon didalam pertimbangan hukum putusannyatersebut jelas disebutkan: Dalam perjanjian asuransi transportrasi,apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pengangkut,kecuali kerugian itu diluar batas atau diluar kemampuan pengangkut,yang disebabkan karena keadaan force majeur atau tanggungjawabpengangkut sudah diserahkan kepada penanggung karena sudah adaperjanjian asuransi.
Register : 08-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 18 April 2018 — LEO SUTANTO CS >< PT.RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
209 — 286
209 — 286
Put.No. 107/PDT/2018/PT.DKI14.15.16.17.yang sah untuk tidak melaksanakan suatu kewajibannya, atau adanyafaktor keadaan kahar (force majeure);MOHON PERHATIAN Yang Mulia Majelis Hakim, Terlawan dalamgugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya surat somasi kepadaPelawan.
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/PID.SUS/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ; Ir. HARI EDI YOEWONO
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
which did not constitute a criminal offenceunder national or international law at the time when it wascommitted (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidanamenurut hukum nasional atau hukum intermnasional, pada saatperbuatan itu dilakukan) ;5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang InternationalCriminal Court ( ICC ) National Personal NonRetroaktif ;e No person shall be criminally responsible under this statue forconduct prior to the entry the force
Putus : 28-05-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kab.Bengkalis VS 1. IRWAN, DKK
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakberoperasional lagi sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Sudandridengan demikian akibat hukum terhadap Para Penggugat adalah berdasarkanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;e Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 26-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Lbh Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 186
119 — 186
menegaskan bahwa Tidak adapenggantain biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Margin jika dalamkeadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur dan/atau nasabah terhalang untuk memberikan atauberbuat sesuatu yang di wajibkan , atau melaksanakan sesuatuperbuatan yang terlarang baginya,g) Halhal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, haltersebut bukan termasuk kategori dalam Wan prestasi melainkantermasuk dalam kategori force
Upload : 13-04-2017
Putusan PN KUDUS Nomor r56/Pdt.G/2016/PNKds. Wasi Susanti melawan BTPN
46 — 14
46 — 14
Asas ini menjadi dasar hukuminternasioonal karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi wina 1969 yangmenyatakan bahwa EVERY TREATY IN FORCE IN BINDING UPON THEPARTIES TO IT AND MUST BE PERFOMED BY THEM IN GOOD FAITH(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik);Halaman 49 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2016/PN KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TLIA, THB, THC, THID, TllEmengenai Perjanjian Kredit antara PT.
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
keadilan restorative ini,pemidanaan ditempatkan sebagai Ultimum Remedium The Last Resort yangdigunakan apabila sanksisanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakankepada pelaku;Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasipentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkankeadilannya (victim justice), pelaku terhindar dari stigma atau label negatifsebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf ataskesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (force
Register : 27-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Tlk Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
255 — 139
255 — 139
yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihakkehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatyang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
Mr. LIN NAN KUE
Tergugat:
1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH
2.SUGENG NUGROHO
3.RUDY GUNAWAN
477 — 114
477 — 114
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which shall continue in Full Force
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG Tanggal 26 Juli 2017 — NARMAN SULAIMAN
M E L A W A N
PT DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA
48 — 12
48 — 12
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuksemeniara waktu;47.Bahwa Pasal 164 ayat (3) undang undang nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksudkan dalamPutusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 19/PUUIX/2011menyatakan bahwa (3)Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force