Ditemukan 496 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 50476 50756 50767 50786 54076 50176 5046 5026 506 576
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5440 — 3573
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
    Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HENDRI KURNIAWAN
26 — 12
  • 1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;
  • 1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;
  • 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

    • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ayu Fitri Indra Sari ;

    Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
161 — 20
  • Bahwa, bagian Konsideran Menimbang huruf a, Pasal 1 butir ke1, Pasal 10Ayat (1), dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangHalaman 5 dari 58 Putusan Nomor 37/Padt.G/2018/PN KIkKekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076,berbunyi :bahwa kekuasaan kehakiman menurut UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yangdilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pid.sus/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — ADAM HERE WILA. S.Sos
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kwitansi Nomor BKU : 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember2010;16). SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;17). SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000,18). SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,19). SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,20). SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,21).
    Kwitansi Nomor BKU: 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember 2010;16. SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;17. SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000,18. SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,19. SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,20. SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,21.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2393 — 1535
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105selanjutnya disebut UU Mk), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndangterhadap UUD 1945;3.2 Menimbang
    Republik Indonesia Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Nomor 5076
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 21-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 30
  • peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi.Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN KIk(3) Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaankehakiman diatur dalam undangundang.Bahwa, bagian Konsideran Menimbang huruf a, Pasal 1 butir ke1, Pasal 10Ayat (1), dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 11-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PDT.SUS/2010
SUYATI, DKK.; PT. BARATA WAHANA MAS
77 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 8/1996 12 0 a1 873,231 9 5 14 14,059,019.1032. 4852 SURATI M1 8/8/1996 12 0 21 873,231 9 5 14 14,059,019.1033. 4869 SADIAH M1 9/9/1996 11 11 20 873,231 9 4 13 13,054,803.4534. 4899 NINGSIH M1 181096 11 10 11 873,231 9 4 13 13,054,803.4535. 4974 MARNIMARITA M1 210797 11 1 8 873,231 9 4 13 13,054,803.4536. 5014 YULIANI M1 11/12/1997 10 8 18 873,231 9 4 13 13,054,803.4537. 5035 TITIN M1 240298 10 6 5 873,231 9 4 13 13,054,803.45AMALIYAH38. 5038 IMAH M1 250298 10 6 4 873,231 9 4 13 13,054,803.4539. 5076
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Februari 2016 — Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM; Drs. H. WAHYUDI K. ANWAR, MM., MAP; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
173 — 71
  • 155 UUNomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
AGUSTIAN
30 — 11
  • 1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;
  • 1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;
  • 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

    • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a/n Hendri kurniawan;

    Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 25-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/PILKADA/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — 1. DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM., 2. DRS. H. WAHYUDI K. ANWAR, MM.,MAP VS I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM., II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
165 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal155 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5678)juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1647 — 651
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id66 E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076);5. AMAR PUTUSANMengadili,Menyatakan:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;1.1.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Agustus 2017 — FERIALDY NOERLAN
203 — 576
  • PLIl11 tanggal 9 September 2011 untuk penyeragaman dataspesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : RKS Teknis Semula MenjadiA.Kapasitas 65 TonCabin Double single dan Double/singledouble/single Panjang Boom Min 19 m, 22 m, 24m+3m(full extended)1924 (full extended) Traveling Speed High Speed 14 km/jam, 18 km/jam 14 km/jam, 18 km/jamLow Speed 5 km/jam 5 km/jamLuffing time 21 detik, 32 detik 2132 detikGradeability 1030Hoist speedEmpty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/minRata 50m/min,76 m/min 5076
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
3543 — 2675
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU Mk), Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
    Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
4675 — 2146
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • 2003 Nomor 98, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
265 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 48 P/HUM/2020undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang;Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang tersebut diatur lebihlanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)(selanjutnya disebut UndangUndang Kekuasaan Kehakiman),menyatakan
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum
Register : 13-04-2022 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 24-05-2022
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skh
Tanggal 18 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.YENI ASTUTI, SH
2.AGNES VIRA ARDIAN,SH.MH
Terdakwa:
HISYAM alias HISYAM SUNGKAR Bin Alm IBRAHIM SUNGKAR
130 — 56
  • Hisyam Als Hisyam Sungkar Tertanggal 10 Oktober 2019

    Sebanyak 31 Rool (5007 M) Dan Tertanggal 10 Oktober 2019 Sebanyak 27 Rool (5076 M).

    Dikembalikan kepada saksi SISWANTO ALIAS MONGOL.

Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2957 — 1955
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU Mk), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
    Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
104 — 21
  • dari tindakan kesewenangwenangan yangdilakukan oleh penegak hukum;Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan, karenatidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturanperundangundangan, dalam hal ini peranan hakim untuk menemukanhukum memperoleh tempat yang seluas luasnya sebagaimana amanatUndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 02-03-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — H. SYARIFUDDIN, S.H., M.H
530 — 1340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beserta copynya;2 (dua) rangkap Berita Acara Pengakhiran Penunjukan JasaPengamanan Harta Pailit termasuk bidang tanah SHGB 5512,tanggal 27 April 2011; Dikembalikan kepada Suroso Suhaimi, berupa :1.Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 1/91998Nomor 70, Buku Nomor 5076 1998, tentang Perseroan TerbatasPT. Tannata Cempaka Saputra Nomor 94;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
113 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menjalankan amanat tersebut maka berdasarkan KetentuanPasal 24 A ayat (1) UUD 1945 (vide : Bukti P6) tersebut diatas melaluiKetentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009 (BuktiP7) menuangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung tersebutyang satu diantaranya yaitu:Mahkamah Agung