Ditemukan 486 data
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
653 — 186
Syarat untuk penjatuhan pidanaadalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yangcukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaianyang kentara/besar) ;Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukumlingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalahkesatuan ruang dengan semua benda, daya
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharustetap melakukan mekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaranpajakterutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari..tampak jelas pemerintah telah melaksanakan
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
169 — 88
Syarat untuk penjatuhan pidanaadalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yangcukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaianyang kentara/besar);Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukumlingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwalingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
238 — 165
Syarat untuk penjatuhan pidanaadalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yangcukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaianyang kentara/besar) ;Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukumlingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalahkesatuan ruang dengan semua benda, daya
75 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasipemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan PemerintahNo. 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords)bahwa putusan kasasi MA belum dapat secaralangsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah
257 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan ketentuan UndangUndang Pajak sesuai jalur atau mekanisme yangsebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.
239 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun arti nya.ta a. 1 terang (kelihatan,kedengaran, dsb); jelas sekali; kentara....; 2. Benarbenar ada; adabuktinya; berwujud ; 3. Terbukti.." (ibid, hal.972);Kekhilafan berarti "kekeliruan atau kesalahan", kekhilafan nyata adalah"kekeliruan yang terang atau ada buktinya ".
131 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bermamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan UndangUndang Pajaksesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnya yaitumelalui jalur hukum administrasi. ,Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dariDr.
1126 — 1081
Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedarkecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpalevis (kelalaian ringan), melainkan culpa /ata (kelalaian yang kentara/besar);Menimbang, bahwa hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro(Ibid, hal. 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan denganculpa dalam pasalpasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yangmereka pergunakan adalah grove schuld (kesalahan besar).
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaanbukti permulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadikewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalan penuntasankasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernama PaulusTumewu, Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
689 — 580
Syarat untuk penjatuhan pidanaadalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besaryang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata(kelalaian yang kentara/besar) ;Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaanhukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidupadalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya
799 — 565
Syarat untuk penjatuhan pidanaadalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatihatian besar yangcukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaianyang kentara/besar) ;Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukumlingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidupadalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 mekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan)untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan UndangUndang
219 — 492
beginisudah pintarkita tidak tau leiyosiapa yang memberitau sama ci un kita kantidak kenalpak ruddiiisudah inlah un punya bodoh ekita kan tidak kenal to, nanti ada data baru kitadatangi orang orang yang kita tidak kenal kaniyo tapi merekayang kita kanal cuma esteriyoo ester dengan yokester dengan yok itu yang kita kenal dari dulusatu gereja dengan un mereka kok kamanakankalau mereka eeee deliana mereka punyakopra cuma anam ratus juta jadi tidak, kitaprosesiyo memang dorang p kalapaKacilbesar mereka tidak kentara
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasipemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan PemerintahNo. 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords)bahwa putusan kasasi MA belum dapat secaralangsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara
200 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1192/ B /PK/PJK/2015 Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yangsebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.
142 — 156
TanjungkeRTa, RT 004 RW 002, Kel/DesaCiherang, Kecamatan Pasawahan, KabupatenPurwakarta: Karyawan Swasta: Indonesia: S.1 Rona Sinok Sihite: Perempuan: Kentara, 15 Desember 1993:Perum Bumi Jaya Indah Blok H/12B, RT 038RW011, Kel/Des MunjulPurwakarta, Kabupaten PurwakartaJaya, Kecamatan: Karyawan Swasta: Indonesia: Santi Susanti: Perempuan: Tasikmalaya, 31 Mei 1990:Kp.
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I PUTU TIKA ARI UTAMA
294 — 548
pensiun Veteran untuk laporan ke KantorposTabanan.Bahwa yang biasanya menandatangani resi atau tanda terima penarikanrekening adalah pensiun Veteran yang bersangkutan dan saksi sendiri selakuKepala Kakntorpos Cabang Kerambitan, namun pada bulan September 2018sampai dengan bulan Januari 2019 masih mencantumkan nama KepalaKantorpos sebelumnya yaitu SUGIYANTO.Bahwa uang hasil pemotongan gaji pensiun Veteran tersebut telah habis saksipergunkan untuk berfoyafoya ke cafe dan diskotik.Bahwa setelah saksi kentara
292 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun arti nyata a. 1 terang (kelihatan,kedengaran, dsb); jelas sekali; kentara ..... 2. Benarbenar ada; adabuktinya; berwujud ; 3. Terbukti" (ibid, hal.972).Kekhilafan berarti "kekeliruan atau kesalahan", kekhilafan nyata adalah"kekeliruanyang terang atau ada buktinya".