Ditemukan 4907 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cacat caca carai camat canada cacan cacah cacak cacam camad
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2006 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 23 Agustus 2007 — PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA Lawan 1. MUNIAH binti MUSA bin TOJIB 2. MARALI bin MUSA bin TOJIB 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOJIB 4. PEMERINTAH RI. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA PEMERINTAH RI. eq. BADAN PERTANAHAN NASiONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 6. LBH FBR 7. Dr. DELHIANA THALIB 8. AHLI WARIS ENTONG BAHRUM bin BANI 9. ASMAH binti BANI 10. SITI binti BANI 11. H.A. AZIZ 12. PT. INDONESIA SALES ORGANIZATION (PT. ISO)
285 — 175
  • Surat Ukur cacad hukuma. Keadaan tanah tidak kosongBahwa keadaan tanah yang disebutkan dalam 2 Surat Ukur yaitu Surat Ukuryang diterbitkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor422/S/2000 tanggai 23 Nopember 2000 dan Surat Ukur yang diterbitkanKantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor 00307/2000 tanggai 30Nopember 2000 tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.Dalam kedua Surat Ukur tersebut disebutkan keadaan tanah adalahsebidang tanah pekarangan kosong.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
142 — 131
  • AUPBPasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, menyatakan : Setiap Keputusan dan/atauTindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan perundangundangandan AUPB.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, menyebutkan : Cacad hukum administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :a.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SERANG Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Srg.
Tanggal 29 Nopember 2018 — Musril Chanafi, S.H. Lawan : 1. Dr. H. Tubagus Iman Ariyadi, S.Ag. M.Si. 2. H. Al Ghozali S., M.Ba. 3. Camat Kecamatan Grogol Kota Cilegon 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Propinsi Banten, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) 5. Camat Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon
171 — 40
  • Sri Wahyuni yang tidak dapat menunjukan legalitasnyasebagai seorang advokat, atau dia bukan seorang advokat, maka yangbersangkutan seharusnya tidak sebagai penerima kuasa khusus dantidak boleh mengajukan gugatan ataupun perbaikan gugatan.Semua syarat diatas bersifat mutlak karena ada Undang Undang yang telahmengatumya, oleh karena itu apabila syarat tersebut tidak teroenuhi seharusnyasurat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacad formil dan gugatanharus ditolak.2.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2001 — Putus : 16-10-2001 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 20/Pdt.G/2001/PN Mlg
Tanggal 16 Oktober 2001 — AGUS MULYANTONO melawan Drs. HADI SETIAWAN,DKK
189 — 43
  • penghadap) dan para saksi, maka Akta tersebut adalah cacathukum dan tidak dibenarkan oleh hukum, selain itu Akta tersebut tidakmempunyai kekuatan sebagai kekuatan surat otentik ; Bahwa menurt saksi segala produk baik berupa AktaAkta lainnyamaupun sertifikat yang dihasilkan (berasal) dari Akta yang cacat hukum(melawan hukum) menjadi batal demi hukum ; Bahwa sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang sudah terlanjurditerbitkan oleh Kantor Pertanahan yang berdasarkan Akta Jual Beliyang tidak sah dan cacad
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Putus : 06-02-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 03/PDT.G/2013/PN.Psr
Tanggal 6 Februari 2014 — H. BAMBANG MARIYANTO lawan INDAHWATI
55 — 30
  • TUNAS RIMBA UTAMA yaitu 5 (lima) bidang tanah sebagaimanatercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 28, 29, 31, 32 dan Nomor SHM. 33 DesaMulyorejo Kecamatan Kraton Kebupaten Pasuruan yang oleh Perusahaandipercayakan dan diatasnamakan INDAHWATI (TERGUGAT 1), adalahmengandung cacad hukum karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Putus : 19-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA vs PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN SLIPI
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penting untuk dikabulkan guna melindungikepentingan hukum pemilikpemilik lain dari unit Apartemen Slipi tersebutyang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, serta dapatmenimbulkan masalah hukum berikutnya, dengan adanya perselisihankepengurusan jangan sampai merugikan kepentingan Penghuni UnitApartemen, dengan kata lain harus diprioritaskan kepentingan Penghuni,dan seandainya Kepengurusan Penggugat nanti dinyatakan tidak saholeh Pengadilan yang berwenang, hal tersebut tidak menjadi cacad
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HELMI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.LA ALIMA
2.WA NENJO
3.LA ASRI
4.ALIMUDIN
5.WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI
6.WA NERI
7.LA MBUNGA
8.LA OBI
9.ARIFIN SAMPULAWA
10.LA RUDI alias SULE
11.LA ELO
12.LA CAPI
13.LA UDIN
14.LA INGGU
15.LA MALA
16.LA SIRI
17.LA EDI
18.WA RAPIMA
19.MUHAMMAD SALEH RUMAKAT
20.LA SURI alias LA RUSI
21.WA SITI selaku ahli waris dari Almarhum LA NGAKARO
22.LA UDIN
23.LA MUSAIDIN
24.LA ABUKASIM
25.LA DINO
26.WA SALIHI
27.LA TIHU
28.WA JAMILA
29.YUSUF MANILET
30.LA JUMA
31.GAMU RUMAKAT
32.LA RABANI
33.LA SONI
34.LANGKOLO
35.LA LETI
36.WA NAO
37.LA ARMAN
38.LA ASRAF
39.LA MUIDIN
40.WA MURU
41.WA BANCI
42.LA SARI
43.LA WETI
44.BENI MANOMARA
45.IBU SUKUR
46.RINA SABON selaku Ahli Waris dari Almarhum ALEX SABON
47.ABRAHAM KESAULIA
48.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Tel
118 — 92
  • GIM adalah Geological Indeks Map, yang dilakukan untukmelihat peta/gambar lokasi pada saat turun ke lapangan, dan padasaat dilakukan pengukuran dan pengembalian batas hasilnya bedatipis dengan GIM dan sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki olehPenggugat dan GIM yang dimiliki Penggugat hasil plotingnya resmi; Bahwa Sertifikat yang diterbitkan tumpang tindih oleh BadanPertanahan dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KepalaDesa terhadap tanah bekas Eigendom Verponding No. 1029 tersebutadalah cacad
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2012 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2012/PN.JKT BAR
Tanggal 19 Nopember 2014 — LILI SOEMANTRI; 1.PT. CABOT INDONESIA 2.CABOT CORPORATION 3.CABOT SPAIN S.A 4.PERMODALAN NASIONAL 5.PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI ( PERSERO ) 6.CABOT MALAYSIA SDN.BHD 7.AULIA TAUFANI, SH 8.ARYANTI ARTISARI
206 — 365
  • Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudulHukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, 2001, Jakarta, halaman 58 sebagaiberikut:Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dan mana pihak debiturboleh menyimpulkan bahve kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.Misalnya, si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhikvalitas atau mengandung cacad yang tersembunyi, tidak menegor si penjualatau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
175 — 92
  • Penyimpangan prosedure adalah kolusi belum sampai padakorupsi tapi Ssudah dapat dikategorikan cacad prosedure. Paridah tidak bisadituntut Tipikor karena tidak ada unsur mens reanya, tidak ada unsur actusreusnya. Inspektorat adalah lembaga pengawas structural yang tidakmandiri karena merupakan bagian dari lembaga terkait sedang BPK adalahlembaga pengawas fungsional yang terbatas kewenangannya masalahuang.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-09-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 19 Maret 2015 — Ade Abdul Hakim, Dkk VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2. Eni Rohaeni, Dkk
85 — 53
  • No. 294 K/Sip/1965sedangkan sertipikatsertipikat objek sengketa in litis berasal dari Persil No. 16 D.IIKohir 117 S dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penerbitan kedelapanbuah sertipikatsertipikat objek sengketa in litis terdapat cacad hukum administratifsebagaimana ketentuan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 62 ayat 2 huruf(), (d), (2 mnnnn nnn nnn aS(c) Kesalahan prosedur
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
133 — 98
  • PLN (Persero) dapat melepaskan haknya kepada pihak lain in casuTergugat Il Intervensi 112, sehingga dari substansi penerbitan keputusanobyek sengketa juga mengandung cacad yuridis ; Hal. 148 dari 155 hal.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 35/PDT/2018/PT MND
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. Coca Cola Indonesia
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
175 — 188
  • sekarang Pembandingdengan menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini maka dalam pokok perkara tanpa terlebih dahulumempertimbangkan tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkaraPutusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Nopember 2016 Nomor36/Pdt.G/2016/PN Mnd , juga tanpa mempertimbangkan bukti bukti yangdiajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarangPembanding, sebagai konsekwensi juridis hukum acara karena surat gugatanmengandung cacad
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020
Tanggal 24 Nopember 2020 — Oditur:
Sri Amansyah, SH
Terdakwa:
Marten Priadinata Candra
294 — 192
  • Dengan kata lain bahwa pelaku sebagaisubyek hukum pada waktu melakukan tindak pidanatidaklah diliputi oleh keadaankeadaansebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaknijiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanyaterganggu karena penyakit.e. Bahwa Drs. P. A.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Tanah
Register : 09-03-2010 — Putus : 18-07-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML.
Tanggal 18 Juli 2010 — 1. YOHANIS BATMOMOLIN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 07 Februari 1967, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Tergugat Intervensi I.2; 2. KERINUS KUWAY, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 02 Oktober 1945, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. MELKIOR LUTURMELE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 09 Juli 1956, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III / Tergugat Intervensi I.1; 4. YOHANIS LARATMASE/ABU, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 06 Februari 1962, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. LEO SARPUMPWAIN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 05 Februari 1939, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. APOLONIA BOINA, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 07 November 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; 7. WALBURGA LUTURMELE, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 02 Juli 1960, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII; 8. AGAPITUS FADIRSYAIR, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 18 Oktober 1962, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII; 9. ANTONIUS KEMPIRMASE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 10 Mei 1954, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX; 10. RUFUS FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 01 November 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X; 11. SISUS SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 10 Januari 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI; 12. NIKOLAUS LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 13 September 1958, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII; 13. YOHANIS LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 04 Januari 1970, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII; 14. EMERSIANA BATSIRE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 20 Maret 1963, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV; 15. ALFONS FASSE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 04 Maret 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV; 16. YOSEFA MALIRMASELE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 04 Maret 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI; 17. JOSEP FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir : Seira 27 Maret 1964, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII; 18. ALBERTINA SAKLIRESSY, Tempat Tanggal Lahir: Lorulun 01 Februari 1964, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII; 19. YOSOFINA FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 04 Oktober 1959, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX; 20. ANDY LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 27 Oktober 1985, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX; 21. SEKONDINA RANGKORE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 01 Januari 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI; 22. YOSEP BATMOMOLIN, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 05 Februari 1946, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII; 23. MARIETA SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 09 Agustus 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII; 24. BERNARDETHA FASSE, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 22 Mei 1953, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV; 25. FIDELIS SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 14 September 1978, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV; 26. BRIKSIUS MALAYAT, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 27 Februari 1962, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI; 27. SILFESTER MALAYAT, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 31 Desember 1954, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII; 28. HENDRIETHA FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir: Bandung 06 Maret 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII; 29. MARIA RANGKORE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 23 September 1970, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX; 30. HENDRIKUS LONDAR, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 06 September 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX; 31. LUKAS FENYAPWAIN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 23 Mei 1968, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI; 32. ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, S.H., Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 14 Oktober 1982, Pekerjaan Advokat, Alamat di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII/Tergugat Intervensi I.3; Dalam hal ini Penggugat IV, XII, XIII, XIV, XX, XXI memberikan Kuasa kepada LUKAS FENYAPWAIN (Penggugat XXXI) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 02/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, Penggugat XV, XVI, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX memberikan Kuasa kepada YOHANIS BATMOMOLIN (Penggugat I) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 03/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, Penggugat IX, XXVI, XXVII memberikan Kuasa kepada KERINUS KUWAY (Penggugat II) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 04/IKI/PDT/2010/ PN.SML. tanggal 08 April 2010, Penggugat VI, X, XIX memberikan Kuasa kepada JOSEPH FUTUNANEMBUN (Penggugat XVII) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 05/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, dan Penggugat V, VII, VIII, XI, XVIII, XXIII, XXV memberikan Kuasa kepada MELKIOR LUTURMELE (Penggugat III) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 06/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT POKOK / Tergugat Intervensi II.1; L A W A N 1. MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya yaitu: - P. RANGKORATAT, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki; - B. MORIOLKOSU, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki; - B. SAMANGUN, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki; - T. NIFINLURI, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 181/ 07/2010, tertanggal 28 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor: W27-U4/10/HK. 02/IV/2010, tanggal 29 April 2010; - RICKY FERDINAND MALISNGORAR, S.H., staf Bagian Hukum Setda MTB, alamat Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/19.Bag HK/2010, tertanggal Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : W27-U4/17/HK.02/V/2010, tanggal 27 Mei 2010; - DEDY KOESNOMO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/08/Tahun 2010, tertanggal 28 April 2010; - I KETUT YASA, S.H., JONATAN MARKUS, S.H., dan YE OCENG ALMAHDALY, S.H., jabatan masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-03/S.1.15/Gs.1/05/2010, tertanggal 04 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : W27-U4/10/HK.02/V/2010, tanggal 14 Mei 2010; Yang untuk selanjutnya dalam persidangan dan putusan perkara ini disebut sebagai TERGUGAT I / Tergugat Intervensi I.4 / Tergugat Intervensi II.2; 2. KEPALA DESA OLILIT RAYA, beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya dalam putusan perkara ini disebut sebagai Tergugat II / Tergugat Intervensi II.3; D A N STEPHANUS RANGKOLI, Umur 50 tahun, Pekerjaan petani, Alamat Olilit Lama, Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI I; S E R T A 1. CLEMENS LAYAN, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Penggugat Intervensi II.1; 2. MAXIMUS BATSERAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.2; 3. LAURENSUS KUWAY (Ahli Waris dari Alm. MARSELINUS KUWAY), Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.3; 4. PETRUS KELBULAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.4; 5. WENSESLAUS BATSERAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.5; 6. BERTHA IVAKDALAM, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.6; 7. LAMBERTUS BATSERAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.7; 8. HIRONIMUS BATMOMOLIN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.8; 9. FIATOR SNYOMPWAIN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.9; 10. SOTER LUTURMASE, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya didalam putusan ini disebut sebagai Penggugat Intervensi II.10; 11. CORNELES FANUMBY, SE., Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.11; 12. PERTUS K. ABOYAMAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.12; 13. IVAKDALAM ALSON, S.Sos., Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.13; 14. DIONISIUS LUTURMELE, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.14; 15. L. E. IVAKDALAM, Pekerjaan Pensiunan POLRI, beralamat di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.15; 16. ELIAS LAIYAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.16; 17. SALMON URATMANGUN, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.17; 18. PASKALIS BADTJEDELIK, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.18; 19. ELISEUS RANGKOLI, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.19; Dalam hal ini Penggugat Intervensi II.8 dan Penggugat Intervensi II.16 memberikan Kuasa kepada CLEMENS LAYAN (Penggugat Intervensi II.1), berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27-U4/11/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.4, II.7, II.14, dan Penggugat Intervensi II.18 memberikan Kuasa kepada MAXIMUS BATSERAN (Penggugat Intervensi II.2) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/12/HK.02/VIII /2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.12 memberikan Kuasa kepada LAURENSUS KUWAY (Penggugat Intervensi II.3) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/13/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.5 dan Penggugat Intervensi II.19 memberikan Kuasa kepada CORNELES FANUMBY, SE. (Penggugat Intervensi II.11) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/14/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.6, II.9, II.10 dan Penggugat Intervensi II.15 memberikan Kuasa kepada IVAKDALAM ALSON,S.Sos. (Penggugat Intervensi II.13) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: W27.U4/15/HK. 02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT INTERVENSI II;
376 — 95
  • Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan cetakan ke tujuh Sinar Grafika, Jakarta,2008 halaman 439 menyebutkan bahwa apabila yang di tariksebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindaksebagai Penggugat tidak lengkap masih ada orang harusikut sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketadapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, makagugatan dinyatakan mengandung cacad plurium litisconsurtium.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-04-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2014/PN Ska
Tanggal 26 Juni 2014 — VITA CHANDRA GUNAWAN vs MICHAEL ADE CHANDRA
93 — 26
  • berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudidan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar kKemampuannya ;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganyiayaan berat yangmembahayakan pihak lain ;Salah satu pihak mendapat cacad
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 28-08-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 227/PDT.G/2012/PN.MKS
Tanggal 28 Agustus 2013 —
27 — 4
  • Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Para Pelawan mendalilkanbahwa Bukti Plw 6 dilakukan dengan rekayasa atau dengan kata lain proses penerbitanSertifikat tersebut didasarkan dengan melawan hukum, maka Para pelawan seharusnyalebih dahulu mempersoalkan hal tersebut dengan mengajukan laporan telah terjaditindak pidana terhadap proses penerbitan Sertifikat tersebut, sehingga dengan adanya119putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka peralihan hak atas tanah objeksengketa dapat dinyatakan cacad
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 23-01-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg.
Tanggal 6 Agustus 2009 — -BERRY NAHDIAN FORQAN DKK -KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI
117 — 59
  • Bahwa didalam rencana revisi undang undanglingkungan hidup yang sekarang memang akan adaarah kesana untuk membangun suatu sistemperijinan terpadu, yaitu satu instalasiindustri satu ijin; Bahwa Saksi masuk dalam tim kerja rumusanregulasi regulasi kementrian lingkungan hidup; Bahwa dalam penegakan hukum administrasimenurut Saksi tidak cukup dengan normatifsaja, maka di undangundang peradilan tatausaha negara dimasukan tentang asas asas umumpemerintahan yang baik; Bahwa cacad prosedur dalam penerbitan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
172 — 53
  • Dokumen KORPS CACAD VETERAN REPUBLIK INDONES/Aterdiridari:a. 1 (satu) bundel Surat Badan Pimpinan Daerah Korps CacadVeteran RI Sumatera Utara nomor : 03/ORG/XV2012 tanggal 20Nopember 2012 tentang Mohon Bantuan Dana OperasionalKCVRI.
    SEKRTAB/PWPM/1435 tanggal 10 Januari 2014 Perihal LaporanPenggunaan Dana Hibah.Dokumen KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKUTAS ILMU BUDAYAPROGRAM MAGISTER (S2) ILMU SEJARAH terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Usulan Penelitian Nomor: 01/VVPMIS/2012tanggal 7 juni 2012.b. 1 (satu) bundel Foto Copy Usulan Penelitian Nomor : 01/VVPMIS/ 2012 tanggal 7 juni 2012.c. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Pertanggung JawabanKeuangan Dana Hibah tanggal 30 Desember 2013.Dokumen KORPS CACAD
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 26-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 480/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 14 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
103 — 138
  • Objek tanah yang dalam Sertipikat lama ( yangdimatikan ) berupa Uraian batas seluas 44.915M2, ketika terbit / menjadi SHM kedua/penggantimenjelma menjadi Surat Ukur seluas 44.915 M2merupakan bentuk rekayasaakal akalan danmanipulasi data ;e Menimbang, bahwa berdasar a) dan c ) tersebut makaSHM No. 75 objek perkara dinilai cacad hukumformal/material tidak berdasar hukum dan merupakanhasil rekayasa/manipulasi, sehingga oleh karenanyaharus batal demi hukum namun karena SHM yang bataldemi hukum tersebut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-06-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 374/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 21 September 2016 — PROF.DR.O.C. KALIGIS SH.,MH >< DR.H.PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO CS
172 — 110
  • No.374/Pdt/2016/PT.DKI.dilakukan secara melawan hukum, maka pengesahan yang dilakukan olehTERGUGAT V menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.41.Bahwa oleh karena pengesahan RUPS Tahunan yang telah dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11tertanggal 7 Juni 2013 dan RUPS LB yang telah di tuangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal10 Juni 2013 adalah cacad hukum, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili