Ditemukan 4907 data
285 — 175
Surat Ukur cacad hukuma. Keadaan tanah tidak kosongBahwa keadaan tanah yang disebutkan dalam 2 Surat Ukur yaitu Surat Ukuryang diterbitkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor422/S/2000 tanggai 23 Nopember 2000 dan Surat Ukur yang diterbitkanKantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor 00307/2000 tanggai 30Nopember 2000 tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.Dalam kedua Surat Ukur tersebut disebutkan keadaan tanah adalahsebidang tanah pekarangan kosong.
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
142 — 131
AUPBPasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, menyatakan : Setiap Keputusan dan/atauTindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan perundangundangandan AUPB.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, menyebutkan : Cacad hukum administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :a.
171 — 40
Sri Wahyuni yang tidak dapat menunjukan legalitasnyasebagai seorang advokat, atau dia bukan seorang advokat, maka yangbersangkutan seharusnya tidak sebagai penerima kuasa khusus dantidak boleh mengajukan gugatan ataupun perbaikan gugatan.Semua syarat diatas bersifat mutlak karena ada Undang Undang yang telahmengatumya, oleh karena itu apabila syarat tersebut tidak teroenuhi seharusnyasurat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacad formil dan gugatanharus ditolak.2.
189 — 43
penghadap) dan para saksi, maka Akta tersebut adalah cacathukum dan tidak dibenarkan oleh hukum, selain itu Akta tersebut tidakmempunyai kekuatan sebagai kekuatan surat otentik ; Bahwa menurt saksi segala produk baik berupa AktaAkta lainnyamaupun sertifikat yang dihasilkan (berasal) dari Akta yang cacat hukum(melawan hukum) menjadi batal demi hukum ; Bahwa sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang sudah terlanjurditerbitkan oleh Kantor Pertanahan yang berdasarkan Akta Jual Beliyang tidak sah dan cacad
55 — 30
TUNAS RIMBA UTAMA yaitu 5 (lima) bidang tanah sebagaimanatercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 28, 29, 31, 32 dan Nomor SHM. 33 DesaMulyorejo Kecamatan Kraton Kebupaten Pasuruan yang oleh Perusahaandipercayakan dan diatasnamakan INDAHWATI (TERGUGAT 1), adalahmengandung cacad hukum karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;.
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
penting untuk dikabulkan guna melindungikepentingan hukum pemilikpemilik lain dari unit Apartemen Slipi tersebutyang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, serta dapatmenimbulkan masalah hukum berikutnya, dengan adanya perselisihankepengurusan jangan sampai merugikan kepentingan Penghuni UnitApartemen, dengan kata lain harus diprioritaskan kepentingan Penghuni,dan seandainya Kepengurusan Penggugat nanti dinyatakan tidak saholeh Pengadilan yang berwenang, hal tersebut tidak menjadi cacad
HELMI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.LA ALIMA
2.WA NENJO
3.LA ASRI
4.ALIMUDIN
5.WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI
6.WA NERI
7.LA MBUNGA
8.LA OBI
9.ARIFIN SAMPULAWA
10.LA RUDI alias SULE
11.LA ELO
12.LA CAPI
13.LA UDIN
14.LA INGGU
15.LA MALA
16.LA SIRI
17.LA EDI
18.WA RAPIMA
19.MUHAMMAD SALEH RUMAKAT
20.LA SURI alias LA RUSI
21.WA SITI selaku ahli waris dari Almarhum LA NGAKARO
22.LA UDIN
23.LA MUSAIDIN
24.LA ABUKASIM
25.LA DINO
26.WA SALIHI
27.LA TIHU
28.WA JAMILA
29.YUSUF MANILET
30.LA JUMA
31.GAMU RUMAKAT
32.LA RABANI
33.LA SONI
34.LANGKOLO
35.LA LETI
36.WA NAO
37.LA ARMAN
38.LA ASRAF
39.LA MUIDIN
40.WA MURU
41.WA BANCI
42.LA SARI
43.LA WETI
44.BENI MANOMARA
45.IBU SUKUR
46.RINA SABON selaku Ahli Waris dari Almarhum ALEX SABON
47.ABRAHAM KESAULIA
48.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Tel
118 — 92
GIM adalah Geological Indeks Map, yang dilakukan untukmelihat peta/gambar lokasi pada saat turun ke lapangan, dan padasaat dilakukan pengukuran dan pengembalian batas hasilnya bedatipis dengan GIM dan sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki olehPenggugat dan GIM yang dimiliki Penggugat hasil plotingnya resmi; Bahwa Sertifikat yang diterbitkan tumpang tindih oleh BadanPertanahan dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KepalaDesa terhadap tanah bekas Eigendom Verponding No. 1029 tersebutadalah cacad
206 — 365
Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudulHukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, 2001, Jakarta, halaman 58 sebagaiberikut:Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dan mana pihak debiturboleh menyimpulkan bahve kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.Misalnya, si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhikvalitas atau mengandung cacad yang tersembunyi, tidak menegor si penjualatau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya.
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
175 — 92
Penyimpangan prosedure adalah kolusi belum sampai padakorupsi tapi Ssudah dapat dikategorikan cacad prosedure. Paridah tidak bisadituntut Tipikor karena tidak ada unsur mens reanya, tidak ada unsur actusreusnya. Inspektorat adalah lembaga pengawas structural yang tidakmandiri karena merupakan bagian dari lembaga terkait sedang BPK adalahlembaga pengawas fungsional yang terbatas kewenangannya masalahuang.
85 — 53
No. 294 K/Sip/1965sedangkan sertipikatsertipikat objek sengketa in litis berasal dari Persil No. 16 D.IIKohir 117 S dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penerbitan kedelapanbuah sertipikatsertipikat objek sengketa in litis terdapat cacad hukum administratifsebagaimana ketentuan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 62 ayat 2 huruf(), (d), (2 mnnnn nnn nnn aS(c) Kesalahan prosedur
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
133 — 98
PLN (Persero) dapat melepaskan haknya kepada pihak lain in casuTergugat Il Intervensi 112, sehingga dari substansi penerbitan keputusanobyek sengketa juga mengandung cacad yuridis ; Hal. 148 dari 155 hal.
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
175 — 188
sekarang Pembandingdengan menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini maka dalam pokok perkara tanpa terlebih dahulumempertimbangkan tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkaraPutusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Nopember 2016 Nomor36/Pdt.G/2016/PN Mnd , juga tanpa mempertimbangkan bukti bukti yangdiajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarangPembanding, sebagai konsekwensi juridis hukum acara karena surat gugatanmengandung cacad
Sri Amansyah, SH
Terdakwa:
Marten Priadinata Candra
294 — 192
Dengan kata lain bahwa pelaku sebagaisubyek hukum pada waktu melakukan tindak pidanatidaklah diliputi oleh keadaankeadaansebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaknijiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanyaterganggu karena penyakit.e. Bahwa Drs. P. A.
376 — 95
Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan cetakan ke tujuh Sinar Grafika, Jakarta,2008 halaman 439 menyebutkan bahwa apabila yang di tariksebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindaksebagai Penggugat tidak lengkap masih ada orang harusikut sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketadapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, makagugatan dinyatakan mengandung cacad plurium litisconsurtium.
93 — 26
berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudidan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar kKemampuannya ;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganyiayaan berat yangmembahayakan pihak lain ;Salah satu pihak mendapat cacad
27 — 4
Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Para Pelawan mendalilkanbahwa Bukti Plw 6 dilakukan dengan rekayasa atau dengan kata lain proses penerbitanSertifikat tersebut didasarkan dengan melawan hukum, maka Para pelawan seharusnyalebih dahulu mempersoalkan hal tersebut dengan mengajukan laporan telah terjaditindak pidana terhadap proses penerbitan Sertifikat tersebut, sehingga dengan adanya119putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka peralihan hak atas tanah objeksengketa dapat dinyatakan cacad
117 — 59
Bahwa didalam rencana revisi undang undanglingkungan hidup yang sekarang memang akan adaarah kesana untuk membangun suatu sistemperijinan terpadu, yaitu satu instalasiindustri satu ijin; Bahwa Saksi masuk dalam tim kerja rumusanregulasi regulasi kementrian lingkungan hidup; Bahwa dalam penegakan hukum administrasimenurut Saksi tidak cukup dengan normatifsaja, maka di undangundang peradilan tatausaha negara dimasukan tentang asas asas umumpemerintahan yang baik; Bahwa cacad prosedur dalam penerbitan
172 — 53
Dokumen KORPS CACAD VETERAN REPUBLIK INDONES/Aterdiridari:a. 1 (satu) bundel Surat Badan Pimpinan Daerah Korps CacadVeteran RI Sumatera Utara nomor : 03/ORG/XV2012 tanggal 20Nopember 2012 tentang Mohon Bantuan Dana OperasionalKCVRI.
SEKRTAB/PWPM/1435 tanggal 10 Januari 2014 Perihal LaporanPenggunaan Dana Hibah.Dokumen KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKUTAS ILMU BUDAYAPROGRAM MAGISTER (S2) ILMU SEJARAH terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Usulan Penelitian Nomor: 01/VVPMIS/2012tanggal 7 juni 2012.b. 1 (satu) bundel Foto Copy Usulan Penelitian Nomor : 01/VVPMIS/ 2012 tanggal 7 juni 2012.c. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Pertanggung JawabanKeuangan Dana Hibah tanggal 30 Desember 2013.Dokumen KORPS CACAD
103 — 138
Objek tanah yang dalam Sertipikat lama ( yangdimatikan ) berupa Uraian batas seluas 44.915M2, ketika terbit / menjadi SHM kedua/penggantimenjelma menjadi Surat Ukur seluas 44.915 M2merupakan bentuk rekayasaakal akalan danmanipulasi data ;e Menimbang, bahwa berdasar a) dan c ) tersebut makaSHM No. 75 objek perkara dinilai cacad hukumformal/material tidak berdasar hukum dan merupakanhasil rekayasa/manipulasi, sehingga oleh karenanyaharus batal demi hukum namun karena SHM yang bataldemi hukum tersebut
172 — 110
No.374/Pdt/2016/PT.DKI.dilakukan secara melawan hukum, maka pengesahan yang dilakukan olehTERGUGAT V menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.41.Bahwa oleh karena pengesahan RUPS Tahunan yang telah dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11tertanggal 7 Juni 2013 dan RUPS LB yang telah di tuangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.14 tertanggal10 Juni 2013 adalah cacad hukum, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili