Ditemukan 5038 data
57 — 15
dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindakpidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
147 — 170
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalambukunya Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Penerbit CV.Mandar Maju Bandung tahun 2001 hal. 5253, disebutkan istilah yang lazim dalamperundangundangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barangsiapa atau salinandari Hij die (teks
86 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamhal mengikat Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, apabilaterdapat teks dalam ketentuan tersebut yang menyatakan kata HARUS,maka secara hukum mengandung arti adanya kewajiban bagi TermohonPeninjauan Kembali yang apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkanpelanggaran atas prosedur pemeriksaan dan berdampak kepadapelanggaran hukum dalam pemeriksaan pajak.
144 — 82
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum :jika teks atau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakatayang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat in Claris,interpretation est perversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman197).
164 — 66
, bahwa unsur hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 11dan Pasal 12 huruf a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengadopsi dari ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur sesuatusebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) atau unsur pemberiansebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001yang mengadopsi dari ketentuan Pasal 209 KUHP dalam teks
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
perihalTanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan(NHP);263 Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihalPertanggungjawaban Dana;264 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu)lembar Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Nomor : 137/MPK.A4/KP/2012tanggal 29 Maret 2012;265 Fotocopy yang telah dilegalisir 2 (dua)lembar Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Nomor : 15816/ A4.2/KP/2012tanggal 13 Maret 2012;266 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu)lembar Teks
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
127 — 21
dalam jumlah tertentu atas namanya atau yang ditunjuk dalam halini cek menjadi surat perintah tanpa syarat dari nasabah pada bank dimananasabah tersebut menyimpan uangnya, sedangkan bilyet giro merupakanSurat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank yang bersangkutanuntuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekeningpenerima dana yang disebutkan;Bahwa agar cek bisa digunakan untuk transaksi maka harus memenuhipersyaratan formal (psl. 178 KUHD), nama cek harus termuat dalam teks
1078 — 362
datang lagi Petugas kepolisian dari Polda Kaltengmembawa karyawankaryawan terdakwa untuk menjalani pemeriksaan;Bahwa kemudian terdakwa datang ke Polda Kalteng keesokannya lagi denganmembawa Surat jin Perusahaanmiliknya namun seminggu setelah kejadiandatang kembali Pihak Kepolisian bersama Ahlitetapi terdakwa tidak ikutmenyaksikan kegiatan tersebut hanya saat pengukuran terdakwa ikutmenyaksikannya;Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 September 2015.Terdakwa tahu melalui running teks
83 — 13
Mandar MajuBandung tahun 2001 hal. 5253, disebutkan istilah yang lazim dalam perundangundanganpidana ataupun KUHP memakai kata Barangsiapa atau salinan dari Hij die (teks KUHP)dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barang siapa adalah orang atau orangorangyang apabila orang atau orangorang tersebut terbukti memenuhi unsurunsur delik yangdiatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orangorang itu disebut sebagai si pelaku atausi
179 — 68
bahwa unsur hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 danPasal 12 huruf a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengadopsi dariketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur sesuatu sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (1) atau unsur pemberian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengadopsi dari ketentuan Pasal 209 KUHPdalam teks
AGUNG WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SUGIARTI Binti WIRYO SENTONO
87 — 29
suatudelik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyekyang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU RI No 20 Tahun 2001 tentangHal 113 dari 149 halaman, Putusan No. 85/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
68 — 15
Dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksiundangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas sekali, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio)(Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197);oo Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat dengandasar pertimbangan
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
ANANG PURYONO, SP Bin Alm SOETOPO
95 — 40
dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana,sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksaternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksaternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Hal 230 dari 289 halaman, Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
316 — 89
Bahwa terdapat kekeliruan penerapan teks otoritatif yangmenimbulkan akibat gugatan harus dinyatakan obscuur libelium antaralain sebagai berikut : Dalam posita gugatannya, halaman 43, paragraf keempat,menyatakan bahwa :Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkara aquo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dari Penggugatyang kedudukannya sebagai Penggarap yang menguasai danmengusahai tanah yang langsung dikuasai negara secara turuntemurun selama lebih dari 30 tahun yang menurut
pasti penerima gantirugi, dan menimbulkan sangka beralasan bahwa sebenarnya ganti rugitersebut tidak pernah ada.oleh karena itu yang dimaksud penggugat sebagai daftar ganti rugi,tentunya tidak memiliki kekuatan pembuktian (bersifat ekstern), patutdiduga merupakan produk rekayasa dari Penggugat, sehingga masihdapat diperdebatkan tentang kebenaran telah terjadinya ganti rugidimaksud.Dengan demikian, cukup beralasan bila gugatan Penggugatdinyatakan niet ontvankelijk.Bahwa terdapat kekeliruan penerapan teks
429 — 34
interprestasi 100 ribu rupiah maksudnya jika PH tanah 4 sampaidengan 4,5 itu asam masih satu group, kalau kita temukan PH 7 baru perlukita pertanyakan, kalau PH sampai turun ke 2,5 itu tanaman tidak bisatumbuh, kalau PH tanah masih 4 (empat), 4,1 (empat koma satu, 4,2 (empatkoma dua) itu masih sama;Bahwa dari hasil pengambilan sampel, yang Ahli serahkan ke laboratoriumFakultas Pertanian Ilmu tanah, datanya ada di Ahli Gunawan karena Abhligabungkan, dan Ahli mengetahui ini karena analisis ada pada teks
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
81 — 60
No. 489/PDT/2019/PT.BDG 19 TT.Eks13.6 151 21/07/2012 BJ 266837 mae 000 Copyza TT.Eks13.7 166 27/08/2012 BJ 266853 mae 000 Copyfa TT.Eks13.8 186 25/09/2012 BJ 266868 mae 000 Copy22 TT.Eks13.9 214 24/10/2012 BJ 266893 mae 000 Copyas TT.Eks 234 22/11/2012 BJ 373313 44900080 Copy13.10 024 TT.Eks 250 26/12/2012 BJ 373329 44900000 Copy13.11 0zs TT.Eks 17 21/01/2013 BJ 373350 44900000 Copy13.12 026 TT.Eks 47 21/02/2013 BJ 535751 44900000 Copy13.13 0a7 T TEKS: 75 30/03/2013 BJ535777 44900000 Copy13.14 0ae
592 — 1080
Jadi kronologis dugaan ini berarti bahwa ada suatu peristiwaperistiwayang dirangkaikan berupa teks narasi suatu tahapan peristiwa;Bahwa benar bisa saja dalam kronologis ada peristiwa yang belum terjadi, yangpenting ada tahapan waktu dan tempat disana;Bahwa benar surat kepada Jaksa Agung ini ada unsur waktu yang sangat detailmaka mengandung pengertian narasi kronologi;Bahwa benar pengertian tuduhan adalah suatu tindakan verbal, atau tindakanberbahasa yang di dalamnya ada perbuatan mengatakan bahwa
366 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pencarian katavertical collusion (terjemahan dari persekongkolan vertikal)di 5 buku teks ekonomi industri (/ndustrial Organization)yang paling banyak digunakan memberikan hasil yang nihil.Pencarian artikel dengan kata kunci vertical collusion didatabase EBSCO Host (Business Complete and Econlit)maupun Pro Quest menemukan beberapa artikel dengankata kunci atau judul vertical collusion.
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
RADIAN AZHAR
253 — 85
dengan unsur hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 danPasal 12 huruf a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengadopsidari ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur Sesuatu sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 ayat (1) atau unsur pemberian sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengadopsi dariketentuan Pasal 209 KUHP dalam teks
HARTINGSIH SINAGA
Tergugat:
1.INTAN KESUMA HASIBUAN
2.SITI HANIJAR HASIBUAN
3.SYAHRIN HARAHAP
108 — 42
Hal apa yang tertulis dalam akta itu bilamana halitu meragukan atau ada redaksi (teks) yang tidak jelas maka diperlukan penafsiran.