putusan Pengadilan negeri Depok Nomor 68/Pdt.G/2019/ PN Dpk tanggal29 Oktober 2019, haruslah dipertahankan dan dikuatkan, baik dalam Eksepsi,Dalam Pokok Perkara, maupun dalam gugatan Rekonpensi;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,Herzien

Tidak menjatuhkan Putusan Verstek tentang TergugatXIll, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, TergugatHalaman 53 dari 66 Putusan Nomor 400/PDT/2020/PT.BDGXVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, TergugatXXIll, Tergugat XXIV dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan TurutTergugat IV/Turut Terbanding IV, yang tidak pernah hadir dalampersidangan walaupun dipanggil secara sah sebanyak 3 kali dengan tidakmenggunakan Hak jawabnya.Bahwa berdasarkan Pasal 125 Herzien

Dengan memberikan keadilan dan kemanfaatanyang sepadan, maka dengan sendirinya kepastian hukum juga akan terwujudsehingga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi parapihak yang benar benar berhak atas objek sengketa tersebut;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, Undang UndangNomor 2 tahun 2012, PERMA Nomor 3 Tahun 2016, Herzien InlandschReglement (H.I.R) serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1.

Hal ini sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 121 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 145ayat (2) Rechtreglementvoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 89 dan Pasal91A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan keDua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangmengatur bahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang waris.Selanjutnya ditegaskan juga

Rekonvensi IIdinyatakan tidak dapat diterima maka Gugatan Penggugat Rekonvensi/TergugatIl Konvensi tidak diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi danPenggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Il Rekonvensitidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi dan Penggugat II Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi harus dihukum untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, KUHPerdata, HIR (Herzien

baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyatanyatadan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanaketentuan Pasal 1365 KUHPer (Yurisprudensi MA No. 19 K/Sip/1983tanggal 3 September 1983).Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada positahalaman 6 angka 20 dan petitum halaman 8 angka 16, yang padapokoknya mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebihdahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi, karena sesuai dengan pasal 180 Herzien

maka Mejelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan putusan serta ( uitvoerbaar bijvoorraad ) yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta, artinya,putusan yang dijatuhnkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belummemperoleh kekuatan hukum tetap ;61Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan,kecuali dalam keadaan khusus, dan dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal180 ayat (1) Herzien

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatanPerbuatan Melawan Hukum, yang mana berdasarkan ketentuan asasHukum Acara Perdata Actor Sequitur Forum Rel, yang diatur dalam Pasal118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), maka PengadilanHal. 3Put. No140/ Pdv/2020/PT.DKINegeri yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeritempat tinggal TERGUGAT.

DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka kepadanya haruslahdinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Mengingat Ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Perdara (BW), HukumAcara Perdata Herzien Inlandsch Reglement (HIR) serta Peraturan PerundangUndangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi

Seltanggal 28 September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Perlu diketahui, bahwa Tergugat II memiliki domisili sesuai Kartu TandaPenduduknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,sementara Tergugat II memiliki domisili sesuai Kartu Tanda Penduduknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.74 Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan sebagaimana juga diaturdalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement atau HIR, makasuatu gugatan haruslah diajukan ke tempat

Januari 2008, sesuai dengan aslinya ;41 Bukti T (L,I, 34 : Putusan MahkamahAgung RI No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 19 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;42 Bukti T (LIL,0D 35 : Putusan MahkamahAgung RI No. 400/Pdt/1984, tanggal 25 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;43 Bukti T (L,I, 0D 36 ; Putusan MahkamahAgung No. 2438 K/SIP/1980, tanggal 22 Maret 1982, sesuai dengan aslinya ;44 Bukti T GIL 37 : Buku karangan M.A.Moegni Djojodirdjo, SH Perbuatan Melawan Hukum fotocopy darifotocopy ;45 Bukti T GIL 38 i Herzien

sesuai dengan aslinya ;63 Bukti T (ILD 49b : Kitab UndangundangHukum Perdata, Pasal 1377 ayat (2), sesuai dengan aslinya ;64 Bukti T (ILD 50 : Kitab UndangundangHukum Perdata, Pasal 1367 ayat (3), sesuai dengan aslinya ;65 Bukti T QILUD 51 : Buku WHasil EksaminasiPublik Perkara Perdata Soeharto vs Time, Inc yang memuat Legal AnotasiNono Anwar Makarim, halaman 7380, sesuai dengan aslinya ;66 Bukti T (ILD 52 : Reglement op deRechtsvordering (RV), Pasal 606a, sesuai dengan aslinya ;67 Bukti T GIL 53 : Herzien

dari 152 halaman putusan Nomor 587/PDT/2020/PT BDGVidememberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari caragugatan, yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil ;Gatot Supramono,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan TinggiBanjarmasin 2010 sekarang, dalam bukunya berjudul PerjanjianUtang Piutang, Ctk.Ke2 Juni 2014, Penerbit Kencana, PrenadamediaGroup, hlm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakan : Surat PengakuanHutang ; Dasar Hukum Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR(Herzien

tanpamemerlukan gugatan terlebih dahulu kepada Debitur, Undangundangmemberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari caragugatan, yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil : Gatot Supramono,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan TinggiBanjarmasin 2010 sekarang, dalam bukunya berjudul Perjanjian Utang Piutang, Ctk.Ke2 Juni 2014, Penerbit Kencana,Prenadamedia Group, hlm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakan : Surat Pengakuan Hutang Dasar Hukum Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR(Herzien

.), yangbunyinya kami kutip sebagai berikut:Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaanuntuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harusmembuktikan hak atau keadaan itu;atau (Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement atau HIR), yang bunyinyakami kutip sebagai berikut:Barang Siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hakorang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanyakejadian

kekayaan yang dimohonkan dalam sita jaminan harusjelas, definitif dan nilainya sesuai dengan nilai tuntutan yang dimohonkanatau nilai kerugian yang diperkirakan, terutama alasan apakahTERGUGAT dan TERGUGAT II akan berusaha menggelapkan atauHalaman 121 dari 141 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.SMR69.70.menjauhkan asetaset yang akan diletakkan sita jaminan itu agar terhindardari konsekuensi putusan hukum, hai mana telah diatur dengan jelasdalam Pasal 261 Rechtsrealement Buitenaewesten (Rba.) atau Pasal227 Herzien

, halaman 68, antara lainmenyatakan sebagai berikutDalam acara pembuktian, pihak Penggugat dan Tergugatmengajukan peristiwaperistiwa dan faktafakta yang menjadidasar bagi gugatan Penggugat atau Jawaban dari Tergugat ;Peristiwaperistiwa tersebut tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja seara lisan maupun tertulis, akan tetapi harus diiringi buktibukti yang sah menurut hukum, agar dapatdipastikan kebenarannya ;Tanpa adanya alatalat bukti yang dapat diterima sebagaimana dimaksud didalam Pasal 164 Herzien

Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) berbunyi sebagai berikut :Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau iamenyebutkan suatu untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu ;b.

Bahwa Pasal 132a dan pasal 132b Herzien Inlandsch Reglement(HIR) mengatur mengenai gugatan rekonpensi sebagai berikut:Pasal 132a.(s.d.t. dg.

Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalamkeadaan khusus, dan dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat ( 1 ) Reglement Voor deBuitengew esten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering(Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaarbij voorraad ) dan Provisionil, serta SHVA Nomor 4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Putusan

perbuatanmelawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPer (YurisprudensiMA No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983);Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita halaman11 angka 21 dan petitum halaman 13 angka 8, yang pada pokoknya mengenaituntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, karena sesuaiHalaman 42 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 691/Padt.G/2020/PN Dps18.19.dengan pasal 180 Herzien

Herzien Indonesis Reglement (HIR);5. Dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor22/Pdt.G/2016/PN.Yyk., tanggal 01 Juni 2016 yang dimohonkan bandingtersebut .

bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamadikuatkan, dan Para Pembanding, semula Penggugat dan Penggugat II, dipihakyang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalamamar putusan dibawah ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasasanKehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Herzien

mengajukan Saksi, meski Majelis Hakim telah memberi kesempatanakan haknya tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dihadirkan oleh TurutTergugat, maka baik Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat masingmasingmenyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luasdan batas objek sengketa serta untuk menghindari terjadinya kesulitan untukeksekusi (non executable) dalam menjalan Putusan Pengadilan, makaberdasarkan Pasal 153 Herzien

tanpamemerlukan gugatan terlebih dahulu kepada Debitur, Undangundangmemberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari caragugatan, yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil Gatot Supramono,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan TinggiBanjarmasin 2010 sekarang, dalam bukunya berjudul PerjanjianUtang Piutang, Ctk.Ke2 Juni 2014, Penerbit Kencana, PrenadamediaGroup, hlm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakan : Surat PengakuanHutang *; Dasar Hukum Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR(Herzien