Ditemukan 562 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : india indi indah indra induk indin indik indil indit indis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-03-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 September 2017 — GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA (GMAHK) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
256 — 201
  • Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.1.AD dan perubahan AD Advent Zendings Genootschap inNederlandsch Oost Indie, disahkan dengan Keputusan GubernurJenderal tanggal 6 Agustus 1929 No.37;Kemudian dilakukan perubahan anggaran dasar dan nama menjadiIndonesia Union Mission Coorporation of Seventh Day Adventistdan dikuatkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Nomor :JA5/110/V, tanggal 26 Desember 1953;Kemudian terjadi perubahan anggaran dasar dan nama menjadiMasehi Advent Hari ketujuh se Indonesia, diputuskan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 27-03-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 105/PID.B/2013/PN.YK
Tanggal 1 Juli 2013 —
72 — 159
  • dengandalil yang didakwaan Penuntut Umum tersebut karena unsur Barangsiapa dalam perkara ini tidak terbukti sebagaimana telah dijelaskan didalam nota pembelaannya;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalandengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesiaadalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas o/ehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN BREBES Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
LOLO OCTORA BINTI TOMI HARJADINATA
163 — 38
  • 71Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbssubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 239/Pid.B/2018/PN Plw
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SILFANUS ROTUA SIMANULLANG
Terdakwa:
NILZON DHIKA PERDANA alias DHIKA alias DIDIT bin HARIZON
54 — 15
  • perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dandapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana diIndonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalan SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (error inpersona) dalam suatu perkara pidana.Menimbang bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukumpidana indonesia adalah Natuurlijke Person (manusia) dan dalam haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof Van Nedherland Indie
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
57 — 13
  • Seb. terletak pada alamatyang sama, menyatu dengan tanah terperkara yangsemula tertulis BUKAN atas nama Tergugat(Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAIl),melainkan yang benar tertulis atas namaGouvernment Van Nederland Indie.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-04-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/Pdt/2013
Tanggal 15 April 2015 — PEMERINTAH R.I. Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, dan kawan dan MUHAMAD FUAD dan NJOO LIANY NIO/FOK, selaku Ahli Waris NJOO SENG HOO/KHO MERIE NIO, dan kawan-kawan
109 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 8507 atas nama De Gouvernement VanNederlandche Indie yang telah dikuasai oleh TNIAL;4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penguasaan Tergugat/Pembanding atas tanah sengketa adalah sah, karena diperoleh dari TNIALyang telah menguasai tanah a quo sedang status tanah adalah tanah Negarabekas Eig. Verp.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.
Tanggal 27 Agustus 2014 — H. TUGIRAN, BA
115 — 164
  • Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undang undang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidanadalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakanterjemahan dari kata Belanda hi dimana hal tersebut menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata
Register : 22-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Kbm
Tanggal 2 Juli 2015 — 1. WARSIMIN, - Penggugat 2. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 GOMBONG - Tergugat I 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA(DIKPORA) KABUPATEN KEBUMEN - Tergugat II 4. BUPATI KEBUMEN - Tergugat III
132 — 49
  • HOLLONDERWIJJSININDIE, terjemahannya adalah Koran Leidse Baru, Harian Kristen untuk Leiden danWilayah sekitar, Isi berita: Judul Gereja dan Sekolah, dengan sub judul PendidikanHolland Kristen di Hindia Belanda ;e Bahwa Verleden week is vanuit Indie gearriveerd de heer G.P. Hamer, Hoofd der Holl,Jav, School te Gombong, op het Javanese zendingsterrein van FrieslandsGereformeerde Kerken? Terjemahannya adalah Minggu lalu, Tuan G.P.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
280 — 224
  • dahulu Komando proyek Pembebasan lahan untuk21.perumahan DPR GR yang dikenal dengan suatu sebutan tertentu, melakukanpembebasan tanah di Kelurahan Ciganjur untuk proyek perumahan WakilRakyat, dimana sebagian besar dari luas bidang tanah Hak Garap yang cukupluas yang dahulu merupakan areal tanah sebagaimana dimaksud dalam SKGubernur DKI Jakarta No.2/PHT/III/1967, tanggal 121967 yaitu (pada lokasitanah Negara bebas Eigendom Verponding No. 8280 sisa, tertulis atas namaHet Governement Van Nederlandsche Indie
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum
Register : 11-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN NGANJUK Nomor 102/Pid.B/2019/PN Njk
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
Terdakwa:
DWI LESTARI WAHYUNINDAH, SE Als TARI Binti DJOEMAWAL
183 — 35
  • lima ratus ribu rupiah)
  • Bukti transfer tanggal 06 Nopember 2018 ke Rekening BCA No REk : 1410572555 atas nama DWI LESTARI WAHYUNINDAH sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
  • Bukti transfer tanggal 12 Nopember 2018 ke Rekening BCA No REk : 1410572555 atas nama DWI LESTARI WAHYUNINDAH sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
  • Draft Perjanjian kerjasama atas nama TATIK SUGIARTI, S.PD, M.PD, yang dibuat oleh saudari DWI LESTARI WAHYUNINDAH, SE mengatas namakan event INDIE
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 75/Pdt.G/2013/PN.Pbr
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. M. Najib, SMH VS 1.TUNUT 2.YUDI SASMITO 3.EDY PERMANA 4.FUAD 5.TJOKRO 6.H.M. SURAHMAD 7.SYAFEI 8.SYARIFUDDIN 9.NINUK 10.Ir HARISMAN 11.SUDARNO 12.KHAIRUL 13.DENY 14.Ir AHMAD KURNAIN 15.SYAFRI 16.SYAFRIZAL 17.ANI 18.CHAIRUL ANWAR 19.SYAFRUDDIN SAAN 20.WILMAN 21.SAID USMAN 22.Ir. CHAIRIL 23.DARMA PALA 24.ZARMAN 25.SUDIRMAN 26.RUZI 27.HOS 28.RAMLIS
89 — 71
  • oleh Seri Paduka Sultankerajaan Siak, dimana berdasarkan waktunya telah diakui sendiri olehPenggugat terjadi sebelum kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945dimana masih dikuasai oleh hukum kolonial Belanda, yang secara tegastelah dicabut oleh UU Nomor 5 tahun 1960 atau Undang Undang PokokAgraria dan menyatakan berlakunya UU Pokok Agraria Nasional diseluruhIndonesia dimana telah mencabut : i Agrarische Wet (S.187055) sebagai yang termuat dalam pasal 51wet op de staatsinrichting van nederlands indie
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
TEGUH SUKEMI, SH., MH.
Terdakwa:
SANDHA IRIANTO
123 — 51
  • Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan UndangUndang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidanadalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakanterjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-09-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Siti Sawiyah,SH
Terdakwa:
Krasimir Stoykov Stoykov
415 — 304
  • Badung yangdiketahul pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 05.45 WITA;Bahwa Terdakwa datang ke Bali sejak tanggal 16 Maret 2019, Terdakwadatang sendirian ke Bali, tujuan Terdakwa adalah berwisata di Bali,pertama kali Terdakwa menginap di INDIE HOTEL Sanur, kemudianTerdakwa menginap di salah satu hotel di Canggu dan terakhir Terdakwamenginap sendiri di Kuta Heritage Residence Jalan Setia Budi GangJangkong Sari Kuta Kec. Kuta Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Desember 2017 — R.E. BARINGBING, SH., MH. X 1. PANGLIMA KODAM JAYA / JAYAKARTA CQ. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA - ANGKATAN DARAT CQ. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cs
114 — 35
  • Eigendom atas nama Gouvernement Nederlands Indie;c. Eigendom Perorangan/Badan Hukum;d. Eigendom Perorangan maupun Badan Hukum yang dibebaniErfacht/Opstal;e. Eigendom Kotapraja (Stad Gemeente); danf.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK /2015/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2015 — WARYONO KARNO
374 — 2122
  • CV INDIE GLOBAL Sosialisasi mengurai dampak 98.850.000,00IMPERIUM positif kenaikan harga BBMuntuk menyelamatkan APBNmelindungi hak ssubsidi rakyatkecil17. CV SINAR Sosialisasi dampak kebijakan = 97.125.000,00LANGGENG kenaikan BBM terhadapLESTARI perekonomian rakyat di Banten18. CV GLOBAL Sosialisasi mengurai dampak /98.870.000,00ANTAR NUSA positif kenaikan harga BBM19.
    CV INDIE GLOBAL Wilayah Kecamatan Adipala, /96.373.500,00IMPERIUM Kabupaten Cilacap, JawaTengah35. PT SAMUDERA Wilayah Kecamatan 96.712.500,00KARYA SEJAHTERA Dukuhwaru, Kabupaten Tegal,Jawa Tengah36. CV BIMA BUSIMAR Wilayah Kraton Yogyakarta /96.854.500,0037. CV RIKA DARA AYU /Wilayah Kecamatan 96.797.500,00Kaligesing, KabupatenPurworejo, Jawa Tengah38. CV TYOKOTO Wilayah Purworejo, 96.799.300,00COMPANY Kabupaten Purworejo, JawaTengah39.
    Sosialisasi 98.590.000,00 Pemanfaatan EnergiAlternatifDiversifikasi BBM keBBG sebagai solusikemandirian energiNasional 13.CV ANDIANPERMATADialog interaktifsolusi BBMbersubsidi dengantema sudah tepatkanpemerintah menaikanBBM saat ini diKebumen98.225.000,00 14.CV PANTANTALANGSosialisasi dampakkebijakan pemerintahmenaikan harga BBMbersubsidi bagimasyarakat di Solo97.987.500,00 15.CV ICA CITRADialog InteraktifSolusi BBMbersubsidi tema sudahtepatkah pemerintahmenaikan BBM saatini di Tegal98.225.000,00 16.CV INDIE
    PT YOGA Wilayah 96.687.500,00WIDYATAMA KecamatanGAMA Patikraja,KabupatenBanyumas, JawaTengah34, CV INDIE Wilayah 96.373.500,00GLOBAL KecamatanIMPERIUM Adipala,KabupatenCilacap, JawaTengah35. PT SAMUDERA Wilayah 96.712.500,00KARYA KecamatanSEJAHTERA Dukuhwaru,Kabupaten Tegal,Jawa Tengah36. CV BIMA Wilayah Kraton 96.854.500,00BUSIMAR Yogyakarta37. CV RIKA DARA Wilayah 96.797.50AYU KecamatanKaligesing,KabupatenPurworejo, JawaTengah38.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-10-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — PEMERINTAH KOTA/WALIKOTA SEMARANG vs MEYLIANI YUWONO, Dkk
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gouvernement Van Ned Indie seluas 16.421M?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
277 — 185
  • Soemadipradja dan Romli Atmasasmita dalambuku Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, sebagai berikut :Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalamperaturan perundang undangan Indonesia, pertama kalinyatermuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunanKUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voorNederlandsch Indie, yang Hukum Pidana itu sendin.Halaman 43 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT2.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-03-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — MUHAMMAD HAFIZHAM, Dkk vs PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I, Dkk
115 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPerusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I;f PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanUmum Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalammemperoleh hak atas tanah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Belawan I tanggal3 Maret 1993 seluas 278,15 Ha tersebut berdasarkan;23Staatsblad Nomor 99 Tahun 1918 (Lembaran Negara Nederlandsch Indie
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum
Register : 28-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
PURNA NUGRAHADI, S.H.
Terdakwa:
WALUYO PRASETYO Bin AHMAD KHOLIDI
157 — 15
  • hutangmaupun menghapuskan piutang;4) Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapatdilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawalidengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belandahi dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 05/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2016 — HANDOKO LIE
195 — 138
  • membuat Akta Notaris Agoes Salin Nomor 47, tanggal 25Agustus 1982 tentang Pernyataan Penanggalan Hak Atas T anah dan Bangunanyangisinya pada pokoknya :e Menanggalkan hak dan menyerahkannya kepada PemerintahDaerah Tingkat II Kotamadya Medan seluruh hak dan wewenang atastanah Negara seluas 34.776 M2 yang merupakan gabungan dari sebahagianbekas Hak Eigendom Verponding Nomor 33 sebahagian dan EigendomNomor 9 sebahagian terdaftar pada Kantor Agraria Kotamadya Medan,atas nama Het Gubernement Van Nederland Indie
    membuat Akta Notaris Agoes SalinNomor 47, tanggal 25 Agustus 1982 tentang Pernyataan Penanggalan HakAtas T anah dan Bangunan yang isinya pada pokoknya :Menanggalkan hak dan menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat IIKotamadya Medan seluruh hak dan wewenang atas tanah Negara seluas 34.776M2 yang merupakan gabungan dari sebahagian bekas Hak EigendomVerponding Nomor 33 sebahagian dan Eigendom Nomor 9 sebahagian terdaftarpada Kantor Agraria Kotamadya Medan, atas nama Het Gubernement VanNederland Indie