Ditemukan 559 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandat mandala mandaro mandagi mandans mandage mandale mandati mandane mandawe manzate mandare mandake
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
AHMAD KHALIL Als KHALIL Bin SELADIN
174 — 75
  • karakteristiknya, saat mengetahui ia maju sebagai calonlegislatif di dapil 2 Kubu Raya, saya melakukan survei / mapping pemilih,yang mana menurut saya banyak alumni sekolah/pesantren kami dankeluarga keluarga dikampung yang bisa digalang suaranya untukmendukung sdr SOLEHUDDIN, sehingga kemungkinan besar peluang sdrSOLEHUDDIN dapat mendapat jatah kursi, hingga akhirnya saya maumenjadi relawan sdr SOLEHUDDIN;Bahwa untuk menjadi relawan tidak ada memiliki legalitas seperti suratpengangkatan, kuasa atau mandate
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Januari 2017 — - Ir. Wahyudin Akbar, Lawan - Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina),
228 — 164
  • ketentuannya siapa yang wajib membayar biaya untuk ahli yangbersangkutan, tetapi kalau saya mengacu kepada tes praktis yangdilakukan dalam Perseroan Terbatas biasanya pihak yang berkepentinganitu yang membayar biaya kepentingan akuntan itu, yaitu pemohon, karenakalau dikaitkan dengan Perseroan Terbatas soalnya Perseroan Terbatasnyatidak berkepentingan dengan persoalan itu, orang pihak ketiga yangberkepentinganlah yang berkepentingan untuk mendapatkan data ataudokumen atau hasil dari pemeriksaan dan mandate
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 5/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
CECE HERMAWAN
Tergugat:
Bupati Kabupaten Karawang
208 — 115
  • sah : 48 ; 222222 nn none n nnJumlah suara sah dan tidak sah : 7.07 1) 20222 ne nnn en enn nn ene esAdalah cacat hukum dan tidak sah, dan karenanya batal demi hukum ;Bahwa selain itu dalam pelaksanaan perhitungan ulang surat Suara tidak sahyang dilakukan Panitia Pilkades Curug pada Hari Senin, 12 November 2018 diAula Desa Curug dengan muncul pemenang baru Usman Sonjaya Nomor Urut2 dengan perolehan suara sebanyak 1964 tidak dihadiri oleh PENGGUGATNomor Urut 3 maupun saksisaksi yang mendapat surat mandate
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-04-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 April 2012 —
49 — 8
  • Ahli EDUARDUS MARIUS BO, SH.M.Si (ade charge) dengan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PejabatAdministrasi Negara serta merta dipandang sebagai perbuatan melawan hukum76dalam pengertian pidana (kembali bergantung pada pemberian kewenangansecara mandate atau delegasi) ; Bahwa cacat prosedur yang terjadi pada sebuah proses tidak secara mutatismutandis merupakan penyalahgunaan wewenang, semua harus dilihat
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 15-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte
Tanggal 2 Juli 2012 — Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si
176 — 58
  • . : Bahwa esensi inti dari sisi kewenangan adalah perpaduanantara hak dan kewajiban yang diberikan kepada pemangkujabatan dalam rangka menjalankan jabatan ; Bahwa praktek pelimpahan kewenangan adalah hal yang wajibdalam delegasi, mandate dan pemberian kuasa ; Bahwa pelimpahan kewenangan tidak lain daripada pelimpahantanggung jawab ; Bahwa Delegasi adalah Delegator melepas diri dari tanggungjawab kepada Delegans ; Bahwa Kewenangan yang bersifat terikat dan bebas ; Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
152 — 64
  • atau dari Sekda ;Bahwa di ketentuan PerBawaslu itu yang diwajibkan adalah pelapordandalam pelaporannya menyertakan dokumen alat bukti dokumennyakarenadokumen nya telah disertai dengan data data pelapor dan saksi,data terlapor dan saksi, untuk terlapor saksinya dipertimbangkan olehBawaslu seberapa relevan saksi itu dengan pokok laporannya, sebabberhubungan dengan mutasi maka yang mengetahui secara teknis adaBKD sehingga bawaslu mengundang Kepala BKD ;Bahwa tidak perlu ditugaskan atau tidak perlu mandate
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Pencurian
Register : 14-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 29-K/PM.II-10/AD/IV/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — Trisna Prihantanto Sertu NRP 21070419600187 (Tdw-I) Frans Isack Corputty Serda, 31010760691079 (Tdw-II)
143 — 80
  • Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 28 September 2015memerintahkan Custody (petugas yang menerima mandate) bisabertugas sebagai sopir dan kasir yaitu. Saksi1 dan Saksi2melalui Opscontrol (Sdr. Michael K dan Sdr. Yuddie Arya Perdana)berangkat ke Surakarta (Solo) untuk mengambil dan mengantaruang/barang berharga sesuai intruksi dari perusahaan.5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
JOHAN ISKANDAR
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
1.FIFI TANANG
2.TAN TJIN LIE
325 — 718
  • Setahu Saksi, Aktahasil RUALB Kedua dibuat danditandatangani pada saat itu juga oleh Ibu Fifi dan sekretarisnya Tan TjinLie;Bahwa setahu Saksi, Notaris juga hadir dalam rapat Panmus.Kehadirannya sebagai Notaris, bukan sebagai undangan;Bahwa sebelum rapat Panmus tanggal 15 April 2019, diselenggarakanrapat pengurus dan Saksi diminta advisnya terkait Pergub 132/2018.Bahwa Saksi menjelaskan kepada pengurus bahwa tahapantahapanmasa transisi sesuai mandate Pasal 103 harus dijalankan.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, SH.,MH
Terdakwa:
Joni Bin Anwar Sulaiman
214 — 80
  • peraturanperundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa berhak:mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaanlainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;mendapatkan pelindungan hokum atas kebijakan yang dilaksanakan;danmemberikan mandate
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
428 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanyaPemerintah beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan UUSJSN;Bahwa untuk mengimplementasikan mandate Pasal 34 UUD 1945, UUSJSN mengatur antara lain :a.Pasal 1 angka 1Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untukmenjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarhidupnya yang layak;Pasal 1 angka 2Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata carapenyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badanpenyelenggara jaminan social;Pasal 1 angka
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA Lawan 1. PT. BARA PRIMA MANDIRI 2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, 3. YUDHA TRISNO, 4. SAURABH JHUNJHUNWALA, 5. MARGARETHA MONALISA WULAN, 6. PRAMOD KUMAR JAIN, 8. ANKIT PATNI, Penggugat: PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA Tergugat: 1.PT BARA PRIMA MANDIRI 2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA 3.YUDHA TRISNO 4.SAURABH JHUNJHUNWALA 5.MARGARETHA MONALISA WULAN 6.PRAMOD KUMAR JAIN 7.SUWARNO 8.ANKIT PATNI 9.SKP OVERSEAS PTE,LTD 10.HADI JUANA 11.OLFITRIAN 12.PT CAKRA KARYA BERSAMA 13.PT SOLUSINDO NUSANTARA 14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD 15.NOTARIS SITI SAFARIJAH 16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH 17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA 18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
602 — 2620
  • The Parties expresslyagree to waive Articles 70 72 of Law No. 30 Year 1999 sothat the mandate of the Arbitrators du& constituted inaccordance with the terms of this Agreement shall remainin effect until a final arbitration award has been issued bythe arbitrators.For the purpose of enforcing any arbitration award only, theParties choose the general, permanent and nonexclusivedomicile of the Office of the Registrar of the Central JakartaDistrict Court (Kantor Panitera Pengadilan Negeri JakartaPusat
    The Parties expresslyagree to waive Articles 70 72 of Law No. 30 Year 1999. sothat the mandate of the arbitrators duly constituted inaccordance with the terms of this Agreement shall remainin effect until a final arbitration award has been issued bythe arbitrators.For the purpose of enforcing any arbitration award only, theParties choose the general, permanent and nonexclusivedomicile of the Office of the Registrar of the Central JakartaDistrict Court (Kantor Panitera Pengadilan Negeri JakartaPusat
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
343 — 190
  • Oleh karena ketentuan tersebut tidakmemberi mandate kepada hakim untuk menafsirkan batas pemberian upahdan hak hak skorsing maka ketentuan tersebut berlaku absolut sebagaiketentuan yang mengharuskan pembayaran upah skorsing tanpa bataswaktu ;Bahwa atas uraian yang sudah disebutkan diatas, kami memohon kepadaMajelis Hakim untuk menghukum Penggugat dengan membayar secaraHalaman 37 dari 147 halaman Putusan No: 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japrutin upah atas Furlough dan skorsing yang belum dibayarkan, tunjangantunjangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
260 — 168
  • Dengan demikianHalaman 163 dari 239 Putusan Nomor 7 /Pid.SusTPK/2021/PN Ambtanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandate, untuk mandattidak perlu ada ketentuan perundangundangan;Bahwa pemberian Password Dan Kode Sandi (Password dan Kode SandiPimpinan) untuk melakukan otorisasi/persetujuan pembukaan rekening danpenerbitan kartu ATM merupakan suatu mandate, akan tetapi jika penerimamandate dalam hal ini Customer Servise a.n Pridayantni M.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Penghinaan
Register : 09-10-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 130/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 9 April 2015 — - YAKOBA KAHA, S.Sos ; PETRUS BULU WALU, A.Md.
111 — 54
  • umum;Bahwa dituangkan dalam apakah hasil rekapan DB1 dan dibacakan;Bahwa ada yang mengisi formulir keberatan, yaitu saksi paket 2;Bahwa saksi tidak ingat formulir DA1 semuanya diberikan;Bahwa yang memiliki sura terbanyak dan menjadi pasangan terpilihadalah pasangan nomor urut 3 yakni Markus Dairo Talu dan NdaraTanggu Kaha;Bahwa saksi tidak melihat saat merekap hasil pleno di kabupaten paraterdakwa merubah hasil;Bahwa syarat saksi mengikuti pleno harus masukan surat mandat;Bahwa saksi tidak masukan mandate
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 880/Pid.Sus/2020/PN Bks
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI RAI ADRIANI. SH.
Terdakwa:
Anggono Sinung Nugroho
110 — 30
  • Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Pusat perihal Jawaban atas surat PT Surya Astha Nusantara Finance;
  • Copy legalisir Tanda terima dokumen dokumen dari PT Surya Artha Nusantara Finance (PT SANF) tanggal 4 Oktober 2016;
  • Copy legalisir Formulir Data Nasabah Lembaga dari BANK BTN;
  • Copy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dari PT Surya Artha Nusantara Finance (PT SANF);
  • Copy legalisir Bank Mandate No.513/LSANF/BOD/IX/2016 pada tanggal 28 September
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2011 — Putus : 23-12-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 23 Desember 2011 — SOFIANI, SH Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI
69 — 21
  • Bahwa benar untuk setiap surat keluar apalagi menyangkut pelepasan tanahharus dikeluarkan oleh Direktur Utama, kecuali ada mandate dari DirekturUtama baru dapat dibuat oleh Terdakwa Sofiani, SH selaku DirekturAdministrasi dan Keuangan. Bahwa benar uang yang diterima Martono dari Jumhana Cholil lebihkurang Rp. 619.000.000, Bahwa benar saksi ada mengembalikan uang yang diterima dari Martonosebesar Rp. 100.000.000, ke PD.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky
Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
58 — 24
  • Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dariperaturan perundangundangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaituatribusi, delegasi dan mandate. Mengetahui sumber dan cara memperolehkewenangan organ pemerintahan ini penting karena berkenaanpertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/PDT.SUS/2010
AHMAD FAUZI, DKK.; PT. WACHYUNI MANDIRA (HIE HERY WONG, DK).
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ogan Komering llir (OKI) oleh saudra Lukman Santoso bersamasama surat kuasa mandate pertanggal 15 Juli 2009 untuk melakukanperundigan mediasi dengan Disnakertrans Kab. Ogan komering Ilir dankeluarlah hasil Risalah penyelesain dan anjuran tanggal 29 Juli 2009.Hal. 114 dari 159 hal. Put. No.542 K/Pdt.Sus/2010b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
RADIAN AZHAR
264 — 85
  • Wewenanag yang diperoleh dengan cara mandat, yaitu wewenang yangdiperoleh penerima mandate (mandataris) yang hanya terbatasmelaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat (mandans);Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yangdimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring vanvaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara(kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggiyang diberi nama negara.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
196 — 159
  • Dalamkasus ini, mengingat gugatan Penggugat yang diajukan kePengadilan Negeri Jakarta Utara menyangkut masalah terjadinyaperbuatan melawan hukum yang merugikan Pekerja/Karyawan,maka menurut hukum Penggugat harus mendapat mandate/kuasakhusus dari pihak yang dirugikan yaitu karyawan untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Oleh karena mengingat Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasarhukum Kuasa Penggugat hanya berdasarkan Surat Kuasa Khususyang ditanda tangani oleh pengurus Serikat