Ditemukan 5062 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teus teko teos tes tek teki teka teke
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1401 — 1965
  • kiri saksimenggunakan softlensa, dan saksi pastikan Bahwa mata kiri saksibukan softlense; Bahwa terkait apakah saksi masih bertugas di KomisiPemberantasan Korupsi, Saksi menyatakan hal tersebut bukan tempatuntuk saksi menyampaikannya, yang jelas saksi dalam melaksanakantugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi tentunyasaksi sangat terhalangi karena tidak bisa melihat dengan jelas, saksiketika membaca harus menggunakan kaca pembesar dengan jarakdekat, saksi hampir tidak bisa membaca teks
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
122 — 35
  • ., (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks PelatihanCurriculum Evaluator Resource Developer dan StudentHalaman 106 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik28.8.6.28.9:128.8.8.28.8.9.28.8.10.28.8.11.Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011,sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh riburupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN, (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Fotocopy
    Koten No. 74 B Palangka Raya), (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan ClinicalTeacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25Januari 2011, sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Komunikasi Panitia Pelatinan Clinical Teacher danHalaman 111 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN
    ,(tanpa tanggal);28.8.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Curriculum EvaluatorResource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 850.000, (delapan ratuslima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN, (tanpa tanggal);28.8.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaFotocopy Pelaporan dan Penjilidan Pelatihnan CurriculumEvaluator Resource Developer dan Student
    B.Koten No. 74 B Palangka Raya), (tanpa tanggal);28.9.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Clinical Teacher danRole Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011,sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN (tanpatanggal);28.9.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKomunikasi Panitia Pelatinan Clinical Teacher dan Role ModelPSPD UNPAR tanggal 24 s/d
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
51 — 55
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
274 — 189
  • Transkrip iniadalah salinan pengalihan tuturan dalam bentuk suara/ bunyi menjaditulisan/ teks yang halhal disampaikan dalam persidangan, baik olehMajelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Sakisaksi, Ahli danTerdakwa. Transkrip Persidangan dan Rekaman (recording) Persidanganmerupakan fakta hukum..
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
66 — 63
  • Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga 286. Metodologi Penelitian Pendidikan Sukardi Bumi Aksara 287. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Conversation Djalinus S Bumi Aksara 289. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga 290. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Erlangga 491. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Bumi Aksara 392. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
    Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga pi86. Metodologi Penelitian Sukardi Bumi Aksara 2Pendidikan87. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Djalinus S Bumi Aksara 2Conversation89. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga pi90. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Erlangga 4Atmajaya Yg)91. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Bumi Aksara 3Atmajaya Yg)92. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 3 Mei 2012 — AHMAD SAIKHU Bin WAHYA SUHARMA
95 — 38
  • Dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UUno.31 tahun 1999 tersebut, serta kaidah hukum sebagaimana dalam Putusan MA.RI197no. 868 .K/PID.SUS /2008 tanggal 28 Juli 2008 ,maka Majelis berpendapat bahwayang dituju oleh norma ( addressat norm) dari unsur setiap orang dalam delik pasal2 UU no.31 tahun 1999 adalah subyek hukum berupa orang perseorangan ataukorporasi dimana orang persorangan meliputi orang dalam predikat sebagaipegawai negeri / penyelenggara negara maupun orang dalam predikat bukan sebagaipegawai
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 28 Juni 2016 — MULAT SETYADI, AP. M.Si Bin SUDARSO
67 — 17
  • dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
MARSUDI bin SISWO MIHARJO
270 — 134
  • dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindakpidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika Subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
SISWADI bin SABARNO alm
377 — 230
  • secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk korporasi.Hal 110 dari 211 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 10 Juni 2015 — WAHYONO HARYADI Bin SOEPINGI
50 — 77
  • tindakpidana , sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal 194 dari 248 hal No. 01/ Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1247 — 3890
  • Selanjutnya, berdasarkan Buku Teks Hukum PersainganUsaha yang diterbitkan oleh Termohon Keberatan sendiri,dimana pada halaman 62 paragraf kedua menyatakan padapokoknya Proses pembuktian pasar bersangkutan yangumum dilakukan adalah dengan menggunakan asumsihypothetical monopolist test.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
150 — 74
  • dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindakpidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1547 — 2164
  • kiri saksimenggunakan softlensa, dan saksi pastikan Bahwa mata kiri saksibukan softlense; Bahwa terkait apakah saksi masih bertugas di KomisiPemberantasan Korupsi, Saksi menyatakan hal tersebut bukan tempatuntuk saksi menyampaikannya, yang jelas saksi dalam melaksanakantugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi tentunyasaksi sangat terhalangi karena tidak bisa melihat dengan jelas, saksiketika membaca harus menggunakan kaca pembesar dengan jarakdekat, saksi hampir tidak bisa membaca teks
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
156 — 79
  • Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau PenasihatHukum Terdakwatertanggal, 15 Nopember 2019 yang pada pokoknyamemohon agar Mejalis Hakim yang memutus perkara ini demi keadilanberdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan selalu mengedepankan hatinurani yang luhur, tidak memandang hukum dari segi teks dan undangundang saja melainkan menjadikan hukum untuk memanusiakan danPembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon
    Tetapi, keadilan seharusnya melihatlebih dalam, lebih jauh dari sekedar bunyi teks formal UndangUndang.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
67 — 18
  • dituju darinorma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana , sehingga secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTOK LESTIYO
144 — 72
  • Hardaya Inti Plantations dengan golongan StafJabatan Direktur Operasional (Agronomis).235. 1 (satu) buah CD dengan logo KPK dan memiliki serial nomor:B3120NH01144471LH, yang berisi file suara format wav dan file teks SMSformat PDF236. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya keputusan MenteriDalam Negeri Nomor:131.72415 Tahun 2007 tertanggal 20 september2007 perihal pemberhentian pejabat Bupati dan PengesahanPengangkatan Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
94 — 15
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum(Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
66 — 17
  • dituju dari norma (addressat norm)suatu delik/ tindak pidana sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik(addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PT PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 24 Februari 2015 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB VS JAKSA
33 — 18
  • Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga 286. Metodologi Penelitian Pendidikan Sukardi Bumi Aksara 287. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Conversation Djalinus S Bumi Aksara 289. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga 290. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Erlangga 491. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Bumi Aksara 392. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2205 — 638
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • (Lihat: Konsideran menimbang point b UU KPkK)Jadi, membaca UU KPK harus diletakkan dalam konteks upaya luar biasapemberantasan korupsi bukan hanya melihat bunyi teks pasal per pasal undangundang tersebut. UU KPK harus dibaca secara utuh sebagai satu kesatuansemangat pemberantasan korupsi..