Di Wilayah Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai KabupatenTanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh ZUMI ZOLAZULKIFLI tanggal 9 Agustus 2012 beserta peta lokasi;1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas Pengelolaan Keuangan DanAset Daerah Pemerintah Tanjung Jabung Timur Nomor973/314/DPKAD/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentangPenyampaian Surat Ketetapan Retribusi dan Sumbangan PihakkeIll yang ditandatangani oleh MOH.

.;1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas Pengelolaan Keuangan DanAset Daerah Pemerintah Tanjung Jabung Timur Nomor973/76/DPKAD/2012 tanggal 14 September 2012 tentangPenyampaian Surat Sumbangan Pihak kelll yang ditandatanganioleh MOH. IDRIS, SH, MH.;1 (satu) lembar Fotokopi Surat Sekretariat Daerah PemerintahTanjung Jabung Timur Nomor 973/1028/DPKAD/2013 tanggal 12April 2013 tentang Klarifikasi Surat Tagihan Sumbangan Pihak kelll Tahun 2012 yang ditandatangani oleh H.

Di Wilayah Desa Lagan Ulu Kecamatan GeragaiKabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani olehZUMI ZOLA ZULKIFLI tanggal 9 Agustus 2012 beserta petalokasi;d) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah Pemerintah Tanjung Jabung Timur Nomor973/314/DPKAD/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentangHalaman 204 dari 373 halaman Putusan No.63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Penyampaian Surat Ketetapan Retribusi dan Sumbangan PihakkeIll yang ditandatangani oleh MOH. IDRIS, SH, MH.

;e) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah Pemerintah Tanjung Jabung Timur Nomor973/76/DPKAD/2012 tanggal 14 September 2012 tentangPenyampaian Surat Sumbangan Pihak kelll yangditandatangani oleh MOH. IDRIS, SH, MH.;f) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Sekretariat Daerah PemerintahTanjung Jabung Timur Nomor 973/1028/DPKAD/2013 tanggal12 April 2013 tentang Klarifikasi Surat Tagihan SumbanganPihak kelll Tahun 2012 yang ditandatangani oleh UH.SUDIRMAN, SH, MH.

;e) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah Pemerintah Tanjung Jabung Timur Nomor973/76/DPKAD/2012 tanggal 14 September 2012 tentangPenyampaian Surat Sumbangan Pihak kelll yangditandatangani oleh MOH. IDRIS, SH, MH.;f) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Sekretariat DaerahPemerintah Tanjung Jabung Timur Nomor973/1028/DPKAD/2013 tanggal 12 April 2013 tentangKlarifikasi Surat Tagihan Sumbangan Pihak kelll Tahun2012 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN, SH, MH.

Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dll) bulan Desember 2013 sejumlah Rp 38.000.000,-
b. Insentif Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak Air tanah, dll Triwulan I Tahun 2014 sejumlah Rp 40.000.000,-
c. Insentif Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak Air tanah, dll Triwulan II Tahun 2014 sejumlah Rp 60.000.000,-
90. 1 (satu) bundel dokumen asli Daftar Insentif Bupati Karawang pada DPKAD

Insentif Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak Airtanah, dll Triwulan Il Tahun 2014 sejumlah Rp 60.000.000, 90. 1 (satu) bundel dokumen asli Daftar Insentif Bupati Karawang pada 12 DPKAD Kabupaten Karawang periode tahun 2011 sampai dengan2014. 91.1 (Satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi Honorarium Bupati Karawangpada DPPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sampai dengan 2014. 92.1 (satu) bundel copy dokumen dilegalisir perihal RekapitulasiHonorarium Bupati Karawang Bidang Akuntansi

;Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawangmengajukan proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah KotaBanjar melalui Kantor Kecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke DinasPMPDKBPol Kota Banjar untuk dievaluasi, selanjutnya disampaikan kepadaWalikota Banjar dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi keDinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD

Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000, (dua jutadelapan ratus ribu rupiah) ;(3). .Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT.ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000, (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) melaui HESTI ;(4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) ;(5).

Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000, (dua jutadelapan ratus ribu rupiah) ;(3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT.ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000, (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) melaui HESTI ;(4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) ;(5).

Membeli Leges di kantor DPKAD Kab.Seluma sebesar Rp.2.800.000, (duajuta delapan ratus ribu rupiah).c. Membayar Assuransi Videi, yaitu untuk jaminan penawaran, jaminanpelaksanaan dan jaminan pemeliharaan atas nama PT. Adhityamulya MitraSejajar sebesar Rp.2.750.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),dimana atas permintaan Noki Hidayat kepada saksi Hesti Staf BPBD yangmengurusnya;155d.

Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000, (duajuta delapan ratus ribu rupiah) ;(3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp.2.750.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melaui HESTI ;(4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000, (satu jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;(5).

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Hal 65 dari 127 hal. Put. No.24/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.6666(3).

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

Kemudian padabulan Agustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD perihal tindak 55 Perkara Korupsilanjut LHP BPK (merekomendasikan agar sisa anggaran 2009dimasukkan kas daerah), lalu saksi memanggil PPK, dan Bendahara(SUHARTINI) untuk menjelaskan masalah tersebut;Bahwa pada saat itu, PPK dan Bendahara Pengeluaranmenjelaskan tentang adanya penitipan dana di Dinas Kebakaran dariBNPB dan peruntukannya serta pengelolaannya, dimana menurutmereka berdua dana tersebut dana pusat dan masuk rekeningkhusus,

terdapat jasagiro, sebesar Rp.431.188.678, yang disetor tanggal 28 Desember 2010,dan tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.29.022.014, yang telah disetorke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng;Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh kegiatan tersebut sudah selesai dansudah ada pertanggungjawabannya;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut adapermasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu pada tutup tahun RekeningDinas Kebakaran masih terdapat dana sebesar Rp.10.747.861.000, saatitu ada perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kas daerah sebagaisilpa (sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakan musyawarahantara Dinas Kebakaran dan DPKAD.

Sosialberpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencanaTahuan Anggaran 2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung,tetapi peran saya sebagai PPK melanjutkan peran PPKom Lama, untukmemastikan kegiatan yang ada di PSDA & SDM berjalan sesuaipetunjuk operasional kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Kota Tahun 2009.Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang saksilakukan adalah sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi denganBPK, DPKAD

Kemudian padabulan Agustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD perihal tindak 55 Perkara Korupsilanjut LHP BPK (merekomendasikan agar sisa anggaran 2009dimasukkan kas daerah), lalu saksi memanggil PPK, dan Bendahara(SUHARTINI) untuk menjelaskan masalah tersebut;Bahwa pada saat itu, PPK dan Bendahara Pengeluaranmenjelaskan tentang adanya penitipan dana di Dinas Kebakaran dariBNPB dan peruntukannya serta pengelolaannya, dimana menurutmereka berdua dana tersebut dana pusat dan masuk rekeningkhusus,

terdapat jasagiro, sebesar Rp.431.188.678, yang disetor tanggal 28 Desember 2010,dan tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.29.022.014, yang telah disetorke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng;Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh kegiatan tersebut sudah selesai dansudah ada pertanggungjawabannya;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut adapermasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu pada tutup tahun RekeningDinas Kebakaran masih terdapat dana sebesar Rp.10.747.861.000, saatitu ada perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kas daerah sebagaisilpa (sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakan musyawarahantara Dinas Kebakaran dan DPKAD.

Sosialberpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencanaTahuan Anggaran 2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung,tetapi peran saya sebagai PPK melanjutkan peran PPKom Lama, untukmemastikan kegiatan yang ada di PSDA & SDM berjalan sesuaipetunjuk operasional kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Kota Tahun 2009.Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang saksilakukan adalah sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi denganBPK, DPKAD

hibah kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadi.SaksiADE AZIZ HAKIM, SAg, dibawah sumpah, menerangkan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksadi Penyidik kejaksaan dan memberikan keterangannya ; Bahwa saksi menerangkan keterlibatan saksi adalah sebagai fasilitator dalam artimemfasilitasi dan koordinasi dengan OPD terkait diantaranya Dinas Kesehatan,Denas Sosnaker, Dinas Ciptakarya, Dinas Perikanan dan ketahanan pangan, DinasPerindagkop, Dinas DPKAD

Fotocopy rekening kelompokosnaker, Dinas Ciptakarya, Dinas Perikanandan ketahanan pangan, Dinas Perindagkop, Dinas DPKAD, DinasPenanggulangan bencana dan Kelurahan/Desa. Bahwa saksi menerangkan apabila kelengkapan dalam proposal pengajuanbantuan hibah tersebut tidak/belum lengkap kami dari bagian Kesos memanggilketua/sekretaris kelompok tersebut untuk melengkapi kelengkapan administrasitersebut.

Bahwa Untuk pencairan bantuan dana hibah kepada kelompok penerima bukanwewenang Bagian Kesos melainkan pada Dinas Keuangan (DPKAD). SetelahPutusan Tipikor Nomor 149/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 5DPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diserahkan keBagian Kesos, Bahwa Bagian Kesos memanggil/memberitahukan kepada kelompok penerimabantuan hibah untuk menandatangani SP2D, kwitansi dan surat pernyataantanggung jawab hibah.

SohardiSyafri uang senilai Rp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh jutarupiah) tersebut telah digunakan untuk :30(10).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan RehabilitasiJalan Desa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tigapuluh ribu seratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan,jaminan pemeliharaan An. PT.

Sohardi Syafriuang senilai Rp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah)tersebut telah digunakan untuk :Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan DesaRenah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100,(seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratusrupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

Sohardi Syafriuang senilai Rp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah)tersebut telah digunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluhribu seratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

. ; :25 Perjanjian KerPengoperasian26 Nota Kesepah:019.6/3877/X27 Technical Agrsebanyak 1 (sa Barang bukti nomor 16 s/d 27 dikembalikan kepada Kantor DPKAD Kabupaten Banjar 28Mesin pabrik Modul Penerirb. Modul Pe:Yn wm8c. Modul Per 73 Tower Coe.

Pura AndikaPr ele ~~ ; 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Tanjung JabungTimur Nomor 973/76/DPKAD/2012 tanggal 14 September2012 tentang Penyampaian Surat Sumbangan Pihak keIIIyang ditandatangani oleh MOH.

IDRIS, SH, MH ;1 (satu) lembar Fotokopi Surat Sekretariat DaerahPemerintah Tanjung Jabung Timur NomorHalaman 139 dari 207 halaman Putusan No. 13/PID/TPK/2014/PT.DKI.208.209.210.211.212.973/1028/DPKAD/2013 tanggal 12 April 2013 tentangKlarifikasi Surat Tagihan Sumbangan Pihak kelll Tahun2012 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN, SH, MH.

Rasjid, SH, Jabatan Kepala Bidang Asset DPKAD ; 4. Syaharuddin, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan PTL Sekretariat Daerah ; 5. Muhammad Arifin, SH, Jabatan Konsultan Hukum danPengacara / Advokat, kesemuanya memilih alamat KantorBupati Enrekang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1Enrekang, Nomor : 05/HUK/IV/2013, tanggal 27 April2013, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIIntervensi; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; 1.

(dilegalisir)

(Legalisir)

(legalisir)

Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan PenerbitanSurat Persediaan Dana ke DPKAD;d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2017/PN.Bgl halaman 20 dari 111 hal4.e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D keDPKAD;f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;g. Setelah SP2D terbit maka dana diserahkan ke amsing masing PPTKsesuai NPD; Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan KompetisiOlahraga adalah PPTK Sadr.

pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas,dengan tujuan pekerjaan adalah agar barang/jasa yang dilakukanPutusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2017/PN.Bgl halaman 46 dari 111 halpembayaran oleh PTTK sesuai volume dan kualitasnya sebagaimanaditentukan dalam DPABahwa mekanisme pembayaran dalam Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015 adalah pertama adaNota Permintaan Dana (NPD), selanjutnya dengan adanya SPP dan SPMdiajukan ke DPKAD

yang diminta Pemohon, Termohontidak setuju karena Termohon lebih berhak memelihara anak Termohon danPemohon;Bahwa apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon lebih mementingkanpekerjaan daripada anak yang sakit tidak benar, sebab malam senin sebelumPemohon datang Termohon telah membawaberobat ke Dokter Wulandari danpagi harinya Termohon minta izin libur kepada atasan karena anak Termohonlagi sakit, sekitar jam 16.00 Wib datang Telepon atasan Termohon datakontraktor harus masuk ke keuangan (Dinas DPKAD

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan sebagai barangbukti sebagai berikut :3 (tiga) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan dari KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Kantor Pelayanan PajakPratama Kuala Tungkal yang telah dilegalisir.3 (tiga) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bungunan dari PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur DPKAD

No. 2330 K/Pid.Sus/2012 Walikota Binjai dan setelah mendapat persetujuan dari WalikotaBinjai, Kepala Dinas PU Kota Binjai kembali menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala DinasPengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Binjai dankemudian Kepala Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah KotaBinjai menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) dan(SPPD) tersebutberdasarkan Surat Perintah Pencairan DanaBendahara Umum Pemko Binjai memberi Giro yang telahditandatangani

MASNIARI,ST., selaku Kepala Dinas PU Kota Binjai yang ditujukan kepadaWalikota Binjai dan setelah mendapat persetujuan dari WalikotaBinjai, Kepala Dinas PU Kota Binjai kembali menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala DinasPengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Binjai dankemudian Kepala Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah KotaBinjai menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) danHal. 21 dari 90 hal. Put.

SJAMSUDIN;Dikembalikan kepada DPKAD Kab.Pati;6 (satu) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Pati atas namanasabah : DESA PANJUNAN, alamat DS. PANJUNAN KEC. PATIKAB. PATI Nomor rekening : 2006014588, tertanggal 06 Agustus2008;7 (satu) buah buku Kas Umum Desa Panjunan Kec. Pati Kab.

SJAMSUDIN;Dikembalikan kepada DPKAD Kab. Pati;6 (satu) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Pati atas namanasabah : DESA PANJUNAN, alamat DS. PANJUNAN KEC. PATIKAB. PATI Nomor rekening : 2006014588, tertanggal 06 Agustus2008;7 (satu) buah buku Kas Umum Desa Panjunan Kec. Pati Kab.

Dengan demikian maka hingga kini uang tersebut masih tersimpanpada Kantor DPKAD Kabupaten Lebak.Bahwa PT. KOGAS selaku pelaksana lapangan telah menerima 95 %pembayaran sesuai perjanjian, namun ternyata PT. KOGAS tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan renovasi RSUD Dr. Ajadarmo tersebut sesuaivolume dan spesifikasi dalam kontrak dan sesuai hasil pemeriksaanBAWASDA Kabupaten Lebak terhadap pisik bangunan RSUD Dr. Ajidarmo,setelah direnovasi terdapat faktafakta hasil temuan sebagai berikut :1.

Imam Poerwono tersebut, sesuai dengan hasil audit PKKN yagdilakukan oleh BPKP Wilayah DKI Jakarta II Nomor : S3464/PW30/5/2004tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 740.785.187,08 (tujuh ratus empatpuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuhrupiah delapan sen), dikurangi dengan sisa uang yang masih tersimpan diKantor DPKAD Kabuten Lebak sebesar Rp. 115.397.850,00 = Rp.625.387.337,01 ( enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluhtujuh ribu tiga ratus tiga puluh

Dansebagian yaitu sebesar Rp. 11. 000.000,00 ddari uang tersebut telahdikembalikan oleh Terdakwa ke Kas DPKAD Kabupaten Lebak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas makaperrobuatan Terdakwa bersamasama saksi Dr. H. Noor Sardono, M.Kes, saksiIr. Pudyo Prayudi, saksi Ir. Poerwono dan saksi H.

Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.11. 000.000,00 ke Kas Negara incasu Kas DPKAD Kabupaten Lebak.Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut, Majelis selainHalaman 169 dari 172 Halaman Putusan Nomor : 22/PidSusTPK/2015/PN.

Saksi MDYA RATNAWATI Binti SUTARMAN: Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di DPKAD Pemkot Semarang yang beralamat di Kagok DalamIl No. 22 Rt 002 Rw 006 Kel. Wonotingal Kec. Candisari Kota Semarang:Bahwa, saksi telah menjadi korban dugaan tindak pidan penipuan dengan cara awalnya pada bulanOktober 2014 sekitar jam 10.00 wib bertempat di BPPT Kota Semarang, saksi bertemu pertamakali dengan Sdri. Marthika Triana alias Ria.