Ditemukan 532 data
73 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/Terdakwa Il pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL.tanggal 16 Januari 2015, tidak cukup pertimbangannya ;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 33/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015, uraianpembuktian "unsur melawan hukum, oleh Judex Facti telah menyimpulkanbahwa untur
80 — 34
Terdakwa melaksanan tugas di daerah BandungJawa Barat, namun kesempatan tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa untuk bekernalandengan perempuan lain, dan dari perkenalan tersebut memaksa Terdakwa harus menikahiperempuan tersebut sehingga sering menjadikan penyebab pertengkaran Terdakwadengan Saksi1.3 Bahwa dengan adanya kehadiran perempuan tersebut yang dijadikan Terdakwa menjadiistrinya, sehingga Terdakwa lupa akan tanggung jawab Terdakwa terhadap anak dan istriTerdakwa sehingga Terdakwa tidak mampu untur
109 — 32
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan.Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis untur ad. telahterpenuhi;Ad.2 Unsur Melakukan pemalsuan surat terhadap akta otentik yang isinya tidak sejatiatau yang dipalsukan seolaholah benar dan tidak dipalsu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,menurut keterangan saksisaksi, barang bukti, serta adaya persesuaian antar keterangansaksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk
YERICH MOHDA, SH., MH.
Terdakwa:
1.INDRA WAHYU NAINGGOLAN.
2.JAENAL ABIDIN.
55 — 44
Utridentitasnya sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa penuntut Umumbaik oleh saksi saksi maupun dari pengakuan Para Terdakwa sendiri dibenarkansebagai identitasnya Terdakwa sendiri sehingga tidak terdapat kekeliruan orangyang dihadapkan kepersidangan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka untur ini telahterbukti menurut hukum :Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan
63 — 16
Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraianpledoinya pada halama 7 yang menyatakan bahwa tuntutan Oditur Militer padaunsur kedua secara terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang mengakibatkan mat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatbahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam menguraikanketidakterbuktian unsur kedua tersebut tidak jelas uraian yang mana dalam uraianOditur Militer pada untur secara terangterangan dan tenaga bersamamenggunakan
67 — 20
SoedjonoMagelang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara inisebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Bahwa penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan /pledoiyang pada opokoknya sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer militer dalam membuktikan antara untur yangsatu dengan lainnya menggunakan fakta yang sama sehingga tidak jelasperbuatan spesifik mana yang dilakukan oleh para Terdakwa.
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 352 K/Pid.Sus/201311.12.perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untukmelakukan suatu perbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui diartikansebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapatmenimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.Bahwa dengan demikian untuk membuktikan terbukti tidaknya untur inidalam perkara a quo, maka haruslah dibuktikan apakah perbuatan sayaTerdakwa/ Pemohon Kasasi yang oleh Judex Facti dinyatakan sebagaikesalahan karena
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
119 — 53
dilakukan menurut undangundang oleh pejabat yang tugasnyamengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pulayang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pulabarang siapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi ataumenggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang undang yangHalaman 45 dari 70 Putusan Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smgdilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, adalah bersifat alternatif, salahsatu unsur terpenuhi maka terpenuhilah untur
NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
THAWAF ALY BIN ALI Alm
196 — 509
SMP selanjutnya beralin kepada PT,Indonusa yang karena adanya sengketa dengan masyarakat maka melaluitim 9 yang terdiri dari untur Pemda, Polri dan TNI maka disepakati bahwalahan kembali kepada masyarakat sedangkan tanaman kembali kepadaPT.Indonusa dan hal ini bisa dijual belikan secara kolektif secara keseluruhanbukan perorangan yang akhirnya saya memfasilitasi penjualan lahantersebut kepada PT. EWF; Bahwa saksi tahu pembayaran ganti rugi llahan tersebut dari PT.
SADI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
230 — 117
apaapa ;Bahwa menurut ahli apabila ada Akta yang subjek hukumnya berbeda itucacat yuridis bisa batal demi hukum;Bahwa menurut ahli syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat konkret,individual, dan final ;Bahwa dalam tatanan teori hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang tidaksah yaitu tidak memenuhi 3 unsur, untur
145 — 151
rangka memenuhi tugas dan tanggungjawab yangdiberikan pimpinan yang bermaksud baik, dalam rangka kepentingan perbaikanhalaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMatau membangun lapangan atau halaman sekolah yang rusak, gunamendukung kepentingan proses belajar mengajar.Bahwa unsur sebagai pelaku yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, adalah dalam kerangkamemaknai perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur delik pidana.Bahwa salah satu untur
76 — 32
istrikorban ;Menimbang, bahwa memperhatikan tenggang waktu tersebut di atas, semestinya adawaktu yang sangat cukup bagi Para Terdakwa untuk berpikir dengan tenang untuk kemudianmembatalkan niatnya untuk menghabisi korban dengan cara meminta agar Para Terdakwalainnya untuk tidak jadi membunuh korban, namun kenyataannya waktu yang sangat cukuplama itu tidak digunakan Para Terdakwa, sehingga terjadilan pembunuhan itu ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis hakimberkesimpulan untur
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak
Terbanding/Penggugat I : WIDODO
Terbanding/Penggugat II : SRI MURTI
Terbanding/Penggugat III : NURKOLIS
Terbanding/Penggugat IV : YATIMAN
Terbanding/Penggugat V : PIKIR
Terbanding/Penggugat VI : NUR AFIF
Terbanding/Penggugat VII : ROHMATUN
Terbanding/Penggugat VIII : MARYUNI
Terbanding/Penggugat IX : IFTAJAB
Terbanding/Penggugat X : SUYADI
Terbanding/Penggugat XI : AMINAH
Terbanding/Penggugat XII : SURYATIMAH
Terbanding/Penggugat XIII : SAHONO
Terbanding/Penggugat XIV : RIATI ANISIH
Terbanding/Penggugat XV : ASIYAH
Terbanding/Penggugat XVI : IBRAHIM
Terbanding/Penggugat XVII : HADI SUMANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : NURKOSIM
Terbanding/Penggugat XIX : PONIRAH
Terbanding/Penggugat XX : SAIMAN
Terbanding/Penggugat XXI : SABITUN
Terbanding/Penggugat XXII : JUMALI
Terbanding/Penggugat XXIII : ACHMAD MUHADJIR
Terbanding/Penggugat XXIV : SUPRIHATININGTYAS
Terbanding/Penggugat XXV : SUYONO
Terbanding/Penggugat XXVI : SUYATMI
Terbanding/Penggugat XXVII : BARODIN
Terbanding/Penggugat XXVIII : HARYADIN
Terbanding/Penggugat XXIX : WANGIYAH
Terbanding/Penggugat XXX : SARWIYAN
Terbanding/Penggugat XXXI : PAIMAN
Terbanding/Penggugat XXXII : RUSMINI
Terbanding/Penggugat XXXIII : MIFTAKHUDIN
Terbanding/Penggugat XXXIV : WINDAYATI
Terbanding/Penggugat XXXV : IHSANUDIN
Terbanding/Penggugat XXXVI : MUSTAKIM
Terbanding/Penggugat XXXVII : HADI SUWARNO
Terbanding/Penggugat XXXVIII : PURNOMO
Terbanding/Penggugat XXXIX : SONIYAH
Terbanding/Penggugat XL : HIMATUL KHOIROH
Terbanding/Penggugat XLI : ANIYAH
Terbanding/Penggugat XLII : SUBIYANTO
Terbanding/Penggugat XLIII : TUMIJO
Terbanding/Penggugat XLIV : MA'SUM
Terbanding/Penggugat XLV : KOTIM
Terbanding/Penggugat XLVI : SUTOYO
Terbanding/Penggugat XLVII : DAKIR
Terbanding/Penggugat XLVIII : AMIRRUDIN
Terbanding/Penggugat XLIX : KOMARIYAH
Terbanding/Penggugat L : SUKIRMAN
Terbanding/Penggugat LI : MUSTAJAB
Terbanding/Penggugat LII : TAMERIN
Terbanding/Penggugat LIII : SUMIKIR
Terbanding/Penggugat LIV : PARISAH
Terbanding/Penggugat LV : SUMINAH
Terbanding/Penggugat LVI : MINDARSIH
Terbanding/Penggugat LVII : KOMARMINAH
Terbanding/Penggugat LVIII : SUTRIATUN
Terbanding/Penggugat LIX : SUTRISMAN
Terbanding/Penggugat LX : KUSMANTO
Terbanding/Penggugat LXI : FATHUROCHMAN
Terbanding/Penggugat LXII : UMI ULFAH
Terbanding/Penggugat LXIII : MUSANAH
Terbanding/Penggugat LXIV : WIJI LESTARI
Terbanding/Penggugat LXV : RIBUT LESTARI
Terbanding/Penggugat LXVI : MIFTAHUDIN
Terbanding/Penggugat LXVII : SUTRIYATMI
Terbanding/Penggugat LXVIII : SARMINAH
Terbanding/Penggugat LXIX : AMAT BADERUN
Terbanding/Penggugat LXX : MUSANAH
Terbanding/Penggugat LXXI : ABDUL WAKHID
Terbanding/Penggugat LXXII : SAROWI
Terbanding/Penggugat LXXIII : SUPILAH
Terbanding/Penggugat LXXIV : LASIPAH
Terbanding/Penggugat LXXV : NAJIB
Terbanding/Penggugat LXXVI : BANIYAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasioanal, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
236 — 515
SARWIYAN oO Oka 2.620 313 3610PURWORE)33.06.160.014.0 DEG oANCE12.0, R UNTUR 22: 634, 322931. PAIMAN 33.06.160.014.0b4'aT 973, 304, DAN Aad PURWORE) BAN aan 3229DAN O 932 403KALIPANCEUNTUR32. RUSMINI SO Coy deta 815 573 3834PURWORE)OKALIPANCEUNTUR33. MIFTAKHUDIN BO Oke 2.095 314 0626PURWORE)OKALIPANCEUNTUR34. WINDAYATI OC Coy deta 792 374 2208PURWORE)O33.06.160.014.00KALOPANCE69.0 R, GUNTUR1.383 381 370635.
74 — 31
Dan pada saat melakukan penertiban incasu, yakni hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Tergugat Il mengenakanSERAGAM DINAS berupa pakaian batik serta mengenakan atribut dinasberupa Lencana KORPRI dan tanda jabatan.Bahwa demikian pula halnya dengan gugatan Penggugat yang mendalilkanadanya untur perbuatan melawan hukum atas tindakan pertiban tersebutadalah dalil yang keliru pula oleh karena tindakan penertiban tersebutdilakukan dalam rangka penegaakan hukum (PERDA) yang nyatanyata telahdilanggar oleh
267 — 113
Hakim pengadilan tingkat pertama telah melakukan beberapa kekhilafan,yaitu :a. kekhilafan mengenai unsur setiap orang.b.kekhilafan mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendinatau orang lain atau korporasi.c. kekhilafan mengenai untur menyalah gunakan kewenangankesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan.d.
163 — 119
Tergeraknya hati korbantersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih padakepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatuperbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.Bahwa yang dimaksud dengan Barang di sini adalah sesuatu benda bergerak yangmempunyai nilai ekonomis.35Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanyaakan membuktikan salah satu untur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukumyang terungkap di persidangan.Bahwa
1.Haidir Ola, SH
2.Ansar Djae
3.Ilham Taher
4.Ridwan Awal
5.Basir I Jamal
6.Taufik Dj Fabanyo
7.Junita Nyong
8.Ainun Ishak
9.Jalil Ternate
10.Oya Mursaha
11.Surjin Lasani
12.Tarawia Muhammad
13.Anton B Jamal
14.Kene Ahmad
15.Narti Moni
16.Amir Djen
17.Nursina Ismail
18.Bonso Mala
19.Jaleha Jafar
20.Marwan Bode
21.Wiwik Susanti
22.Jabir Saleh
23.Halima Habibu
24.Jaber Aba Haji
25.Faujia Ismail
26.Mansur Bone
27.Masita Sibu
28.Fandi Ismail
29.Maryam Muhammad
30.Armina Ola
31.Isma Rajak
32.Hamadar Miraji
33.Jaber Abu Talib
34.Edi Ternate
35.Manawia Habibu
36.Nurlaila Hi Jafar
37.Anwar Noho
38.Dahlan Husen
39.Baina Alim
40.Ali Tidore
41.Hindun Alim
42.Kene Hasim
43.Basri J Safi
44.Amru Hamis, SE
45.Tamrin Hi Tobona
46.Ainun Muhammad
47.Cao Ahe
48.Ariyanto Hidayat
49.Raiha Saha<
Tergugat:
1.Kasman Kasim
2.Gafar Ali
3.Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate
182 — 69
Sehingga jika salahsatu untur tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan sebagai ne bis in idem.Tergugat mengutip banyak sekali yurisprudensi namun tidak memahamimaksud dari yurisprudensi tersebut dan membabi buta dimasukan sebagaiexception res judicata.Sebagai contoh penggugat mendalilkan kalaulah .... apabila putusan yangbersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut telahHalaman 38 dari 74 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tteberkekuatan hukum tetap maka dalam putusan tersebut
65 — 76
sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, makaunsur ini terpenuhi ;> Bahwa kayu berarti +=mempunyai harta yang banyak, sedangkanmemperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kayamenjadi kayu atau orang yang sudah kaya menjadi tambah kaya ;4. unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :> Bahwa Hakim Tipikor dalam putusannya pada halaman 139 140menguraikan dalam pertimbangan hukumnya dengan untur
79 — 34
., dst, dengan unsurunsurha 65 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.kerugian pendapatan Negara itu dapat dipidana, ahli melihatnya setiap orang ituadalah pada siapa yang ada dalam kegiatan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ini,setiap orang yang memenuhi untur ini menurut pendapat ahli adalah pada orangyang melakukan pengelolaan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) itu.
37 — 11
Oleh karenanya pledoi dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yangmenyatakan untur = ini tidak terbukti, haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis menurut majelis unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dalamrangkaian perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dimana semua unsurunsur yang terkandung dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang