Ditemukan 5548 data
154 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 182 PK/Pid.Sus/2016 154 1 (satu) bundel fotokopi SP2D nomor 529731G/039/109 tanggal 31desember 2013 SPM No.00057/GUP/SATKERPRNTT/XII/2013beserta daftar rincian permintaan pembayaran honorarium tenagapenyuluh non PNS senilai Rp 58.800.000, 155 1 (satu) bundel surat keputusan Satker MBR Provinsi NTT Nomor04/KPTS/PPKPRNTT/XI/2013 tentang penetapan tenaga penyuluhnon PNS, Satpam, Pengemudi, Cleaning service dsb dan daftarpenerima honorarium sebanyak 30 orang pada satker MBR ProvinsiNTT TA 2013.
Fransiskus Dethan besertalampirannya Nomor 445/SPPD/PKPRNTT/IX/2013, yang ditandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 317 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Diaz Rossano, ST,MT Nomor04/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs.
Terbanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
266 — 174
Bagian TataPemerintahan tanggal 23 Juli 1994 Perihal Dana Operasionalpetugas lapangan dalam rangka persiapan pembebasan tanah KorpriKotamadya Bengkulu tahap II di Desa Bentiring (perincian terlampir)dan Kwitansi.15 (lima belas) lembar yang berupa Nota Dinas Kepala Bagian TataPemerintahan tanggal 14 Oktober 1994 Perihal biaya pematokantanah Perumahan KORPRI Kodya dati II Bengkulu di Desa Bentiringsebanyak 700 Kaveling (perincian terlampir) dan Kwitansi.4 (empat) lembar Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor04
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Bupati Kolaka Cq. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN PUPR KABUPATEN KOLAKA
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BUPATI KOLAKA
114 — 38
Dalam putusan perkara Nomor04/Pdt.G/2016/PN. Kka Tanggal 26 Oktober 2016 halaman 5 poin 7disebutkan bahwa : Bahwa dengan tidak terbayarnya hasil pekerjaan Penggugat tersebutsampai sekarang ini, Penggugat telah mengalami kerugian tidak mampu lagimenyelesaikan hutang Penggugat pada Bank, sehingga seluruh assetPenggugat sekarang ini telah disita Bank dan DINYATAKAN PAILIT Bahwa adanya pengakuan Direktur PT.
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Saleh Kurniadi
56 — 20
dan Terdakwa bukanseorang petugas farmasi.Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapatdibandingkan dengan Putusan MARI No. 1071 K/Pidsus/2012,sehingga pembelaan penasehat hukum Terdakwa dalamPledoinya yang mengutip Putusan MARI No. 1071K/Pidsus/2012 harus dikesampingkan karena putusan MARINo. 1071 K/Pidsus/2012 tidak dapat dijadikan sebagailandasan bagi para hakim yang lain untuk rmenyelesaiansuatu perkara yang sama, jika penasehat hukum berpijakpada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor04
102 — 11
Notaris di Bireuen di bawah Nomor :08/Leg/I/2010, Nomor : 06/Leg/I/2010 dan Nomor : 07/Leg/I/2010 masingmasing tanggal 11 Januari 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan MahkamahSyarityah Bireuen Nomor : 05/D//2010, Nomor : 03/D/I/2010 dan Nomor04/D/1/2010 masingmasing tanggal 11 Januari 2010 ;Lawan:1. MUHAMKA BIN MUHAMMAD H. PULO, umur 45 Tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di GampongBeunyot Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, selanjutnyadisebut TERGUGAT I;2.
66 — 14
.,.15.Permohonan pencairan dana ADD nomor31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,.16.Permohonan pencairan dana ADD nomor :07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,.17.Permohonan pencairan dana ADD nomor :10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,.18.Permohonan pencairan dana ADD nomor :14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000..19.Permohonan pencairan dana ADD nomor30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,.20.Permohonan pencairan dana ADD nomor :September 2012 sebesar Rp 7.430.000..Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor04
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PANCA TRISNA T.
536 — 134
U.Pdgtanggal 7 Oktober 1996 dan Pengadilan TUN Ujung Pandang Nomor04/G.TUN/96/P.TUN.U/Pdg tanggal 4 Juli 1996, maka itu berarti objekperkara kembali kepada keadaan semula yakni Keputusan MenteriAgraria/Kepala BPN Nomor: 78XI1995 tanggal 6 November 1995 dapatdilaksanakan. Oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kota MakassarHalaman 63 dari 111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.(dh. Ujung Pandang) harus melakukan keputusan tersebut denganmembatalkan ketiga SHM Nomor 568, 569 dan 805.
783 — 656 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
DPRD/2010/KT, tanggal 19 Februari 2010,SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor04/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 20 Februari 2010, TahunAnggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP:00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625,Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp996. 570. 269,00(terbilang: sembilan ratus sembilan puluh enam juta limaratus tujuh puluh dua ratus enam puluh sembilan rupiah),Keperluan: Pembayaran Ganti Uang Persediaan SekretariatDPRD Kota Tual.
81 — 74
Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in Idem karena substansi pokokobjek gugatan dalam perkara ini sudah pernah diajukan dalamperkaraperkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 01/Pdt.G/2007/Pn.Pml jo92/Pdv/2008/PT.Smg jo 2877 K/Pdt/2008 dan Perkara Nomor04/Pdt.G/2010/Pn.Pml jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang NomorHalaman 75 Putusan Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG256/Pdt/2011/PT.Smg jo Putusan Kasasi Nomor 1277/K/Pdt/2012/Pn.Pmlyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;3.
175 — 165
., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Blora tanggal 12 Agustus 2015 Nomor04/Pdt.G/2015/PN Bla, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal2 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut, dibantu oleh SUPARNO, Panitera Pengganti pada PengadilanHalaman 121 dari 122 Putusan Nomor 4/Padt.G/2015/PN BlaNegeri Blora, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,Kuasa Tergugat s/d VI
101 — 51
., Nomor04 tanggal 11 November 2011, CV. BERKAT ILAHI berdiri, dengan direkturutama saat itu adalah YOHANES BILI PANDAK. Kemudian berdasarkan aktanotaris MARIA DOE MUGA, SH., M.Kn., yaitu akta kuasa nomor : 27 tanggal21 Juni 2013, Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Direktur, sedangkanYOHANES BILI PANDAK sendiri saat ini posisinya sebagai Direktur Utama. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Ruas JalanKefamenanu Nunpo pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab.
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
RIDWAN bin HADI SUYONO
92 — 28
YULIZAR selakuPejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak dengan saksi RUSITOselaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo KecamatanPekuncen Kabupaten Banyumas tentang Pengembangan SarjanaMembangun Desa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan KementrianPertanian Tahun 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor04/GM/X/2011 antara saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak GiriMakmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengansaksi DHANI HERNOWO, Amd.Pt. selaku Sarjana
YULIZAR selakuHalaman 26 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN SmgPejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak dengan saksi RUSITOselaku Ketua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo KecamatanPekuncen Kabupaten Banyumas tentang Pengembangan ' SarjanaMembangun Desa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan KementrianPertanian Tahun 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor04/GM/X/2011 antara saksi RUSITO selaku Ketua Kelompok Tani Ternak GiriMakmur Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
129 — 72
bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat buktitersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, laludiberi kode P.13.Fotokopi Salinan Ke2 Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor03/Pdt.P/2014/PN.Maros, mengenai perwalian Lasminingsih atas anakbernama Kaila Natasya Felisha HS, telah bermeterai cukup dan bercappos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.14.Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor04
Dolo):Bukti P.15 (fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor04/Pdt.P/2014/PN.Mrs mengenai perwalian Sri Ramayanti atasanakanak bernama Sri Sartika Azzahrah dan Ahmad Suaib AlGhazali);Bukti P.17 (fotokopi Kartu. Keluarga H. Sanuddin denganLasminingsih serta anak bernama Kaila Natasya Felisa HS); danBukti P.23 (fotokopi tanda terima Salinan Penetapan Perwalian dariPengadilan Negeri Maros Nomor 04/Pdt.P/2014 PN.Maros).b.
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali sudah memiliki izin yang diterbitkan oleh TurutTermohon Peninjauan Kembali, yakni berdasarkan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 31102007, yakni atas lahanseluas 3.490,/8 Ha/3.409,/8 Ha dan dengan dasar permohonanberdasarkan Surat Permohonan PT.Citra Sawit Mandiri Nomor04/CSM/IV/07 tertanggal 30 April 2007, prinal: Permohonan Izin Lokasi danIzin Usaha Perkebunan;Bahwa
63 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Enda Kurniawan,S.H.)3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor04/Kpts/SesKotaBJR011.329217/Tahun 2014 tentang PejabatPenerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa KomisiPemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014.
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
209 — 105
Oleh karena itu, sangat jelas dan terang bahwa Tergugat II dapatdikualifikasikan sebagai pembeli yang berittikat baik, sehingga harusdilindungi sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 Tanggal 9 Desember 2016, PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Lebih dari itu, Tergugat II juga telah berulang kali menjadikan SHMNo. 105/Segaramakmur tersebut sebagai agunan kredit, di antaranyaPT.
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN
97 — 49
dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuatdalam putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbanganputusan inl;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan bukti surat sertaketerangan terdakwa, di mana antara satu dengan yang lainnya ternyata salingbersesuaian dan berkaitan, maka dipersidangan telah terungkap faktafakta hukumsebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor04
LIBERTY S.M. PURBA, SH
Terdakwa:
1.ATAK Bin H.MUKRI
2.NYANYAP Bin KEWEN
94 — 32
penggunaan lebih lanjut dari pendapatanyang diperolehnya;Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya denganmendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono, SH edisi kedua, Sinar Grafika hal. 46);Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Olung Balo Kec.Tanah SiangKabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor04
195 — 50
Ataupun terdakwa maupun anggota P2T yang hadir daam musyawarahtersebut tanpa memperhatikan ketentuan dalam diktum huruf e Surat keputusanGubernur Kepala Daerah tingkat I jawa barat tanggal 20 agustus 1990 nomor04/HGU /KWBPN /1990 tentang pemberian HGU kepada PT wiharta karya agungyang berkedudukan di jakarta yang berbunyi setiap perubahan penyelenggaraan,penguasaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksut untukmemindahkan HGUatas tanah tersebut diperlukan jin tertulis terlebih dahulu
73 — 43
.= Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatandilaksanakan berdasarkan tahapantahapan Pemilihansesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013Tentang Perubahan kedua atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 Tentang Tahapan,Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan UmumBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah SelatanTahun