Ditemukan 577 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ribut rukun riwut rufus ruwit runtu ruhut runuk runat runtut rurut
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 18-04-2008 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 02-01-2012
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2008/PAJP
Tanggal 17 September 2009 — Dr. Ny. Meizar B. Syafei (Dr. Meizar Djalil binti Abdul Djalil), Ny. Mutia Lisa binti Abdul Manan, dkk.
209 — 60
  • Dan padagugatan ke 2 tahun 1996 pada Pengadilan Negeri yang sama,dengan materi yang sama kecuali dimasukkannya anak angkatDr.Djohar Djalil sebagai ahli waris, surat pernyataan itutidak muncul lagi;Sekarang dalam gugatan ini, surat pernyataan itudirubah, bahwa Penggugat Rekonvensi dipaksamenandatanganinya untuk menyatakan bahwa uang deposito itumemang milik Penggugat Rekonvensi I, Il, III, yangdititipkan kepada Tergugat Rekonvensi;Mengenai surat pernyataan, bila di runut kejadiannya,surat pernyataan
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 79/PDT/2018/PT.KPG
Tanggal 31 Juli 2018 — -. Ir. HUGENG SYATRIADI, DKK VS -. MUHAMAD SAINI alias SAINI
127 — 61
  • Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuurlibel). si gugatan tidak jelas/gelap/kabur, tidak runut, tidak sistematis, tidakterarah dan tidak konsisten;Dimana Para Penggugat kemukakan tanah obyek sengketa seluas +462.782 M2. Pada hal Tergugat hanya menguasai sebagian kecil; Para Penggugat kemukakan batas bagian Utara tanah sengketa adalahtanah milik Penggugat, pada hal dibagian Utara dari tanah yang dikuasaiTergugat adalah tanah Abdul Hamid dan Hariyadi (tidak ada tanah milikpara Penggugat).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2702 K/PID.SUS/2016
Tanggal 31 Juli 2017 — MAWARDI, S.T
610 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan ... [Selengkapnya]
  • Setiap orang, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara;Bahwa Untuk lebih sistematis dalam menguraikan apakahbenar Pemohon Kasasi/semula Terdakwa memang terbuktimelakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsurunsursebagai mana tersebut dalam putusan Judex Facti, makaPemohon Kasasi/semula Terdakwa secara runut
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 28-11-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 26/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 11 Mei 2015 — PT BANGUN ENERGY INDONESIA vs. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI
397 — 104
  • 2014 ;3.5 Menimbang, bahwa jika materi eksepsi Tergugat tersebut di atas disubsumsi (dihubungkan) dengan norma yang terkandung dalam ketentuanpasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka materi eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsiHalaman 112 dari 143 Halaman Putusan No. 26/G/2014/PTUNJBIlain yang dapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa, dan sistematikapertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat, menurut pengadilan secararuntun dan runut
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 10-05-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 09-12-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS.LGS
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
215 — 112
  • Justru~ pristiwa hukum dankausalitasnya sangat jelas dan runut. Oleh karena itureplik para Penggugat sebagaimana butir (2.8.) dan (2.9.)sudah selayaknya dikesampingkan;2.8. Dalil yang dikemukakan para Penggugat sebagaimanareplik butir (2.10.) S/d (2.13.) juga menunjukkan ketidakpahaman para Penggugat atas maksud dan hakekat eksepsipara Tergugat, lalu minta eksepsi dinyatakan kabur. Yangdimintakan kabur (obscuur libel) itu hanya pada gugatan, bukanpada eksepsi.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
129 — 88
  • program and expenditure (Program Kerja Dan Pengeluaran), isiartikel ini adalah merupakan bagian atau kewajiban Kami untukmenyusun dan memberikan rencana kegiatankegiatan operasi dipanas bumi kepada PGE, lebih tepatnya di Pasal 4.3 dan seterusnya;Bahwa Yang saya fahami bahwa itu adalah dasar untuk penyusunanWP8B;Bahwa Sepengetahuan Saya di JOC ada di appendix 2 poin 7 disanadiuraikan terkait PCO;Bahwa JOC ini kan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkantermasuk WP&B;Bahwa Saya akan jelaskan secara runut
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
122 — 84
  • Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi Tergugattersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkandengan sistematika sebagai berikut ;e Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;e Aspek kepentingan/kedudukan hukum (/egal standing) ParaPenggugat;e Aspek Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuurlibel);Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materieksepsieksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akanmempertimbangkan materi eksepsi
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 62/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.OUW WAN NIO
2.ENDANG KUWANTTO
189 — 111
  • IlIntervensi 1 dan 2 tersebut di atas dihnubungkan dengan norma yang terkandungdalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebutdapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilandan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang dapat diputusbersamasama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsieksepsi tersebut secara runut
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
176 — 136
  • Bahwa didalam rasio decidendi pertimbangan Yang Mulia Hakim Pemutusmenyatakan secara sistematis dan runut dalam pertimbangan PutusanPraperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dp halaman 93 sampai 95 yaitu sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2017, Pengadilan NiagaSurabaya menyatakan PT. HR, PT.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 192/Pdt.G/2019/PN Gin
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Anak Agung Ayu Widi Adnyani
2.Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati,SE
Tergugat:
1.Dewa Ngakan Made Gede Sumitra Jaya
2.I Ketut Sudiarta,S.H.
3.Ni Wayan Watiningsih, SE
4.Ni Made Sri Utami
5.Ni Luh Putu Dian Utami Putri
6.I Kadek Alit Wibawa Putra
7.I Komang Agus Anggara Putra
8.Dewa Ketut Putra
9.Luh Made Bagiasih
10.I Nyoman Winata
11.I Made Jabbon Suyasa Putra
12.I Gusti Ngurah Bagus Suardana, SH
13.I Made Sudarma
14.Made Winetra, SE
15.I Nyoman Jono Astika
16.Ni Ketut Sari
17.I Wayan Suwirka, SE
18.Ni Wayan Jeniari, SE
19.Ketut Yudastra
20.I Gede Sugana
21.I Ketut Wira Mahardika
22.Ni Wayan Suryani
23.Dra. Ni Luh Wistri
24.Ida Bagus Gede Dhisnu
Turut Tergugat:
1.Drs. I Nengah Renaya, SH, SPD, M.Kn
2.Luh Ketut Manik Swasti, SH
3.I Gede Ketut Suhartayasa, SH, M.Kn
4.Ni Made Rai Margawathi, SH
5.I Gede Ardana, SH, M.Kn
333 — 421
  • rechtsground) sedangkan kesimpulantertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dalam posita dengan jenisperbuatan dalam petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.28K/Sip/1973;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah menjelaskandasar fakta (fetelijike ground) dalam surat gugatannya yaitu dari faktafakta hukum dalam surat gugatan angka 1 sampai dengan angka 17secara sistematis dan runut
Pengadilan PA BAJAWA Perdata Agama
Register : 09-04-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BAJAWA Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Bjw
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 60
  • Bahwa terhadap Posita Nomor 4, Para Penggugat kembalimengisyaratkan kecerobohan dan keterburuburuannya dalammenyusun PihakPihak secara runut dan tepat, karena pada faktanyaPenggugat VIII/Penggugat VIII lebih tua/kakak daripada Penggugatvil/Penggugat VII, Penggugat VII lahir pada 19051979 sedangkanPenggugat VIII lahir pada 12031981 ;3. Bahwa terhadap Posita Nomor 10:a.
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.EDWIN B. TUMUNDO, S.H., M.H.
2.FENY ALVIONITA, S.H.
Terdakwa:
JAMES ADOLF MAMANGKEY
96 — 65
  • Jadi,kenapa saksi runut sampai ke pengambilan keputusan karena saksi inginmenyampaikan akibat perbedaan angka yang tidak benar akanmempengaruhi keputusan pengambilan transaksi jual beli yang minyaktotalnya bukan hanya terjadi pada tanki ini Saja tetapi pada keseluruhan tankiCNO; Bahwa saksi tidak tahu dengan data ini apakah ada penjualan yangdiminta tetapi tidak dapat dipenuhi oleh PT MNS dan pernakah adapembatalan; Bahwa terkait dengan selisin stock, dari data yang tidak benarmuncullah selisih stock
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 37/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
Wiyanto Halim
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Intervensi:
SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH.,
411 — 284
  • Tergugat IIIntervensi tersebut di atas dihubungkan dengan norma yang terkandung dalamketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebutdapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilandan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang dapat diputusbersamasama dengan pokok sengketa;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsieksepsi tersebut secara runut
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
271 — 505
  • Berangkat dari uraianmateri EksepsiEksepsi tersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtutakan dipertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut; Aspek Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang;Halaman 121 dari 144.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 309/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 September 2021 — Pembanding/Penggugat : SUMANDI WIDJAJA
Terbanding/Tergugat I : P.T. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : P.T. MURNI ALDANA MANAJEMEN
109 — 65
  • yang Terhormat, terdapat 2 (dua)hal yang sebaiknya dilakukan dalam menyikapi hal tersebut:Pertama, memisahkan kapasitas hukum Nyonya Ruhani sebagaiKomisaris Utama dari PEMBANDING dengan kapasitas hukum NyonyaRuhani sebagai pribadi yang mengadakan Perjanjian Kredit denganTERBANDING I, dimana saat ini Nyonya Ruhani berkedudukan sebagaiDebitur dari TERBANDING II; danKedua, menolak atau menyatakan tidak menerima Gugatan dariPEMBANDING (d/n PENGGUGAT) baik karena alasanalasan yang telahsangat jelas dan runut
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
334 — 212
  • peralihan dalamPasal 40 ayat (2) Permenpan No. 16 Tahun 2009 yaitu dalam UU No. 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada batasan bahwasannya diberikankesempatan boleh melaksanakan Jabatan Guru sampai dengan ia memilikijazah S.1 sampai dengan Tahun 2015 artinya masih diberikan kesempatania tetap melaksanakan Guru jika belum ljazah S.1 sampai dengan Tahun2015 sampai dengan 10 Tahun, setelah 10 tahun belum S.1 barudiberhentikan dari Jabatan Guru sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005,tetapi jika kita runut
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Ptk
Tanggal 21 Nopember 2019 — PT. CIPTA MARGA SARANA lawan 1.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 2.Bupati Sekadau 3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABUPATEN SEKADAU 4.Kelompok kerja unit layanan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau 5.PT. Delta Kapuas Konsturksi
240 — 23
  • Bahwa dari uraian proses administrasi surat menyurat hingga terbitnya objeksengketa tersebut secara jelas runut dan terukur serta melalui prosedur danmekanisme yang ada, tidaklah diterbitkan secara mendadak oleh karena ituapa yang dilakukan oleh Tergugat Ill dan Tergugat IV sudah sesuai dan tidakbertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB),tidak bertentangan dengan Azas kepastian Hukum dan tidak bertentangandengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara serta tidak bertentangandengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1701 K/PID/2015
Tanggal 7 Maret 2016 — NJOO DANIEL DINO DINATA
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp3.072.625.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus duapuluhlima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Njoo Daniel Dino Dinata(Terdakwa/Pemohon Kasasi) terbukti telah diterima oleh saksi pelapor a quoAgus Sentoso, tegasnya berdasarkan pengakuannya sendiri melaluiPernyataan tertanggal 5 Oktober 2007;Bahwa sekalipun dana yang disetorkan oleh Njoo Daniel Dino Dinata(Terdakwa/Pemohon Kasasi) kepada saksi pelapor a quo Agus Sentosodalam transfer penyetorannya tidak sinkron atau tidak runut
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
224 — 153
  • Selain itu, telah dibuktikan bahwadata data fisik yang tertulis di SHM No. 01906/Sawangan Baru telahsesuai daan runut dengan aktaakta autentik dari SHM No.01906/Sawangan Baru, yaitu data data fisik di AJB No. 693/2016,Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Sawanganmaupun Surat Pernyataan dari Pemilik Asal Tanah, sedangkan datadata fisik yang tertulis di SHM No. 00327/Sawangan Baru terdapatperbedaan dengan aktaakta autentik dari SHM No.00327/Sawangan Baru itu sendiri;Pada proses penetapan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
280 — 230
  • Selain itu, telah dibuktikan bahwadata data fisik yang tertulis di SHM No. 01906/Sawangan Baru telahsesuai daan runut dengan aktaakta autentik dari SHM No.01906/Sawangan Baru, yaitu data data fisik di AJB No. 693/2016,Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Sawanganmaupun Surat Pernyataan dari Pemilik Asal Tanah, sedangkan datadata fisik yang tertulis di SHM No. 00327/Sawangan Baru terdapatperbedaan dengan aktaakta autentik dari SHM No.00327/Sawangan Baru itu sendiri;Pada proses penetapan