Ditemukan 5676 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
99 — 34
  • (pasal 3).Bahwa selaku ahli berpendapat, bahwa Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force mejore).Bahwa Pengadaan tanah tersebut bersumber dari Dana APBN Tahun 2007;Bahwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR
Tergugat:
1.JUNI ASMADI
2.HARIYUDEL
3.JAINOL
4.RUSMANI
5.BAHRUDIN
6.WAHYUDIN
7.HUSNI TAMRIN
8.M ALIMIN
9.BAKRAN
10.SARFANI
11.JUNAIDI
12.MUNAWAR
13.REZA LELONO
14.DANIANTO
15.AHMAD RASID
16.CHANDRA WAHYUDI
17.HAIRANOR
18.JAJULI RAHMAN
19.ASMAIL
20.MAKSUM
21.RAHMAT
22.SAIPUL RAHMAN
23.YUNDANO
24.AHMAD FAUZAN
25.HADERANI
26.M ASIR
27.SARPANI
28.SARIDIN
29.CARNI YANTO
30.MUJAHIDIN
31.PAHRUDIN
32.AHMAD ALMUMIN
33.YOGI SUANDI
34.SUPIANOR
238 — 117

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena Force Majeur adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 15 September
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
114 — 90
  • pernyataan dalam dua bahasa (bahasaInggris dan bahasa Indonesia) tertanggal 31 Januari 2012 yang dilegalisasioleh Notaris Batam yang bernama Nani Fitriyah, S.H. bahwa yangmembuat surat pernyataan a quo adalah Tergugat Rekonpensi yang isiredaksional dari surat pernyataan a quo adalah dengan frasa sebagaiberikut : ..... dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sertatanpa paksaan dari siapapun juga (.....sign in it in conscious condition,healthy physical and mental condition, and without force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS PT BANDUNG RAYA INDAH LESTARI, DK
306 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan kondisi darurat sampah yang terjadi di KotaBandung dan sekitarnya, dan di lain pihak TPA Leuwigajah sudahtidak layak digunakan sebagai Tempat Pembuangan AkhirSampah, maka sebagai Warga Kota Bandung yang memilikikepedulian untuk mengatasi keadaan force majeur berupa banjirsampah di Kota Bandung, sehingga Pemohon Keberatanmengirimkan Proposal untuk mengadakan kerja sama denganTurut Termohon Keberatan III dahulu Terlapor IV (PD Kebersihan)untuk pengelolaan sampah Kota Bandung, pada tahun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Mei 2012 — Pidana Korupsi - IR. SUMUDI KARTONO, SP.1
150 — 32
  • hanyaberdasarkan buktibukti yang diajukan oleh PPK ;Bahwa bilamana dikemudian hari diperoleh kenyataanbahwa telah terjadi penyimpangan yaitu dalam bentukpemalsuan terhadpa bukti pembayaran yang diajukanoleh pihak rekanan maka menjadi tanggung jawab PPKkarena pada hakekatnya pengujian materiil dilakukanPPK dalam rangka mempersiapkan SPP ;Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya aset/kekayaannegara karena suatu perbuatan melanggar/melawanhukum, lalai ataupun karena force
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMA, SH
Terdakwa:
KRISTOFERUS LAGARINDA. ST. MT
219 — 63
  • halsebagaimana disampaikan dalam kronologis bahwa ternyata hasil yangtelah dilakukan dalam kegiatan dimaksud tidak memberikan manfaatkepada Daerah dalam hal ini hasil kegiatan tidak dapat digunakansebagai dasar kegiatan pembangunan yang direncanakan, maka tidakselayaknya Pemerintah melakukan pembayaran terhadap hasilkegiatan tersebut;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr
Tanggal 6 Oktober 2016 — SARJU, DKK MELAWAN PT. KITADIN
95 — 11
  • Perusahaan /Tergugatkepada Para Pekerja adalah 3 ( tiga ) kali untuk masing masing uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggatian hak( kecuali uang tiket memulangkan pekerja dimana diterima bekerja adalah 1 ( satu ) kali)Pasal 164 ayat (3) Undang undang No 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ; Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua ) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — RUSTINI., DKK VS EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPEASI 1 JAKARTA, PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
69 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa oleh karena itu sebagai negara hukum, maka prosedurpengusiran paksa (force eviction) telah diatur sedemikian rupadalam berbagai peraturan perundangundangan, tidak lainditujukan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalkanmunculnya pelanggaranpelanggaran hak asasi lainnya sepertimencegah terjadinya tindak kekerasan oleh alatalat kKekuasaan,mencegah lahirnya tunawismatunawisma baru akibat pengusiranpaksa tersebut, dll.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 17-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
DIAN SUBDIANA, SH
Terdakwa:
CHANDRA RENDY KATINGIDE
473 — 101
  • Akta Nikah,Pas foto, STNK, Surat Ijin Usaha, KK, Rekomendasi Pimpinan, PBB,Rekening Listrik, Denah Rumaho Untuk Kredit Kreasi adalah untuk pengembangan Usaha denganJaminan BPKB syarat yang harus dipenuhi adalah : KTP suami istri,KK, Akta Nikah, Pas foto, STNK, Surat Ijin Usaha, PBB, RekeningListrik, Denah RumahBahwa dapat saksi jelaskan setelah calon nasabah memasukkan berkaspermohonan untuk pembiayaan Amanah dan Kredit Kreasi melalui omnichannel pegadaian yaitu, outlet pegadaian, melalui sales force
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
590 — 7122
  • Bahwa Saksi8 dapat menunjukkan ST KasalNomor ST/49/2011 tanggal 25 Januari 2011 tersebuttidak wajar karena sebelumnya Saksi8 sudah diancamoleh Letkol Hendra Astawan untuk dimutasikanfdibantai"Hal 63 dari 123 hal Putusan No :56K/PMTII/AL/X1/2018dan merupakan pembunuhan karir Saksi8 dimanadalam proses keluarnya ST Kasal tersebut adalahrekayasa dari Letkol Hendra Astawan, Terdakwabeserta kelompoknya di Disminpersal yang bertujuanuntuk menunjukan power/ kekuatan/ "show of force"kelompoknya sehingga menjadi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 8 Juli 2019 — ELNI SUSANTI, dkk; Melawan; PT. Dada Indonesia;
261 — 70
  • No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 23/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 3 Februari 2014 — SUGIYANA WIRATNA
45 — 10
  • YkBahwa kalau itu tidak kembali sampai bertahuntahun, kembalikan lagi kekontrak kerjanya ; Bahwa seandainya terjadi force majeur, dilihat kontrak kerjanya harus lunasbulan berapa, kalau misalnya, Maret harus lunas, tetapi bencana terjadi bulanMei, berarti itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, tetapi kalau padawaktu masa pemakaian terjadi bencana, maka LUEP melaporkan bencanatersebut untuk meminta kebijakan kepada dinas ; Bahwa kewajiban pembayaran dari LUEP, kalau mundur harus mengajukanpenundaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 11 Agustus 2015 — Drs. MUDASSIR YUNUS Bin KHOLIK
74 — 21
  • belum boleh dbayarsebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabila menimbulkankerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrak dandidenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir makauntuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam da force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
505 — 341
  • Kerugiandisebabkan kondisi force majeure atau 3). Kesusutan wajar yang tidakmelebihi batas ambang toleransi ;Bahwa berdasarkan prinsipprinsip ketentuan tersebut maka Kepala Gudang(Kagud) wajib melakukan penyimpanan barang dan perawatan barang(gabah/beras) yang tersimpan di dalam Gudang BULOG sesuai dengankewenangannya.
    Konkritnya, bahwa motif pengelolaan perum tidaksematamata diarahkan untuk mencari keuntungan, melainkan bahwa dalampelaksanaan penyelenggaraan tugastugas pemerintah yang ditugaskan kepadalembaga tersebut, lembaga tersebut dapat memperoleh manfaat/ keuntungan ;Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
    ditimbulkan dari fakta diatas maka Negara Republik IndonesiaCq Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalamikerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38,(dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
875 — 497
  • Perihal Rapat Fasilitas (Task Force)Penyelesaian Permasalahan Lahan PT. Daya PrimamegaUtama dan PT. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai denganfotokopi)Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralAceh Nomor 671/944 tanggal 23 September 2019 PerihalPertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik PLTA Jambo Aye atas nama PT. DayaPrimamega Utama.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — KURNIA, S.P
118 — 25
  • lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
84 — 11
  • /PN Stg389.7.9.8.a9.Majeure dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, terdapat jenis pekerjaanyang tidak terperiksa maka mengakibatkan penghitungannya menjadi salah atauselisih, tidak obyektif, tidak akurat sehingga pemeriksaan fisik dan audit yangdemikian menjadi tidak professional.Bahwa tentang Pembuangan tanah galian di desa Sidomulyo (8 km dari GOR)maupun di desa Pall (4 km dari GOR) tidak diperiksa dan tidak diperhitungkanTergugat I,JI,II dan IV padahal menggali tanah dilokasi diatas areal
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
143 — 117
  • Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waadq)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13) Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 14) Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15) Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17) Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012(Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan olehapapun (kecuali yang diperjanjikan seperti force
    majeure), maka PTBSM dapat melakukan tindakan hukum perdata kepada KOPKARPDAM TIRTANADI MEDANsebagai bentuk penyelesaianpermasalahan a quo, seperti misalnya mengajukan gugatan ataumelakukan eksekusi jaminan atas KOPKAR PDAM TIRTANADIMEDAN, sebagaimana disebutkan dalam Akadakad diatas.Halaman 175 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDNPT BSM tidak memiliki hubungan hukum dengan end user karenapemberian kredit ini menggunakan pola executing.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — -NANDANG Bin BULOH -KUSTIAWAN Als ALIT Bin BAKRI
74 — 19
  • Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman PenugasanBidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangannegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi oleh prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar Kemampuan manusia (force majeur) ;Bahwa Pada tahun 2014, Masyarakat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
290 — 103
  • Dan ahli sendirisebagai Pengendali Teknis ;Bahwa yang dimaksud kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi/imbalan/ manfaat yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majeure);Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang