Ditemukan 5669 data
80 — 44
atas tempat tinggal) merupakankewajiban dan tanggungjawab Pemerintah (dengan demikiantermasuk TERGUGAT).Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan:Pemenntah wejib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangundang ini, peraturan perundangundangan lain, dan hukuminternasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negaraRepublik Indonesia..Bahwa oleh karena itu sebagai negara hukum, maka prosedurpengusiran paksa (force
80 — 21
berharga, dan barang, yang nyata danpasti jumlahnya sebagai akibat perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
MUHAMMAD SYAHPUTRA
Tergugat:
1.ACHMAD RIANDA, A.Md
2.PUTRI SYAPTIANI, S.E.
3.HADY WIJAYA, S.STP.,MSP
130 — 22
Umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak, harga barang, cara pembayaran, cara penyerahan, keadaan wanprestasi, keadaan force majeur, proses penyelesaian sengketa, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak;
e. Penutup;
Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
270 — 88
Cara mengakomodir kesempatan tersebutsudah tertuang dalam kontrak awal, apabila terlambat karenakesalahan penyedia bukan karena force major atau kopensasi, PPKdapat memberi kesempatan dengan analisis tanpa addendum kontrak,addendum kontrak pemberian kesempatan hanya dibuat apabilapemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, harus dibuatkanaddendum namun isinya hanya perpindahan beban anggaran contohsemula harus selesai anggaran 2018 pemberian kesempatan akandibayarkan dengan anggaran 2019, addendum
isinya bukan mengenaiperpanjangan waktu.Bahwa addendum perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan apabilaada force major atau kesalahan dari PPK.
tidak mampu panitia harus bertanggungjawab, seringterjadi kasus demikian.Bahwa dalam paktek pelaksanaan konstruksi ada kepala proyekmenurut ahli tanggungjawab dan kewenangan kepala proyek adadiorganisasi penyedia bukan disisi pemerintah, sebagai contoh kepalaproyek harus membuat report dan mengecek sesuai kontrak, apabilaada kecelakaan karena kelalaian maka kepala proyekbertanggungjawabBahwa ada aturan besaran pembayaran uang muka ahli lupabesarannya, perpanjangan waktu hanya boleh apabila ada force
bisamenyelesaikan ditanggal 31 desember maka jangan dibayar di depan,yang dibayar didepan apabila yakin akan dapat di 100% kan di tanggal31 Desember dengan memberikan jaminan garansi, apabila tangal 31Desember tidak selesai jaminan tersebut dicairkan dan blacklist,mekanisme yang digunakan pemberian kesempatan bukanpembayaran didepan Bahwa tidak selesai di tanggal 31 Desember, apabila kesalahan tidakmutlak kesalahan penyedia, menurut ahli apabila menjelang akhir adadua kejadian kesalahan penyedia, force
107 — 64
SURIYADI BIN SAMSURI, ahli mengaku barutahu pada waktu ahli melakukan klarifikasi di Polres Sumenep dan tidakada hubungan keluarga;e Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saran yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalain seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kkemampuan manusia (force
77 — 34
perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangHalaman 169 dari 221 Halaman Putusan Nomor 62/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Bdgada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK
307 — 170
20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;
20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force
1071 — 645 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
Kesusutan wajar yang tidak melebihi batasambang toleransi;Bahwa kerugian pergudangan akibat kekurangan atau kehilanganbarang dapat diajukan tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Gudangdan/atau Kerani dan/atau Juru Timbang, kecuali dapat membuktikansebaliknya bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian KepalaGudang, force majeure atau kesusutan barang secara wajar ;.
42 — 12
berapa uang yang telahdikeluarkan/dibayarkan ketika berakhirnya masa kontrak, karena denganadanya pembayaran uang muka seharusnya diikuti adanya prestasiPutusan Nomor 30/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 169 dari 252namun faktanya sampai berakhir masa kontrak belum ada prestasi samasekali;Bahwa kalau ada bukti bahwa telah ada penerimaan barang sebelumpembayaran 100% maka tentu saja dapat diperhitungkan sebagaipengurang jumlah kerugian keuangan negara;Bahwa kalau memang terjadi kKeadaan mendesak (force
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
219 — 63
Bahwa benar ahli menerangkan menurut definisi, yang dimaksud dengankerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatuperbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yangseharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milikNegara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yangberada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
179 — 34
Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.
162 — 102
Kesehatan dan KB yang diperoleh dari Perusahaan Pendukung.Fotokopi keterangan tertulis dari pihakpihak yang terkait.Bahwa benar Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
391 — 184
This appears tobe another attempt to use the law to force further payment from aforeign investor, said Peter Fanning, chairman of the InternationalBusiness of Chamber, an association of foreign business groups inIndonesia.Terjemahan berdasarkan Penterjemah Tersumpah Sutan Amri AgusArifin, S.H. adalah :Putusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 213(iv)138.139.Bagi investor asing, kasus ini telah membangkitkan perhatian yangserius terhadap sistem hukum di Indonesia dan sejarah korupsinya.Ini sepertinya
127 — 62
Kerugian negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakanmelanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure),Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang
96 — 93
menerangkan sebagai berikutBahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pengadaan genset, dimanaanggarannya masuk dalam APBDP ;Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Seksi menerima informasi /usulanusulan dari masingmasing bagian, usulanusulan tersebutkita tampung untuk kita koordinasikan ke Pemda dalam hal iniBapeda untuk diusulkan ;Bahwa pengusulan pengadaan genset dalam bentuk Nota Dinas danada 3 Nota dinas dan disetujui dalam APBD perubahan ;Bahwa pengadaan genset mengalami keterlambatan sehubunganadanya gangguan force
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
DARMAYANTI,M.M
80 — 46
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00; 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp
.- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;
9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;
10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;
11) 1 (satu) bundel buku
modal di Koperasi Cipaganti KaryaGuna Persada dari brosur dan karena tertarik dengan isi brosur saksidatang ke kantor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang ada diJalan Gatot Subroto Nomor 94 Kota Bandung bertemu dengan salahsatu sales marketing atau financial consultant koperasi mendapatkanpenjelasan intinya terkait penyertaan modal di Koperasi CipagantiKarya Persada dengan jangka waktu tertentu dengan prosentasekeuntungan sekitar 1,6%, perjanjian kerjasama dibuat dihadapanNotaris, jika ada force
Kejuruan Otomotif kepada Terdakwa selaku PPL (PanitiaPenyelenggara Latihan) untuk disetujui; Bahwa ada 16 (enam belas) jenis barang yang Saksi ajukan, barangbarang tersebut antara lain : Rem Tromol dan Powerstering, RemDisc dan Power Stering, Digital Injektor Tester & Ultrasonic Cleaner,Wheel Aligment, Wheel Balancer, Automatic Tyre Changer, ManualTransmission Jack, Hot dan Cold High Pressure Cleaner, MobilKijang, Mobil Karburator, Car Isuzu New Panther, Car HyundaiAccent, Multitester YX 360, Lift Two Force
497 — 134
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
ISU KANTORO G Alias ISU Bin KANTORO
134 — 19
493 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 10