Ditemukan 570 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berlaku beriaku bersatu berlalu bertahun bertani berpadu bersuku bersaku berpaku bertamu
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat:
1.ANDI ANDRIYANA
2.PARAWANGSA
Tergugat:
1.Pemimpin Cabang PT. Bank BNI Syariah Kantor Area Mikro Unit Mikro Kantor Cab. Pembantu Veteran Makassar
2.MOEH. ZAINAL KHAIRUL
3.Notaris PPAT Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH.
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
70 — 50
  • Putusan Perdata No. 18/Pdt.G/2019/PN.Mksf) metakukan hathat tain yang menurut undangundang danperaturan hukum yang bertaku diharuskan atau menurut pendapatPihak Kedua pertu ditakukan dalam rangka metaksanakan kuasatersebut".14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-01-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2015
Tanggal 2 April 2015 — I. PT. TUNAS PRIMA SEJAHTERA., II. BUPATI KUTAI KERTANEGARA VS PT. SYLVADUTA CORPORATION;
253 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan untuk ituterhadap Objek sengketa tersebut akan diukur berdasarkan Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, tentang PerubahanKedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, menyebutkan:Pasal (1) angka 9: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahanegara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang bertaku, yang bersifat konkrit,Halaman 16 dari 74
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — HARI LIEWARNATA, DK VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
226 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 279 K/TUN/2016 Harus memenuhi unsur Final dalam arti luas, terlinat dari ObjekSengketa a quo telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuandari atasan TERMOHON KASASI maupun instansi lainnya, dan olehkarenanya telah berakibat hukum bagi PARA PEMOHON KASASI.Kalimat "DAN DISEPAKATI untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturanperundangundangan yang bertaku"pada Objek Sengketa a quo adalahsalah satu wujud dari unsur Final dalam arti luas itu; Harus memenuhi unsur berpotensi menimbulkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 08-12-2011 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 653/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Mei 2013 —
55 — 33
  • Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il agar Tergugat I memberikanlaporan sesuai dengan keadaan yang sebenamya dan menarik laporankolektibilitas 5 (macet) dari Para Penggugat serta memberikan sanksi kepadaTergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan hukum yang bertaku dalambidang Perbankan;10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;11.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-12-2013 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 597/Pdt.G/2013/PN Bdg.
Tanggal 7 April 2015 — TJONG SIOE FONG DKK LAWAN NY. LESLIE NIELA DKK
47 — 9
  • dibuatnya akta Perjanjian tersebut, tentunya Para Penggugat dan jugapara ahli waris lainnya selain Tergugat sangat keberatan, karena isi perjanjiantersebut sangatlah merugikan dan karena telah menghilangkan ataumenghapuskan hak dari masingmasing ahli waris tanpa adanya suatu alasanyang sah.Terlebih lagi, akta Perjanjian yang isinya berupa pemberian atau hibahatas objek milik orang tua Para Penggugat dan juga Para Tergugat, yangdiberikan hanya kepada Tergugat saja, tentunya telah melanggarhukum yang bertaku
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2009 — Putus : 20-08-2009 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BATANG Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Btg
Tanggal 20 Agustus 2009 — DSP
83 — 10
  • HIR adalah sbb Penjualan barang tetapyang kenyataan lebih dari seribu rupiah harus diumumkansuatu kali selambatlambatnya 14 hari sebelum penjualandidalam surat kabat harian yang terbit ditembat barangitu akan dijual dan jika tidak ada surat kabar sepertiitu maka diumumkan dalam surat kabar harian disatutempat yang terdekat karena senyatanya pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kreditPenggugat telah dilaksanakan telah dilaksanakan secarapatut dan layak sesuai ketentuan hukum yang bertaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/Pdt/2015
Tanggal 3 September 2015 — HELENA SETIADI, DK VS YAYASAN ANDANA WARIH
79 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan kepada semua uraian eksepsi tersebut diatas makajelas gugatan Penggugat memiliki banyak kelemahan dan kekurangansecara formil sebagaimana seharusnya dipenuhi sesuai dengan ketentuanhukum acara perdata yang bertaku terlebih lagi kekurangan yang terungkapdidalamnya juga bertentangan dengan jurisprudensi yang berlaku,diantaranya: Jurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana PutusanMARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 karena petitumgugatan adalah tidak jelas
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 390/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 25 Januari 2018 — BADAN PERTAHANAN NASIONAL, DKK VS ROSMEINI, DKK
75 — 42
  • Terbukti sudah tidak bertaku lagi atau tidak berkekuatan hukumlagi karena telah dipergunakan untuk menerbitkan SertipikatSertipikat Hak Milik Tanah sebanyak 13 (tiga belas) salah satunyaadalah Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT 1!) seluas120.000 M2.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2013 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 39/Pid.SUS/2012/PN. Makassar
Tanggal 26 Maret 2013 — - KATARINA SUMILAT VS - JPU
95 — 16
  • Ir.M.JULIANI JAFAR.MM, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih di Pulau Barang Lompo sebagai Kepata Bidang Sarana danPrasarana;Bahwa proyek tersebut dananya bersumber dari APBN Tahun 2008sebesar + Rp.1 Milyar;Bahwa proyek tersebut ditender sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang bertaku yaitu Kepres 80 Tahun 2002;Bahwa sebagai pemenang telang adatah PT.Tirta Star Kencana Sakti yangDirektrisnya adatah Terdakwa:Bahwa saksi datam proyek
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2012 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.Makassar
Tanggal 11 Juni 2012 — - Ir. SYARIFUDDIN TONNEK, MS Vs. - JPU
96 — 17
  • Ir.M.JULIANI JAFAR.MM, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih di Pulau Barang Lompo sebagai Kepata Bidang Sarana danPrasarana;Bahwa proyek tersebut dananya bersumber dari APBN Tahun 2008sebesar + Rp.1 Milyar;Bahwa proyek tersebut ditender sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang bertaku yaitu Kepres 80 Tahun 2002;Bahwa sebagai pemenang telang adatah PT.Tirta Star Kencana Sakti yangDirektrisnya adatah Terdakwa:Bahwa saksi datam proyek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3551 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Maret 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dk vs. PT SADANG SARI, dk
190 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • daerah, sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku"Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurutketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentangperubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara adalah:"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yangberisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundanganyang bertaku
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 03-08-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 279/Pid.B/2017/PN Skt
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
DIPTO BRAHMONO, SH
Terdakwa:
PILIHANTO ALS AAN Bin DOMO
136 — 158
  • T14001545;28. 1 (Satu) kotak tempat service dan spare part;29. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA, a.n. pilihanto, Nomor Rekening :1652188812;30. 1 (buah) Kartu ATM Bank BCA, nomor: 6019004519133456, an.Pilihanto31. 1 (Satu) buah KTP, an. pilihanto;32. 1 (Satu) buah SIM A TNI nomor:JY44984/A/11/2016, dikeluarkantanggat 22022016, berlaku hingga 23042018, yang.bertandatangan, Danpomal Jaya, Kolonel CPM Hendi Hendra Bp, SH;33. 1(satu) buah SIM C TNI nomor: JY44984/A/II2016, dikeluarkantanggal 22022016, bertaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Februari 2012 — LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO
214 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, Judex Juris telah mengambil alih pertimbangan hukum Judex Factitentang Dakwaan Keenam dalam putusan a quo adalah merupakankekhilafan nyata dan / atau bahwa, Judex Juris dan Judex Facti telah kelirudalam menerapkan hukum yang bertaku sebagaimana diatur dalam PasalHal. 85 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011263 ayat 2 huruf c KUHAP yang dalam hal ini berakibat batalnya putusan aquo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON VS PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), DKK
96 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cipta Niaga;Jika administrasi beres, tetapi ada kehilangan, yang harus dicurigai:e Peraturan yang bertaku di PT.PUSRI: tanpa DO atau dokumendokumen lain tidak ada pengeluaran, tetapi dalam prateknya "denganlisan" pun, pupuk dapat keluar;e Pupuk telah keluar, tanpa dokumen, tetapi telah diterima pembayaran,Tergugat tetap "ngotof stock tetap utuh.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 16-04-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg
Tanggal 1 Desember 2008 — Penggugat:
1.H M BAKOERbin TOSAH
2.H M SUEB bin TOSAH
3.HARIRI bin H FATHURROHMAN
4.ABDUL HASIB bin H FATHURROHMAN
5.SIROJUDDIN bin H FATHORROHMAN
6.Dra SITI RUCHIbinti H FATHURROHMAN
7.A ABRORI bin H FATHORROHMAN
8.FATMAH binti H NUR ASIDIN
9.Liswati binti H. Nur Asidin
10.Siti Jainab binti H. Nur Asidin
11.Suhaimi binti H. Nur Asidin
Tergugat:
H. FAISOL bin H. NUR ASIDIN ALM
Turut Tergugat:
1.MAHFUD BUDIANTO bin H. NUR ASIDIN ALM
2.ROHMAWATI binti H. NUR ASIDIN ALM
3.ASIA bin H. NUR ASIDIN ALM
133 — 93
  • Irsyad sesuai dengan hukum yang bertaku diPengadilan Agama.6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta warisan almarhumH.M.Irsyad tersebut.7.Menetapkan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulumeskipun ada upaya hukum (banding, kasasi, PK, Verzet).8. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.B.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-08-2012 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 469/Pdt.G/2012/PN. Jkt .Sel.
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. BADAI MAKMUR, Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2. BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Tangerang, 3. PT. BINA KARYA PRIMA LESTARI, 4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TENGERANG,
116 — 409
  • Putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat No.504/Pid.B/2001 /PN.Jkt.Bar tanggal 11Maret 2002, (Bukti T1)Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan Penyitaan olehPenyidik telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang bertaku (Due Process of Law) sehinggadengan demikian tidak ditemukan adanya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu) cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo untuk menotak gugatan Penggugat.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 120/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Mei 2018 — JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPO CS >< PT.NUSANTARA RAGA WISATA
167 — 84
  • Penggugat kepada Tergugat Ill, sesuai ketetuanPasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluiJual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hakmelalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang bertaku
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor Kitab Undang-undang Hukum Dagang Tahun 1847
476 — 613
  • Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  • Nota usaha di antara para pihak bertaku sebagai permulaan buktitertulis; (RKUHD 257 dst., 260.)2. menyebutkan dengan jelas dalam polisnya tentang syaratsyarat, keterangan danpernyataan, dengan menyisipkan semua hal yang diharuskan oleh undangundangsebagai syarat yang harus ada untuk suatu polis; (KUHD 256, 592, 608.)3. menyelenggarakan dengan saksama salinan dalam register yang diadakan untuk itu,dari polispolis yang diadakan dengan perantaraan mereka; (KUHperd. 1881; KUHD66.)4. memasukkan dalam
    (RKUHD 3161 nomor 3', 453 dst., 506, 696,699101.)Pasal 709Untuk menemukan avarij khusus yang harus dibayar oleh penaggung yang menanggungbarangbarang untuk semua bahaya, bertaku ketentuan sebagai berikut:Apa yang di tengah perjalanan dirampok, hilang, atau yang dijual karena rusak oleh bencanalaut, atau oleh sebab lain yang dipertanggungkan, ditaksir menurut harga faktumya, atau bilausaha tidak ada, menurut harga yang dipertangeungkan untuk itu menurut peraturanperundangundangan, dan penangeung membayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — 1. BAMBANG EDIWISONO, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Saksi, dan alat bukti, bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus adalahberdasarkan butir 10.a SE06 tahun 1989 atau:= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok dimanamengingat sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, menyatakan bahwa SE06tahun 1989 hanya dikaitkan (juncto) dengan SKEP 1433 tahun 1987, dan di butir 10Lampiran SKEP 1433 tahun 1987, dinyatakan bahwa yang dimaksud Gaji Pokokadalah besaran gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir berdasarkan peraturangaji yang bertaku
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
122 — 131
  • . /2;Bahwa alasan yang dimaksud pengeluaran Terdakwa I adalah seluruh blayaadmlnistrasi yang dikeluarkan Terdakwa I untuk mengikuti prosespelelangan proyek tersebut seperti biaya pengeluaran terhadap pengurusangapensi, bestek dan lain sebagainya, padahal pengeluaranpengeluaranTerdakwa I adalah memenuhi syaratsyaratsyarat untuk ikut menjadi pesertalelang pada proyek yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPasaman Barat, begitu juga bertaku terhadap pesertapeserta yang lainya yangikut tender
    akan menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi Hakimdalam menjatuhkan putusannya nanti terhadap diri Terdakwaterdakwa;Menimbang, bahwa sistem penghukuman di Indonesia dapat dibedakan dengan suatupidana yang akan diberikan kepada Terdakwaterdakwa nantinya, akan tetapi perbedaan itupada hakikatnya mempunyai sifat yang sama yaitu samasama berlatar belakang kepada tatanilai (value) di dalam masyarakat tentang baik dan tidak baik, salah dan benar,diperbolehkan dan dilarang yang srfatnya universal (bertaku