Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-04-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2013 — Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU
52120
  • adalah kepalaSatker selaku penanggung jawab satuan kerjayang melaksanakan dan berkewajibanmemujudkan suatu visi dan misi kementrianuntuk itulah instansi tersebut memperolehanggaran ;Bahwa dalam Pengeluran uang Negara harusAdanya kesepakatan ; Dalam pengeluaranuang harus dipertimbangkan barang/jasadengan kualitas yang baik ; Pembayarandilakukan setelah barang diterima ;Bahwa Yang dimaksud dengan kerugianNegara Berkurangnya asset Negara karenasuatu perbuatan melawan/melanggar hukum ,lalai ataupun force
Register : 19-07-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
LUKMAN ISU ALIAS LUKMAN BIN ISU KANTORO
12518
  • .- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;

    9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;

    10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;

    11) 1 (satu) bundel

Register : 29-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SILVI MULIANI LESTARI, SH., MH.,
Terdakwa:
SUMONO, S.Pd.I, M.Si Bin H. ABDUL LATIF
9533
  • Ruang lingkup pekerjaan, termasuk Rencana Penggunaan Dana(RPD) dan paket keahlian yang dikembangkan.Halaman 160 dari 358 Putusan Nomor. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.JmbKetentuan pelaksanaan pekerjaan.Jumlah dana bantuan, tahapan dan proses penyaluran dana dan= &Sumber dana bantuan.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.Kewajiban para pihak (pihak pertama dan pihak kedua).Ketentuan tentang Force Majeure.Ketentuan tentang sanksi apabila pihak kedua tidak memenuhiCOND oTkewajibannya.Bahwa maksud dari keterangan
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
339242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia bagi Agen dankreditur, mengenai aspek Hukum Indonesia yang memiliki relevansiterhadap perjanjian ini, sebagaimana dimintakan oleh Agen;47.Opini dari Penasehat Hukum Indonesia Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8Oktober 1996 (vide bukti T119), sebagaimana dirujuk diatas menyebutkansebagai berikut:all corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the Creditagreement have been taken and are in full force
    dikeluarkan oleh salah satu kantorhukum Indonesia, yaitu Firma Hukum Wiriadinata & Widyawan (PendapatHukum Wiriadinata & Widyawan) (vide bukti T211A juncto bukti T211B).Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan daripendapat hukum tersebut (vide Butir 4, huruf (6), kalimat terakhir):All corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the creditagreement have been taken and are in full force
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
26985
  • Pbrpermintaan permohonan perpanjangan waktu dan seterusnya, walaupunada konsultan pengawas tetap wakilnya PPK dibantu dalam menelitipermohonan tersebut oleh P3k;Bahwa tugas P3K memberikan saran pendapat terkait permohonanperubahan tersebut kepada PPK;Bahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK
    Bahwa sebenarnya konsultan perencana itu harus tetap bekerja ketikapekerjaan konstruksi berjalan, namun dalam prakteknya ada kontrakkonsultan perencanaannya selesai hanya Sampai membuat gambar saja, itutergantung kontraknya, namun yang benar menurut UndangUndang JasaKonstruksi yaitu Sampai pekerjaan konstruksi berakhir karena apabila terjadiperubahan kondisi di lapangan maka Konsultan Perencana yang akandipanggIl;Bahwa dalam konteks pekerjaan jasa konstruksi, hambatanhambatan yangdapat dikatakan force
    Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
    Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksiHalaman
    Pbrsebelumnya maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Bahwa terkait tenaga kerja lokal, di Perpres sudah diatur, dalam rangkamendorong perekonomian di daerah, kontraktorkontraktor besar tersebutharuSs menggandeng kontraktor daerah atau kontraktor kecil,
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
276240
  • N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STSOODMO02, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
    Z2A00XAQ, P/N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 1 (Satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 1 (Satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
    : 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250148
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
    Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
218157
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
    Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
16650
  • Negara menjelaskan bahwa KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa pengertian lainnya Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia(Force
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
10081457
  • Polis Produk otaius telah dibayar Maret 2017PRUlinkFRANS 23061725 Assurance Lapsed Rp 2.467.366.666 .LEONARDIAccountFRANS PRUlink22398797 Assurance InForce Rp 351.000.000 Rp 208.556.136,30LEONARDIAccountFRANS PRUlink22399022 Assurance InForce Rp 238.000.000 Rp 185.318.724,23LEONARDIAccountFRANS PRUlink22399149 Assurance InForce Rp 297.500.000 Rp 167.239.540,49LEONARDIAccountFRANS PRUlink22401499 Assurance InForce Rp 297.500.000 Rp 113.664.019,58LEONARDIAccountFRANS PRUlink89303896 Assurance In Force
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
152272
  • MenurutSurat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213182
  • kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).Hal 121 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditrestrukturisasi (Sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.Hal 131 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E
5825
  • menjaditanggung jawab;Bahwa Addendum itu terjadi pada saat ada temuan BPK pada bulanNopember 2014 juga karena abutment yang tidak bisa dipotong, dan berakhirpada bulan Desember 2014;Bahwa setahu Terdakwa ada review design karena memang disebabkanadanya abutment yang tidak bisa dipotong;Bahwa Terdakwa membantah keterangan Ahli yang dihadirkan oleh JaksaPenuntut Umum karean pekerjaan awal Ahli tidak pernah mengetahui terlebihdalam setiap kegiatan Terdakwa selalu berkonsultasi dengan PPK misalnyatentang kondisi force
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
23979
  • Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 April 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
12424
  • Ladder system shall have aload moment controlling unit which shall keep the vehicle and ladder set stable and safe, wind force controlling unit which shall warn and stop the operation if wind speed is above manufactures design limits, rescue cage crashprotection system which shall protect against bottom, left side, right side andfrontal crashes. Crash Control system shall stop the movement only for crashrisk zone and stop at a distance of 50 cm.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
10654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPP bukan disebabkan karenakeadaan memaksa atau darurat/force majeur, misalnya terjadi krisisekonomi dan sebagainya, melainkan adanya keinginan PT. KPP untukmembobol dana Bank Mandiri ;6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa seharusnyamencegah terjadinya pengucuran kredit yang tidak sesuai aturan sehinggaharus dipertanggungjawab atas terjadinya pembobolan dana Bank Mandirioleh PT.
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
849
  • menurut Surat Edaran Oeputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/06/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/06/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
250172
  • dan atau atas nama Wisnu Afrianto, Jelaskanmenurut saudara apakah keadaan tersebut telah menimbulkankerugian negara karena telah beralinnya tanah atau lahan milikpemerintah kota Bengkulu kepada pihak lain dengan cara dijualkemudian dibuat perumahan untuk keuntungan depeloper ataupengembang maka Ahli berpendapat sebagai berikut:e Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karenasuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
261273
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
    Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
9029
  • Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.Bahwa setahu Saksi ada Tim Task Force yang melibatkan Kantor Cabang,Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu : Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKAFATRISIA dan Saksi IRWANDI untuk melakukan penagihan danmelengkapi dokumendokumen yang belum lengkap.Bahwa dapat Saksi jelaskan, setelah Tim menerangkan hasil audit danmeminta keterangan dari Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKA FATRISIA danSaksi IRWAND, masingmasing menerangkan :Saksi DIDI MUSPIADI menerangkan