,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selakuKoordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan RedistribusiTanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidakmelakukan Identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang denganmencocokan data yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal Ayang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannyatetapi Dadi Rahmanhadi, SH.

yang mengorder barangbarang untuk pengadaaninstalasiinfrastruktur IT perpustakaan UI;Bahwa terdapat beberapa barang yang bermasalah, diantaranya smartdispenser, bookdrop, sistem POS, dll;Bahwa terhadap permasalahanpermasalahan tersebut, tidak pernah adateguran dari Terdakwa kepada PT Makara Mas;Bahwa tidak ada teguran lisan maupun tertulis kepada PT Netsindo InterBuana;Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa fakultas sudahmenggunakan sistem 3M dan itu Saksi ketahui dari LUKI WIJAYANTI dansecara tekhnis

anggotanya: LUKI WIJAYANTI, ADHI YUNIARTO, ABDUL RAHMAN,JACHRIZAL SUMABRATA, dan BAROTO SETYONO;Hal.179 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.180Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menunjuk anggota panitia lelangadalah HARUN ASJIQ GUNAWAN KAENI, atas perintah pimpinan;Bahwa panitia lelang pernah mengadakan kick of meeting yangmembahas persiapan lelang;Bahwa kick of meeting itu pertengahan oktober 2010;Bahwa dalam kick of meeting itu sudah membagi tugas anggota panitialelang yaitu bagian administrasi dan tekhnis

masyarakat;Bahwa Saksi tidak mendengar adanya keributan antara DEDI ABDULRAHMAT SALEH dengan IRAWAN WIJAYA;Bahwa tidak ada kesepakatan khusus antara Saksi dengan DONANTAterkait lelang IT perpustakaan UI;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen yang dipalsukan dalamdokumen perencanaan ataupun lelang;Bahwa posisi Terdakwa dalam pengadaan yang bersumber dari danamasyarakat, sesuai SK Rektor 1512 tahun 2009 adalah sebagaipenanggung jawab kegiatan;Bahwa dalam lelang untuk IT ada RKS administratif dan RKS Tekhnis

Saksi UJANG SUHERMAN : Bahwa saksi Sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern)sejak tahun 2000 dan bertanggung jawab secara langsungkepada Direktur ; Bahwa sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) saksimembawahi Kepala Bidang Administrasi Umum dan KepalaBidang Tekhnis ; Bahwa saksi mengetahui masalah ini sampai ke Pengadilankarena ada penyalah gunaan wewenang sehinggamengakibatkan kerugian keuangan perusahaan Bahwa sebetulnya saksi sebagai kepala SPI tidak tahuterlalu banyak tentang permasalahan

SUTARNO, ST BIN RIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi selaku team verifikasi ;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis Kegiatanyaitu monitoring ADD danBantuan Keuangan ;Bahwa untuk monitoring 3 bulan sekali dan membawahi 6 desa ;Bahwa yang dimonitoring termasuk desa Batulawang;Bahwa

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tatacara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ayat (1) pembuatansurat ukur sebagaimana dimasud dalam pasal 1 harus memenuhipersyaratan persyaratan tekhnis yang ditentukan dalam peraturan ini.Bab Il Penggantian Gambar Situasi Menjadi Surat Ukur.

ralat terhadap saldo kas KSOAdhi Wika yaitu per 12 Februari 2014sebesar Rp. 23 juta sekian sehinggamenambah nilai kerugian Negara yaitumenjadi Rp. 464.514.000.000, (empatratus enam puluh empat milyar lima ratusempat belas juta rupiah);Bahwa Ahli menghitung kerugian Negarasecara Total Loss;Bahwa pertimbangan secara total lossyaitu aspek formal dan aspek kelayakantekhnis;Bahwa aspek formal itu terdiri dari proyekyang tidak didahului studi amdal yangmemadai nanti berpengaruh terhadap studikelayakan tekhnis

, sebagaimana dalamperaturan Undang undang lingkunganhidup amdal sangat perlu, danpersayaratan kontrak tahun jamak jugatidak terpenuhi, pelelangan dilakukansedemikian rupa untuk memenangkanperusahaan tertentu;Bahwa fakta terakhir proyek ini belumselesai dan tidak memberi manfaat apa apauntuk Negara;Bahwa aspek kelayakan tekhnis itu tanahitu. sifatnya mudah longsor, seharusnyadilakukan pengkajian khusus terlebihdahulu biar kemudian hari tidak merugikanNegara;Bahwa Ahli mendapatkan data progresspekerjaan

dengan Perpres 70 tahun 2012;Bahwa dalam pengadaa barang dan jasadilakukan dalam 2 (dua)hal yaitu pertamasecara swakelola yang dilaksanakansendiri oleh pemerintah dan kedua secarapenyediaan jasa, kemudian memilihnyamelalui lelangumum, penunjukan langsungdan lainlain akan tetapi prinsipnyamelakukan secara lelang umum;Bahwa lelang dengan kegiatan di atas Rp.50 Milyar harus disetujui oleh PenggunaAnggaran / Menteri, kalau dibawah Rp. 50Milyar itu kewenangan PPK;Bahwa yang berwenang membuatspesifikasi tekhnis

bisa panitia akan tetapiyang menetapkan PPK, spesifikasi tekhnisitu menjadi bagian dokumen lelang;Bahwa dalam membuat spesifikasi tekhnisbiasanya user tidak mampu tetapi bolehmenggunakan konsultan perencana akan176tetapi konsultan perencana tidak bolehterlibat dalam pekerjaan konstruksi karenaakan menjadi conflict of interest;Bahwa yang mempunyai kewenanganevaluasi tekhnis dan harga ialah panitialelang dan tidak boleh dilakukan olehpeserta lelang;Bahwa evaluasi itu bersifat rahasia sampaipenandatanganan

Dutasari Citralaras.8037. 1 (satu) bundel asli kertas kerja penilaian evaluasi penawaran dan tekhnis lelang 401 konstruksi hambalangBogor tahun 20102012. 8038.1 (satu) buah flash disc berwarna putih merk Kingston 4GB. 8039.1 (satu) buah DVDR merk Verbatim berwarna putih. 8040.4 (empat) lembar print out foto bergambar ATHIYA LAILA dalam kegiatan bukapuasa bersama. 8041.Uang sebesar USD 550.000.00 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika)diserahkan oleh saudara Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Mallarangengkepada

Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasiharga, evaluasi kualifikasi;Halaman

Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun2012, sama sekali belum pernah ada pembahasan terkait pembagianharta bersama hingga akhirnya rumah harta bersama sebagaimanaposita point 2 tersebut di atas pada sekitar tahun 2019 terkenapembebasan proyek strategis nasional untuk kepentingan Kereta ApiCepat JakartaBandung yang dibebaskan oleh Turut Tergugat (Satu)yang terletak di kavling 64 dengan nilai ganti kerugian lebih kurangsebesar Rp.5.020.000.000, (lima milyar dua puluh juta rupiah), akantetapi tekhnis

Saksi telah melakukan pemerikasaan DAPN Nagari Sungai Jambu tahun2004, 2005 dan 2006 sesuai dengan Surat Tugas Bupati tanah Datar nomor : 24/ST/Bawasda2007, tanggal 07 Juni 2007 dengan jabatan sebagai anggota TIMPEMERIKSA ; e Bahwa saksi bertugas sebagai AUDITOR sejak tahun 2003 sampai saatsekarang, dan sudah pernah melakukan Pendidikan / Pelatihan yang memiliki71Sertifikasi perjenjangan Auditor adalah ~ sebagai berikutPembentukan Auditor Ahli di BPKP Padang ;Ketua Tim di BPKP Padang ;Pengendali Tekhnis

Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis

KabupatenGorontalo Utara Tahun Anggaran (TA) 2011 sebesar Rp. 5.900.000.000,(lima milyar sembilan ratus juta rupiah), yang mana dana tersebutdialokasikan untuk anggaran pengadaan alat kesehatan rumah sakit dananggaran pengadaan alat kesehatan tersebut ada dalam DIPA KabupatenGorontalo Utara TA 2011 pada program obat dan perbekalan kesehatan,kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;e Bahwa dalam kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut,terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Gorontalo Utara TA 2011 pada program obat danpembekalan kegiatan pengadaan obat dan pembekalan kesehatan;= Bahwa dalam proyek pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut,Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

kapasitasnya sebagai PPTK yang memangsecara hukum boleh dan dapat melaksanakan perintah tersebut, hasil daripekerjaan tersebut merupakan hasil dari tugas dan kewenangan yang melekatpada diri Terdakwa selaku PPTK yang membantu PPK dalam hal ini KPA,dengan demikian HPS yang dibuat tersebut adalah merupakan tanggungjawabPPTK dan KPA, dengan demikian Pledoi Terdakwa tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Panitia Pokja ULPdalam pelaksanaan lelang berdasarkan daftar spesifikasi tekhnis

selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo selama 2periode namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubunganpekerjaan sebagai Pembina langsung Desa pada saat Terdakwa masihmenjabat.Tugas jabatan saksi yakni membantu kepala bidang pemerintahan Desamerumuskan, menyusun, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring,evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan desa sedangkanfungsi jabatan saksi yakni :1) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemerintahanDesa.2) Pemberian petunjuk tekhnis

PEMERINTAH DAERAH KABUPATENSIAK TAHUN ANGGARAN 2012;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihakmaka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO) ;DALAMPOKOK PERKARABahwa Tergugat menyangkal dalildalil yang telah dikemukakanPenggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegastegas;Bahwa benar Terggugat VIterlibat selaku panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol PekanbaruKandisDumai hanya sebatas Kepala Wilayah dan bersifat administrative belaka,sedangkan secara tekhnis

Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR530)531)532)533)534)Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga HarianLepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main StadiumUNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

(BB 179 / BB II165);7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat KeputusanKepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor:Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, TenagaHarian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan HallMenembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

(BB I175 / BB II161);7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat KeputusanKepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor:Kpts.73/ Dispora/Il/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), PembantuPengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga HarianLepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main StadiumUNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

(BB I179 / BB II165);7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen SuratKeputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan,Halaman 333 dari 681 hal. Putusan.

Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR530)531)532)533)534)Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas padaKegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI TahunAnggaran 2009, beserta lampirannya.

Selanjutnya sebagai Pejabat Pelaksanaan Keuangan (PPK) adalahHerman Lemosol, S.STP, dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Franc Silas Kelinduant, sedangkan Sem Imlawal AMa.Pd.

,adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), DAK pendamping tahun2009;Bahwa dalam fakta persidangan ternyata Sem Imlawal AMa.Pd., selakuPPTK, DAK Pendamping (PPTKP) yang mengelola kegiatan DAK Pendamping2009 telah memalsukan tandatangan para petugas yang tidak melaksanakantugas dan tidak menerima pembayaran sebesar Rp44.880.000,00 (empat puluhempat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selain itu kKegiatantransport lokal sesuai KAK terdapat anggaran sebesar Rp33.255.000,00

CIREBON ENERGI PRASARANA mengajukanpermohonan izin prinsip.Setelah permohonan diterima kemudian Dinas DPMPTSPmelaksanakan rapat dengan team tekhnis perizinan.Setelah disepakati oleh team tekhnis maka kemudianditerbitkan izin prinsip atau dengan nama Fatwa RencanaPengarahan Lokasi.Dinas DPMPTSP kemudian menerbitkan Izin prinsiptentang pembangunan PLTU II yang terletak di wilayahKecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan danKecamatan Astanajapura.Halaman 204 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021

Galian tanah untuk pondasi bangunan gudang dilaksanakankedalaman antara 10 cm sampai 50 cm dan secara tekhnis untukkedalaman kurang dari 40 cm tidak dapat diterima. Galian Tanah Untuk bangunan rumah jaga dan barak pengungsitidak dikerjakan sesuai dengan rencana, dimana digali hanyadengan kedalaman 20 sampai 46 cm.

Merangin Karya Sejatimasih menguasai uang muka yang diminta atau tidak yang mana uang mukatersebut sedianya dipergunakan untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja,pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / material dan ataupersiapan tekhnis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.Selama rentang waktu pelaksanaan pekerjaan sejak minggu ke 16 (enambelas) yaitu tanggal 28 Sep 2 Okt 2011 sampai dengan minggu ke 29 (duapuluh sembilan) yaitu tanggal 12 Des 17 Des 2011, Saksi ada melihat tenagakerja

Merangin Karya Sejati memang ada/tidak adadipergunakan untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tandajadi kepada pemasok barang / material dan atau persiapan tekhnis lain yangdiperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.Berdasarkan laporan mingguan sejak minggu ke 16 (enam belas) yaitutanggal 28 Sep 2 Okt 2011 sampai dengan minggu ke 29 (dua puluhsembilan) yaitu tanggal 12 Des 17 Des 2011 tidak adanya progres pekerjaanyang dilakukan oleh pekerja dari PT.

berupa laporanharian, mingguan dan bulanan dimana biasanya Konsultan Pengawas danKontraktor pelaporannya langsung kepada PPTK sedangkan pelaporanlangsung kepada saksi jarang sekali dilakukan oleh Konsultan pengawas dankontraktor, apabila pelaporannya kepada saksi biasanya baik konsultanHalaman 57dari 299 Putusan Nomor 29/Pid.Tipikor/201 4/PN.Smdapengawas dan kontraktor langsung saksi hadapkan kepada PPIKbersamaan dengan membawa data pelaporannya ;Bahwa yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

Mitra Consultant (Direkturnya bernamaHamdani),yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Fahrodin,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK dijabat oleh Suriansyah ;e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu Makmur Abadisesuai kontrak Nomor 556340/P.1/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010, sebagaiberikut :a. Pekerjaan persiapan dan bongkaran := Tempat/studio pembuatan patung.= Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggarong= Bongkaran Tanah Keras.b.

Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan