Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Cq. Bupati Aceh Utara- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Bupati Aceh Utara Cq. Direktur Perusahaan Daerah Air minum PEMKAB Aceh Utara- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NAD-NIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-NIAS Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Ka. Kanwil DJKN Aceh

., Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum JF & Associates, berkedudukan di JalanBanda Aceh Medan Km. 258 No. 9 Krueng GeukuehKecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No. 40/JFIX/2013 tanggal 25 September 2013, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Cq. Bupati Aceh Utaraberkedudukan di Jalan T.

Tirta Putra Pase yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara atas tanah kebun seluas 1584 M2 yang terletak diDesa Glee Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (buktibertanda P1) ;Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 Tahun 1998 atas namaPT.

Tirta Putra Pase yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara atas tanah kebun seluas 4058 M2 yang terletak diDesa Glee Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (buktibertanda P2) ;Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1998 atas namaPT.

Tirta Putra Pase yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara atas tanah kebun seluas 11106 M2 yang terletakdi Desa Glee Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (buktibertanda P4) ;Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5 Tahun 1998 atas namaPT.

Kanwil DJKN Aceh yangberkedudukan di Jalan Tgk.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusanbebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;

PUTUSANNomor 111 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di GedungKeuangan Negara Gedung C Lantai I, jalan Tgk.

Chik Ditiro,Banda Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rofii Edy Purnomo,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubditBantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas DJKN, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1/WKN.01/KNL.01/2018, tanggal 9 Agustus 2018;Pemohon Kasasi;LawanZAINUDDIN T, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan BPD IV Dusun Meusara Agung, Gampong GueGajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung

Memerintahkan Komisi Informasi Aceh untuk mencabut Putusan KomisiInformasi Aceh Nomor 029/VII/KIPSA/2018 tanggal 25 Juli 2018;4. Menyatakan menghukum Termohon Keberatan dahulu PemohonInformasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul:;Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohonputusan yang seadil adilnya.

(Ex Aquo et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut, diputuskan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor2/G/KI/2018/PTUN.BNA, tanggal 25 Oktober 2018 dengan amar sebagaiberikut;1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan (dahulu TermohonInformasi);2.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor029/VII/KIAPSA/2018 tanggal 25 Juli 2018 Juncto Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/G/K1/2018/PTUN.BNA tanggal25 Oktober 2018;3. Mengadili sendiri dan memutuskan:e Menolak permohonan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan sengketa informasi yang diajukan TermohonHalaman 3 dari 7 halaman.

RIDWAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA;;

SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA

SAMSIAH, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Gampong Meunasah Alue le Puteh, KecamatanBaktiya, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dahlia Farida, S.H, dan Rudy Bastian, S.H, Advokat,beralamat di Jalan Gabus No. 04 Lampriet, Banda Aceh, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2014, selanjutnya disebutsebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;.

CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.

Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik GampongCot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara danmemberitahukan juga pada TURUT TERGUGAT II dalam kafasitasnyasebagai Camat Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkanbukti surat pada kedua Turut tergugat tersebut, namun juga tidakdihiraukan sehingga tanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata

ACEH sehingga suami TERGUGAT mengajukanpermohonan untuk mendapatkan uang Rp. 3.600.000, (tiga juta enamratus ribu rupiah) dari Pemerintah dengan sistem pembayaran cicilankembali kepada Pemerintah melalui Bank BRI.

Bahwamenurut pihak Tergugat, tanah yang di tunjuk oleh pihak Penggugat tersebutadalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di DesaGampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanahyang ditunjuk Pihak Penggugat tersebut luasnya bukanlah seperti yangdisebutkan oleh Penggugat.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH vs PT. DAYA PRIMAMEGA UTAMA DAN PT. ACEH POWER ENERGY ABADI;

PUTUSANNomor 142 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH,tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 39,Peunayong, Banda Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Amrizal J. Prang, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 791/KUASA/2020, tanggal 5 Maret 2020:Pemohon Kasasi;LawanPT DAYA PRIMAMEGA UTAMA, tempat kedudukan diJalan Pandan Nomor 23, Kelurahan Gang Buntu, KecamatanMedan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, yang diwakilioleh Tjugito Kusuma jabatan Direktur Utama PT DayaPrimamega Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kamaruddin,S.H. dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum The ArkLaw Firm, beralamat di Kota Banda Aceh

, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020;Termohon Kasasi;DanPT ACEH POWER ENERGY ABADI, tempat kedudukan diJalan Kavling DKI Cipayung, RT 001/RW 008, KelurahanCipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur:Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 6 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 188/B/2020/PT.TUNMDN tanggal 20 Oktober 2020 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA tanggal 14 Juli 2020 yang dimohon kasasi ini:3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;Halaman 3 dari 6 halaman.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI ACEH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

Gubernur Provinsi nanggroe Aceh Darusslam; cq. Walikota Banda Aceh; cq. Camat kecamatan Kuta Alam; cq. Kepala Kelurahan Bandar baru.

SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA

SAMSIAH, Umur 65 Tahun, Pekerjaan lbu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Gampong Meunasah Alue le Puteh, KecamatanBaktiya, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dahlia Farida, S.H, dan Rudy Bastian, S.H, Advokat,beralamat di Jalan Gabus No. 04 Lampriet, Banda Aceh, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2014, selanjutnya disebutsebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;.

CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.

Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik GampongCot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara danmemberitahukan juga pada TURUT TERGUGAT II dalam kafasitasnyasebagai Camat Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkanbukti suarat pada kedua Turut terugat tersebut, namun juga tidakdihiraukan sehingga tanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata

ACEH sehingga suami TERGUGAT mengajukanpermohonan untuk mendapatkan uang Rp. 3.600.000, (tiga juta enamratus ribu rupiah) dari Pemerintah dengan sistem pembayaran cicilankembali kepada Pemerintah melalui Bank BRI.

Bahwamenurut pihak Tergugat, tanah yang di tunjuk oleh pihak Penggugat tersebutadalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di DesaGampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanahyang ditunjuk Pihak Penggugat tersebut luasnya bukanlah seperti yangdisebutkan oleh Penggugat.

SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA

SAMSIAH, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Gampong Meunasah Alue le Puteh, KecamatanBaktiya, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dahlia Farida, S.H, dan Rudy Bastian, S.H, Advokat,beralamat di Jalan Gabus No. 04 Lampriet, Banda Aceh, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2014, selanjutnya disebutsebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;.

CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.

Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik Gampong cotMane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan memberitahukanjuga pada TURUT TERGUGAT Il dalam kafasitasnya sebagai CamatBaktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkan bukti surat padakedua Turut terugat tersebut, namun juga tidak dihiraukan sehinggatanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata

ACEH sehingga suami TERGUGAT mengajukanpermohonan untuk mendapatkan uang Rp. 3.600.000, (tiga juta enamratus ribu rupiah) dari Pemerintah dengan sistem pembayaran cicilankembali kepada Pemerintah melalui Bank BRI.

Bahwamenurut pihak Tergugat, tanah yang di tunjuk oleh pihak Penggugat tersebutadalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di DesaGampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanahyang ditunjuk Pihak Penggugat tersebut luasnya bukanlah seperti yangdisebutkan oleh Penggugat.

, perusahaan Penggugat telah memenuhi syaratuntuk mendapatkan Surat Keputusan tentang Kuasa Pertambangan EksploitasiD.U. 422/Aceh.

No. 392 K/TUN/2001.13.Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa Aceh, perihal :Rekomendasi Pengumuman Setempat (PS) dari Kuasa PertambanganEksploitasi D.U. 422/Aceh ;14.Surat Direktur Direktorat Teknik Pertambangan, perihal : Penyampaian HasilPengukuran dan Pematokan batas wilayah KP Eksploitasi D.U. 422/Aceh ;15.Surat Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, perihal : PersetujuanAMDAL Rencana Penambangan Batubara Kawai XVI, KP Eksploitasi422/Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

Surat Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, perihal : PersetujuanRKL dan RPL Pertambangan Batubara Kawai XVI, KP Eksploitasi D.U.422/Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;Bahwa pada pertemuan dalam rangka Penggugat menagih janji Tergugatuntuk menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi BatubaraD.U. 422/Aceh maka Direktur Direktorat Teknik Pertambangan (pada waktu itudijabat oleh Ir.

Memerintahkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi atau MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral untuk menerbitkan Surat Keputusanbaru tentang izin dalam wilayah Kuasa Pertambangan EksploitasiBatubara D.U. 422/Aceh dan D.U. 351/Aceh sampai dengan D.U.355/Aceh di Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat seluas + 3.000Ha untuk selama 30 (tiga puluh) tahun yang berlaku mulai saat SuratKeputusan dikeluarkan dan diterbitkan bagi Penggugat/Pembanding ;5.

Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat No.475/10280 tanggal 30 Juni1994, yang pada prinsipnya dapat menerima kegiatan Eksplorasi usahabatubara di Daerah Istimewa Aceh. tetapi PT. Bintang Purna manggalatidak Akomodatif dengan Pemerintah Daerah serta banyak kewajibannyayang tidak diselesaikan kepada pemerintah daerah ;d. Untuk proses kegiatan usaha melanjutkan kegiatan Ekplorasi ke kegiatanEksploitasi oleh PT.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG VS YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) BANDA ACEH;

DjuandaKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,Karang Baru, Aceh Tamiang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Akhyar Sirajuddin, S.T.

LBH BandaAceh, Nomor 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng,Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Syahrul, S.H., M.H.

,jabatan Direktur YLBHILBH Banda Aceh;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada DesiAmalia, S.H., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga BantuanHukum Banda Aceh, beralamat di Kota Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

Nomor 16/G/KI/2020/ PTUN.BNA, tanggal 20 Mei 2020,yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 047/X/KIAPSA/2018, tanggal 21 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 16/G/KI/2020/PTUN.BNA, tanggal 20 Mei 2020, yangmenguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 047/X/KIAPSA/2018, tanggal 21 Oktober 2019;MENGADILI SENDIRI:. Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi)tidak diterima;ll. Dalam Pokok Sengketa:1.

IRFAN NANDA SETIA VS KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH., 2. IRWANDI YUSUF VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGROE ACEH;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);

TALIMAN VS AKIM ALI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH VS NADHIRAH BINTI TGK. ABDUL DJALIL., DKK;

,jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan PenangananMasalah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor41/600.13.UP.11.04/IV/2021, tanggal 26 April 2021;Pemohon Kasasi;Lawan1. NADHIRAH BINTI TGK. ABDUL DJALIL,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di LingkuanMusara Alun, Kampung Blang Kolak , KecamatanBebesan, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;2. ULFAH BINTI TGK.

ABDUL DJALIL, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Blang Mesra 2 Nomor255, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar,Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, pekerjaanPensiunan;3. IZZAH BINT TGK. ABDUL DJALIL, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Alfitrah Nomor 258,Kampung Kramat Mupakat, Kecamatan Bebesan,Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, pekerjaanWiraswasta;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/20214. SHULUH BIN TGK.

ABDUL DJALIL, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Mendale,Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;5. SUBUR BIN TGK. ABDUL DJALIL, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Nunang Antara,Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ProvinsiAceh, pekerjaan Wiraswasta;6. DAHYAH BINTI TGK.

MUHARIR BIN (alm) MUSLIH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Persiapan Musara Alun Il,Kampung Blang Kolak Il, Kecamatan Bebesan, KabupatenAceh Tengah Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;8. AFRIZA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Teuku Umar Nomor 180, Kampung Sukaramai,Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh ProvinsiAceh, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nimah Kurnia Sari, S.H.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor27/B/2021/PT.TUNMDN, tanggal 26 Maret 2021 dan menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor25/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 23 November 2020;Mengadili Sendiri:1. Menyatakan sah demi hukum dan mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor00618 Desa Blang Kolak , Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengahtanggal 6 September 2019, Surat Ukur Nomor 00128/2019 dengan luas1.341 m?

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH VS MAIMUN FIBI;

PUTUSANNomor 611 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH, tempat kedudukan diJalan T. Nyak Arief (Lamgugob) Banda Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa M. Arfath Satya, A.Ptnh.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorWilayanh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor:54/KEP11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas NamaFatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain AtasTanah Seluas 19.391 m* yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor:54/KEP11.19/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 2002 Atas NamaFatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnain AtasTanah Seluas 19.391 m* yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;4.

yang terletak di Gampong Kupula Tanjong, Kecamatan PadangTiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh adalah tindakan yang benar dan sahsecara hukum:;e Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP11.19/XII/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 80 Tahun2002 atas nama Fatimah binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi dan Zulkarnainatas tanah seluas 19.391 m?

yang terletak di Gampong Kupula Tanjong,Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh adalah sah danberkekuatan hukum;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 4 dari 7 halaman.

Zulkarnain ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh