Dalam hal ini Permohonan Penitipan Ganti Kerugian/Konsinyasi diPengadilan Negeri Arga Makmur telah kami ajukan pada tanggal 05Januari 2021 dan telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan NegeriArga Makmur pada tanggal O02 februari 2021 dengan Nomor :1/PDT.P.Kons/2021.PN Agm, dalam hal tersebut waktu penggugatmengajukan gugatan tanggal O07 Mei 2021 tidak ada lagi untukmengajukan keberatan. dan penetapan konsinyasi Nomor1/PDT.P.Kons/2021.PN Agm tanggal 07 April 2021 serta Berita AcaraPenitipan 1/PDT.P.Kons

5. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita Gugatan diatas, adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
6. Menyatakan sebagai Hukum bahwa yang berhak untuk menerima sejumlah uang yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan untuk pembayaran Tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Ruas Balikpapan Samarinda berdasarkan Surat Permohonan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) di Kelurahan Manggar Kecamatan

Balikpapan Timur dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol Balikpapan- Samarinda) atas 24 persil penguasaan dengan total luas 2.895 M2 adalah PENGGUGAT;
7. Menyatakan bahwa Permohonan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol Balikpapan-Samarinda) oleh Tergugat XXVII kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT

memberikan kuasa, keberatanatas hasil inventarisasi dan identifikasi yang tercantum dalam peta bidangtanah dan menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 bahwa jangka waktu pengajuan keberatan ke PengadilanNegeri adalah 14 (empat belas) hari kerja dan apabila dalam jangka waktuHalaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Mtpdimaksud Termohon tidak mengajukan keberatan, maka Pemohon dapatmengajukan permohonan

penitipan ganti kerugian.88.

sebagai nilai penggantianyang wajar, oleh karenanya apa yang telah dilakukan oleh Tergugatmelalui kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II sudah melalui mekanismeperaturan perundangundangan yang ada dan apabila Penggugat merasakeberatan dengan harga yang ditetapkan maka seharusnya Penggugatmengajukan keberatan dengan jangka waktu 14 (empat) belas hari kerjadan ternyata Penerima Ganti Rugi dalam hal ini Penggugat tidakmengajukan keberatan, oleh karenanya Pemohon dalam hal ini Tergugatdapat mengajukan permohonan

penitipan ganti kerugian Tergugatsebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 38 UndangUndang Nomor 2Tahun 2012.Bahwa lagilagi kami menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwakerugian yang diderita oleh Penggugat dibenarkan pula oleh yurisprudensi,dapat kami jelaskan bahwa pengertian yurispudensi adalah keputusankeputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yangtidak diatur didalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakimyang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama

Permohonan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) an.Muhammad Sabari/LaGoa (PBT) dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (JalanTol BalikpapanSamarinda), diberi tanda TIHI.2;Penetapan Con Nomor 36/Cons/2018/PN.Smr, diberi tanda TIHI.3;4. Berita Acara Nomor 36/Cons/2018/PN.Smr tertanggal 26 September 2018,diberi tanda TIII.4;5.

rugi oleh Penilai, serta telah dilaksanakanmusyawaarah bentuk ganti rugi, sehingga perbuatan Turut Tergugat sudahsesuai prosedur dan bukan merupakan perbuatan melawan hukumsebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada gugatan haaman 3 angka9 dan 10.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentangPenyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, Bagian Kedelapan, Pasal 86:1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan

penitipan Ganti Kerugian kepada KetuaPengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentinganumum;2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri padawilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandalam hal:a.

menolak dalil gugatan Penggugat pada RomawiIV halaman 6 dan 7 adalah dalil ketidakpahaman Penggugat dalam prosespengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bahwapermohonan Konsinyasi tidak sertamerta dilakukan oleh Tergugat namun berdasarkan Surat Pengantar dari Lembaga Pertanahan (KantorPertananan Kabupaten Bekasi), kemudian Tergugat I mengajukanpermohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan sesuaidengan kompetensinya Pengadilan Negeri Cikarang telah mempelajari danmeneliti permohonan

penitipan ganti kerugian sehingga, mengabulkanpermohonan Tergugat dengan penetapan Nomor: 56/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr dan 57/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentangpenyelenggaraan pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, Bagian Kedelapan, Pasal 86 :Halaman 23 dari 43 halaman putusan No 94/PDT/2019/PT MND(1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan penitipan Ganti kerugian kepada KetuaPengadilan Negeri pada Wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentinganumum,(2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri padaWilayah

Tanah, bangunan, tanaman dan/atau bendabenda lain yangberkaitan dengan tanah, sedang menjadi objek perkara diPengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap11.Bahwa kemudian Tergugat Il mengajukan permohonan penitipa gantikerugian atas tanah yang objek perkara a quo kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2013 ;12.Bahwa atas permohonan penitipan ganti kerugian atas tanah tersebut,Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Penetapan Nomor

dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telahdilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipbkan diPengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1),kepemilikan atau Hak atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadiHapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnyamenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negarae Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Pasal 86 ayat (1)dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan

penitipan Ganti Kerugian kepada KetuaPengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untukkepentingan umumAyat (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri padawilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umumAyat (3)Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam hal :a.b.

bahwa karena Tergugat terbukti memiliki Kewenangan dalammenerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akandilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) dan Pasal 90Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkansebagai berikut: Pasal 86 : (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yangmemerlukan tanah mengajukan permohonan

penitipan Ganti Kerugian kepadaHalaman 44 dari 53 Halaman.

dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3halaman 2 dan 3 adalah dalil ketidakpahaman Penggugat dalam prosespengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bahwapermohonan Konsinyasi tidak sertamerta dilakukan oleh Tergugat namunberdasarkan Surat Pengantar dari Lembaga Pertanahan (KantorPertanahan Kabupaten Bekasi), kemudian Tergugat mengajukanpermohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan sesualdengan kompetensinya Pengadilan Negeri Cikarang telah mempelajaridan meneliti permohonan

penitipan ganti kerugian sehingga,mengabulkan permohonan Tergugat dengan penetapan Nomor1/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr.

sehinggapermohonan pemohon harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakditerima ;Bahwa mengingat objek permohonan pemohon/skeberatan nilai ganti rugi sedangmenjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register perkaraNo. 154/Pdt.G/2015/PN Arm, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, Bagian Kedelapan, Pasal 86 :1) Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan

penitipan ganti kerugian kepada KetuaPengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentinganumum;772) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri padawilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ;3) Penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandalam hal ;a.

Bahwa mengingat objek permohonan pemohonskeberatan nilai ganti rugi sedangmenjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register perkaraNo. 154/Pdt.G/2015/PN Arm, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, Bagian Kedelapan, Pasal 86 :1) Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada KetuaPengadilan Negeri pada wilayah

sebagaimanadiuraikan pada angka 2 tersebut di atas yaitu dimulai dengan pengadaanPenilai, selanjutnya penetapan Penilai oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanahdan kemudian penaksiran ganti rugi oleh Penilai serta telah dilaksanakanmusyawarah bentuk ganti rugi;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, bagian kedelapan, Pasal 86:(1) Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, Instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan

penitipan ganti kerugian kepada KetuaPengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentinganumum ;(2) Penitipan ganti kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri padawilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ;(3) Penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandalam hal:a.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;3) Pasal 24 ayat (1) huruf d, menyatakan: Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan

Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini: d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2) masih dipersengketakan kepemilikannya; 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; 4) menjadi jaminan di bank.

objek pengadaantanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yangmeliputi: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c.nadzir untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakathukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik; g.pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan,fanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;3) Pasal 24 ayat (1) huruf d, menyatakan: /nstansi yang memerlukan tanahdapat mengajukan permohonan

Penitipan Ganti Kerugian kepadaPengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini: d.objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1) sedangmenjadi objek perkara di pengadilan; 2) masih dipersengketakankepemilikannya; 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; 4)menjadi jaminan di bank.Bahwa terhadap Dailildalil tersebut diatas, maka disampaikan:Bahwa Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian diajukan olehpihak yang berhak terhadap bentuk dan/atau besarnya

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Bagian Kedelapan, Pasal 86:(1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketuaPengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentinganumum.(2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri padawilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.(3) Penitipan

dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakanatau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipbkan di Pengadilan Negerisebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak atasTanah dari Pihak yang Berhak menjadi Hapus dan alat bukti haknyadinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasallangsung oleh Negara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Pasal 86 ayat (1)dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan

penitipan Ganti Kerugian kepada KetuaPengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentinganumumAyat (2)Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri padawilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umumAyat (3)Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandalam hal :b.

Pertanahan Kota Depok selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok Antasan memerintahkanTERLAWAN selaku instansi yang memerukan tanah untuk mengajukanpermohonan penitipan Gant Kerugian (permohonan aquo) kepada PengadilanNegern' Depok sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Perpres Nomor: 71 Tahun2012 Jo Pasal 38 (1) PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012, yang menyebutkan:Pasal 86 ayat (1) Perores Nomor : 71 Tahun 2012: Dalam hal terdapat penitipan Gant Kerugian, Instansi yang memeriukan tanahmengajukan permohonan

penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua PengadilanNegen pada wiayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.Pasal 38 ayat (1) PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012: Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negen sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerukan tanah dengan suratpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negen.Halaman 12 dari 69 Putusan No.312/Padt.Plw/2019/PN.

Melarang Tergugat dan Tergugat Il, atau Para Tergugat untuktidak melakukan Permohonan Penitipan Ganti Kerugian atasPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdengan caracara illegal dan tidak sesuai prosedur hukum yangberlaku;9.

Hukum;Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat Il, atau ParaTergugat yang Menempuh Cara Penyelesaian Sengketa dengancara yang tidak transfaran dan tidak bertanggung jawab adalahPerbuatan Melawan Hukum;Melarang Tergugat dan Tergugat Il, atau Para Tergugat untuktidak melakukan kegiatankegiatannya apapun yang bertentangandengan Peraturan PerundangUndangan terkait Tata CaraPerolehan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum;Melarang Tergugat dan Tergugat II, atau Para Tergugat untuktidak melakukan Permohonan

Penitipan Ganti Kerugian atasPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdengan cara ilegal;Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II, atau Para Tergugatuntuk meletakkan dan mengembalikan kembali batas tanah milikPenggugat yang menjadi objek gugatan, untuk kemudianpengadaan tanah tersebut dilakukan melalui tahapantahapanberdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012Halaman 152 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum

yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol DepokAntasari, maka TERGUGAT Ill memerintahkan kepada TERGUGAT IVselaku instansi yang memerlukan tanah mengajukan perkara penitipan GantiKerugian (perkara aquo) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuaiketentuan Pasal 86 ayat (1) PerPres Nomor: 71 Tahun 2012 Jo Pasal 38 (1)PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012, yang menyebutkan:Pasal 86 ayat (1) PerPres Nomor: 71 Tahun 2012:"Dalam hal terdapat penitijpan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanahmengajukan permohonan

penitipan Ganti Kerugian keoada KetuaPengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum.Halaman 47 dari 73 hal Putusan Nomor 673/Padt.G/2017/PN.

sebagaimanadiuraikan pada angka 2 tersebut di atas yaitu dimulai dengan pengadaanPenilai, selanjutnya penetapan Penilai oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanahdan kemudian penaksiran ganti rugi oleh Penilai serta telah dilaksanakanmusyawarah bentuk ganti rugi.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, Bagian Kedelapan, Pasal 86:(1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukantanah mengajukan permohonan

penitipan Ganti Kerugian kepada ketuapengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentinganumum.(2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri padawilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.(3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandalam hal:a.