KH Mas Mansyur Gang Dewi RT Kelurahan LoaBakung Kecamatan Sungai Kunjang KotaSamarinda;wonne Agama : Islam;wonnee Pekerjaan : Swasta (Penjaga Malam) ;wonnee Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;wonnee Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/43/IV/RES.1.17/2018/Reskrim, tertanggal 20 April 2018, dimana suratperintah ini berlaku dari tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21April 2018; wonnee Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan

Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 21 April2018, Nomor : SPHan/32/IV/RES.1.17/2018/ Reskrim, sejak tanggal 21April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda,berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 03 Mei 2018,Nomor : 2597/Q.4.11/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampaidengan tanggal 19 Juni 2018;3.

tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang)noone Menimbang, bahwa selain SaksiSaksi, Penuntut Umum jugamengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan,berupa 1 (satu) buah senjata tajam yaitu berupa badik dengan panjang 14Cm lengkap sarungnya warna kuning; wonnee Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukanpenyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP,berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/37/IV/RES.1.17

.: Mariot Golung;: Manado;: 19/27 September 2001;: Lakilaki;: Indonesia;: Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane,Kabupaten Kepulauan Talaud;: Kristen Protestan;: Tidak Bekerja.Terdakwa Vernandho Mailuas telah dilakukan penahanan sebagai berikut:1.2,Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;Oleh Penuntut Umum Para Terdakwa ditahan dengan surat Nomor PRINT52/P.1.17/Eoh.2/ 02/2021 sejak 18 Februari 2021 sampai dengan tangal 9 Maret2021;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT.MND3

Oleh Penuntut Umum Para Terdakwa ditahan dengan surat Nomor PRINT53/P.1.17/Eoh.2/ 02/2021 sejak 18 Februari 2021 sampai dengan tangal 9 Maret2021;3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;Para Terdakwa menghadap sendiri di muka persidangan;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 April 2021 Nomor :29/PID/2021/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara int ;2.

Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatanberdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B35/R.1.17/Epp.1/05/2018 tertanggal 15 Mei 2018, sejak tanggal 20 Mei 2018sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;. Perpanjangan penahanan II oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatanberdasarkan Surat perpanjangan penahanan Nomor/R.1.17/Epp.1/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018, sejak tanggal 09 Juni 2018sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;.

Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor :PRINT837/R.1.17/Epp.2/06/2018 tertanggal 26 Juni 2018, sejak tanggal 26Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkanPenetapan Nomor. 49/Pen.Pid/2018/PN Amr tertanggal 24 Juli 2018, sejaktanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;.

,Pengacara/Advokat,beralamat di Perumahan Griya PrajaMukti Blok 1.17, Desa Kalisapu,Kecamatan Slawi, kabupaten Tegal;MelawanTERGUGAT I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanpensiunan PNS, bertempat tinggaldi XXXXX Kabupaten Tegal,selanjutnya disebut sebagaiTEGUGAT 1 ;TERGUGAT II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, bertempat tinggal diXXXxXxX Kabupaten Tegal, selanjutnyadisebut sebagai TEGUGAT 2 ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua PengadilanAgama Slawi

. : PDM 03/R.1.17/Euh.1/05/2019 tertanggal 20 Mei 2019, dengan dakwaan sebagaiberikut :DAKWAAN :wo onennnon Bahwa ia terdakwa INTAN PELAPORY Alias IRMALINARAHAYAAN, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit.atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di TPSHal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2019/PT AMB.

Perk. : PDM 03/R.1.17/Euh.1/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019, yang pada pokoknya mohonagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu memutuskan sebagaiberikut :1.

Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri MinahasaSelatan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : BHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUSANAK/2017/PT MND22/R.1.17/Euh.1/04/2017 tanggal 12 April 2017, sejak tanggal 17April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;4. Surat perintah pengeluaran tahanan dari Kepala Kepolisian ResortMinsel Nomor : SP.Han/29.e/IV/2017/Reskrim tanggal April 2017;5.

Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perintahpenahanan Nomor : PRINT443/R.1.17/Euh.2/05/2017 tanggal 02Mei 2017, sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06Mei 2017;6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkanpenetapan penahanan Nomor : 3/Pid.SusAnak/2017/PN.Amrtanggal 04 Mei 2017, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengantanggal 13 Mei 2017;7.

membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor102/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 04 November 2020 tentang Penetapan HariSidang dalam perkara ini;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor64/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 08 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwatersebut di atas;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Nabire dengan Surat Dakwaan Nomor PDM10/R.1.17

Satu) buah tas warna cokelat; Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan amunisi/peluru caliber 9 mm sebanyak20 (dua puluh) butir tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1)Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Nabire dalam surat tuntutan pidananya Nomor Register Perkara : PDM10/R.1.17

Perk: PDM10/R.1.17//Euh.2/06/ 2020 dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukanKontra Memori Banding.

YAN ARAN MERINGe Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor CatatanSipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta PerkawinanNomor : 21/A.1.17/Kr.1917/1996 tanggal 17 Junie Bahwa selama dalam perkawinanya antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyaiseorang anak perempuan yang bernama CLARESTA KURNIAWAN, lahir di Lumajangpada tanggal 10 Agustuse Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya Penggugat dan Tergugat bertempattinggal tidak tetap dan sering

;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya Penggugat mengajukanalat bukti surat berupa1 Foto copy Kartu Tanda Peduduk Nomor : 3508104406720003, atas nama Penggugat(Anastasia Titin Yunita SE, selanjutnya diberi tanda2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/A.1.17/Kr.1917/1996, tanggal 17 Juni1996, selanjutnya diberi tanda P2.;3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37/A.1.17.1/1996, atas nama ClaresiaKurniawan, tertanggal 21 Agustus 1996.4 Foto copy Kartu Keluarga No. 350810

Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat tanggal 5Desember 2012 No : B2702/P.1.17/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 13Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah tanggal 17 Januari 2013Nomor : PRINT37/P.1.17/Ep.2/01/2013, sejak tanggal 17 Januari2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;4.

B1719/P.1.17/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 15Agustus 2013 s/d. tanggal 23 September2013 ; 3. Penuntut Umum dengan surat perintah penahanan tanggal 23 September2013, No.: PRINT518/P.1.17/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013sid. 12 Oktober 2013 : 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan surat perintahpenahanan tanggal 02 Oktober 2013 No.101/ Pid.Sus /2013/PN. Tbn. sejaktanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;5.

dengan agendapembacaan dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan Nomor77/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 1 Oktober 2019 dengan agenda pembacaandakwaan Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum hadir akan tetapi tidakdapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan;Menimbang bahwa berdasarkan Surat Bantuan Panggilan TerdakwaNomor B564/NBRE/09/2019 tanggal 16 September 2019, Surat BantuanPanggilan Terdakwa Nomor 565/NBRE/09/2019 tanggal 20 September 2019,Surat Bantuan Panggilan Terdakwa Nomor B1050/R.1.17

sebagai berikut :Sebelum mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara, bersama ini kamimengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri JakartaSelatanWAJIB MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG untukmemeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan alasanalasan sebagaiHal. 25 dari 51 Hal Putusan No. 100/Pat/2017/PT.DKI.berikut:MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN WAJIBMENYATAKAN DIRINYA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUKMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INITERBUKTI BERDASARKAN PASAL 1.17

Dengan berlakunya Undangundang No. 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial ("UU No. 2/2004") pada 14 Januari 2005,berdasarkan Pasal 1.17 dan Pasal 56 UU No. 2/2004 seluruh perselisihanhubungan industrial termasuk pemutusan hubungan kerja dan permintaanpembayaran upah merupakan jurisdiksi hanya dapat diperiksa, diadili dandiputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial.Pasal 1.17 UU No. 2/2004 menyatakanbahwa:"17.

Tergugat Il telah memajukan sebagai tangkisanterhadap gugatan itu, sebagai berikut :Bersama ini kami mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa PengadilanNegeri Jakarta Selatan WAJIB MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANGuntuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan alasanalasansebagai berikut:MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN WAJIBMENYATAKAN DIRINYA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUKMEMERIKSA DAN MENGADLI PERKARA NOMOR79/Pdt.G/2016/PN.JKT.SELBahwa terbukti berdasarkan Pasal 1.17

;Berdasarkan halhal tersebut di atas terbukti ada hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dan perselisihan yang terjadi antara Penggugatdan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat.Bahwa berdasarkan Pasal 1.17 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwaPengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentukdi lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap perselisihan

memeriksadan mengadili perkara Nomor 79/Pat.G/2016/PN.Jkt.Sel> Bahwa adalah tepat dan benar tindakan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara gugatan nomor 79/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL yang diajukanoleh Pembanding, sehingga tidak benar dan sangat mengadaada semuaHal. 46 dari 51 Hal Putusan No. 100/Pat/2017/PT.DKI.dalil Pembanding pada angka 1 halaman 2 sampai dengan angka 5halaman 4 Memori Bandingnya.Bahwa terbukti berdasarkan Pasal 1.17

Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintahperpanjangan penahanan tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : B1819/P.1.17/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 02 September 2013 sampaidengan tanggal 11 Oktober 2013 ;3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 01Oktober 2013 No : PRINT528/P.1.17/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 01Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;4.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkanPenetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 10 Oktober 2013 No.104/Pid.B/2013/PN.Tbn. sejak tanggal 02 November 2013 sampaidengan tanggal 31 Desember 2013 ;Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumdalam persidangan perkara ini ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala KejaksaanNegeri Tabanan Nomor: B101/P.1.17/Ep.2/10/2013, tanggal

Perpanjangan PU, tanggal 24 Juli 2018 Nomor 35/R.1.17/07/2018 sejaktanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;3. Penuntut Umum, tanggal tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : print1052/R.1.17/Euh.2/08.2018 sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampaidengan tanggal 8 September 2018;4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 11 Juli 2018sampai dengan 9 Agustus 2018;5.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor75/Pid.B/2018/PN Tnn tanggal 29 Agustus 2018 besertaberkas perkara ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 28 Maret2018 denganUmum Nomor Register Perkara : PDM 26/R.1.17/Epp.2/08/2018 sebagai berikut;Bahwa terdakwa HOPNI TUMBOIMBELA, pada hari Sabtutanggal 23 September 2017 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017,bertempat dirumah saksi NOLDI KANDOU

Bhayangkara Tk.III Manado,yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat :Hasil pemeriksaan sebagai berikut:Bengkak di dahikanan di atasalisukuran 3x1cm.Kesimpulan:Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID/2018/PT MNDCedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan bendatumpul.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur' dandiancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) (KUHP;ween rene ene nn ene nnnnn= Menimbang, bahwa selanjutnya PenuntutUmum telah mengajukan tuntutan Nomor Register Perkara : PDM/R.1.17

tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh PenasihatHukum;Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 27 Januari 2020 Nomor 13/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkaradan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Tengah tertanggal 26 September 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM78/L.1.17

PerkaraPDM78/L.1.17/Euh.2/09/2019 tertanggal 26 Nopember 2019 Terdakwa dituntutsebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ILA BINTI ALI HASAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan dan jugamenguasal tanah kebun milik Mariana tanpa jin sebagaimana diatur dandiancam pidana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP danDakwaan Kedua melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak AtasKuasanya

dipersidangan, Para Saksi telah disumpah terlebih dahulumenurut Agamanya dan semua keterengan Para Saksi dipersidangan telahdicatat oleh Panitera dan kemudian dibuatkan dalam Berita AcaraPersidangan, sehingga atas dasar Berita Acara Persidangan khususnyaketerangan Para Saksi tersebut menjadi Dasar bagi Majelis Hakim dalammembuat Putusan.Bahwa Pembanding/ Tergugat menyatakan dalam Memori Bandingnyadihalaman 11 (Sebelas) khususnya mengenai bukti surat Pembanding/Tergugat yang bertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17

hanyalah berupaBukti Pajak Bumi dan Bangunan.Bahwa untuk menanggapi Memori Banding tersebut, Terbanding/Penggugatmenjelaskan bahwa seluruh bukti Surat Pembanding/Tergugat yangbertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17 jelas terlihat bahwa bukti surattersebut tidak dapat dijadikan bukti surat karena luas tanah serta namawajib Pajak tiap tahun sebagaimana dalam bukti Pajak Bumi danBangunan (PBB) selalu berubahubah, dan sudah tepat Majelis Hakimmempertimbangkan seluruh bukti Surat Pembanding/Tergugat tersebutHal

banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dariTerbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujulpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkaratersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambilalin sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan alat bukti suratbertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17 yang merupakan alat bukti suratpembayaran Pajak

bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanahsengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumibangunan tersebut dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 84K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwacatatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jikatidak disertai buktibukti lainnya, terlebih lagi jika diperhatikan secara teliti danseksama ternyata keberadaan alat bukti surat bertanda T.1.2 sampai denganT.1.17

sangat tidak sesuai dengan tanah obyek sengketa, karena didalam alatHal 25 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDIalat bukti surat tersebut luas tanah yang tercantum di dalam Pajak Bumi danBangunan (PBB) tersebut antara alat bukti surat satu dengan yang lainnyasangat berbeda di dalam setiap tahunnya, demikian pula nama wajib pajak yangtercantumpun tidak sama;Bahwa selain dari pada itu jika alat bukti surat bertanda T.1.2 sampaidengan T.1.17 tersebut dikaitkan dengan keberadaan alat bukti surat

Tenggara Timur ;Agama Kristen Protestan ;Pekerjaan jBuruh Bangunan ;Pendidikan Tidak sekolah ; Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkanSurat Perintah/Penetapan :Terdakwa (satu) :1.Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 Mei2015 Nomor: SP.Han/03/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 4 Mei2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan NegeriTabanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Mei2015, Nomor : B985/P.1.17

/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 24 Mei2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal24 Juni 2015 Nomor : PRINT 375/P.1.17/Ep.1/06/2015, sejaktanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, berdasarkan PenetapanPenahanan tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan NegeriTabanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Mei2015, Nomor : B984/P.1.17/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 24 Mei2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal24 Juni 2015 Nomor : PRINT 374/P.1.17/Ep.1/06/2015, sejaktanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;4.

2020/Reskrim sejak tanggal 26Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;Terdakwa Vernandho Mailuas Alias Nando ditahan dalam tahanan Rutanoleh :1.Penyidik dengan surat Nomor SP.Han/11/V/2020/Reskrim sejak tanggal 27Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan surat Nomor B03/RT2/Eoh.1/06/2020 sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal25 Juli 2020 ;Dikeluarkan oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2020 ;Penuntut Umum dengan surat Nomor PRINT208/P.1.17

Penuntut Umum dengan surat Nomor PRINT209/P.1.17/Eoh.2/07/2020sejak 27 Juli 2020 sampai dengan tangal 15 Agustus 2020;5. Hakim Pengadilan Negeri dengan surat Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgnsejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;6. Hakim Tinggi dengan surat Penatapan Nomor 239/Pen Pid/2020/PT MNDsejak tanggal 28 Agustus 2020 s/d 26 September 2020;7.

PERKARA : PDM28/L.1.17/Epp.2/07/2019 tanggal4 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMABahwa terdakwa IBRAHIM SALEH BIN M. SALEH, Pada hari Selasatanggal 23 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya dalamsuatu waktu lain pada bulan April tahun 2019, bertempat di Kp. Simpang JuliKec. Ketol Kab.

HATTA.> Bahwa ketika melakukan pembongkaran pada atap rumah milik saksikorban, terdakwa melakukan hal tersebut tanpa adanya izin dari saksikorban;> Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalamikerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 406 ayat (1) KUHP.Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takengontertanggal 15 Agustus 2019 No.Reg.Perk:PDM28/L.1.17