Ditemukan 126 data
98 — 30
telahdilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Surakarta atasdelegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan bahkantelah dilakukan pelelangan oleh Terlawan VI (KPKNLSurakarta) dimana pemenang lelang adalah Terlawan (Hj.Futhika, SH) ;Bahwa atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut olehTerlawan dijual lelang dengan harga Rp. 850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana hargatersebut sangat tidak pantas dan sangat rendahdibandingkan dengan harga pasar umum sebagaimana hasilpenilaian/Apprisal
yang dibuat oleh Apprisal Independentsebagaimana posita 4 tersebut diatas, sehingga hal inisangat merugikan Pelawan ;Bahwa Pelelangan atas tanah dan bangunan obyek Perlawanan dalamperkara ini dilakukan oleh Terlawan IV (KPKNL Surakarta)yang kemudian diberitahukan dan diadakan proses balik namaatas sertifikat tanah dan bangunan obyek Perlawanan olehTerlawan V (Kantor Pertanahan Kota Surakarta) ;Bahwa selanjutnya Terlawan (Ny.Futhika, SH), Terlawan II (Bp.Cecep Hari Rahmat) dan Terlawan III (Sdri.lda
Christma Celi Manafe
Tergugat:
Mochamad Alimudin Arifin Pohan
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Bekasi
80 — 21
Agustus 2020, yang menanggapi surat Somasi I; dan Surat dari TERGUGAT kepada kuasa hukum PENGGUGAT tertanggal12 Agustus 2020, yang menanggapi surat Somasi Terakhir;Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Bks30.31.32.Padahal TERGUGAT telah menerima uang muka atas perjanjian jual belliRumah Persada, PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya pembuatanrancang gambar dan rekapitulasi pekerjaan renovasi rumah yangdilakukan oleh Arsitek, biaya untuk pembuatan Akta PPJB oleh Notarisdan biaya apprisal
124 — 100
ketentuan Umum UU no 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka 11dan Perpres no 71 Tahun 2012 Pasal 1 angka 11, telah diatur tentangPenilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalah orangperseorangan yang melakukan penilaian secara independen danprofessional yang telah mendapatkan izin praktik Penilaian dari menteriKeuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilaidan/harga Objek Pengadaan tanah.Bahwa dalam hal Penilaian dan penetapan nilai ganti kerugian,sepenuhnya dilakukan oleh penilai (APPRISAL
125 — 8
telah dibubuhi meterai cukup dandiberi tanda bukti (T.I12) sesuai dengan aslinya;13.Fotocopy Surat No.052/819/KrdCp.Plisn tanggal 04 Desember 2014,perihal Peringatan I (Kedua), telah dibubuhi meterai cukup dan diberitanda bukti (T.I13) sesuai dengan aslinya;14.Fotocopy Surat No.052/104/KrdCp.Plsn tanggal 16 Pebruari 2015,perihal Peringatan Ill (Ketiga), telah dibubuhi meterai cukup dan diberitanda bukti (T.I14) sesuai dengan aslinya;Halaman23 Putusan Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Mot15.Fotocopy Laporan (Apprisal
135 — 40
ratus delapan puluhsatu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ; Administrasi bank Rp. 2.674.291, (dua juta enam ratus tujuh puluhempat ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah); Pembayaran dana talangan Rp. 260.000.000, (dua ratus enam puluhjuta rupiah); Kasbon Tergugat Rp. 140.741.000, (seratus empat puluh juta tujuhratus empat puluh satu ribu rupiah); Dana retensi KPR Rp. 544.667.500, (lima ratus empat puluh empat jutaenam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Apprisal
ratus delapan puluhsatu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;Administrasi bank Rp. 2.674.291, (dua juta enam ratus tujuh puluhempat ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);Pembayaran dana talangan Rp. 260.000.000, (dua ratus enam puluhjuta rupiah);13 Kasbon Tergugat Rp. 140.741.000, (seratus empat puluh juta tujuhratus empat puluh satu ribu rupiah); Dana retensi KPR Rp. 544.667.500, (lima ratus empat puluh empatjuta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Apprisal
198 — 105
: Ade Harianto.Amdyang terletak di Jalan lontar Nomor 16 Kelurahaan Tanah Baru, Kecamatan Beji, KotaDepok Jawa Barat dan Pemohon juga telah memiliki hak untuk menggunakan tanahtersebut dan selain itu juga atas kepemilikan tanah tersebut Pemohon telahHalaman 19 Putusan Perdata Perkara No.132/Pdt.G/2018/PN Dpkmelakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah yang dimiliknyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa surat Undangan dan buktiP5 berupa Resume Pekerjaan Penilaian (APPRISAL
168 — 103
Dalam pokok Perkara :2.1.Bahwa perlu dipahami Tergugat/Kantor Pertanahan Kota Bogor tidakmenentukan besar/nominal ganti kerugin terhadap objek pengadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum, adapun mengenai nilai gantikerugian ditentukan oleh Penilai (Apprisal) sesuai dengan ketentuanPeraturan perundangundangan (vide pasal 31,32,33,34 UU No. 2 Th.2012), akan tetapi terhadapat hasil penilaian yang dilaksanakan menjaditanggung jawab Penilai (appraisal yang bersangkutan) vide pasal 32 ayat(1
58 — 13
harta bersama sebagaimana dictum putusan angka 2 masing-masing memperoleh separohnya, dan khusus harta bersama berupa 1 buah rumah ukuran 7,5 x 20 meter untuk lantai 1 dan 7,5 x 4 meter untuk lantai 2 terletak di Dukuh Ngerang kidul Rt.3 Rw.4 Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dibagi berdasarkan nilai rumah yang nilai rumah ditentukan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan/atau berdasarkan nilai taksiran yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai public (Apprisal
111 — 223
Umum UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka11 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 1 angka 11, telah diaturtentang Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalahorang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen danprofessional yang telah mendapatkan izin praktik Penilaian dari materiKeuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilaidan harga Objek Pengadaan tanah.13.Bahwa dalam hal Penilaian dan penetapan nilai ganti kerugian,sepenuhnya dilakukan oleh penilai (APPRISAL
60 — 56
bisamenjangkau pihak tersebut;Jadi kesimpulannya seharusnya Majelis Hakim dalam putusannyamenyatakan:Menyatakan Nilai Penggantian Wajar yang ditetapkan oleh Tim ApprisalIndependent KJPP Sih Wiryadi (Tergugat.....) adalah salah;Makanya Pembanding (dahulu Tergugat Il) tetap berpendapat agar TimApprisal Independent dalam hal ini KJPP Sih Wiryadi dan Rekanharuslah dimasukkan dalam para pihak, bahkan selama ini gugatangugatan yang pernah ada baik di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresikselalu melibatkan Tim Apprisal
92 — 35
Kopi dikopi Surat laporan Sucofindo Appraisal No.001/SAUAAP/X/09 tertanggal 13Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo Apprisal Utama Bukti surattersebut telah diberi materai cukup, , bukti T.I.8;9.
Kopi dikopi Surat laporan Sucofindo Appraisal No.002/SAUAAP/X/09 tertanggal 8Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo Apprisal Utama Bukti surattersebut telah diberi materai cukup, bukti T.1.9;10.Fotokopi tanda transfer uang masingmasing ahli waris Rp.8.400.000,ataspembagian perhiasan emas peninggalan ibunda dari ATM BANK BCA atas namaPrimaradewi Rustama, ATM BANK BNI Budi Sakti, atas nama ATM BCATresnadjaya Rustamaji, ATM BANK CIMB NIAGA Selatan Bukti surat tersebut telahdiberi materai cukup
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
74 — 47
., dimanaberdasarkan keterangan saksi Ahli dari BPKP bahwa yang menjadiacuan dalam penentuan harga ganti rugi oleh Apprisal adalahperbandingan lokasi yang tidak tepat dan tidak ada hubungannyadengan data Identifikasi dan Inventarisasi yang ditandatangani olehTerdakwa Hartawan Tahir, demikian pula dengan keterangan saksiahli Prof. DR. Ir. ABRAR SALAENG, S.H.
jadikan sebagai daftar nominatifoleh Hj.Andi Nuzuliah selaku ketua P2T, tanpa merincisejaunmana tindakan dari Terdakwa Hartawan Tahirsehingga menandatangani daftar nominatif a quo, dimanasetelah Terdakwa Hartawan Tahir menyerahkan laporanhasil Inventarisasi dan Identifikasi yang di jadikan sebagaidaftar nominatif oleh Hj.Andi Nuzuliah hal tersebut masihterjadi revisi oleh P2T telah terlebin dahulu dilakukanpemeriksaan dan verifikasi oleh P2T, Lalu pihak lain yangmenentukan harga ganti rugi (pihak Apprisal
Bukankahmuara dari seluruh pertanggungjawaban projekpembebasan lahan a quo termasuk pencairan danasemuanya bermuara pada pihak P2T, Apprisal dan PihakAngkasa Pura (Persero) !
170 — 517
Sagared Team ;Bahwa Pada bulan November 2015 saksi turun ke lokasi bersamasama dengan Tim PPA (Pusat Pemulihan Aset) dan tim apprisal untukmelakukan perhitungan terhadap aset PT.
Sagaread Team teamberjumlah 4 orang :Halaman 33 dari 140 Putusan No. 49/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa saat saksi ke lokasi gudang PT Sagared bersama PPA ada 4buah gudang pabrik bangunan yang masih berdiri meski terdapatkerusakan di bagian dinding, 1 buah bangunan kantor, 1 buahbangunan klinik, serta sejumlah mesin antara lain genset, crane,mesin potong dan mesin poles yang dalam kondisi rusak ;Bahwa saat saksi kelokasi bersama PPA dan apprisal yang keduakalinya sekitar bulan Nopember 2015 saksi melihat
rampasan dari Kejaksaan Agung dalam rangka pengecekanaset guna pelelangan;Bahwa pada saat itu terdapat beberapa bangunan diantaranya 4bangunan gedung pabrik yang masih berdiri, 1 buah kantor, 1 buah klinikserta jumlah mesin diantaranya forklip, genset, crane, mesin potong danmesin poles yang keadaannya sudah dalam kondisi rusak ;Halaman 62 dari 140 Putusan No. 49/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSelanjutnya pada tanggal 10 bulan september 2015 ada kegiatanpemantauan yang dilakukan oleh tim PPA bersama tim apprisal
51 — 13
Hasil Apprisal yang digunakan untuk penilaian (analisa) pengajuan kredit PT Arjuna Raya (atas nama kantor Jasa Penilai Publik Hari Utomo & Rekan).---------------------------------------------------------------------16. Salinan Rekening Koran PT Bank BTN Nomor : 00046-01-12-000289-5 atas nama PT Arjuna Raya-------------------------------------------17. Print Out Rekening Koran An.PT.Arjuna Raya No.4410012500093----18. Print Out Rekening Koran An. Bambang Santoso No.144001250010119.
Bambang Santoso;Persyaratan/Berkas pengajuan kredit an.Debitur PT.ArjunaRaya(Proposal), terdiri dari: Executive Summary PT.Arjuna raya; ldentitas Pemohon dan data perusahaan (PT.Arjuna raya);Hasil Aprisal yang ditunjuk oleh Bank BIN terhadap pengajuankredit PT.Arjuna raya (Atas nama Kantor Jasa Penilai Publik AgusJFirdaus & Rekan);5 22= nono nnn nee nnn oneHasil Apprisal yang digunakan untuk penilaian (analisa) pengajuankredit PT Arjuna Raya (atas nama kantor Jasa Penilai Publik HariUtomo & Rekan
288 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain argumentasi yang Para Pemohon Kasasi sampaikan di atas,Para Pemohon Kasasi sangat mengapresiasi terhadap pertimbangan hukumdalam Judex Facti menyangkut seluruh bidangbidang tanah Para PemohonKasasi baik yang terletak di Jalan Sawah Lega Desa Jatimulya dan JalanBojong Ciakar Desa Jatimulya disatukan dalam satu bidang, artinyapenyatuan tersebut telah mematahkan dalil perhitungan apprisal yangmembedakan tanah yang terletak di dua lokasi tersebut berbeda hargakarena seakanakan bidangbidang
ESTER MARISSA ROTUA SIHOMBING, SH
Terdakwa:
FIRMAN SAKAWALI alias FIRMAN
108 — 37
dikembalikan, terdakwa memberikan cek sebagaiuang muka sebesar Rp. 565.250.000,00 dan dengan berbagai macamcara hingga pada akhirnya saksi dan istri setuju;Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel3.Bahwa, pernah datang saksi Aryati Marzuki dan Yanti Maryunikerumah saksi melakukan presentasi bersama Terdakwa, yangmengatakan bunga pinjaman sebesar 10% dan terdakwa mengatakantidak keberatan;Bahwa saksi Yanti Maryuni dan saksi Aryati Marzuki, Terdakwa danIvonne datang lagi membawa Apprisal
PT WAHANA MITRA SEMESTA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
2.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
501 — 132
kategori Back Up area (bukti TK.I9,Bukti TK.I12 s/d TK.I16).Menimbang, bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rival & Rekantelah melakukan serangkian kegiatan metode sesuai keahliannya menetapkannilai penggantian wajar (fisik dan non fisik)/ (Appraisal) terhadap seluruh bidangtanah yang terkena Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum Untuk Pembangunan Sarana Penunjang Dan Jalan Akses PelabuhanPatimban Daerah Kabupaten Subang yang kemudian di buatkan laporannyaberupa Laporan Akhir Apprisal
Pembanding/Tergugat II : 2. H.BAMBANG SUDJATMIKO bin H.HARMADJI
Pembanding/Tergugat III : 3. H.EDY SUDARMADI bin H.HARMADJI
Pembanding/Tergugat IV : 4. H. PANDJI SETIAWAN bin H. HARMADJI
Pembanding/Tergugat V : 5. H.SATYA HENDRA CAHYONO bin H.HARMADJI
Pembanding/Tergugat VI : 6. HJ. LEA WIDOWATI binti H.HARMADJI
Terbanding/Penggugat I : 1. MARYANTI HALIM KANG
Terbanding/Penggugat II : Stephen Halim
Terbanding/Turut Tergugat I : 1. SRI PALUPI, Bsc dan 2. EKO PRASETYO BUDI
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Cq. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
166 — 77
Bahwa kuasa hukumPembanding salah memaknai Pejabat Pembuat Akta Tanah karenaPPAT menurut UndangUndang adalah Kepala Kecamatan sedangkanAbdul A.H adalah pembakal Kelurahan Loktabat.Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan bukti tambahanbertanda T. s/d T.VI berupa surat PT.Bintang Dharma Hurip Apprisal& Property.
102 — 50
. 71 Tahun 2012 Pasal 1 angka 11, telah diatur tentang PenilaiPertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalah orang perseorangan yangmelakukan penilaian secara independen dan professional yang telahmendapatkan izin praktik Penilaian dari materi Keuangan dan telah mendapatlisensi dari BPN untuk menghitung nilai dan harga Objek Pengadaan tanah.Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 202/Pat.G/2016/PN Arm9.Bahwa dalam hal Penilaian dan penetapan nilai ganti kerugian, sepenuhnyadilakukan oleh penilai (APPRISAL
95 — 39
Penilai Harga Tanah ( PasalHal 242 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps15 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo PeraturanPresiden No.65 Tahun 2006).Bahwa Berdasarkan peraturan perundangundangan mengenaiPengadaan Tanah yang berlaku di tahun 2010, maka pengadaan tanahuntuk kepentingan umum yang luas tanahnya lebih dari 1 hektar jelasmemerlukan SK Bupati paling tidak berkaitan dengan Penetapan Lokasi,pembentukan panitia pengadaan tanah dan Lembaga penilai hargatanah (apprisal
Namun demikiansecara rasional penetapan lokasi pengadaan tanah berarti berkaitandengan subyek, obyek dan status tanah yang ditetapbkan sebagai lokasipengadaan tanah;Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanah untukkepentingan umum, apprisal wajid ada walaupun tidak secara tegasdinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal 15 ayat(2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa "dalam rangkamenetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai hargatanah ditetapbkan
Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secaraMal 244 dari 54U Nalaman Futusan NOMmOor 5 Z/F1d0.SuS/ LP K/ZU19/F IN.
Dpskelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yangmendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan NasionalBahwa Untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalamPasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut,karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehinggatidak memerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selainuntuk kepentingan umum tersebut menggunakan bantuan PanitiaPengadaan