Dokumen lain (apabila diperlukan).Bahwa Perjanjian juga telah mengatur tentang Force Majeure yangmenyatakan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tidak akandianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran apabila kegagalan tersebutdiakibatkan oleh Force Majeure.

TENTANG PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK MENYAMPAIKAN SURATPEMBERITAHUAN KEADAAN TIDAK TERDUGA (FORCE MAJEURE)1.Bahwa pada tanggal 28 April 2021, TERGUGAT secara itikad baik telahmenyampaikan Surat Nomor 06.02/05/04/2020/0502 PerihalPemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (Force Majeure) kepadaPENGGUGAT, yang pada intinya menyampaikan TERGUGAT mengalamikondisi Force Majeure karena Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID 19) secara global menyebabkan penutupan kegiatanpenerbangan yang sangat mempengaruhi

TidakTerduga (Force Majeure) Yang Dialami Oleh PT Angkasa Pura Il(Persero) Kepada Penyedia Barang dan Jasa.Cc) Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa NomorPJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang Pengadaan dan PemasanganAC di Garbarata, Pasal 19 tentang Force Majeure dinyatakan sebagaiberikut:(1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagaikelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalantersebut diakibatkan oleh Force Majeure;(2) Force

Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidakterduga atau keadaan memaksa yang terjadi diluar kKekuasaanPARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran,perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huruhara akibatpolitik, dan bencana alam,...dst;(3) Bila terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalamiwajibmemberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertaiHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDNdengan buktibukti dan konfirmasi tertulis dari pemerintahyang berwenang

Majeure) yang dialami Terbanding semula Tergugat karenaCovid 19, maka apabila diperhadapkan dengan bukti P3 (bertanggal 07 April 2020),maka bukti T6 tersebut juga tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan tidak lagiberlaku kepada Pembanding semula Penggugat, dan juga bukti T6 tersebut jugaTerbanding semula Tergugat menyatakan diri mengalami force majeure karena Covid19 meminta menghentikan sementara waktu pekerjaan CV.

dimaksuddalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;bahwa dalam Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,disebutkan bahwa *Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikatapabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat ;bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE24/PJ.43/2000 tanggal 28 Agustustentang Penegasan tentang Pengertian Force

Majeure dalam Surat Edaran Nomor SE21/PJ.4/1995tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pemungutan PPh menyatakan bahwa :a.

Pengertian "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusiaseperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru hara,pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdaganganoleh suatu.

UndangUndang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaantertentu atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya;bahwaberdasarkan ketentuan di atas serta keterangan Penggugat dalam persidangan tanggal 29Januari 2014 tidak diperoleh petunjuk bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keadaan diluar kekuasaan Penggugat (force majeure);bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat apabila dihitung dari tanggal Surat Tergugatditerbitkan oleh Tergugat yaitu tanggal

Menyatakan telah pula terjadi Keadaan yang memaksa (force majeure),sehingga Kontrak Jual Beli (Sales Purchase Contract) No: CS/SS60/08(SAEX58) 78 tertanggal 4 Juni 2008 tidak dapat direalisasikan;4. Menyatakan batal atau membatalkan Kontrak Jual Beli (Sales PurchaseContract) No. CS/SS 60/08 (SAEX 58) 78 tertanggal 4 Juni 2008, dengansegala akibat hukumnya;5.

Permasalahan mengenai force majeure dalam pelaksanaan KontrakJual Beli (Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dari Kontrak Jual Belimengenai force majeure);Oleh karena itu, gugatan tersebut jelasjelas timbul dari maupunmengenai pelaksanaan Kontrak Jual Beli, dan karenanya tunduk padaPasal 18 dari Kontrak Jual Beli, dan sesuai Pasal 18 Kontrak Jual Beli,Hal. 6 dari 37 Hal.

majeure dalam pelaksanaan Kontrak Jual Beli.

tuntutan TermohonKasasi mengenai force majeure;Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Negeri mengenai force majeure (vide PutusanPengadilan Negeri hal. 58), dan oleh karena itu, mohon agarMajelis Hakim Agung menguatkan pertimbangan hukum tersebut.Hal. 34 dari 37 Hal.

Apalagi Termohon Kasasi juga telahmenyatakan kesanggupannya untuk melakukanPembayaran (vide buktibukti T 1 dan T 12), makaTermohon Kasasi sesungguhnya tidak pernah beradadalam keadaan force majeure;Hukum perdata mensyaratkan adanya itikad baik dalammengajukan force majeure.

Majeur:Bahwa Pengertian keadaan memaksa (Force Majeure) menurut literatur adalahsebagai berikut:Blacks Law DictionaryA force majeure literally translates from French as a superior force, but isdefined by Blacks Law Dictionary as An event or effect that can be neitheranticipated nor controlled,Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1498/B/PK/PJK/2017Terjemahan bebas:Force Majeure secara literatur diterjemahkan dari bahasa Perancis sebagaisuatu keadaan yang luar biasa, namun didefinisikan oleh Kamus

Wirjono Prodjodikoro S.H.Keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwasuatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapatdilaksanakan;Bahwa telah terjadi suatu keadaan memaksa atau Force Majeure dimana paraburuh melakukan penjarahan dan menjual secara illegal mesin produksi dancetakan (moulding) yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding kepada pihak PTKepsonic Indonesia tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan PemohonBanding.

Saat ini mesin produksi dan cetakan(moulding) tersebut masih dalam penyitaan dan di bawah pengawasan pihakKepolisian Resort Kabupaten Bekasi;Bahwa penerbitan SPP297 sangat tidak tepat karena kejadian atas mesinproduksi dan cetakan (moulding) yang dipinjamkan oleh Pemohon Bandingkepada PT Kepsonic Indonesia merupakan hal yang di luar kendali PemohonBanding, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Force Majeure;Bahwa sehingga Pemohon Banding memohon pertimbangan Majelis Hakimuntuk mendapatkan

keadilan atas keadaan Force Majeure ini;Bahwa permohonan:Bahwa berdasarkan penjelasan, keterangan dan argumentasi di atas, makadengan ini Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agarberkenan:Bahwa Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP176/BC.8/2015 tanggal 09April 2015;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1498/B/PK/PJK/2017Bahwa Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP176/BC.8/2015tanggal 09 April 2015 sehingga

Dalam hal berdasarkan penelitian lebih lanjutkejadian tersebut termasuk dalam kriteria force majeur, makaPemohon Peninjauan Kembali dapat dibebaskan dari tanggung jawabatas pungutan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa Blacks Law Dictionary mengartikan Force Majeure sebagai,superior force, but is defined by Blacks Law Dictionary as an eventor effect that can be neither anticipated nor controlled;Yang terjemahan tidak resminya adalah sebagai berikut:Force Majeure adalah keadaan yang luar

Bahwa yang mana apabila kejadian Force Mejeure tersebut dapatdibuktikan oleh salah satu pihak saja dengan disertai bukti bukti yang tidakbisa dibantah kebenarannya, maka kedua belah pihak wajib mengesampingkan/mengabaikan perjanjian tersebut terlebih dahulu sampai dengankeadaan di luar kemampuan manusia (Force Majeure) tersebut teratasi;(Bukti P8);Bahwa informasi adanya Force Mejeure Tersebut pun dilengkapi denganadanya bukti bukti surat dan juga didukung adanya keterangan saksi daripemerintah setempat

yang bewenang yang menerangkan ataumengumumkan telah terjadi kKeadaan force majeure di daerah tambangtersebut;b.

Menurut Tergugat, keadaan force majeure terjadi bukan karena kesalahanatau kelalaian manusia melainkan semata mata di karenakan faktor yangtidak dapat dikendalikan oleh kKemampuan manusia ,seperti faktor alam.Oleh karena itu , banjir yang menggenangi di areal tambang hanya dapatdinyatakan sebagai keadaan force majeur apabila dapat dibuktikanPenggugat penyebabnya karena faktor alam yang tidak dapat dikendalikanoleh manusia;c.

Oleh karena itu, segala resiko yang timbul dan atauterjadi force majeure dalam proses pengangkutan batubara dari arealtambang ke palebuhan muat, tidak memiliki akibat hukum terhadapTergugat, sehingga tidak dapat mengurangi hak Tergugat yang ditentukandalam SPAL;16.

Copy dari foto Foto Force Majeure ,banjir jalan yang Hauling,diberi tanda P6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara yang dikeluarkan KaptenKapal BG Pelita 08/TB Prima Tower 09, diberi tanda P7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat yang di keluarkan oleh pihakTergugat tertanggal 15 Juni 2017 mengenai Demmurage Calculation, diberitanda P8;Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Nomor 370/Padt.G/2017/PN Jkt.Pst9.

Bahwa dampak krisis moneter tahun 1997/1998 (force majeure), khususnyaterkait kerugian karena selisin kurs (nilai tukar) tidak akan timbul apabilaTerlawan/Pemohon Eksekusi selaku issuing bank atas fasilitas usance L/Cmelakukan perlindungan (hedging) atas setiap usance L/C yang dibukanyadengan melakukan pembelian devisa berjangka (forward) sebesar jumlah ataunilai usance L/C yang diterbitkan untuk Para Pelawan/Para Termohon Halaman 5 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.DKIEksekusi, apalagi Terlawan/Pemohon

Menyatakan hukum bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 adalah adalahkeadaan memaksa (force majeure);4. Menyatakan menunda dan membatalkan permohonan eksekusi yangdimohonkan terlawan Jo. Surat Teguran (Aanmaning) No.013/2014.Eks Jo.Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Maret 2014 No.W10Ul HT.014/ 2014.Eks.II.2014.03.2838;5.

MAJEURE DAN SELISIH KURS YANGDIBEBANKAN KEPADA PARA PELAWAN TIDAK ADA DASAR HUKUMNYAMERUPAKAN DALIL YANG MENGADAADA5.

Bahwa dalam Perlawanannya khususnya pada butir 5 halaman 4 sampaidengan butir 15 halaman 7, Para Pelawan mendalilkan pada intinya bahwakurs valuta asing yang dibebankan kepada Para Pelawan tidak ada dasarhukumnya dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun1997/1998 merupakan keadaan yang memaksa (force majeure), sehinggasudah selayaknya Para Pelawan tidak dapat dipersalahkan dan tidak harusmenanggung risiko.6.

Bahwa terhadap kejadian krisis moneter tahun 1997/1998 tersebut,Pemerintah RI sampai saat ini belum pernah memberikan pernyataansecara resmi, termasuk di dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 merupakan keadaanyang memaksa (force majeure), sehingga secara yuridis kejadian krisismoneter tahun 1997/1998 tidak bisa secara serta merta dijadikan landasan /dasar adanya suatu kejadian yang memaksa (force majeure) dalamhubungan hukum para pihak.7.

Bahwa Tergugat menjadikan alasan kondisi force majeure dan kerugian 2(dua) tahun terakhir sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah seperti :a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 11 Januari 2014tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo.

Nomor 768 K/Pdt.SusPHI/2015force majeure adalah dalil yang kabur dan tidak beralasan secarahukum dan oleh karenanya batal demi hukum;6.

Penggugat sebagai pekerja/karyawan mengetahui secara pasti bahwaselama beroperasi Tergugat PT Arga Morini Indah sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2014 tidak pernah mengalami apa yang dikenal dengankeadaan memaksa (force majeure) sebab dalil hukum sebuahkejadian/keadaan yang dapat dikategorikan haruslah terjadi diluar kehendakmanusia dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti bencana alam,konflik sosial, pernyataan perang yang disebut dengan act god/kehendakTuhan yang oleh manusia termasuk

majeure;7.

Nomor 768 K/Pdt.SusPHI/201510.11.tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena perusahaan tutupdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama2 tahun atau keadaan memaksa (force majeure) dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal

Tergugat dalam keadaan memaksa (force majeure);b.

Bukti T45 Surat Somasi dari PT Tri Swardana Utama yangmembuktikan akibat keadaaan memaksa (force majeure) sejak Januari2014 sampai Agustus 2015 maka Pemohon Kasasi/Termohon Kasasitidak sanggup membayar utang pada suplier,b. Bukti T46 Surat Teguran Somasi II Indonesia Exim Bank yangHalaman 23 dari 36 hal. Put.

Nomor 1222 K/Pdt.SusPHI/201717.membuktikan adanya keadaan memaksa (force majeure) sejak Januari2014 sampai Maret 2015 Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi tidaksanggup membayar cicilan pokok dan bunga utang sehingga terancambangkrut;c.

tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya berdasar Pasal 164ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa alasan kondisi keadaan memaksa (force majeure) telah dibuktikanpula karena kondisi Pemohon Kasasi/Tergugat akibat adanya pelaranganekspor biji mineral mulai 12 Januari 2014 oleh Pemerintah melaksanakanperaturan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara dan diperkuat dengan bukti T40 tentang keadaanmemaksa (force majeure) karena Undang

majeure)dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuanPasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dalam keadaan memaksa (force majeure) yang dilakukanuntuk menyelamatkan perusahaan dan sesuai dengan putusan Nomor 214/Pdt.SusPHI/2015/PN yang diperkuat dengan putusan Mahkamah AgungNomor 429 K/Pdt.SusPHI/2016 telah berkuatan hukum tetap pemutusanhubungan kerja karena rasionalisasi;Bahwa dengan demikian karena telah terpenuhi pemutusan hubungan

Lampiran : DataPendukung Force Majeure, Perihal Keberatan Perhitungan Denda dan KoreksiAudit ;16)Bahwa sesuai dengan Syarat Khusus Kontrak (SKK) yang dibuat oleh para pihaksatuan kerja TERGUGAT II / (PPK) dan Penyedia / PENGGUGAT, jika dalamkeadaan kahar (force majeure) pada poin nomor 37,5 jangka waktu yangditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpakeadaan kahar (force majeure) harus diperpanjang paling kurang sama denganjangka waktu berhenti kontrak akibat keadaan kahar

;17)Bahwa PENGGUGAT tidak dapat mengerjakan pekerjaan Peningkatan JalanSungai Luar Sungai Dusun (Paket 1) diakibatkan keadaan kahar (forcemajeure) selama 86 y, (delapan puluh enam setengah) hari ;18)Bahwa sehubungan dengan tidak dapatnya PENGGUGAT melaksakanpekerjaan selama 86 , (delapan puluh enam setengah) hari akibat dari keadaankahar (force majeure) PENGGUGAT dikenakan denda oleh TERGUGAT danTERGUGAT II berdasarkan laporan hasil audit sebesar Rp. 2.467.637.385,45(dua milyar empat ratus enam

Majeure) selama 86 1/2 hari kalender Tergugat III. yang diberitahukankepada Tergugat . dan Penggugat.

Hal 33 dari 50 Hal.Tergugat II. dan Tergugat III. dalam keadaan kahar (Force Majeure) tersebut sangatbertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas,terhadap dalil dalil eksepsi Tergugat . Tergugat II. dan Tergugat III. pada poin 1 5dalam Klasifikasi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas yang di maksud tahun anggaranberdasarkan Pasal 11.

MT. bahwa terhadap keadaan kahar / fourje majer tidaklah dapatdikenakan suatu Sangsi apapun dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak parapihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan factoralam oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) PeraturanPresiden Nomor : 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaanpekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure) tidak dikenakansanksi. Jo.

Bahwa bagaimanapun urutan kejadaiannya, yang pasti bahwa penyebab utama(causa prima) dari rubuhnya bangunan milik Penggugat serta tower milik Tergugat,sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat serta Tower milik Tergugat,sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat adalah karena gempa yang terjadipada tanggal 30 september 2009. kejadian ini adalah diluar kekuasan manusia(force majeure) ;.

Bahwa kejadian gempa bumi yang telah menimbulkan kerugian baik dipihakPenggugat maupun Tergugat telah tercover (telah tercakup) dengan sangat jelas didalam pasall0 dalam naskah perjanjian tersebut yaitu mengenai Force Majeureyang berbunyi sebagai berikut :10.1 Salah satu atau kedua pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagaimelakukan kelalaian atau pelanggaran terhadp ketentuan Perjanjian ini,apabila pihak atau pihak pihak tersebut mengalami hambatan yangdisebabkan karena Force Majeure

, sehingga pihak yang mengalami hambatanForce Majeure harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertaliandan resiko yang terjadi menjadi risiko masing pihak ;10.2 Yang dimaksudkan dengan Force Majeure dalam 10.1 adalah keadaan dalamayat 10.1 adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbataspada gempa bumi, tanah longsor, angin taufan, petir, banjir besar, wabahpenyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya,perang, sabotase, huru hara, kebakaran dan sejenisnya

;10.3 Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena Force Majeure bukanmerupakan resiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belahpihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap risiko atauakibat Force Majeure demikian ;10Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut di atas maka secara hukumapapun dan berapapun jumlah kerugian yang diderita baik oleh pihak Penggugatmaupun pihak Tergugat yang diakibatkan oleh peristiwa alam berupa gempatanggal 30 September 2009 dimaksud

Majeure, karena permohonan sita jaminan(conservatoir beslag) tidak ada dasar untuk dikabulkan.

UtrPelayaran, Kapal Asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti mondarmandir kecuali hal karena Force Majeure atau musibah sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 Tentang Pelayaran Jo Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 36Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam MelaksanakanLintas Damai Melalui Perairan Indonesia.2.

UtrOtortitas Indonesia dan MV Diamantina melakukan lego jangkarbukan dalam keadaan force majeure atau musibah dan atau sedangmelakukan pertolongan kepada kapal lain atau pesawat dalamkeadaan musibah;4.

However, passage includes stopping and anchoring, butonly in so far as the same are incidental to ordinary navigation or arerendered necessary by force majeure or distress or for the purpose ofrendering assistance to persons, ships or aircraft in danger ordistress. Dari ketentuan ini jelas bahwa kalaupun kapal asing yangsedang melakukan hak lintas damai, hanya boleh melakukanpemberhentian atau lego jangkar jika kegiatan tersebut merupakanincidental to ordinary navigation.

Maka, pelanggaran atas Pasal 3 ayat (4) PP 36tahun 2002 merupakan pelanggaran atas tata cara berlalulintasyang diwajibkan dalam Pasal 193 ayat (1) UU 17 tahun 2008; Bahwa menurut Ahli jelas dinyatakan dalam Pasal 3ayat (4) PP 36 tahun 2002 bahwa Dalam melaksanakan LintasDamai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondarmandir,kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibahatau karena menolong orang, kapal

Setiap orang;2, Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitandengan tata cara berlalu lintas, alurpelayaran, sistem rute, daerahpelayaran lalu lintas kapal dan Sarana Bantu NavigasiPelayaran, KapalAsing tidak boleh membuang jangkar, berhenti mondarmandir kecuali halkarena Force Majeure atau musibah;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaan memaksa) dancacat demi Hukum.2. Tentang Penggugat ERIKSON NABABANBahwa atas nama Erikson Nababan pernah bekerja diperusahaan Tergugatdengan Status pekerja sebagai Mekanik Tambal Ban.

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaanmemaksa) dan cacat demi Hukum.6.

Bahwa gugatan tersebutForce Majeure (keadaan memaksa) dan cacat demi Hukum.7.

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaan memaksa) dancacat demi Hukum.> Tentang Penggugat ERIKSON NABABANBahwa atas nama Erikson Nababan pernah bekerja diperusahaan Tergugatdengan Status pekerja sebagai Mekanik Tambal Ban.

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure(keadaan memaksa) dan cacat demi Hukum.> Bahwa Tergugat mengatakan dengan tegas dan benar menolak gugatanpenggugat nomor 11 yang mengatakan membayar upah proses,dikarenakan data yang ada di gugatan Penggugat berbeda dengan datayang ada diperusahaan.

terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force Majeure), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayatHal. 4 dari 18 hal.

SURIATAMA MINANG LESTARI (Group)Padang, yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2008, berlaku padatanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam Bab Kx, Pasal29 ayat (4) menyatakan : Pengusaha dapat melakukan PHKterhadap karyawan yang disebabkan Perusahaan tutup karena; Perusahaan pailit atau rugi secara terus menerus selama 2 (dua)tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua)tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, atau dalamkeadaan memaksa (force majeure) maka karyawan

Majeure);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat telahsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 (1) UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian PHKantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah menuruthukum;Bahwa walaupun sejak terjadinyva gempa pada tanggal 30 September2009, para Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan,akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernahmelakukan

majeure, karena hal ituadalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidakmemiliki buktibukti yang otentik untuk menguatkan dalildalil paraTermohon Peninjauan Kembali;2.

kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa adapun istilah force majeure yang dimaksudkan oleh Pasal 164ayat 1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidaklah dapatditerapkan dalam kasus a quo karena sesungguhnya perusahaan paraPemohon Peninjauan Kembali tidaklah dinyatakan tutup, akan tetapihanya terhenti operasionalnya untuk sementara waktu sedangkanperusahaan para Pemohon Peninjauan Kembali memiliki cabangcabang

Bahwa faktanya, sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian Homologasi, terdapatketentuan/keadaan yang dapat menunda pelaksanaan kewajibanPemohon apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) sehinggamengakibatkan pelaksanaan kewajiban Debitor (Pemohon) tertunda.Sehingga dengan tertundanya kewajiban Debitor (Pemohon) tersebut,maka kewajiban Debitor (Pemohon) akan diperpanjang untuk jangka waktuselama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut.

Bukti bahwa wabah Pandemi Covid19 yang melanda di Indonesia sejakbulan Maret 2020 sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure), sebagaimanadiatur dalam Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam PenyebaranCORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional(Kepres Covid19 Sebagai Bencana Nasional);Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 06/Pdt. SusPembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.5.

Majeure menyatakan bahwa Semua peristiwa yang berada diluar pengetahuan para pihak dapat saja dimasukkan sebagai peristiwa yang# e dapat menyebabkan terjadinya Force Mejeure, dengan, e@tetan bahwaperistive tersebutharus disepakat!

Atau dapat disebut tidak ada gugatan tanpa kepentingan.Bahwa Force Majeur tanpa dinyatakan dalam perjanjian tetap diatur dalamundangundang.

Keadaan Kahar(Force Majeure) yang mengakibatkan Debitor tidak dapat melaksanakankewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, atau apabila Keadaan Kahar(Force Majeure) tersebut menyebabkan pekerjaan Debitor tertunda, makakewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangkawaktu selama Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut tanpa mengurangikewajiban Kreditur berdasarkan Perjanjian ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanketerangan Ahli yang diajukan

majeureadalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankankewajibannya bukan karena intensinya/maksudnya atau kesengajaan melainkanadanya peristiwaperistiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankankewajibannya;Menimbang, bahwa jika dimaknai secara sempit/mutlak force majeureidentik dengan peristiwa alam (act of god) yang mengakibatkan tidak dapatmenjalankan kewajibannya dengan alasan terjadinya bencana, dimana keadaanmemaksa (force majeure) tersebut terletak pada derajat ketidakmungkinan

majeure)secara relatif adalah suatu keadaan dimana terjadi keadaankeadaan tertentuyang menyulitkan untuk melaksanakan kewajibannya.

Keadaan memaksa (force majeure) secara relatif bersifatsubyektif yaitu berbedabeda dari satu orang/kelompok ke orang/kelompok laindan nilainya berubahubah dari waktu ke waktu;Menimbang, bahwa namun demikian keadaan memaksa (force majeure)baik secara mutlak maupun relatif, tidak secara otomatis dapat dijadikan dasarketidakmampuan suatu pihak untuk memenuhi kewajibannya.

Diluar kesalahan dari pihak tersebut.Dalam perkembangannya force majeure juga dimaknai secara luas, hal ini dapatdilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3389K/Pdt/1984 menyatakanbahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakanPemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak jugadapat dikualifikasikan sebagai force majeure;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 TentangPenanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa bencana nonalam

majeure dan atau peristiwahukum yang tidak terduga terjadi di luar kesalahan Penggugat yangHalaman 30 dari 41 Putusan PHI Nomor 30/Padt.SusPHI/2020/PN Gskmengakibatkan timbulnya halangan untuk berprestasi dengan baik sesuaidengan kewajibannya dalam suatu perjanjian/nubungan kerja;Menimbang, bahwa keadaan memaksa atau force majeure tersebutmengakibatkan Penggugat mengalami penurunan produksi yang sangatsignifikan oleh sebab order/pesanan yang diterima dari buyer juga mengalamipenurunan karena mereka

Nomor 684K/AG/2016 denganTuntutan/ gugatan dalam perkara sekarang ini adalah sangat berbedasama sekali; di dalam tuntutan/gugatan terdahulu, Penggugatmenuntut agar Penggugat dibebaskan dari kewajiban untukmelaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :MES/2013/198/K. tertanggal 10 September 2013. karena telahterjadi kKeadaan memaksa atau force majeure.

BANKBNI SYARIAH~ serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:MES/2013/196/K tertanggal 10 September 2013, Akad PembiayaanMurabahah Nomor: MES/2013/197/K tertanggal 10 September 2013 danAkad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/198/K tertanggal 10September 2013 ;Bahwa atas gugatan Penggugat yang pertama dan atas gugatan yangkedua (perkara a quo) adalah sama, yaitu pada gugatan sebelumnyatentang tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang olehPenggugat dipandang sebagai keadaan memaksa (force majeure

) danatas gugatan perkara yang kedua (perkara a quo) juga tentang tidakterbitnya Izin Mendirkan Bangunan (IMB) sebagai keadaan memaksa(force majeure);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat yang saat inidiajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Perkara1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn (perkara a quo) adalah sama dengan perkaragugatan yang pemah diajukan oleh Penggugat/ Pembanding sebelumnya(perkara Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. bukti

Namun alas hukum Penggugat/Pembanding memintadibebaskan atau dibebani setengahnya adalah sama, yaitu kondisi tidakterbitnya IMB yang oleh Penggugat/Pembanding disebut sebagai keadaanmemaksa atau force majeure;Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Pengadilan TingkatBanding telah menyatakan dalam putusannya (bukti P.7 dan bukti 1.4.2.)bahwa Tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalamperkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa(Force Majeure) sebagaimana dirumuskan

Force majeure karena sebabsebab yang tak terduga.Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2020/PT DPS2. Force majeure karena keadaan memaksa.3.

Force majeure karena masingmasing perbuatan tersebut dilarang.terfokus pada poin pertama force majure karena sebabsebab yang takterduga dalam hal ini, menurut pasal 1244 KUHPerdata, jika terjadi halhalyang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkanterjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukantermasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasukkedalam kategori force majeure.

Hal ini dipertegas oleh Subekti dalambuku Pokokpokok Hukum Perdata (hal. 150), berdasarkan teori, terdapat 2jenis force majeur, yaitu force majeur absolut dan force majeur relatif,dimana dalam force majeur relatif terjadi ketika suatu perjanjian masihmungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yangsangat besar dari pihak debitur, force majeur relatif sifatnya hanyatemporary atau sementara saja, yang tidak menyebabkan perjanjian batal,melainkan hanya sebatas ditangguhkan;Sehingga

;Para Pembanding/semula Para Tergugat juga mendalilkan dalammemori bandingnya: force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjianmasih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan danbiaya yang sangat besar dari pihak debitur, force majeure relatif sifatnyahanya temporary atau sementara saja, yang tidak menyebabkanperjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan,kenyataannya????

majeure;Force Majeure adalah atau keadaan memaksa (overmacht) dimanaposisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukankewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.Force Majeure yang sering dialami berupa, tanah longsor, banjir, angintopan, badai gunung meletus, epidemik, kKeadaan perang, kerusuhan,pemberontakan, terorisme, sabotase, kudeta militer dan lainnya.Menurut KBBI, force majeure dikenal dengan keadaan kahar.

Put.No.227/PDT/2016/PT.Mksmelakukan pembakaran pada situasi seperti itu akan berbahaya, apalagi telahdisampaikan dan diperingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan.ALASAN KEBERATAN KEDUAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru) dalampertimbangannya dengan menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi adalahmerupakan suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan force majeure.Bahwa keadaan foce majeur yang terjadi haruslah dinyatakan oleh pejabat/instansiyang berwenang.

Pertanyaannya adalah apakah kebakaran yang terjadi dalamperkara ini telah dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang sebagai suatukeadaan force majeure?Bahwa suatu keadaan force majeure adalah suatu keadaan yang tidak dapatdihindari.

Namun dalam peristiwa terbakarnya kandang ayam milik Penggugatbukanlah merupakan keadaan force majeure sebab dalam hal ini Tergugat yang telahmelakukan pembakaran sampah didekat kandang ayam milik Penggugat yangkemudian menyisakan titik api yang kemudian tertiup angin dan menyala kembalisehingga menyebabkan terbakarnya kandang ayam tersebut adalah merupakankeadaan yang seharusnya dan sepatutnya dapat disadari oleh Tergugat dimanaTergugat patut menyadari sepenuhnya bahwa pada waktu itu dimana keadaanpuncak

majeure).DALAM EKSEPSI :GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.1.

majeure) telah diatur kewajiban TERGUGAT untukmelakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyerahan UnitApartemen kepada para konsumennya.4.

Hal ini sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata danPasal 1245 KUHPerdata ;Bahwa, akibat hukumnya apabila salah satu pihak mengalami kondisi forcemajeure, sehingga pihak yang mengalami keadaan tersebut tidak dapatmemenuhi kewajiban/prestasinya, sebagaimana diatur pada Pasal 1244, pasal1245 dan Pasal 1444 KUHPerdata, tidaklahadabiaya, rugi dan bunga yangharus diganti oleh pihak yang mengalami force majeure ;b.

Bahwa dampak pembangunan ruas jalan tol DepokAntasari tersebut, telahmerugikan TERGUGAT dan memposisikan TERGUGAT dalam suatu keadaanmemaksa (force majeure) yaitu Suatu kondisi dimana, salah satu pihak atauHal 25 dari hal 35 Putusan Nomor : 656/PDT/2019/PT.DKIpara pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrakkarena suatu hal diluar kendali para pihak.

Subekti,Force majeure adalah keadaan atau kondisidimana Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yangdijanjikan itu disebabkan oleh halhal yang sama sekali tidak dapat diduga,dan dimana ia tidak dapat berbuat apaapa terhadap keadaan atauperistiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Prof. R. Subekti. Hukum Perjanjian(Jakarta : PT. Intermasa, 1992), hlm.55. ;11.

039/FF10/PGSPGM/16 (surat bukti bertanda T2A);Pada tanggal 28 September 2018 di Palu telah terjadi bencana alam berupagempa bumi, tsunami dan likuifaksi sehingga menghancurkan tempat usaha milikPenggugat yang disewa dari pihak Tergugat di Palu Grand Mall;Dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/FF10/PGSPGM/16 (surat buktibertanda T2A) dalam pasal 14 ayat (2) pada pokoknya disebutkan apabila parapihak dalam perjanjian ini mengalami hambatan dalam menjalankan usahanyadikarenakan keadaan memaksa ( Force

Majeure) maka para pihak dalamperjanjian ini dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang berkaitan dan resikoyang terjadi menjadi resiko masingmasing pihak dan bukan menjadi resiko sertatanggung jawab pihak lainnya, dan untuk selanjutnya masingmasing pihakdalam akta ini dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resikoyang diakibatkan oleh Keadaan Memaksa (force Majeure) tersebut, sehinggaPenggugat selaku pihak kedua dalam perjanjian tersebut tidak bisa menuntutapapun kepada pihak Tergugat