ARNAS SEJAHTERA) untuk melaksanakanpekerjaan tersebut;Bahwa pada awalnya pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah tersebut sudah dikerjakan oleh CV.HAMKIDS KONSTRUKTION karena untuk penagihan gread dari pada CV.HAMKIDS KONSTRUKTION tidak memenuhi oleh karena itu Saksi AHMADRIZAL datang kepada Saksi dengan maksud untuk meminjam benderaperusahaan Saksi (PT. ARNAS SEJAHTERA) maka Saksi dengan niatmenolong Saksi AHMAD RIZAL perusahaan atas nama PT.

Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa seharusnya PA/KPA berdasarkan Pasal 83 ayat (3) PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan pelelangan gagal untukdokumen yang telah terbit akibat kejadian perkara dimaksud sehinggadukungan anggaran/dana untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebuttidak dapat diserap, karena proses Pengadaan Barang/Jasa melanggarPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, selain PA, PPK, Pokja ULP,PPHP dan penyedia melanggar Pasal prinsip dan Pasal 6 etika pengadaan;Bahwa apabila gread

perusahaan penyedia barang tidak memenuhisyarat untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi penyedia barang tersebutmeminjam perusahaan lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut denganmodal surat pernyataan pinjam perusahaan (pinjam bendera) maka Penyediatidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan kualifikasi, oleh sebab ituHalaman 145 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkpenyedia selain melanggar ketentuan Pasal 19 dan 56 Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 juga melanggar ketentuan terkait gread

kepada Penggugat adalah sebesarRp. 622.310.000,(enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluhribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut :FESTIVAL JAKARTA GREAD SALE FASHION FESTIVAL RUNDETAIL TAGIHANJingga 443.935.000 206.065.000 237.870.000 Sponsor/Langit Media subsidiMedia 125.500.000 48.630.000 76.870.000PartnerManagementfeeMedia 131.000.000 45.000.000 86.000.000 PembayaranGathering & sebelumnyaPress dilakukanconference melaluirekeningSponsorship 50.000.000 20.000.000 30.000.000

ARNAS SEJAHTERA) untuk melaksanakanpekerjaan tersebut;Bahwa pada awalnya pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah tersebut sudah dikerjakan oleh CV.HAMKIDS KONSTRUKTION karena untuk penagihan ternyata gread daripada CV.

Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa seharusnya PA/KPA berdasarkan Pasal 83 ayat (3) PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan pelelangan gagal untukdokumen yang telah terbit akibat kejadian perkara dimaksud sehinggadukungan anggaran/dana untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebuttidak dapat diserap, karena proses Pengadaan Barang/Jasa melanggarPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, selain PA, PPK, Pokja ULP,PPHP dan penyedia melanggar Pasal prinsip dan Pasal 6 etika pengadaan;Bahwa apabila gread

dari perusahaan penyedia barang tidak memenuhisyarat untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi penyedia barang tersebutmeminjam perusahaan lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut denganmodal surat pernyataan pinjam perusahaan (pinjam bendera) maka Penyediatidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan kualifikasi, oleh sebab itupenyedia selain melanggar ketentuan Pasal 19 dan 56 Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 juga melanggar ketentuan terkait gread;Bahwa Pokja ULP melanggar persyaratan sebagai

ARNAS SEJAHTERA) untuk melaksanakanpekerjaan tersebut;Bahwa pada awalnya pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah tersebut sudah dikerjakan oleh CV.HAMKIDS KONSTRUKTION karena untuk penagihan ternyata gread daripada CV.

Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa seharusnya PA/KPA berdasarkan Pasal 83 ayat (3) PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan pelelangan gagal untukdokumen yang telah terbit akibat kejadian perkara dimaksud sehinggadukungan anggaran/dana untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebuttidak dapat diserap, karena proses Pengadaan Barang/Jasa melanggarPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, selain PA, PPK, Pokja ULP,PPHP dan penyedia melanggar Pasal prinsip dan Pasal 6 etika pengadaan;Bahwa apabila gread

dari perusahaan penyedia barang tidak memenuhisyarat untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi penyedia barang tersebutmeminjam perusahaan lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut denganmodal surat pernyataan pinjam perusahaan (pinjam bendera) maka Penyediatidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan kualifikasi, oleh sebab itupenyedia selain melanggar ketentuan Pasal 19 dan 56 Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 juga melanggar ketentuan terkait gread;Bahwa Pokja ULP melanggar persyaratan sebagai

Bahwa mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayah Jabar dan Bantenmulai pengajuan formasi dari instansi ke Kemenpan RB kemudianMenpan memberikan formasi atau kuota, kemudian instansi masingmasing mengumumkan bahwa penerimaan CPNS dengan jabatanmasingmasing sesuai formasi, yang biasanya diumumkan melaluiwbsite instansi/media massa, setelah itu instansi mangadakan selseksidengan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) dan kelulusanditentukan dengan nilai Passing Gread yang ditetapkan oleh Menpan,setelah

di hotel, SK CPNStersebut hanya dapat dibagikan dikantor instansi masingmasing dan yangmembagikan SK tersebut adalah instansi masingmasing;Bahwa mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayah Jabar dan Banten adalahmulai dari pengajuan formasi dari instansi ke Kemenpan RB kemudianKemenpan Rb memberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansi mengadakan seleksidengan menggunakan CAT (Computer assisted Test) dan kelulusanditentukan dengan nilai passing gread

Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa seharusnya PA/KPA berdasarkan Pasal 83 ayat (3) PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan pelelangan gagal untukdokumen yang telah terbit akibat kejadian perkara dimaksud sehinggadukungan anggaran/dana untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebuttidak dapat diserap, karena proses Pengadaan Barang/Jasa melanggarPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, selain PA, PPK, Pokja ULP,PPHP dan penyedia melanggar Pasal prinsip dan Pasal 6 etika pengadaan;Bahwa apabila gread

dari perusahaan penyedia barang tidak memenuhisyarat untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi penyedia barang tersebutmeminjam perusahaan lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut denganmodal surat pernyataan pinjam perusahaan (pinjam bendera) maka Penyediatidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan kualifikasi, oleh sebab itupenyedia selain melanggar ketentuan Pasal 19 dan 56 Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 juga melanggar ketentuan terkait gread;Bahwa Pokja ULP melanggar persyaratan sebagai

Harapan Sawit Lestari kepada BIDARDI Kelapa Desa Suak Burung bentuk Bantuan CSR yaitu Servis / Gread Jalan Penghubung Dusun ke Desa yang tertunda di Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Dusun Lipat Gunting ke Dusun Pakit.

Harapan Sawit Lestari kepada BIDARDI Kelapa Desa Suak Burung bentuk Bantuan CSR yaitu Servis / Gread Jalan Penghubung Dusun ke Desa yang tertunta di Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Dusun Lipat Gunting ke Dusun Pakit.

Kalau laporan secara langsung mengenai penggunaan dana initidak pernah Terdakwa laporkan; Bahwa Terdakwa menjelaskan hal tersebut secara sadar Terdakwalakukan meskipun Terdakwa tahu hal tersebut memang dilarang, namuntujuan Terdakwa adalah demi kejayaan Bank BRI Cab Samarinda II agartidak sampai down gread, dan terpaksa Terdakwa lakukan karena tidakada pilihan lagi, dimana dari sisi lain Terdakwa ditekan agar meningkatkanproduktifitas kredit dan menurunkan tingkat kolektibelitas bank BRI CabSamarinda

AEGO MEDIA PRATAMA mendapatkan biayaadministrasi perusahan sebesar 2% dari Nilai kontrak setelahpotong pajak yang kemudian biaya tersebut dijadikan untukpeningkatan gread CV. AEGO MEDIA PRATAMA menjadi PT.

AEGO MEDIA PRATAMA mendapatkan biayaadministrasi perusahan sebesar 2% dari Nilai kontrak setelahpotong pajak yang kemudian biaya tersebut dijadikan untukpeningkatan gread CV. AEGO MEDIA PRATAMA menjadi PT.AEGO MEDIA PRATAMA. Bahwa pernah saksi menghubungi Muhamad Duila untukmenanyakan status pekerjaan Pembangunan Water Front CityKota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 sehubungandengan pencairan termin Il/Ill anggaran proyek dan dijawaboleh Muhamad Duila pekerjaan sementara jalan.

AEGO MEDIA PRATAMA mendapatkan biayaadministrasi perusahan sebesar 2% dari Nilai kontrak setelahpotong pajak yang kemudian biaya tersebut dijadikan untukpeningkatan gread CV. AEGO MEDIA PRATAMA menjadi PT.AEGO MEDIA PRATAMA.Bahwa pernah saksi menghubungi terdakwaMuhamad Duilauntuk menanyakan status pekerjaan Pembangunan WaterHalaman 164 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2019.

Tuah Sejati bergerak dalam bidang kontruksi dan berdirisejak tahun 1980 dulunya ayah saksi (Zainuddin Hamid) yangmengelolah tapi sejak tahun 2000 saksi yang menggelolah perusahantersebut dan PT Tuah Sejati merupakan perusahaan keluarga;Bahwa gread PT. Tuah sejati adalah tujuh akan tetapi bergeraknyakhusus di Aceh saja sedangkan diluar Aceh belum;Bahwa sehubungan dengan pembuatan dermaga Sabang perusahaanPT.