• Menyatakan Batal Pengumuman Kelulusan Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1566/A.4/KP/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 (Obyek Gugatan 1) :-----------------------------------------------------------------------------------3.

  Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Obyek Gugatan 1 dan Obyek Gugatan 2 sepanjang mengenai Penggugat I dan Penggugat II dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengumuman TKB (Tes Kompetensi Bidang) dan mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai Peserta yang lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Formasi Dosen UNHAS :----------------

  Kepentingan :Penggugat dan Penggugat II berkepentingan dengan dikeluarkannyaobyek gugatan 1 oleh karena : Obyek gugatan 1 berupa pengumuman kelulusan peserta seleksi CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 dilingkup KementerianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana Penggugat dan Penggugat II adalah peserta seleksi CPNS tersebut yang namanyatidak tercantum pada pengumuman termaksud padahal hasil tes TKB diunit kerja masingmasing telah disampaikan kepada Tergugat dimanaPenggugat dan

  Tes Kompetensi Bidang (TKB) : Pelamar yang berhak mengikuti TKB adalah pelamar yang telahdinyatakan memenuhi persyaratan (MP) TKD dan memenuhipersyaratan (MP) seleksi administrasi ; Oleh karena Penggugat dan Penggugat II telah memenuhipersyaratan TKD dan seleksi administrasi, maka Penggugat dan Penggugat II berhak mengikuti TKB dan telah mengikuti TesKompetensi Bidang 52 Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) telah diumumkan padatanggal 11 Pebruari 2015 sesuai dengan pengumuman dariSekretaris Jenderal

  Penggugat danPenggugat II pada lampiran pengumuman termaksud ;3.

  Oleh karena nama Penggugat dan Penggugat Il tidak ada padalampiran pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang (obyek gugatan 1),maka Penggugat dan Penggugat II mendatangi panitia penerimaanCPNS UNHAS dan menanyakan nilai yang diperoleh Penggugat danPenggugat Il pada Tes Kompetensi Bidang.

  Bahwa Tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan/tidakmengumumkan nama Penggugat dan Penggugat II dalam pengumuman sebagai peserta tes TKB (objek gugatan 1) sebagai peserta yanglulus merupakan tindakan/perbuatan ;a.

• Menyatakan Batal Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;

  3.

  Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;

  4.

  Bahwa pada Pengumuman Nomor;810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNSFormasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten BatangHari ditetapbkan Tanggal 30 Oktober 2020.

  angka i huruf (A) pengumuman Nomor810/6715/BKPSDMD/2019 tentang penerimaan CPNSDPemerintah Kab.

  Pemerintah Kabupaten Batang Hari formasi Tahun 2019pada pengumuman tersebut, Pada lampiran pengumuman tersebuthasil Integrasi nilai SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, posisi Penggugatdiganti oleh Apriyaldi nomor urut kedua pada pengumuman Nomor;810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNSFormasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten BatangHari yang ditetapbkan Tanggal 30 Oktober 2020 sebelumnya.

  Bahwapenggantian posisi Penggugat oleh Apriyaldi tersebut bertentangandengan Pengumuman Nomor : 810/6715/BKPSDM/2019 TentangPenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang HariTahun 2019 point huruf M halaman 15.

  Pengumuman pembatalan kelulusan seleksi CPNS a.n WildanKhoiri tanggal 13 November 2020;. Pengumuman pengganti peserta seleski CPNS dan masasanggah (melalui sistem SSCN) selama 3 hari dari tanggalpengumuman tanggal 13 November 2020;. Surat keberatan atas pengumuman pembatalan kelulusanpeserta CPNS a.n Wildan Khoiri tanggal 17 November 2020;Surat ke BKN tentang sanggahan pelamar a.n Wildan Khoiritanggal 18 November 2020;.

• - Menyatakan terdakwa RUDDING DG.NGALLI telah terbukti secara sah dan menyakinkan akan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan suati hubungan keperdataan- melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaan tunggal tersebut- memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya- menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) papan pengumuman, 2 (dua) batang balok, 2 (dua) batang bamboo, 1 (satu) potong papan triplek, 1 (satu) potong kawat, 1 (satu

  Fotocopy Putusan No. 871/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 25 Agustus2011, diberi tanda (bukti TDW12).13.Fotocopy Putusan No. 304/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 27 Juni2012, diberi tanda (bukti TDW13).Foto Papan Bicara, diberi tanda (bukti TDW14).Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukanbarang bukti berupa : 3 (tiga) papan pengumuman; 2 (dua) batang balok;2 (dua) batang bamboo;1 (satu) potong papan triplek1(satu) potong kawat;1 (satu) potong atap rumbiabarang bukti tersebut telah disita sesuai

  Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) papan pengumuman; 2 (dua) batang balok; 2 (dua) batang bamboo; 1 (satu) potong papan triplek 1(satu) potong kawat; 1 (satu) potong atap rumbia436.

• Mulyasejati diterbitkan tanggal 14 April 1983

• Fotokopi Pernyataan dari ENGKUS KUSNADI tertanggal 14 Juli 2014
• Fotokopi Surat pernyataan di bawah sumpah / janji tanggal 14 Juli 2014
• Fotokopi pengumuman tentang sertifikat hilang No. 633/300-32.15/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

• Fotokopi Berita Acara pengumuman dan penerbitan / penolakan penerbitan sertifikat pengganti Nomor. 581/BA.32.15/IX/2014 tanggal 23 September 2014
• 3 (tiga) lembar Fotokopi yang berisikan foto pada saat sumpah dan penandatanganan sumpah serta peninjauan lokasi oleh sdr. ENGKUS KUSNADI
• Fotokopi Surat Kabar Rakyat Merdeka terbitan tanggal 18 Juli 2014 yang memuat pengumuman tentang sertifikat hilang yang di antaranya tercantum sertifikat hak milik Nomor: 62 Ds.

• Fotokopi Berita Acara pengumuman dan penerbitan / penolakan penerbitan sertifikat pengganti Nomor.581/BA.32.15/IX/2014 tanggal 23 September 2014
• Fotokopi Buku Tanah Nomor.62 Ds. Mulyasejati.

dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan dalam perkara 228/Pid.B/2019/PN KWG atas nama Terdakwa ENGKUS KUSNADI Bin CASIM

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• KURI, AMd tertanggal 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua desa tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalete 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman

  LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman

  RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no

  SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 17 September 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 22 Januari 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 22 Januari 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Januari 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman

  RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng

  RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalamsengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual belitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikRIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.39/peng./8/VIll201 4,dikeluarkan di

  SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 17September 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalamsengketa tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual belitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikSUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.07/peng./8/I2015,dikeluarkan di

  RONNY ADOLF WENAS. tertanggal Tontalete 29Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalamsengketa tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual belitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikRONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng./8/V 2015,dikeluarkan di Tontalete

  RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27Agustus 2014;19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidakdalam sengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kKeterangan pengumuman jual bellitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikRIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.39/peng./8/VIIl201 4

  RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29Mei 2015;45.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidakdalam sengketa tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kKeterangan pengumuman jual bellitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikRONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng./8/V 2015,dikeluarkan

• melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan agar Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
• Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pengumuman

  Identitas Terdakwa selama 1 (satu) bulan kalender melalui:

• Papan pengumuman;
• Laman resmi Kejaksaan; dan
• Media cetak, media elektronik, dan/media sosial;
1. Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (Satu) lembar baju kaos panjang warna hitam;
• 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
• 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
• 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;

• MENGADILI

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/kAB.jBG/IV/2019, Tetang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, hanya sebatas yang ditujukkan kepada Puspita Widyasari;
  3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 534.000,- (Lima

  Bersifat konkrit, individual dan final: Dalam hubungannya dengan perkara auo, maka yang dimaksud dengan : a) konkret adalah pengumuman (keputusan) tersebut mengatur siapaSiapa yang dinyatakan lolos dan tidak lolos memperoleh penetapan NIPPengadaan CPNSD Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 2April 2019, salah satunya adalah terseurat Penggugat; b) Individual adalah pengumuman (keputusan) tersebut tertuju kepadasubyek hukum (orang) yang dinyatakan lolos dan tidak lolos memperolehpenetapan NIP

  Pengadaan CPNSD Daerah Kabupaten Jombang Tahun2018, tanggal 2 April 2019, salah satunya tertuju bagi Penggugat; C) Final adalah pengumuman (keputusan) tersebut memiliki akibathukum.

  Keberatan Penggugat atas objek sengkeata dengan surat tertulistertanggal 15 April 2019 perihal keberatan terhadap Surat PengumumanNomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yangditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah KabupatenJombang yang ditanggapi oleh Tergugat dengan suratnya Nomor : 03/Putusan Nomor :70/G/2019/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 48PANSEL CPNSD/ Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 26 April 2019, hal tanggapanKeberatan terhadap Pengumuman 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Nomor: 02/PANSELCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 perihal peserta yang lolos penetapan NIP SeleksiPengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,tanggal 2 April 2019, hanya sebatas yang ditujukan kepada Puspita Widyasari;Putusan Nomor :70/G/2019/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 483.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 perihal peserta yang lolos penetapanNIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun2018, tanggal 2 April 2019, hanya sebatas yang ditujukan kepada PuspitaWIGYASEI, ===

• MENGADILI :DALAM PENUNDAAN :- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa yang diajukan Penggugat;DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan;DALAM POKOK PERKARA :1.

• M E N G A D I L I :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/ IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, khusus nomor urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan ;
  3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah

  Seleksi Administrasi ;Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Ketua Panitia SeleksiPengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor810/3053/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Administrasi CalonPegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal20 Oktober 2018, Penggugat dinyatakan Lulus dengan Nomor UrutPelulusan : 2649 dan Nomor Register : 16600169 atas namaPenggugat ; b. Seleksi Kompetensi Dasar ; Bahwa berdasarkan surat pengumuman yang di keluarkan olehKabid.

  Pengumuman Hasil Seleksi CPNS ; Pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor : 810/4287/415.41/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Akhir SeleksiPenerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 ;1. Jumlah Formasi 428 orang ;2. Jumlah Formasi Terisi : 404 orang ; 14. Pemberkasan Usul NIP ;Pemberkasan usul NIP dilaksanakan mulai 03 Januari 2019 s.d. 15Januari 2019.

  Pengolahan Hasil Seleksidan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruff dan jmenyatakan : Huruf f. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh PejabatPembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksiKompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari BadanKepegawaian Negara Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYHuruf j.

  Pengolahan HasilSeleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan PenentuanKelulusan, huruf j dan Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4.

  Pengolahan Hasil Seleksidan Pengumuman Kelulusan, angka 2.

• Super Makmur (dalam Pailit) agar mengumumkan Pengakhiran Kepailitan tersebut di dua (2) Surat Kabar Harian Umum yaitu :
  - Republika
  - Radar Depok
  dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

• Menetapkan biaya pengumuman atas pengakhiran kepailitan PT. Super Makmur (dalam Pailit) dibebankan pada boedel Pailit PT. Super Makmur (dalam Pailit)

Super Makmur (dalamPailit) agar mengumumkan Pengakhiran Kepailitan tersebut di dua (2) Surat KabarHarian Umum yaitu : Republika Radar Depokdan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;Menetapkan biaya pengumuman atas pengakhiran kepailitan PT. Super Makmur(dalam Pailit) dibebankan pada boedel Pailit PT. Super Makmur (dalam Pailit)

• M E N G A D I L I :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019,hanya sebatas yang ditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih
  3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

  OBYEK GUGATAN: nnnnnnnnnnenenennnnnnnnnnnnSurat Pengumuman Nomor: 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019,tertanggal 02April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi PengadaanCPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,hanya sebatas yangditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih ; Il. KEWENANGAN MENGADILL 000222ccccccceee ee1.

  Bahwa Surat Pengumuman Nomor:02/PANSELCPNSD/KAB.Jbg/IV/2019,tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIPSeleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun2018,hanya sebatas yang ditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih,yangditerbitkan oleh Ketua Panselda CPNSD PEMERINTAH KabupatenJombang berupa penetapan NIP yang tidak bisa di proses (obyeksengketa) yang di umumkan oleh Tergugat tersebut adalah Keputusan TataUsaha Negara( K T UN ) yang bersifat konkrit, individual dan final

  terhadappenggugat,hal ini setelan penggugat menempuh upaya administrsaikeberatan pda tanggal 18 April 2019 kepada tergugat dan dijawab padaPUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.Halaman 6 dari halaman 491.tanggal 26 April 2019,kemudian berlanjut Banding administratif padatanggal 12 Mei 2019 kepada atasan Tergugat Sdr.Bupati dan dijawab padatanggal 14 Juni 2009,hal mana adalah sesuai dengan PERMA RI Nomor 6Tahun 2018 BAB II PaSal 2 ; 00000 nn nenn nn nenenneenesBahwa dengan di terbitkanya surat pengumuman

• Menetapkan Barang Bukti berupa:1 (satu) berkas surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor : 523/778/CV06/2020 (palsu);1 (satu) lembar pengumuman shift kerja bagi karyawan baru yang terhitung mulai tanggal 01 Juni 2020 (palsu);1 (satu) lembar surat pengumuman pembatalan tes dengan stempel logo Ajinomoto (palsu);1 (satu) berkas jadwal peserta internal uji tes kerja tingkat SMA/SMK PT.

• Mulyasejati diterbitkan tanggal 14 April 1983

• Fotokopi Pernyataan dari ENGKUS KUSNADI tertanggal 14 Juli 2014
• Fotokopi Surat pernyataan di bawah sumpah / janji tanggal 14 Juli 2014
• Fotokopi pengumuman tentang sertifikat hilang No. 633/300-32.15/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

• Fotokopi Berita Acara pengumuman dan penerbitan / penolakan penerbitan sertifikat pengganti Nomor. 581/BA.32.15/IX/2014 tanggal 23 September 2014
• 3 (tiga) lembar Fotokopi yang berisikan foto pada saat sumpah dan penandatanganan sumpah serta peninjauan lokasi oleh sdr. ENGKUS KUSNADI
• Fotokopi Surat Kabar Rakyat Merdeka terbitan tanggal 18 Juli 2014 yang memuat pengumuman tentang sertifikat hilang yang di antaranya tercantum sertifikat hak milik Nomor: 62 Ds.

• Fotokopi Berita Acara pengumuman dan penerbitan / penolakan penerbitan sertifikat pengganti Nomor.581/BA.32.15/IX/2014 tanggal 23 September 2014
• Fotokopi Buku Tanah Nomor.62 Ds. Mulyasejati.

dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Dulah Abdullah Als Dudung bin Uman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• Pasetran Wanarattindo Terletak di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon (dahulu Kabupaten Serang), Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat), dan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 162/Peng-36.72/IV/2012, tanggal 10 April 2012, yang dimohonkan Penggugat ; -----------DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya ; DALAM POKOK SENGKETA 1.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon berupa Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 162/Peng-36.72/IV/2012, tanggal 10 April 2012 ; ----------------------------------------------5.

  Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkannya berupa Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 162/Peng-36.72/IV/2012, tanggal 10 April 2012 ; ----------------------------------------------6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.289.000,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; --------------------------------------------

  Pasetran Wanarattindo Terletak di Kelurahan Kepuh,Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon (dahulu Kabupaten Serang),Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) ; Terhadap Tergugat Il (Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon) ; Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Cilegon No. 162/Peng36.72/IV/2012, tertanggal 10 April 2012 ;Perihal Obyek Sengketa Diterbitkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata UsahaN10: fee eee een aan eee aaa2.

  Bahwa, Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat Il berupa Pengumuman Kantor Pertanahan KotaCilegon No. 162/Peng36.72/IV/2012, tertanggal 10 April 2012, tanggal12 April 2012, yang berisikan penarikan dan pernyataan tidak sahSertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 atas nama PT. PasetranNVAVFeTael c= tt a0 ( PerecHalaman 7 dari 124 halaman Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUNSRG6.

• Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia)

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
• Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
• Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman

• Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;2.2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman

  Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;5. menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 537.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah

  Pada tanggal 4 November 2013 telah diterbitkan pengumuman dariTUKKBP BATAM dengan nomor : 7/TUKK/BPBATAM/XI/2013.Pengumuman disampaikan di media publik pada tanggal 6 November2013 baik pada surat kabar lokal maupun surat kabar nasional.Pengumuman antara lain berisikan:1 Syaratsyarat umum;2 Syaratsyarat individu;3 Tahapan test;4 Mailing list TUKKBP BATAM;halaman 53 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPI5 Penutup, yang menjelaskan bahwa seluruh keputusan TUKKBPBATAM bersifat final dan tidak

  Berdasarkan hasil Tes Tahap I, makayang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan tesberikutnya adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.Pengumuman Peserta yang lulus Tes Tahap I diumumkan di mediapublik (Koran Batam Pos, Haluan Kepri dan Koran Tempo) melaluisurat pengumuman nomor: 17/TUKK/BPBatam/XI/2013 tanggal 22halaman 55 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPINovember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan TesPengetahuan Umum BP Batam.c.

  Nomor 20/TUKK/BPBATAM/XII/2013 tanggal11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan TesAssessment Centre BP Batam..

  Berdasarkan hasil Tes Tahap I, makayang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan tesberikutnya adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.Pengumuman Peserta yang lulus Tes Tahap I diumumkan di mediapublik (Koran Batam Pos, Haluan Kepri dan Koran Tempo) melaluisurat pengumuman nomor: 17/TUKK/BPBatam/XI/2013 tanggal 22November 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan TesPengetahuan Umum BP Batam.c.

  Nomor 20/TUKK/BPBATAM/XII/2013 tanggal11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan TesAssessment Centre BP Batam.d.

• batas batas;

• Utara : Perumahan Walet
• Timur : Perumahan Walet
• Selatan : Jalan Desa Ketos Putat
• Barat : Acun

Terletak di

• Propinsi : Banten
• Kabupaten : Tangerang
• Kecamatan: Pasar Kemis
• Kelurahan : Sindang Sari;
  1. Menyatakan tidak sah menurut hukum PENGUMUMAN

     DARI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVISI BANTEN Nomor 660/Peng/04 II /2021 tanggal 25 Februari 2021 dan LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR DATA YURIDIS DAN DATA FISIK BIDANG TANAH Nomor 660/Peng/04 II /2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan Peta Bidang Tanah Tanggal 4 Mei 2020, Nomor 2702/2020, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 28.04.06.09.12375 luas 11.795 m²;

  2. Menyatakan tidak sah menurut hukum permohonan pensertifikatan

     pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak dengan Nomor Berkas 139675/2020 tertangal 14 Oktober 2020;

  3. Menyatakan tidak sah menurut hukum Nomor Idetifikasi Bidang (NIB) : 28.04.06.09.12375 luas 11.795 m²yang diterbitkan oleh Turut TERGUGAT sebagaimana tertera dalam PENGUMUMAN DARI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVISI BANTEN Nomor 660/Peng/04 II /2021 tanggal 25 Februari 2021 dan LAMPIRAN PENGUMUMAN

• Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mass media skala nasional dengan memberitahukan hak terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);8. Menyatakan segera dilaksanakan eksekusi apabila terdakwa telah tertangkap dan atau menyerahkan diri.

  maka kepada terdakwa tetap tidak dibebaskan dari pembayaran biayaperkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;w Memperhatikan Nomor urut 4 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor ; 03 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sbb : apabila tempat tinggal terdakwa tidakdiketahui , majelis hakim harus munjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman

  putusanhakim , yang diumumkan oleh jaksa penuntut umum pada mass media yang berskala nasional ,dan diberitahukan hk terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hariterhitung hari berikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.won nnnnn Memperhatikan Pasal 79 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang berbunyi sbb : Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakantanpa kehadiran terdakwa.

  (satu) unit Kompas (satu) unit Radio Super StarDirampas untuk Negara. +2kg Ikan 1 (Satu) set alat tangkap ikan trawl ( trawl net)Dirampas untuk dimusnahkan (Satu) bendel dokumen kapal penangkap ikan KM PKFA7773Dilampirkan dalam berkas perkara.6 Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim oleh JaksaPenuntut Umum kepada mass media skala nasional dengan memberitahukan hakterdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hariberikutnya setelah pengumuman

• Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mass media skala nasional dengan memberitahukan hak terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);8. Menyatakan segera dilaksanakan eksekusi apabila terdakwa telah tertangkap dan atau menyerahkan diri.

  maka kepada terdakwa tetap tidak dibebaskan dari pembayaran biayaperkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;w Memperhatikan Nomor urut 4 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor ; 03 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sbb : apabila tempat tinggal terdakwa tidakdiketahui , majelis hakim harus munjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman

  putusanhakim , yang diumumkan oleh jaksa penuntut umum pada mass media yang berskala nasional ,dan diberitahukan hk terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hariterhitung hari berikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.won nnnnn Memperhatikan Pasal 79 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang berbunyi sbb : Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakantanpa kehadiran terdakwa.

  Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim oleh JaksaPenuntut Umum kepada mass media skala nasional dengan memberitahukan hakterdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hariberikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.500, (duaribu lima ratus rupiah);8.