PerwakilanSulawesi Tengah sebagimana Lampiran Surat Nomor: 0277SRT/PW25/0012.2019.02/IX/2019 menyimpulkan bahwa tidak terjadimaladministrasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tengah dalam Penerbitan Nomor Urut CNC PT. Vio Resourcesdan tidak terdaftarnya PT. Vio Resources dalam database Ditjen MinerbaKementerian ESDM;12.Bahwa masih berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, TimPemeriksa Ombudsman berpendapat bahwa PT.

Perwakilan Provinsi Sulawesi TengahNomor: 0048SRT/PW25/0012.2019.02/II/2019, Perihal:Permintaan Klarifikasi Laporan Masyarakat, yang ditujukankepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tengah, tanggal 7 Februari 2019 (Sesuai dengan asli);Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/036/DIS.ESDM,Perihal: Penyampaian Masa Berakhir Penghentian SementaraTahap Eksplorasi PT. Vio Resources, kepada Direktur PT.

Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor:0101SRT/PW25/0012.2019.02/III/2019, Perihal: UndanganPertemuan Klarifikasi Laporan Masyarakat, yang ditujukankepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tengah, tanggal 29 Maret 2019 (Sesuai dengan asili);Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tengah Nomor: 540/5811MINERBA/DESDM, Perihal:Permintaan Dokumen Pendukung, yang ditujukan kepadaDirektur Utama PT.

Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor:0184SRT/PW25/0012.2019.02/VII/2019, Perihal: PermintaanKeterangan Tertulis Hasil Klarifikasi Dokumen PT. Vio Resources,yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 Juli 2019 (Sesualdengan asili);Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tengah Nomor: 540/8521Minerba/DESDM, Perihal:Klarifikasi Penyampaian Dokumen PT. Vio Resources, yangditujukan kepada Ketua Ombudsman RI.

Oktober2016 (Sesuai dengan asili);Bukti T41 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraNomor: 2432/07/SDB/2012, Perihal: Pengumuman HasilRekonsiliasi IUP, yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data danInformasi KESDM, dan lampirannya, tanggal 30 Juni 2011(Sesuai dengan hasil print out);Bukti T42 : Surat Pengantar Ombudsman Republik Indonesia PerwakilanSulawesi Tengah Nomor: 0298SRT/ORIPLU/IX/2019; Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan ProvinsiSulawesi Tengan Nomor: 0277SRT/PW25

penyimpangan pengadaan satu unit kapalpatroli Type V18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 terdapatpengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaanyang mengakibatkan kerugian keuangan Negara di mana prosesperhitungan kerugian Negara tersebut didasarkan atas hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi MalukuNomor SR2669/PW25

SBBsesuai surat Nomor: SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September2012;29 1 unit Kapal Fibre Glass Type V18Mtr gambar/foto lokasi PantaiDadap Tangerang;(yang belum selesai dikerjakan);Dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Ny. lvonny Filanny Matitaputydalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli type V18MTR/Fibree Glass tahun 2008;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00(seribu ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri

SBBsesuai surat Nomor: SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September2012;29 1 unit Kapal Fibre Glass Type V18Mtr gambar/foto lokasi PantaiDadap Tangerang;(yang belum selesai dikerjakan);Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Ny.

Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/20151999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 telah terpenuhi;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum sebagaimana telahdipertimbangkan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasesuai Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 yaitu sebesar Rp1.232.763.237,00 (satumiliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratustiga puluh tujuh rupiah

SBBsesuai surat Nomor: SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September2012;29 1 unit Kapal Fibre Glass Type V18Mtr gambar/foto lokasi PantaiDadap Tangerang;(yang belum selesai dikerjakan);Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Ny. Ivonny Filanny Matitaputydalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit Kapal Patroli type V18 MTR/Fibree Glass tahun 2008;7.

terdakwa yang melakukan mark up harga kamarHotel / Penginapan / Lousmen selama pelaksanaan MusabaqahTillawatil Quran (MTQ) tersebut telah memperkaya dirinya sendirisebesar Rp. 29.755.000, atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu :Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp. 29.755.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan MalukuNomor SR2606/PW25

terdakwa yang melakukan mark up harga kamarHotel / Penginapan / Lousmen selama pelaksanaan MusabagahTillawatil Qur'an (MTQ) tersebut telah menguntungkan dirinya sendirisebesar Rp. 29.755.000, atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp. 29.755.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan MalukuNomor SR2606/PW25

Berita Acara Penyidik tertanggal 7 Januari 2013, dibacakan)TANGGAPAN TERDAKWA $: Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidakada kaitannya dengan Terdakwa;SAKSI AHLI : AHMAD MUHYIDIN : Bahwa Ahli saat ini sudah dipindahkan pada BPKP Sulawesi Utara, sebelumnya jabatan Ahli adalah Kepala Insvestigasi Perwakilan BPKPProvinsi Maluku; Bahwa Ahlipernah melakukan audit perhitungan kerugianKeuangan Negaraterhadap kegiatan MTQ XXIV berdasarkan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Maluku No : ST1755/PW25

Honor PTPKN, nota / kwitansi tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.1.000.000Sesuai Surat kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR 57 / PW25/5/2019, tanggal 18 Maret 2019 disimpulkan sebagai berikut :Realisasi pencairan dana berdasarkan SP2DDana Desa( DD ) Rp 598.784.0000Alokasi Dana Desa( ADD ) Rp 100.000.000Sub Jumlah Rp 698.784.000,Realisasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuanHalaman 16 dari 94 Halaman Putusan No 02/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.yang berlakuPenggunaan Dana Desa dan

Pembelian semen Tiga Rodadengan nota/kwitansi tanggal 30 Oktober 2016, jumlah 204 zak hargasesuai nota/kwitansi @Rp.140.000 = Rp.28.560.000, sedangkan hargasebenarnya @Rp. 78.000, = Rp.15.912.000, terdapat selisin Rp.12.648.000.Honor PTPKN, nota / kwitansi tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.1.000.000Sesuai Surat kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR 57 / PW 25/5 / 2019, tanggal 18 Maret 2019 disimpulkan sebagaiberikut :Sesuai Surat kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR 57 / PW25

apakah sudah dilaksanakan ataukah belum,jikaada masalah maka di selesaikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli EKWANTO,S.Tr.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Halaman 45 dari 94 Halaman Putusan No 02/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.Bahwa Ahli memberikan keterangan Ahli disertai denganSurat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : ST124/PW25

Diklat pembentukan Auditor Ahli pada tahun 2017.Bahwa Pewakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukanAudit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiMaluku Nomor : ST 61 /PW25/25/5/2019, tanggal 12 Februari 2019yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 13Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019 dengan susunan Timsebagai berikut :Bahwa dasar Tim Auditor melakukan Audit perhitunganKerugian Keuangan Negera terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsiatas penggunaan Alokasi Dana

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S385 /PW25 / 25 /5/2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal AuditPerhitungan Kerugian Negara Dana Desa ( DD ) dan Alokasi DanaDesa ( ADD ) tahun 2016 Negeri Administratif NamaandanKecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur dan SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST61/PW25/5/2018 tanggal 12 Februari 2019.Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara /daerah dalam bentuk dana desa dan alokasi dana desa yangdisertakan dalam

(tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribuempat ratus lima puluh rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlahtersebut, Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit KerugianKeuangan Negara Nomor SR128/PW25/5/2015 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dengan perinciansebagai berikut :1. Pengeluaran Negara untuk PengadaanPekerjaan Paket Budidaya KerambaJaring Apung sesuai SP2D Rp. 792.627.000.2.

Sulabesi Mandiri dengan sejumlah sebesar Rp. 709.761.450,(tujuh ratus sembilan juta tujun ratus enam puluh satu ribu empat ratus limapuluh rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut; sesuai denganLaporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor SR128/PW25/5/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Maluku dengan perincian sebagai berikut :1. Pengeluaran Negara untuk PengadaanPekerjaan Paket Budidaya KerambaJaring Apung sesuai SP2D Rp. 792.627.000.2.

MARTHIN LATUPEIRISSA (Masingmasing Penuntutandilakukan secara terpisah) negara mengalami Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp360.954.545,45 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus limapuluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh limasen) sesuai dengan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor: SR357/PW25/5/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Perihal Laporan Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Sarana Multimediadan Pengadaan Sarana Penunjang Pada

MARTHIN LATUPEIRISSA (Masingmasing Penuntutandilakukan secara terpisah) secara melawan hukum telah menimbulkanKerugian Keuangan Negara sebesar Rp360.954.545,45 (tiga ratus enampuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh limarupiah koma empat puluh lima sen) sesuai dengan Hasil BPKP PerwakilanProvinsi Maluku, Nomor: SR357/PW25/5/2014 Tanggal 15 Juli 2014 PerihalLaporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasPengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana

Majelis Hakim memerintahkan kepada saksi Ahli KILAT, SE. dariBPKP Provinsi Maluku untuk melakukan penghitungan ulangKerugian Negara berdasarkan perbedaan spesifikasi barang antarakontrak / Surat Perjanjian Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26Oktober 2011, akan tetapi ditolak oleh BPKP Perwakilan ProvinsiHal. 40 dari 52 hal Putusan Nomor 2110 K/Pid.Sus/2015B.2.Maluku dan menyatakan bahwa penghitungan kerugian KeuanganNegara sudah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: SR357/PW25/5/2014

Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungankausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yangcukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp343.739.781,00 (tiga ratusempat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapanpuluh satu rupiah) berdasarkan LHAPKKN BPKP Perwakilan ProvinsiMaluku No.SR357/PW25/5/2014 tanggal 15 Juli 2014, sehingga dengandemikian unsur merugikan keuangan Negara telah terbukti atau terpenuhi;.

kalipengiriman lewat Bank BNI Cabang Ambon tanggal 08 Januari 2007 dan 12Januari 2007, dan ke rekening Haji Kharisman Nomor Rekening 100385641lewat Bank BPDM Cabang Piru sebanyak Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ;Bahwa perbuatan Terdakwa Rahima Wowe, telah memperkaya diri sendiri atauorang lain serta merugikan kKeuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yangtertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara No.S307/PW25

kalipengiriman lewat Bank BNI Cabang Ambon tanggal 08 Januari 2007 dan 12Januari 2007, dan ke rekening Haji Kharisman Nomor Rekening : 100385641lewat Bank BPDM Cabang Piru sebanyak Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ;Bahwa perbuatan Terdakwa Rahima Wowe, telah memperkaya diri sendiri atauorang lain serta merugikan keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yangtertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara No.5307/PW25

No. 1572 K /Pid.Sus/201 1sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor$2291/PW25/5/2009 tanggal 10 September 2009, di mana Terdakwamenikmati sebesar Rp 513.330.000 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus tigapuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp 111.420.000,(seratussebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Muh.

KantorPos Ternate; Bahwa dari semua rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksiKamarullah dan Saleh Arsad sebagaimana diuraikan di atas telahmenguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang merugikan keuanganNegara dalam hal ini LPMP Propinsi Maluku Utara sebesarRp 2.805.500.000, (dua miliar delapan ratus lima juta lima ratus riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perakilan Maluku No.S2291/PW25

tabungan Bank BTN No.Rekening 1013601570000575 atas nama Warsito ;1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 15125/PKBKT/PU/09 ditetapkan tanggal 13 November 2009 ;1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank BTN No.Rek 00010136 01570000575 periode 10105 sampai dengan 311207 a.n Warsito ;1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank BTN No.Rek.0001013601570000575 periode 10108 sampai dengan 100510 a.n Warsito ;Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Maluku Surat No.S2291/PW25

S2291/PW25/5/2009 ;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara. Copy Daftar Honor Guru Bantu tahun 20042008 ; Asli Radiogram dari Kepala LPMP Maluku Utara kepada Hasyim M. Saleh,Amiruddin Dokumalamo, Samiun Hadad, Bahar Haji, Sania Hi, Anas,tanggal 16 Agustus 2006 ; 1 (satu) Eksemplar Fotocopy daftar pembayaran subsidi Guru Bantu bulanDesember 2006 ;Digunakan sebagai barang bukti an.

Tahun 2005 tentang pengelolaan KeuanganDaerah Pasal 61 ayat (1) yakni Setiap pengeluaran harusdidukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih ;e Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kamiuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negarasebagaimana yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yangtertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negaraBPKP perwakilan Maluku nomor : SR 2606/PW25

langsung merugikankeuangan daerah , wajib mengganti kerugian tersebut ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakankewengan, kesempatan atau sarana sebagaimana yang telahkami uraikan diatas tersebut telah menguntungkan diri sendiriyakni terdakwa sehingga berakibat terjadinya kerugiankeuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugiankeuangannegara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Malukuyang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangannegara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR 2606/PW25

besar dana yang terdakwa gunakanadalah sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima jutarupiah)danatersebut digunakan terdakwa untukmembiayai kebutuhan Terdakwa sendiri terkaitkepentingan Ujian Tesis Magister (S2) Terdakwauntukmendapatkan Gelar Magister Manajemen Publik(M.MPub) pada Sekolah Tinggi Ilmu ManajemenIndonesia di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2011 ;Bahwa Terdakwa mengakui sesuai dengan temuan BPKPPerwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Negara Nomor : SR2606/PW25

didukung oleh buktiyang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak yang menangih ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa William Botmir,S.Apdengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana sebagaimana diuraikan telah menguntungkan dirisendiri sehingga berakibat merugikan keuangan Negara sesuaidengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yangdihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalamlaporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKPperwakilan Maluku nomor : SR 2606/PW25

fakta yang terungkap dipersidangan dariketerangan saksisaksi dan keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, sebagaimana yang telahdiuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugiankeuangan negara sebagaimana yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yangtertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilanMaluku nomor : SR 2606/PW25

(MasingmasingPenuntutan dilakukan terpisah) secara melawan hukum telahmenimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp360.954.545,45 (tigaratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratusempat puluh lima rupiah koma empat puluh lima sen) sesuai dengan HasilBPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : SR357/PW25/5/2014 Tanggal15 Juli 2014 Perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Pengadaan Sarana Multimedia dan PengadaanSarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan

Majelis Hakim memerintahkan kepada saksi Ahli KILAT, SE. dariBPKP Provinsi Maluku untuk melakukan penghitungan ulangKerugian Negara berdasarkan perbedaan spesifikasi barang antarakontrak / Surat Perjanjian Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26Oktober 2011, akan tetapi ditolak oleh BPKP Perwakilan ProvinsiMaluku dan menyatakan bahwa penghitungan kerugian KeuanganHal. 41 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015Negara sudah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor :SR357/PW25/5/2014 tanggal

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebuttelah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkankerugian kKeuangan Negara sebesar Rp343.739.781,00 berdasarkan HasilLaporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Nomor: SR357/PW25/5/2014 tanggal 15 Juli 2014, dan dengan demikian unsurkerugian keuangan Negara juga telah cukup terpenuhi;.

Tri daya Prima.Bahwa dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BuruTahun 2010 barang Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) masihtercatat dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup KabupatenBuru, tetapi dalam Tahun 2011 barang tersebut sudah tidak ada dalamBuku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Pemeriksaan BPKPProvinsi Maluku Nomor : LAPKKN43/PW25/5/2013 tanggal 31 Januari2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Tri daya Prima.Bahwa dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BuruTahun 2010 barang Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) masihtercatat dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup KabupatenBuru, tetapi dalam Tahun 2011 barang tersebut sudah tidak ada dalamBuku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Pemeriksaan BPKPProvinsi Maluku Nomor : LAPKKN43/PW25/5/2013 tanggal 31 Januari2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019surat PK2 yaitu berupa surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi MalukuNomor S1220/PW25/5/2017, tanggal 29 Agustus 2017, setelahdiputusnya Putusan Kasasi Nomor 447 K/Pid.Sus/ 2017, tanggal 17 April2017, bukanlah keadaan baru menurut ketentuan Pasal 263 Ayat (2) hurufa KUHAP, lagi pula kedua surat a quo tersebut tidak memenuhi substansiperkara tentang jumlah kerugian negara, akan tetapi keduanya hanyaberisi pernyataan

terdakwa yang melakukan mark up harga kamar Hotel /Penginapan / Lousmen selama pelaksanaan Musabagah Tillawatil Quran(MTQ) tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 29.755.000, atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu : Bahwa akibat perobuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 29.755.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima riburupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor SR2606/PW25

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 29.755.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh limaribu rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negarayang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor SR2606/PW25/5/2012tanggal 25 September 2012, atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.nonnnnenn= Perbuatan terdakwa Drs. AMBO WALLAY sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo.

Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah),dengan rincian sebagai berikut :1) Realisasi pencairan keuangan daerahberdasarkan SP2D Rp. 395.975.0002) Pengeluaran perjalanan dinas yangsesungguhnya dapat dipertanggungjawabkan Rp. 126.975.000Jumlah Rp. 269.000.000sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalamPenggunaan Biaya Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian danKehutanan Kebupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, Nomor : SR227/PW25

Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah),dengan rincian sebagai berikut :1) Realisasi pencairan keuangan daerah Rp. 395.975.000berdasarkan SP2D2) Pengeluaran' perjalanan dinas yangsesungguhnya dapatdipertanggungjawabkan Rp. 126.975.000Jumlah Rp. 269.000.000sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalamPenggunaan Biaya Perjalanan Dinas pada Dinas Pertanian dan KehutananKebupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, Nomor : SR227/PW25

korporasiyaitu memperkaya terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.384.229.000, (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluhsembilan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram BagianTimur tahun anggaran 2016 Nomor : SR135/PW25

belanja atas beban APBDesa harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdulah Refra alias DulaselakuKepala Pemerintah Negeri Administratif Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timurmengakibatkan Kerugian KeuanganNegara berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Negeri Administratif Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SRSR135/PW25

Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Fattolo tahun2016 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sejumlah Rp. 384.229.000, (tiga ratus delapan puluh empat jutadua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten SeramBagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SR135/PW25

hasil Rp.klarifikasi dan BAP Penyidik208.031.000, Jumlah Rp 384.229.000, > Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdulah Refra alias DulaselakuKepala Pemerintah Negeri Administratif Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timurmengakibatkan Kerugian KeuanganNegara berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Negeri Administratif Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SRSR135/PW25

putin Sporty dengan Nomor Polisi DE 3434 LY dengan BPKPatas nama terdakwa sendiri.Bahwa perbuatan terdakwa Abdulah Refra alias Dulamengakibatkankerugian keuangan Negara sejumlahRp. 384.229.000, (tiga ratus delapanpuluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)berdasarkanLaporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ataspenggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) NegeriAdministratif Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timurtahun anggaran 2016 Nomor : SR135/PW25

tentang Pembentukan Kelompok Usaha Nelayan Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Pulau Haruku;26) Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;27) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-378/PW25

pertanggungjawaban pembayaran fiktif pembelian Alkitabsebesar Rp.7.300.257, (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluhtujuh rupiah);Atau sekurangkurangnya sebesar Rp.73.676.507, (tujuh puluh tiga jutaenam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) sesuai HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Desa dan AlokasiDana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan PulauHaruku, Kabupaten Maluku Tengah Nomor SR378/PW25

.7.300.257, (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus lima puluhtujuh rupiah);Atau sekurangkurangnya sebesar Rp.73.676.507, (tujuh puluh tigajuta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) sesuaiHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Desa danAlokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma,Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Nomor SRHal 50 dari 74 Halaman PutusanNomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT AMB378/PW25

/PID.SUSTPK/2018/PT AMB25) Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan TahunAnggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;26) Buku Kas Umum ( BKU ) dari Bendahara Pemerintah Negeri Oma TahunAnggaran 2015;27) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desadan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma,Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dari BPKPPerwakilan Provinsi Maluku Nomor SR378/PW25

tanggal 03 Oktober 2015 tentang Pembentukan KelompokUsaha Nelayan Negeri Oma Tahun Anggaran 2016 Kecamatan PulauHaruku;Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan PemberdayaanTahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desadan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma,Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dari BPKPPerwakilan Provinsi Maluku Nomor SR378/PW25

Terdapat pertanggungjawaban fiktif pbembayaran bantuan kelompokusaha sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengahdari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR378/PW25/25/2017tanggal 22 Agustus 2017, telah menimbulkan kerugian keuangan negarasebesar

Nilai Realisasi Keramba Jaring Apung : Rp0,00Nilai Kerugian : Rp709.761.450,00Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian KeuanganNegara Nomor SR128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkanoleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;Perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001

Nilai Realisasi Keramba Jaring apung : Rp0,00Nilai Kerugian : Rp709.761.450,00Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian KeuanganNegara Nomor SR128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkanoleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;Perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersamasama dengan saksiHARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO tersebut telah mempunyaihubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangannegara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp709.761.450,00(tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus limapuluh rupiah), berdasarkan hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan ProvinsiMaluku Nomor SR128/PW25/5/2015 tanggal 15 Mei 2015, maka dengandemikian unsur merugikan keuangan

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2+3) 1.652.735.00Rp0 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negarayang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan24(BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S1579/PW25/5/2008tanggal 3 Juli 2008.were eee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun = 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2+3) 1.652.735.Rp 000 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S1579/PW25/5/2008 tanggal 3 Juli 2008.

hari kalender yang terikat dengan 1 tahunanggaran, akan tetapi setelah selesai tahun anggaran kontrak tersebut tidakdilakukan pemutusan atau pembatalan kontrak dan tetap digunakan kontraktersebut untuk pekerjaan tahun 2012, merupakan perbuatan melawanhukum;Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR588/PW25