Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalangunaan Keuangan DesaPada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Nomor :700/18/Riksus/Inspt/2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Sumedang, perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaAMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO sebagaimana tersebut diatastelah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 370.593.367,..

ENGKO.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Keuangan DesaPada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Nomor :700/18/Riksus/Inspt/2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Sumedang, perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaAMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO sebagaimana tersebut diatastelah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 370.593.367,..

ENGKO.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Keuangan DesaPada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Nomor :700/18/Riksus/Inspt/2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Sumedang, perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaAMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO sebagaimana tersebut diatastelah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 370.593.367..

ENGKO.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Keuangan DesaPada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Nomor :700/18/Riksus/Inspt/2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Sumedang, perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaHalaman 102 dari 309Putusan No.10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.BdgAMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Keuangan DesaPada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang,Nomor : 700/18/Riksus/Inspt/2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dilakukanoleh Inspektorat Kabupaten Sumedang, perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO sebagaimana tersebutdiatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.370.593.367,.

ENGKOSKOSMALA sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.017.895.347,00 (Satumilyar tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluhtujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradari Tim Auditor Nomor: 700/15/RIKSUS/Inspektorat/2017 tanggal 17 Nopember 2017,perbuatan mana dilakukan Terdakwa DENNY KUSMADI, BE., dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada tahun 2015 Dinas

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindaridan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalamPengadaan Barang/Jasa, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp.1.017.895.347,00 (Satu milyar tujuh belasjuta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)Hal 36 dari 221 Putusan No. 91/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgsebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari TimAuditor Nomor: 700/15/RIKSUS

sesuai bukti setor tanggal 1 Juni 2016sebesar Rp.67.022.653,00 (Enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu enam ratuslima puluh tiga Rupiah).Bahwa keterangan lengkap dan detail mengenai penjelasan Hasil AuditPekerjaan Revitalisasi Pasar Wado tahun 2015 yang kami lakukan sudah kamituangkan dalam Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atasdugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan revitalisasi PasarRakyat Wado tahun 2015 di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten SumedangNomor 700/15/Riksus

Kedua dokumen ini diperlukan oleh saksiYAN YAN ANDRIAMAN untuk menutupi kekurangan persyaratan pada saatpencairan anggaran tanggal 29 Desember 2015.Bahwa benar berdasarkan perhitungan Politeknik Negeri Bandung, nilai volumepekerjaan yang tidak terealisasi seluruhnya adalah setara dengan nilai Rp.1.023.873.000, (satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga riburupiah).Bahwa berdasarkan Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara olehTim AuditorNomor : 700/15/Riksus/Inspektorat

Pasal 6 huruf h yang menyebutkan bahwa pihak yang terkait dalam pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkanatau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabatdan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan pengadaan barang/jasaMenimbang, berdasarkan hasil audit dalam Laporan hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh Tim Auditor Nomor : 700/15/Riksus/Inspektorat/2017 tanggal

(tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belasribu rupiah) sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim InspektoratKhusus Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaOtonomi Khusus TA. 204 dan Dana Bantuan Sosial TA. 2010 di Kabupaten TelukWondama Provinsi Papua Barat Nomor: 09/RIKSUS/ITSUS/VII/2011 Tanggal 12Juli 2011 ;Bahwa dengan telah dibayarkan dana anggaran yang ditampung

(tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belasribu rupiah) sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim InspektoratKhusus Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana11Otonomi Khusus Ta. 204 dan Dana Bantuan Sosial TA. 2010 di Kabupaten TelukWondama Provinsi Papua Barat Nomor:e = 09/RIKSUS/ITSUS/VI/2011 Tanggal 12 Juli 2011 ;e Bahwa dengan telah dibayarkan dana anggaran

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam PenyalahgunaanKeuangan Desa Pada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari KabupatenSumedang, Nomor : 700/18/Riksus/Inspt/2019, tanggal 30 Agustus 2019,yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang, perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKOsebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian KeuanganNegarasebesar Rp. 370.593.367,.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam PenyalahgunaanKeuangan Desa Pada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari KabupatenSumedang, Nomor : 700/18/Riksus/Inspt/2019, tanggal 30 Agustus 2019,yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang, perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKOsebagaimana tersebut diatas telan mengakibatkan Kerugian KeuanganNegara sebesar Rp. 370.593.367,.

Karena, yangbersangkutan pada Bulan Januari s/d 30 Juni 2020 tidak masuk kerjayang melanggar ketentuan dalam pasal 9 angka 11 huruf a PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil;Bahwa, menindaklanjuti Surat Kepala Kesbangpol kepada BupatiKatingan, untuk dilakukan Riksus terhadap Pelanggaran Disiplin PNSoleh Sdr. Wancino.

Sehingga, dilakukan Pemeriksaan Khusus mulaiTanggal 24 sampai dengan 30 Juli 2020 (Selama 5 Hari Kerja) dandilanjutkan Tanggal 45 Agustus 2020 (2 hari kerja), Inspektoratbersama BKPP (Tim Gabungan) dan berdasarkan hasil Riksus yangdilakukan oleh Tim Gabungan di Kesbangpol. Sehingga, diperolehdata Rekapan ketidakhadiran Saudara Wancino (Penggugat) sejakHalaman 36 Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PLKTanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020 sebagai berikut :No.

FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran SekretariatDPRD Kabupaten Asmat kemudian berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat Nomor700/096/RIKSUS/II/2012, tanggal 27 Februari 2012 oleh saksi MAJANIditemukan bahwa sisa Kas per 31 Desember 2011 yang seharusnyaHal. 12 dari 118 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2015ada pada saksi SIMON H. E.

FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran SekretariatDPRD Kabupaten Asmat kemudin berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Nomor : 700/096/RIKSUS/II/2012, tanggal 27 Februari2012 oleh saksi MAJANI ditemukan bahwa sisa Kas per 31 Desember2011 yang seharusnya ada pada saksi SIMON H. E. FOFIED selakuHal. 42 dari 118 hal. Put.

Kas Penerimaan danPengeluaran bulan Juli pada tanggal 31 Juli 2011;26 (enam belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran bulan Agustus pada tanggal 31 Agustus 2011;25 (dua puluh lima) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran bulan September pada tanggal 30 September 2011;31 (Tiga puluh satu) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober 2011;10 (Sepuluh) Lembar Laporan hasil pemeriksaan Pajak dan sisaUUDP yang belum disetor 7700/096/RIKSUS

Kas Penerimaan danPengeluaran bulan Juli pada tanggal 31 Juli 2011.26 (enam belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran bulan Agustus pada tanggal 31 Agustus 2011.25 (dua puluh lima) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran bulan September pada tanggal 30 September 2011.31 (Tiga puluh satu) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober 2011.10 (Sepuluh) Lembar Laporan hasil pemeriksaan Pajak dan sisaUUDP yang belum disetor 7700/096/RIKSUS

danPengeluaran Bulan Juli pada tanggal 31 Juli 2011 ;26 (enam belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran Bulan Agustus pada tanggal 31 Agustus 2011 ;25 (dua puluh lima) lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran Bulan September pada tanggal 30 September 2011 ;31 (tiga puluh satu) lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran Bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober 2011 ;10 (sepuluh) lembar Laporan hasil pemeriksaan Pajak dan sisaUUDP yang belum disetor dengan Nomor:700/096/RIKSUS

Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwanamun dengan adanya Saksi ditunjuk sebagai Tim Riksus kendaraanterkait adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang yangdilakukan Terdakwa sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa barupada bulan Januari 2017 dalam hubungan atasan dengan bawahandan tidak ada hubungan keluarga.Hal 47 dari 121 hal Putusan Nomor 14K/PMT.III/AD/VII/20172.

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Dandenpal 051204/Sidoarojo Letkol Cpl Samiono mendapat Surat perintah dariDanrem 084/BJ dengan No.Sprin 38 / /2017 tanggal 23 Januari2017 tentang perintah melaksanakan Riksus kendaraanterkaitadanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukanoleh Terdakwa, kemudian Dandenpal 051204/Sidoarojomengeluarkan Sprin dengan Nomor / 11 / 1/2017 tanggal 24 Januari2017 yang beranggota 4 (empat) orang diantaranya Letkol CplSamiono,S.Td sebagai ketua Tim Riksus dibidang

Bahwa setelah Saksi mencatat semua kendaraan yang rusakmaupun diperbaiki di Kodim 0817 Gresik yang berjumlah 4 (empat)unit selanjutnya Saksi dan rombongan Tim Riksus pulang diKesatuan dipimpin oleh Dandenpal, selanjutnya pada hari Rabutanggal 25 Januari 2017 bersama Dandenpal 051204/SidoarojoLetkol Cpl Samiono mengkalkulasi /menghitung harga suku cadangdan perbaikan dari ke 4 (empat) unti kendaraan milik satuan Kodim0817 Gresik, dari hasil Kalkulasi biaya jumlah tiap kendaraan yangdiperlukan diantaranya

Bahwa hasil dari Kalkulasi kendaraan 4 (empat) unit yang adadi Kodim 0817 Gresik, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2017Dandenpal 051204/Sidoarojo membawa hasil Riksus untukdilaporkan ke Korem 084/Bu.8.

ENGKOS KOSMALA sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah),yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesarRp.1.017.895.347,00 (satu milyar tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara dari Tim Auditor Nomor :700/15/RIKSUS/Inspektorat/2017tanggal 17 Nopember 2017, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada tahun 2015 Dinas Koperasi, Usaha Mikro

;Bahwa berdasarkan Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Tim Auditor Nomor : 700/15/Riksus/Inspektorat/2017 tanggal 17 Nopember2017 terdapat Kekurangan baik Mutu maupun Volume PekerjaanfisikRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015 serta terdapat Belanja Barang PenunjangKegiatan yang fiktif sebagai berikut :Halaman 52 dari 353Putusan No. 08/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Anggaran Realisasi di Selisih / No Uraian Belanja t :erserap lapangan Kerugian1.

;Bahwa berdasarkan Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Tim Auditor Nomor : 700/15/Riksus/Inspektorat/2017 tanggal 17 Nopember2017 terdapat Kekurangan baik Mutu maupun Volume PekerjaanfisikRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015 serta terdapat Belanja Barang PenunjangKegiatan yang fiktif sebagai berikut : No Uraian Belanja Anggaran Realisasi di Selisih terserap lapangan Kerugian1. Belanja Barang 142.930.000 81.885.000 61.045.0002.

;Bahwa berdasarkan Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Tim Auditor Nomor : 700/15/Riksus/Inspektorat/2017 tanggal 17 Nopember2017 terdapat Kekurangan baik Mutu maupun Volume Pekerjaan fisikRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015 serta terdapat Belanja Barang PenunjangKegiatan yang fiktif sebagai berikut : No Uraian Belanja Anggaran Realisasi di Selisih terserap lapangan Kerugian1. Belanja Barang 142.930.000 81.885.000 61.045.0002.

Belanja fiktif Dokumen Kontrak / Administrasi tender sebesarRp.2.400.000.Bahwa berdasarkan Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara olehTim AuditorNomor : 700/15/Riksus/Inspektorat/2017 tanggal 17 Nopember 2017terdapat Kekurangan baik Mutu maupun Volume Pekerjaan fisik Revitalisasi PasarWado tahun 2015 serta terdapat Belanja Barang Penunjang Kegiatan yang fiktifsebagai berikut : No Uraian Belanja Anggaran Realisasi di Selisih /terserap lapangan Kerugian1.

Selanjutnya mendorong tindak lanjut proseshukum atas laporan Pemeriksanaan (LHP) Inspektorat Provinsi Papua BaratNomor X.700.04/01TL/RIKSUS/2011 tanggal 6 Maret 2011 terkait dengandugaan penyalahgunaan wewenang dana hibah/bansos oleh Bupati Maybratyang merugikan keuangan Negara/Daerah + Rp.15.000.000.000,00 (limabelas milyar rupiah) yang saat ini dalam penanganan Kepolisian DaerahPapua dan LHP Nomor X.700.04/01/NONPKPT/2012 tanggal 26 September2012 menyangkut dana sisa lebih perhitungan anggaran

Selanjutnya mendorong tindak lanjut proses hukum ataslaporan Pemeriksanaan (LHP) Inspektorat Provinsi Papua Barat NomorX.700.04/01TL/RIKSUS/2011 tanggal 6 Maret 2011 terkait dengan dugaanpenyalahgunaan wewenang dana hibah/bansos oleh Bupati Maybrat yangmerugikan keuangan Negara/Daerah + Rp.15.000.000.000,00 (lima belasmilyar rupiah) yang saat ini dalam penanganan Kepolisian Daerah Papua danLHP Nomor X.700.04/01/NONPKPT/2012 tanggal 26 September 2012menyangkut dana sisa lebih perhitungan anggaran

(tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuhbelas ribu rupiah) sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh TimInspektorat Khusus Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri yang dituangkandalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Otonomi Khusus Ta. 204 dan Dana Bantuan Sosial TA. 2010 di KabupatenTeluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor : 09/RIKSUS/ITSUS/VII/2011Tanggal 12 Juli 2011.Bahwa dengan telah dibayarkan dana anggaran yang ditampung

OtonomiKhusus T.A. 2004 dan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 diKabupaten Teluk Wondama;Bahwa metode pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Bantuan Sosial padaDPPKD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2010 yaitu:1 Permintaan data;30302 Permintaan keterangan;3 Berita Acara Pemeriksaan;4 Pengujian terhadap peraturan;Bahwa sesuai dengan kesimpulan laporan hasil pemeriksaan khusus terhadapdugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2010 diKabupaten Teluk Wondama Nomor: 09/Riksus

langsung ataumelalui telepon yang intinya agar uang dikeluarkan / dibayarkan;Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anakanak;Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa disamping saksisaksi dan ahli, Penuntut Umum jugamengajukan bukti surat berupa: Laporan Hasil pemeriksaan khusus terhadap dugaantindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus T.A. 2004 dan Dana Bantuan Sosial T.A.2010 di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 09/RIKSUS