olen Penggugat dengan Tergugat1.A dan Tergugat 2;Sehingga tuduhan yang dituduhkan oleh Penggugat 3 (Agustina) sebagaimanapada posita angka 7 halaman 4 bersambung pada halaman 5 kepada TergugatHalaman 11 dari 89 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pnn1.B sebagai suami Tergugat 1.A ikut serta dalam sengketa dengan Penggugat 3menyangkut pengambilan buah jengkol di tanah objek perkara oleh Penggugat 3adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum;Gugatan kabur tidak jelas letak batasbatas sepadan dan luas tanah.a

Gugatan kabur tidak jelas letak batasbatas sepadan dan luas tanah.a. Dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo mendalilkan banwa ParaPenggugat bersama Almh.

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentangPendaftaran Hak atas Tanah.a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) Jo.Angka (5) PP No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah mengatur bahwa :yangdimaksud tanah negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh negara adalah tanah yang tidakdipunyai dengan sesuatu hak atas tanah dan hakatas tanah adalah hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria,selanjutnya disebut UUPA.b.

Peraturan Pemerintah WNo.24 tahun 1997 tentangPendaftaran Hak atas Tanah.a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Jo. Angka (5)PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmengatur bahwa :yang dimaksud tanah negara atautanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanahyang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah danhak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.b.

No.2089.K/Pdt/2000 tanggal 25022002 jo.No.71.PK/Pdt/2006 tanggal 28092007 dengan obyek perkarakepemilikan Hak Atas Tanah.A. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas tanah No./72 tanggal14032011 tanah Girik C No.530 Persil 58 S.I seluas 6.490M? oleh ahiwaris Musa bin Djiung dilepaskan haknya kepada Sdr. JimmyGunawan.B. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan tanggal12082011 No.18/2005.Eks jo.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikanketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah.a.

, sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:Bahwa Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut: Untukkeperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatanHalaman 9 dari 79 halamanPutusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLGpengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1meliputi:Penetapan batas bidangbidang tanah.a

Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah.a) Gubernur Lampung membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yangdituangkan di dalam Keputusan Gubernur Lampung, tentangPembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanJalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi BesarPematang Panggang,yang mana tim dimaksud mempunyai tugas untuk :1) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada publikterutama kepada masyarakat yang tanahnya akan terkenaPembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi BesarHalaman

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan KotaSamarinda tanggal 8 Juni 2004 Nomor 520.1/16/BPN44.1/5.2004perihal Permohonan Hak Milik Tanah atas nama PIN MARSIDI danFIRMAN SALIM.T.4 Fotocopy dari fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah.A Nomor269.a/RPT/PA/287,289/5.2003 tanggal 6 Mei 2003.T.5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk MelepaskanHak Atas Tanah an.

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan hartaharta antara lain :1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya.3 unit mobil mark Mitsubhisi Pajero, Honda Jazz dan Kijang Inova.5 unit rumah dan tanah.a.4). 4 bidang tanah yang terletak di solo dan Aceh Tengah.b.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentangLarangan Penggunaan Surat kuasa Mutlak :Pertama : Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkatdengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan SuratKuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahanHalaman 13 dari 58 Putusan Nomor 601/PDT/2017/PT BDG.KeduaKetigaKeempat :Kelimahak atas tanah.a.

sekarang.didalam luas areal 1.300 ha dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Berbatasan dengan Way Tulang BawangSebelah Timur : Berbatasan dengan tanah hak milik PengugatPutusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 49 dari 65Sebelah Selatan : Berbatasan dengan areal umbul bujung NganjukSebelah Barat : Berbatasan dengan tanah hak milik Pengugatsehingga karena Penggugat mendalilkan pemilik sah atas tanah a quo makaharusnya nama Penggugatlah yang masuk dalam daftar invenatrisasi penerima gantirugi tanah.A

Lokasi dan letak tanah.a. Status tanahb. Peruntukan tanahc. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayahatau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.d. Sarana dan Prasarana yang tersediae. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun bersama sama dengan DR. H.

Pasal 75 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia nomor6 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa, KepalaDesa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan KeuanganDesa.2.2.Pembangunan Tembok Penahan Tanah.a. Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran untukPembangunan Tembok Penahan Tanah adalah :Halaman 26 dari 140 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020 /PN. Tjk. No. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN J UMLAH(Rp) (Rp)BELANJ A BARANG DAN J ASA 8.905.000,00lUpah 8.530.000,001.

Republik Indonesia nomor 6Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa, Kepala Desadilarang :a. merugikan keperntingan umum ;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu ;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.3) Pasal 75 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia nomor 6 Tahun2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa, Kepala Desa adalahpemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.2.2.Pembangunan Tembok Penahan Tanah.a

Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2003.5) Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Tanaholeh Panitia Pemeriksaan Tanah.A yang dituangkan dalam RisalahPemeriksaan Tanah tanggal 21 April 2004 Nomor 160/RPT/2004.Selanjutnya permohonan tersebut dikirim ke Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Daftar Pengantartanggal 4 Juni 2004 Nomor 550.2/450/BPN/2004 untuk diterbitkan SuratKeputusan Pemberian Hak Guna Bangunan.Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah

Gugatan Melewati Batas Waktu yang Ditentukan oleh PeraturanPerundangundangan tentang Pendaftaran Tanah.a.

pada tanggal 24 September tahun 1980,tanahtanah bekas Hak Barat tidak didaftarkan, termasuk Tanah HO (HakOpstal) beralin kepada Negara, dan Penguasaannya harus memenuhipersyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.Dengan Permendagri Nomor. 6 Tahun 1972, memerlukan Jjin daripejabat yang berwenang dalam hal ini kepala daerah Kabupaten/kota.Terhadap tanah yang kurang dari 10 hektar (vide pasal 10 PermendagriNomor. 6 tahun 1972), tentang, Pelimpahan Wewenang PemberianHak Atas Tanah.a

bahkanjuga sama sekali tidak pernah disebut dalam posita gugatannya, kemudian hal itujuga disetujui oleh Judex Juris.Oleh karena itu maka Judex Facti dan Judex Juris telah melebihi kewenangannya(ultra vires), dan hal itu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Tanggal 13Februari 1985 No. 3420 K/Pdt/1983, mengakibatkan batalnya putusan a quo.Alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.A Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata Pertama : Gugatan Penggugat bukanmerupakan gugatan sengketa atas tanah.A

Semak/Alangalang M2Il Pekerjaan tanah.A. Galian Tanah 428.40 M3 8.93 15,208,200.001: Saluran Tersier 551.60 M3 11.49 19,581,800.00tm 2 Saluran Kuarter3. Saluran Pebawa/ 551.60 M3 5.16 8.759.534.00PembuangB. Timbunan Tanah 882.20 M3 5.16 8.795.534.001. Tanggul Pengaman2. Pematang BatasKepemilikanPengadaan Saprodi Benih 25.00 Ha 10.35 17,627,343.75Laporan dan Dokumentasitv !. Laporan KemajuanPekerjaan2. Dokumentasi Foto 1.00 Ls 0.88 1,500,000.00 0.20 0.18 300,000.00Vv 3.

Umum yang pada pokoknya menyatakan:(1).Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam haltidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1).(2).Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukanpenilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatberpedoman pada variablevariabel sebagai berikut :Lokasi dan letak tanah.Status tanahPeruntukkan tanah.a

Negeri Menggala dengan Perkara PerdataNomor 08/Pdt.G/2018/PN.MGL pada pokoknya dapat kami simpulkanyang menjadi inti persoalan adalah Penggugat mendalilkan sebagaipemilik atas sebidang tanah sebagaimana terletak di Umbul Nanasyang terkena untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera STA 39 +850 KM s/d STA 45 + 300 KM Keluarahan Menggala Selatan sehinggakarena Penggugat mendalilkan pemilik sah atas tanah a quo makaharusnya nama Penggugatlah yang masuk dalam daftar invenatrisasipenerima ganti rugi tanah.A

Mengenai Landereform atau redistribusi tanah.a. Konsep Kepemilikan Atas Tanah :Bahwa Konsep hukum perdata Hak kepemilikan atas tanah merupakanhubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya,dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagipemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secarahukum harus mendapatkan perlindungan oleh negara.