melakukan perbuatan tersebut sadar bahwamereka saling bekerja sama dalam melakukan suatu kejahatan;Menimbang, bahwa berdasakan uraian diatas menurut majelis hakimpara terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang secara sadar bersamasama melakukan perbuatan ini, dengan demikian unsur yang melakukan,menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan menurut pengadilantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (5) jopasal 50 ayat (8) huruf e UndangUndang R. tahun 1999 teentang

memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Aji alias Windi alias Ahong Bin Suyanto terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan yang dengansengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang impor dalam hal pengawasan keamanan mutu dan gijiuntuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasalm91 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 UndangUndang nomor 18 tahun 2012 teentang

Surat No. 04/SP3/M2SParepare/IX/2012, tanggal 05 September 2012Perihal Peringatan III.Tetapi ternyata Terlawan Ill, tetap tidak memiliki itikad baik untukmemenuhi kewajiban kepada Teriwan , maka dengan terpaksa Terlawan menempuh penyelesaian melalui Eksekusi Lelang atas tanah danbangunan SHM No.1790 yang merupakan Agunan/jaminan padaterlawan Dalam tindakan Terlawan adalah didasarkan pada pasal 6 UUNO.4tahun 1996 teentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah yang

pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;ATAU :KEEMPAT :Bahwa ia Terdakwa RIYADIE SATRIYO TOMO pada waktu dan tempatsebagaimana dalam dakwaan PERTAMA dan KEDUA dan KETIGA di atas,"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan bagi dirisendiri berupa ganja seberat 15,08 (lima belas koma nol delapan) gram danganja seberat 0,06 (enam koma nol enam) gram yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 teentang

yangditemukan tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan mengakui bahwaNarkotika jenis shabu tersebt adalah milik Terdakwa ;Bahwa selanjutnya saksi dan rekanrekan saksi lainya melakukanpenggeledahan dikamar tempat Terdakwa tidur tersebut, dan pada saat ituditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong didekat speaker dan 1 (satu)unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ dalam kantorng berwarnabiru dan beberapa klip plastik kecil kosong didekat kasur Terdakwa ;Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa teentang

pada saat itu saksi melihat wajah saksi korban bagian kening sebelah kananmengalami benjol, baju dan celana sudah kotor terkena lumpur, wajah pucat, caraberbicara gugup dan badan gemetaran ;Bahwa setelah bertemu dengan saksi lalu saksi korban meminjam Handphone untukmenghubungi temannya yang bernama Nurul yang bertugas sebagai kepala Gudangdan tidak berapa lama kemudian datang Pimpinan saksi yang bernama Fadli dankaryawan yang bernama Ilham kemudian saksi bersama teman saksi melaporkan kePolres teentang

Daulay (Alm) keBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Bangko melalui AbuBakar (Kepala Kelurahan Sukasari) sebagaimana di sebut dalam Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 teentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang pada pokoknya menyatakan:Ayat (1) Pasal 19 UndangUndang Pokok AgrariaUntuk menjamin kepastian hukum oleh pemerrintah diadakan peendaftarantanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang di atur dalam Peraaturan Pemerintah.6.

karenanya diantaranya aktejual beli No. 305/2010 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Maesan.Menimbang, bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milikPenggugat, maka segala pihakpihak yang menguasai tanah terperkaraharus diperintahkan untuk menyerahkan tanah terperkara kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong bila perlu dengan bantuanaparat hukum.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangandiatas, maka gugatan Penggugat pada angka no. 2, 3, 4 beralasan secarahukum.Menimbang, bahwa teentang

korban masihberusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan, sebagaimana ketentuanyang diatur dalam penjelasan Pasal 20 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, yang secara tegas disebutkan: Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahuntetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.Halaman 34 dari 43 halaman Put.No.170/PID/2017/PT.PLGBahwa ketentuan tersebut selaras pula dengan ketentuan peraturanperundangundangan lain yang berlaku teentang

Bukti P 9 : teentang Penggugat dan Penggugat Il sudah memberikantanggapan atas permohonan consignatie yang diajukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;Bukti P10,P11,P12,P 13, P14, P 15, P 16 : tentang nilaiobjek pajak bumi dan bangunan mulai kisaran tahun 2008 hingga tahun2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga kenaikan nilaiini dapat dijadikan dasar acuan untuk menetapkan nilai ganti rugi yanglayak bagi Penggugat dan Penggugat Il khususnya untuk nilai ganti rugibangunan

pertanian, ataupekerjaanpekerjaanrumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaanatauyang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai Barang Pusaka ataubarang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), yang secara langsungmenggugurkan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 yang diterapbkan TERMOHON;Menimbang bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakimpraperadilan mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 TEentang

gunapertanian, ataupekerjaanpekerjaan rumah tangga atauuntukkepentingan melakukan dengan sah pekerjaanatauyang nyatanyatamempunyai tujuan sebagai Barang Pusakaataubarang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), yang secara langsungmenggugurkan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 yang diterapbkan TERMOHON;Menimbang bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakimpraperadilan mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 TEentang

Oleh karenanya Penggugat menuntut agarTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum, dan menuntut agar Surat No.602.1/1720/B.IV/DPU /2013 tanggal 30 Desember 2013 teentang Pemutusan Kontrakpada Paket Pembangunan Jalan Sapta Marga Kabupaten Rejang Lebong tersebut,dinyatakan cacat hukum serta agar Tergugat dihukum membayar kerugian yang timbulbaik kerugian materiil atau immateriil sejumlah Rp. 7.467.000.000, (tujuh milyarempat ratus enam puluh tujuh jutarupiah) kepada Penggugat;Sedangkan Tergugat

sebanyak 13 lembar dari jumlah yang dicetak itu jumlahsuara yang tidak sah sebanyak 14 (empat belas) suara tetapi laporan dari panitiajumlah suara yang tidak sah sebanyak 18 (delapan belas) suara dan hasilnyajumlah suara yang terbanyak nomor urut 2 atas nama Nikodemus Imanuel Busidengan jumlah 357 suara dan nomor urut 4 atas nama Nikodemus Yakob Busidengan jumlah 349 suara ; 222222 none non nee nnn nnn ene nen ene ene nee Bahwa, saksi mendengar hasil pemilihan pertama dari pembacaan panitiapemilihan teentang

Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuaidengan UU No. 16 Tahun 2004 teentang Kejaksaan Republik Indonesia;Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh KetuapI &Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum, TNI/Polriuntuk petkaa yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri);6.

melakukanperbuatan pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum maka haruslahdipertimbangkan seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yakni : Dakwaan Primair melanggarpasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan Dakwaan Subsidairmelanggar pasal 112 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Narkotika danDakwaan Lebih Subsider melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun2009 Teentang

Permai bisa diperpanjangkalau ada pembaharuan ;Bahwa Pendapat ahli tentang tindak pidana kehutanan, fungsi pidanamenghukum, setiap orang memasuki kawasan hutan tanpa ijin , karenakawasan hutan itu belum ditunjuk maka tidak ada kepastiaan hukum, yangmemasuki kawasan hutan dapat di Pidana maupun Hukuman Admistrasi,tetapi ada kepastian hukum setelah kawasan hutan itu dikukuhkan, menjadiPenetapan ;Bahwa Dalam perkara Terdakwa ini di dakwa tentang kehutanan, abhlimenjelaskan bahwa yang unsur pidana teentang

kawasan hutan,dan ada bukti kepemilikan, tetap sah ;81Bahwa Pendapat ahli tentang tindak pidana kehutanan, fungsi pidanamenghukum, setiap orang memasuki kawasan hutan tanpa ijin , karena kawasanhutan itu belum ditunjuk maka tidak ada kepastiaan hukum, yang memasukikawasan hutan dapat di Pidana maupun Hukuman Admistrasi, tetapi adakepastian hukum setelah kawasan hutan itu dikukuhkan, menjadi Penetapan ;Bahwa Dalam perkara Terdakwa ini di dakwa tentang kehutanan, abhimenjelaskan bahwa yang unsur pidana teentang

Tohiran;Bahwa asisten saksi adalah Andi Siswanto;Bahwa nama pembangunan proyek tersebut adalah pembangunan pendidikanterpadu dan proyek tersebut tidak jadi jalan;Bahwa agenda selanjutnya adalah kelanjutan proyek dan memperkenalkan H.Eksan;Bahwa saksi tidak mengetahui teentang pengakuan hutang;Bahwa yang mengundang H. Eksan adalah saksi;41 Bahwa yang meminta latar belakang pendirian PT adalah saksi; Bahwa yang menjadi pemerkasa proyek adalah Sdr.

Permai bisa diperpanjangkalau ada pembaharuan ;Bahwa Pendapat ahli tentang tindak pidana kehutanan, fungsi pidanamenghukum, setiap orang memasuki kawasan hutan tanpa ijin , karenakawasan hutan itu belum ditunjuk maka tidak ada kepastiaan hukum, yangmemasuki kawasan hutan dapat di Pidana maupun Hukuman Admistrasi,tetapi ada kepastian hukum setelah kawasan hutan itu dikukuhkan, menjadiPenetapan ;Bahwa Dalam perkara Terdakwa ini di dakwa tentang kehutanan, abhlimenjelaskan bahwa yang unsur pidana teentang

kawasan hutan,dan ada bukti kepemilikan, tetap sah ;85Bahwa Pendapat ahli tentang tindak pidana kehutanan, fungsi pidanamenghukum, setiap orang memasuki kawasan hutan tanpa ijin , karena kawasanhutan itu belum ditunjuk maka tidak ada kepastiaan hukum, yang memasukikawasan hutan dapat di Pidana maupun Hukuman Admistrasi, tetapi adakepastian hukum setelah kawasan hutan itu dikukuhkan, menjadi Penetapan ;Bahwa Dalam perkara Terdakwa ini di dakwa tentang kehutanan, ahimenjelaskan bahwa yang unsur pidana teentang

Bahwa benar mereka mempunyai harta berupa rumah , ruko dantanah.Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl43Bahwa benar mereka telah bercerai , dan yang saksi tahu Tergugatmenempati rumah ,sedang pihak Penggugat menempati ruko , tapi kiniruko tersebut telah kosong .Bahwa benar saksi tahu ada perjanjian tentang harta gonogini beruparuko dan rumah ,karena diberitahu sendiri oleh Penggugat .Bahwa benar saksi melihat ada merek atau plang pengumuman rukotersebut dijualBahwa teentang pembagaian harat gogini saksi